Ditemukan 5512 data
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
39 — 10
SIBALI Bin HAMZAH ELLA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
79 — 44
Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMATERA UTARA
69 — 46
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
No. 20 PK/Pid/2015menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya serta dalamPasal 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak pidana butir 22 berbunyi:Bukti yang cukup adalah bukti yang berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alatbukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
No. 20 PK/Pid/2015MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan KAPOLRI di JakartaCq. KAPOLDA SulSel di Makassar Cq.
76 — 5
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
43 — 3
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq. Kapolres Bungo Cq. Kasat Reskrim Polres Bungo
7 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
68 — 19
Pemohon:
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
18 — 0
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
24 — 11
MAJID TOLLA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
19 — 2
Pemohon:
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
WARIS PAMBUDI BIN SUPRIADI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Dir Lalu Lintas Polda Bengkulu
28 — 30
Pemohon:
WARIS PAMBUDI BIN SUPRIADI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Dir Lalu Lintas Polda Bengkulu
CIPTA AYUNAS SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
10 — 5
Pemohon:
CIPTA AYUNAS SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
EBIT NATANAEL SIMBOLON, S.Psi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
32 — 7
Pemohon:
EBIT NATANAEL SIMBOLON, S.Psi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
20 — 1
Pemohon:
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
4 — 3
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Termohon:
KAPOLRI C.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASU
37 — 5
ZUNUZA, SH, MKn
Termohon:
KAPOLRI C.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASU
M.Robi Guslaf
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Cq kapolresta Palembang Cq Kapolsek Sako Palembang
2.Kementrian Keuangan RI
37 — 6
Pemohon:
M.Robi Guslaf
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Cq kapolresta Palembang Cq Kapolsek Sako Palembang
2.Kementrian Keuangan RIKepala Kepolisian Republik Indonesia/KAPOLRI Cq. Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan/KAPOLDA SUMATERA SELATAN Cq. KepalaKepolisian Resort Kota Palembang /KAPOLRESTA PALEMBANG Cq.Kepala Kepolisian Sektor SAKO/KAPOLSEK SAKO PALEMBANG.Selanjutnya disebut sebagai .. seme ss ea .. TERMOHON .2. Kementerian Keuangan RI Jalan Wahidin Raya. No. 1 Ps.
HERIYANTI Binti ABDUL MALIK
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Banten cq. kapolres Cilegon cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon
20 — 0
Pemohon:
HERIYANTI Binti ABDUL MALIK
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Banten cq. kapolres Cilegon cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol : Skep/11/XI/2003 tentangpemberhentian Penggugat selaku siswa Diktuba telah bertentangandengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kapolri No. Pol : Juklak/15/1/1995Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 430 K/TUN/2004tentang Pengeluaran Siswa dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol :Skep/1542/X/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam PembinaanSumber Daya Manusia Polri. Dalam Konsideran Mengingat SkepTergugat tersebut mengacu pada Juklak No.
Sedangkan pada Penggugat proses danprosedur demikian tidak pernah dilakukan;14.Bahwa oleh karena siswa Diktuba Gelombang 1 Tahun Ajaran 2003termasuk Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.
maka seharusnyaditulis sebagai Tergugat adalah Kapolri cq.
Pol : Skep/11/XI/2003 tertanggal 12 Nopember 2003)tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan Polri;Dalam Pokok Perkara;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalammenerapkan hukum;1) Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie yang menyebutkan penerbitansurat keputusan obyek sengketa secara prosedural bertentangan denganSurat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/750/X/2003 tanggal 16 Oktober2003 (bukti T.14) jo. Juklak Kapolri No.
Oleh karena itupertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak tepat dantidak beralasan karena Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/750/X/2003 tanggal 19 Oktober 2003 tentang Pedoman Magang SiswaDiktuba Polri (bukti T.14) tidak mengharuskan seorang siswa harus adaputusan pengadilan dulu untuk dapat diberhentikan sebagai siswa,karena telah memenuhi unsurunsur pidana (lihat pasal 19 huruf a angkaHal. 14 dari 18 hal. Put. No. 430 K/TUN/20043 bukti T14 dan Juklak Kapolri No.