Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
314 K/TUN/2015
Putusan Nomor 314 K/TUN/20154.7.Dalam Rekonvensi:1.2. Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg.
Putusan Nomor 314 K/TUN/20157 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M? (tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milikPenggugat, telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuin casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor2077/Macege an.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015 Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak2 (dua) lembar masingmasing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,Nomor 56/2001 luas 122 M?.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013 Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 K/TUN/2013
Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
No. 67 K/TUN/2013
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 K/TUN/2013
Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 K/TUN/2016
Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014 Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 PK/TUN/2014
PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2009 Tanggal 26 Januari 2011 — FAISAL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
302 K/TUN/2009
Nomor 302 K/TUN/20094. Sunawan, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa Koniflikdan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang5. Saleh Yahya, S.H., Jabatan Staf Seksi SengketaKonflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang ;6.
Nomor 302 K/TUN/2009meter persegi), atas nama PTI. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;3.
Nomor 302 K/TUN/2009(empat puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi). Surat Ukur Nomor 06,tanggal 02 Desember 1998, atas nama PT. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;5.2. Bersifat individual, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas,yang ditujukan pada satu institusi atau lembaga dan bukan untukumum ;5.3.
Nomor 302 K/TUN/200916.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Karang Anyar, tanggal02 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 04, tanggal 02 Desember1998, luas 671.510 M? (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratussepuluh meter persegi), atas nama PT. Angkasa Pura (Persero),berkedudukan di Tangerang ;16.2.
Nomor 302 K/TUN/2009Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meterai..................... Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RedakSl...............:00055 Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi.......... Rp. 489.000, Untuk salinanJumlah 2.0.0.2... eee eee Rp. 500.000, MAHKAMAH AGUNG RI.=========>= a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 302 K/TUN/2009
Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. NILMAWATI, dkk vs MILING DG.MADO Alias MULING DG. MADO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 PK/TUN/2014
PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. Hj. NILMAWATI;JAYA LANGKARA MAPPE;Ir.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhlil Mappe, 6. Anmad Mannarai Mappe, 7.Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;5.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 — AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum, DK vs. REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, DK
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 PK/TUN/2013
PUTUSANNomor 79 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1AGUS PRAMUDIJONO, SH.
Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya DarmoNomor 135 B, Surabaya, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 02 April 2013,2 Dr. HC.
Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Penggugat I dan II dapat saja mengajukan gugatanini asalkan ada kuasa dari ketua ikatan alumnidimaksud.
No.48/PK/TUN/2002,tanggal 11 Juni 2004, dengan Majelis Hakim Prof.Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, Prof. Dr.Valerine JLK, SH, MH, dan Ny.
Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. UTI RAGUWATI, DKK VS WALIKOTA SINGKAWANG
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
531 K/TUN/2014
Putusan Nomor 531 K/TUN/2014bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara diantaranya:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.
Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Negara Pontianak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkaneksepsieksepsi Tergugat selebihnya;.
Putusan Nomor 531 K/TUN/2014September 2005 serta beberapa pasal di dalam SPKB yaitu Pasal 1 ayat(1), ayat (2) (vide hal 6 s.d. 11 tentang Duduk Perkaranya).
Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Hukum Adipurna Sukarti) yang beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3Pontianak. Padahal keberadaan pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H.
Putusan Nomor 531 K/TUN/2014
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(LHK), DK vs. H. SAMSARI AS vs. GUBERNUR RIAU
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
340 K/TUN/2022
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — MUHAMMAD YAMIL, AP vs. WALIKOTA BATU
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 PK/TUN/2022
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
264 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 139 PK/TUN/20155.
Putusan Nomor 139 PK/TUN/20153.
Putusan Nomor 139 PK/TUN/20157.
Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015c.
Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 406/K/TUN/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat denganposita gugatan sebagai berikut
Putusan Nomor 15 PK/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa jelaslah penggantian stempel tersebut sangatlah mendesakmengingat digunakan untuk tugas kedinasan.
Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal29 Januari 2013 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugatpada tanggal 12 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan danPenyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 62/G/2011/PTUN.Sby jo. Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal 8Oktober 2013.2.
Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Peninjauan Kembali / Penggugat melakukan Penggandaan stempel ataupenggantian stempel tanopa sepengetahuan Kepala Tata Usaha.
Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — SUWAIBATUL ASLAMIYAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, DKK
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 K/TUN/2020
PUTUSANNomor 94 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Kuasa Khusus Nomor 66/SKUMP..02.02/X/2019, tanggal28 Oktober 2019:ll.1.IR. RIMBUN SITUMORANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2. Hj.
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4048, luas 1.897 m?, atas nama Hj Ailita;Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4047, luas 940 m?
Putusan Nomor 94 K/TUN/202028 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4046, luas 1.942 m?, atas nama Ir. Rimbun Situmorang;4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4045, luas 1.927 m?, atas nama Hj Ailita;5.
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 K/TUN/2015
Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 K/TUN/2015
Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010 Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 K/TUN/2010
No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
No. 281/K/TUN/20104.
No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010