Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
394 — 611
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — GAWAT EKO WAHYONO, ; KEPALA DESA RAWAJAYA,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2010
    Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
    Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
    Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KIMBERLY - LEVER INDONESIA
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — MUHAMMAD YUSUF, vs CAMAT SAMARINDA SEBERANG,
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 K/TUN/2009
    No. 193 K/TUN/2009Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis,bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dansebagainya. Persyaratan tertulis itu) diharuskan untuk kemudahan segipembuktian.
    No. 193 K/TUN/2009Abd.
    No. 193 K/TUN/2009c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;3. Bahwa dalam pertimbangannya ternyata jelas kalau Pengadilan salah dalammenerapkan hukum karena :a.
    No. 193 K/TUN/2009Sengketa, hal ini jelas menunjukkan Keputusan Obyek SengketaCacat Administrasi dan salah menunjuk tanah obyek Keputusan TataUsaha Negara, atau dengan kata lain adalah tanah yang disebutkandalam Surat Keterangan Keputusan Obyek Sengketa tidak berada diRT. 05, melainkan di RT. 08 ;5. Bahwa dari fakta tersebut jelas Pendaftaran Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 12 Nopember 2007, atas namaH. Jaffar Abd.
    No. 193 K/TUN/2009Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 193 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs. BAMBANG HERMANTO
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 20132018;5.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor 85/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014, tertanggal 19Juni 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar Waktu Anggota Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau atas nama Ir. Fahrur Razi;4.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum JudexFacti dalam Putusannya.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015tertera dalam surat keputusan dimaksud.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
153 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20148.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — GABY MARIAM HOSIANA DAUD, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
783 — 628 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2010
    No. 420 K/TUN/2010Timur : dr. Batuna ;Barat : Kel. Manoppo ;Bahwa untuk keperluan pengurusan pembelian bidang tanah sepertitersebut pada point 1 (satu) di atas, maka orang tua Penggugat berhubungberdomisili di Jakarta sehingga pembayaran sejumlah uang dilakukanbeberapa kali dan dikirim kepada MEIDY DAUD selaku adik kandung dariHARRIE ANDREAS DAUD, melalui Bank Penerima yaitu PT.
    No. 420 K/TUN/201010.11.12.13.14.Manado, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hilang HakMilik No. 235/Paniki Bawah.
    No. 420 K/TUN/2010Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :.
    No. 420 K/TUN/2010 Bahwa terjadi kemandegan proses hukum administrasi, dalam hal inibalik nama keatas nama Penggugat/Pemohon Kasasi dikarenakanpemilik lama Meidy Daud/Lily Daud ingin menguasai kembali hak atastanah dengan cara membuat laporan SHM hilang.
    No. 420 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SYAMSUDIN Bin DJISAN, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
58 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20151624/2010 yang dibuat dihadapan Yatni Sudiyatni, S.H.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015April 2011 Nomor 238/RAWAKALONG/2011 luas 100 m?
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20153.5.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2010
Tanggal 25 Oktober 2010 — H. ALI SUSENO ANDY VS. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 26 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :H.
    No. 26 K/TUN/2010Tergugat Il Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dailildalil :1Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.292 m?
    No. 26 K/TUN/2010atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi/menutup aksesjalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri ;EKSEPSITERGUGAT Il:1.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali terhadap halhal yang secara tegastegas dibenarkan dandiakui dalam jawaban ini ;.
    No. 26 K/TUN/2010dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m x 16 m yangdipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ;4.
    No. 26 K/TUN/2010Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1.Meterai................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi ............... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 26 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. GOKMA PARULIAN PERKASA;
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 592 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 592 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAHPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan / BGR Nomor 3, Jakarta Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si ,kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintan Provinsi Daerah
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Gokma Parulian Perkasaselama pemeriksaan sampai dengan perkara ini berkekutan hukumtetap;2) Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa telan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku; Bahwa Tergugat beberapa kali memberikan peringatan kepadaPenggugat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, akan tetapitidak dilaksanakan oleh Penggugat.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Halaman 6 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — H. AKHMED REZA FACHLEVI vs. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK
328 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 11 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:H. AKHMED REZA FACHLEVI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan AW. SyahraniGg. Barokah RT 24, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinta Utara, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten/Kota;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Atau:Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Exceptie kompetentie absolute/kewenangan badan peradilan;2. Tidak ada lagi kKepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;3. Gugatan prematur/terlalu dini;4.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN TANGERANG (DPK APINDO, DK Kabupaten Tangerang), VS GUBERNUR BANTEN
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 178 K/TUN/2012
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201214DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201216dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:I.
    Denganargumentasi hukum ini patutlah dinyatakan bahwa pertimbangan HakimTinggi Pengadilan TUN Jakarta telah sangat keliru;Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, maka Keputusan berupa obyeksengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugatharuslah disimpulkan sebagai suatu Keputusan TUN yang telah memenuhisyarat individual. Kriteria yang lain yang diisyaratkan Pasal (3) UU No. 5Halaman 17 dari21 halaman.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201218Tahun 1986 yo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang meliputi kriteria konkrit dan final juga secara nyata telahterpenuhi;Bahwa dengan dalildalil tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan TUN dan menjadiwewenang Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengujinya;Bertitik tolak dari dalil hukum tersebut diatas, maka putusan Hakim TingkatBanding yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugattidak
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG vs. LEODY HARYMAN
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, tempatkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja Bali; Selanjutnyamemberi kuasa kepada:1. Wayan Minarta, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflikdan Perkara :2. Gede Susana, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ;3.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Sebelah Utara: Jalan Umum ;Sebelah Selatan : Hak Guna Bangunan No. 2 ;Berdasarkan bukti pelepasan hak atas tanah pada tanggal 29 Mei 1995,sehingga telah jelas dan nyata Penggugat adalah pemilik sah tanah a quo ;. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat yang terletak di pelemahan, DesaPejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 2Sertipikat yang samasama diterbitkan oleh Tergugat yaitu :1.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Penggugat tidak dapat mencantumkan tanggal terbitnya objek gugatanberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00007 /Desa Pejarakanatas nama Augustina Juwono Penggugat hanya menguraikan tanggal dannomor surat ukur yang diterbitkan Tergugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor27/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 09 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 9 dari8 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN, KABUPATEN MALANG VS RENOADI, DK
133 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 359 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN,KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Medan Nomor67 Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang;BARUNA FIRMANSYAH, S.H., Kasubag
    Putusan Nomor 359 K/TUN/20142 HENDRO WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Krajan RT.022/RW. 006. Desa Kromengan,Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, pekerjaan Wirausaha,yang dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Panitia PembangunanTempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) PepanthanKromengan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 A. WAHAB ADHINEGORO, S.H., M.H.;2 ACHMAD RIVANY, S.H.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa sebagai salah satu persyaratan untukmendapat ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumahibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan,Kabupaten Malang dari Bupati Malang, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3huruf (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I.Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006;Bahwa permohonan ijin sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014222425Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan jemaat GKJW Kromengan), dan iniakan kami laporkan tersendiri ke Kepolisian;Bahwa Tergugat melanggar azas kepentingan umum karena dengan sikap dan/atau tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka hakhak warganegara yang dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanyaatau kepercayaannya menjadi terhalang, sehingga kepentingan umum dilanggar;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — SANGKA SUCI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, DK
328 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 387 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 387 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Umaiyah, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/20207/76/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampehsekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa:;Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, an M.Flodeilla, seluas lebin kurang 39.754 m?
    Putusan Nomor 387 K/TUN/202043/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;4.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;3.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.
62 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 439 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 439 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A.
    Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPAperiode 20122016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret, karena merupakan objek gugatan yang berwujudmemenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
124 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.