Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain akibatnya terjadi pisahtempat tinggal selama 4 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;39 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (8) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukanApotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.06 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06Agustus 2001 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menajdiHalaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bonnama yang bernuansa Islami Ssesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy;Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menjadinama yang bernuansa Islami sesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2020/PN Bon Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy; Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

Pasuruan pada tanggal 30September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/61/IX/2016 tanggal30 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

tersebut pada tanggal 11 September 2017dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat;Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan olehTergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,(sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari

a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegastentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat;Bahwa Penggugat di dalam point 9 (Sembilan) dan Point (10)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telahmendalilkan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatdengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (sembilan belas milyarrupiah), dengan mendasari

YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil yang telahdiuraikan oleh Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalamHal. 26 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengantotal sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah),dengan mendasari

Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 danMemori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkankepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukanoleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Juli 2017, makagugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggapterlampau dini atau belum waktunya atau prematur;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianHal. 27 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Namun Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani,kecuali apabila di kKemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6(enam) bulan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sebagaimana tersebut di atas tanpa disertai pertimbangan hukumyang tepat dan benar, yaitu alasanalasan yang relevan yang kemudiandijadikan dasar

Adapun faktor/alasan yang dapatdijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana tanpa percobaan dalam perkara iniadalah tidak adanya perdamaian serta itikad baik dari Terdakwa untuk memintamaaf kepada korban untuk menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi putan MahkamahAgung RI Nomor : 2446 K/Pid.Sus/2009 yang pada pokoknya menyatakanbahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankandan

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Hal. 7 dari 13 Put.nomor 1705/Pdt.G/2013/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari

kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal

XXXX, umur 33 tahun ; Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang (POLIGAMI)dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang bernama : XXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di XXXX Malang ; Bahwaalasan yang mendasari permohonan ini adalah : Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 14 tahun dan telah saling jatuh cinta ; Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri kalau tidak mau mbangunnikah lagi

Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat telahdinasihati agar dapat rukun membina rumah tangga dengantergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikankesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya,namun dipersidangan penggugat telah menegaskan semua isigugatanya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankannya.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermatialasan perceraian yang dikemukakan penggugat, ternyata alasanyang mendasari

yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara inimelanggar Pasal 352 KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan/ PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.CTPR/2013/PNLP, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXX , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 838/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

ad 3 juga tidak dapatdibenarkan, dan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalamperkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakatdan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.Menimbang, bahwa mengenai ad 4 juga tidak dapat dibenarkan karenawalaupun rumah tangga itu sudah pecah akan tetapi kesalahan itu tidak dapatdibebankan kepada salah satu pihak itu pulalah yang mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan Terdakwamenerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukan dari Apotik,Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikian adalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 TahunHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/20081997..

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

MULLA, ayah Penggugat dan SAKRIYObin SUJAHMO ayah Tergugat , untuk melakukan upaya damai agar Penggugat danTergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ASMADEN bin MULLA dan SUTOMO bin MISTUR, dan dua orangsaksi dari Tergugat masingmasing bernama SAKRIYO bin SUJAHMO dan HALILI binNURUL JADID telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari