ABDUL RAHMAN, SH, MH,SUSANTI HERMAWATY, SH, LA ODE ABDUL RAHMAT, SH, DODI, SH, ASRIANIMAKMUR, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di JalanSupuYusufNomor 15 Plaza Kubra Lantai 2, Kelurahan Mandonga Kecamatan MandongaKota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khususyang telah ditandatanganioleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2017dan yang telah didaftar dalambuku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor: 245/Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi tanggal 29 Mei 2017tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kditentang Penetapan Hari Sidang pada hariSenin, tanggal 5 Juni2017;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa Dra. Hj. WARDAHMAHMUD, M.M.

Hj, WARDAH MAHMUD, M.M.diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS04/Lasusua/Ft.1/2017 tanggal 26 Mei 2017yang dibacakan di depan persidangan,sebagai berikut:PrimairBahwa Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM. baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTOWARSO, S.Ag., MM.

WARDAH MAHMUD, M.M.dengandemikian perobuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang apa yang telahdiuraikan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI),sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lainwalaupun Terdakwatidaklahmenerima keuntungan atas dirinya pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menuruthemat Majelis Hakim Tipikor unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

WARDAH MAHMUD, M.M.telahdinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Dra.Hj.

tahun20142019;e Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periodetahun 20092014 dan Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : 1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat PerintahPenetapan/Penahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22,Desember 2015;2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari2016;4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPerkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret2016;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;6 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal

2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;7 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30Juni 2016;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;9 Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September2016;10 Perpanjangan Mahkamah Agung RI

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22 Agustus 2016, Putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri

No. 2349 K/Pid.Sus/2015Bahwa dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda 206 sampai denganhalaman 210, yang kemudian telah diambil alin dan dijadikan pertimbanganhukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindadipertimbangkan bahwa bilamana dihubungkan dengan perbuatan terdakwadalam kedudukannya yang mempunyai Jabatan sebagai Pejabat PembuatKometmen (PPK) terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana faktafakta hukumdibawah ini : Bahwa

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatunkan atasdiri Terdakwa, yang semula berdasarkan putusan Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi /Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dendasebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganpengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selanjutnya Judex Facti MajelisHakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yangsemula berdasarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum denganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah ) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19Maret 2015 ;Hal. 115 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa Ir.

,sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengantanggal 10 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19Desember 2012 No. 124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 19 Desember2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ~~ ;4. Perpanjangan ...4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2013, No.124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengantanggal 18 Maret 2013 ; 5.

Perpanjangan keI Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 18 Maret 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;6.

Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 10 April 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;Terdakwa menghadap dipersidangan diwakili / didampingi oleh PenasihatHukumnya : EKO IMAM WAHYUDI, SH. Dan MOHAMAD NURIL, SH.

., Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan , ditujukan kepada Pemohon Kasasi.Isi surat tersebut memberitahu untuk mempelajari berkas diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan terhitung mulaitanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 01 Februari 2016selama 7 (tujuh) hari kerja (Surat Terlampir).(3) Tanggal 03 Februari 2016 Pemohon Kasasi menerima tembusansurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 29Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid/2016Januari NO. 2016 NO.

Suliyono tanggal 28 Januari 2016 danSurat Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Januari 2016 NomorW1.U.10/43/HK. 1/1/2016 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi maupunSurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2016,NO.2016 NO.

W1.U/160/HK.01/1/2016 ditujukan kepada Pengadilan NegeriTapaktuan dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon Kasasisebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Bapak tersebut diatas, telah terbukti kebenarannya bahwa, berkas perkara pidana atasnama Pemohon Kasasi Sulaiman Jalil alias Siman Jalil olen PengadilanNegeri Tapaktuan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehpada tanggal 25 Januari 2016, sebelum batas waktu/ tenggang waktumempelajari berkas dilampaui sebagaimana disebutkan

Salinan PUTUSANNomor : 186/ Pid/2014/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBIANTO RUSID ;Tempat lahir : Alue Billie ;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014,Nomor : W1W8/18/Hk.01/9/2014 .PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN.Mbo. dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULILSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

PUTUSANNomor : 36 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : DRS. H. GUSNAR HASIBUANTempat lahir : SibuhuanUmur/Tgl.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim KetuaMajelis, KAREL TUPPU, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor, Dr.

., MH. dan SAZILI,SH.M.Si. masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 252/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :JUMAT, tanggal : 16 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas

,adalah persepsi yang keliru.Oleh karena untuk memenuhi syarat secara teknis yudisial guna dapatdipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selainsyarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarindainlitis, Halaman.8283 ), secara otentikkedudukan terdakwaselakuwhistleblower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi46tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatantersebut

Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012; sehingga dijadikanpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi,Kecuali mengenai perlunya penambahan FRASA SUBSIDAIR dalam Amar47Putusan; DAN strafmaat atas hukuman subsidair pengganti dendamengingat kondisi terdakwa yang memerlukan perawatanberdasar SuratDokter Vasculer Center tanggal 17 Mei 2012 dan sudah terbayarnya KerugianNegara oleh terdakwapenyerta lainnya yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;Menimbang

Hakim Tinggi Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH.Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal07 Juni 2012 selama 7(tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka pernyataanbanding tersebut secara formal dapat diterima;28Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor

BangkaBelitung menjatuhkan putusan dengan pidana tambahan membayar uangpengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang No31 Tahun1999;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDYSUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung masingmasing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggali itujuga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka37Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Menetapkan agarTerdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 22/Tipikor/2013/PNJPR tanggal 12 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyono tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyakRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR.

BANDING/2013/PT.JPRtanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 22/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 12September 2013 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Hal. 63 dari 75 hal. Put.

Dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor: 17/TIPIKOR.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan74dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.

Gunung Sekar Kec/Kab.Sampang.Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masingmasing oleh:1.2.3.Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2020 s/d tgl. 14 Maret 2020;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 15 Maret 2020 s/d 23 April 2020;Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 mei2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 1 Juni 2020s/d 30 Juni 2020;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sejak tanggal 2 Juni2020

sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabayasejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ARMANSAPUTRA, SH, R.

AGUS SUYONO, SHAdvokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat ARMANSAPUTRA LAWA FIRM;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Putusan Nomor : 43/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby Hal.1 dari 50Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya tanggal 02 Juni 2020dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 / PN.Sby. tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Surabayatanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 /PN.Sby. tentang Penetapan

PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya pada hari Kamis' tanggal 10 September2020, olen kami Dede Suryaman, SH.,, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,Bagus Handoko, SH dan John Dista, SH., MH. dan, Hakim Hakim Ad Hoc,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh Rudi Kartiko, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

;Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diperiksa oleh Kepolisian Polres Kota Cirebon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsisecara bersama sama dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 14September 2013 sampai dengan 2 September 2013, Penuntut umumtidak melakukan penahanan, Majelis Hakim Tipikor melakukanpenahanan kota 1 April 2014 sampai 30 April 2014, perpanjanganpenahanan 1 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 dan diperpajanglagi 30 Juni sampai 29 Juli 2013.

;Bahwa Penggugat mendapat Hukuman pertama Dihukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor26/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014 saudara AlanSulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan dijatuhipidana selama 1 (satu ) Tahun dan Denda sebesar 50.000.000, (limapuluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, palinglama Bulan Desember 2018.; Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUNBDG11.12.13.14.15.16.Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKota Cirebon oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor771 a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Tindak LanjutData PNS Yang Terlibat Tipikor

Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.; Bahwa penafsiran penerapan hukum sebagaimana dimaksud, hanya dapatditerapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana umum (misalnya pencurianatau penipuan).; Namun tidak tepat untuk digunakan pada tindak pidana khusus, yang dalamperkara aquo adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi).; Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor

NamaTempat lahirUmur/tg lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanDalam perkara inipenahanan1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;t WVITALIS DIAZ 3 =2sese ee eee+ Sumiba Barat) seqesee eee cece: 48 Tahun / 04 Agustus 1964 ; : Lakilaki ; : Indonesia ;: Desa Waepangali, Kecamatan LauraKabupaten Sumba Barat Daya;: Katolik ; : PNS (Dinas Kesbangpol Kabupaten SumbaBarat Daya) ; Terdakwa ditahan berdasarkan penetapanoleh2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25September 2012 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan23 Desember. ..... 23 Desember 2012 ;Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 januariPerpanjangan Penahanan ke II Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 23 Januari

Tipikor/2012/PN.Smda.;b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum padatanggal 4 Desember 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;IV.a.

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyusul diterima olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindatanggal 19 Februari 2013;b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat olehEtmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;V.

biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp.5.000,00(ima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 20 Februari 2013 oleh IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai HakimKetua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor :36/V/Pen.H/2017/PN Smg,sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor36/Vil/Pen.Pid.SUSTPK/K/PN Smg. Jo No. 57/Pid.SusTPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11Oktober 2017 ;5.

Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 137/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10Nopember 2017;Hal 1 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMG6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor: 159/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 10Desember 2017;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.PidTPK/2017/PT. Smgsejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 191/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut ;Telah membaca :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :26/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg jo.

Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PNSmg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor

No. 1593 K/Pid.Sus/20136 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., sejak tanggal 22Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 14 Nopember 2012, No.27/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampaidengan tanggal 19 Januari 2013 ;8 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Januari 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18Pebruari 2013 ;9 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 14 Pebruari 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 20Maret 2013 ;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak (Tahanan Rutan)

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danKedua Pasal 11 UndangUndang N 0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaanKumulatif) hendaknya Majelis Hakim Tipikor mempedomani ketentuan pasal 65ayat (1) KUHP yang berbunyi Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijatuhkan hanya satu pidana dan

II A Pontianak alasan ini selaludikesampingkan oleh Judex facti;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor disebutkan bahwa kata dapat sebelumFrasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah ditimbulkannya, bahwa menurut Prof. RomliAtmasasmita berpendapat dengan digunakannya UU No.1!

Nursiah bukan sebagai bentukgratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pemohon kasasi/ hukum berpendapatpertimbangan Judex facti terhadap dakwaan kedua Pemohon kasasi Drs. R. SudaryonoTeguh Wibowo telah salah dalam penerapan hukumnya;Bahwa Pemohon kasasi menilai, terdapat suatu keanehan dalam pertimbangan Judexfacti yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal3 jo.

Nomor 2231 K/PID.SUS/2017penelitiannya yang berjudul Penjelasan hukum unsur melawan hukum:Penafsiran unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor, Hal. 13 (LelP,2016) menyebutkan Meskipun melawan hukum disebutkan sebagai unsurdelik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell(unsur inti) delic.

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan buktiyang diajukan di persidangan hal 94 dan hal 99 putusan perkara a quosudah cukup menjelaskan adanya unsur melawan hukum, namun menurutmajelis hakim tingkat banding perlu dipertimbangkan unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi untuk mengetahui dan membuktikanapakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaPasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, karena unsur melawan hukumfungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell

/2017pertanggungjawaban telah membuat kwitansi fiktif yang ditulis sendiri olehTerdakwa dan dicap menggunakan cap tokotoko yang dibuat saksi ETKURNIASIH atas perintah saksi HELENDRASARI, Sehingga Majelis hakimtingkat banding berkesimpulan bahwa tidak tepat Terdakwa dipersalahkanmelakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum, melainkandengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaansubsider Pasal 3 UndangUndang Tipikor

halaman46 paragraf ke 2 menyatakan bahwa untuk membuktikan perbuatanTerdakwa memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) atau tidak maka sangattergantung dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan apabila pembuktian unsur melawan hukumharus dikaitkan dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana korupsimaka seharusnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaPasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor

bahwa pembuktiunsur melawan hukum harus dikaitkan dengan cara Terdakwa memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka sudah selayaknyaperbuatan Terdakwa yang membuat dan merekayasa laporanpertanggungjawaban realisasi penggunaaan dana BOS SMP 24 BandarLampung dan memalsukan buktibukti pengeluaran berupa kwitansikwitansipengeluaran adalah merupakan perbuatan untuk memperkaya dirinyasendiri dan orang lain, untuk itu kami tidak sependapat apabila unsurmelawan hukum Pasal 2 ayat (1) Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 16 Februari 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Penuntut Umum;2.

Tentang Subjek Hukum yang diatur dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsiA.1.1.Bahwa Pemohon Kasasi didakwa dengan ketentuan berdasarkanUndangUndang TIPIKOR Pasal 2 sebagai dakwaan Primair dan Pasal 3sebagai dakwaan subsidair dimana pendakwaan dilakukan oleh JaksaPenuntut Umum bersifat alternatif;A.1.2.Bahwa adapun bunyi dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahsebagai berikut :Hal. 37 dari 80 hal. Put.

No. 1680 K/PID.SUS/2016A.1.7.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa didakwa atas Pasal 3 inidengan merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan sudah pastijuga harus merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan tidak berdirisendiri sehubungan dengan syarat subjek delik adalah harus memilikikualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan sebagaimana diaturdalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor yang dalam hal ini adalah pegawainegeri;A.1.8.Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bukanlahsubjek

hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1ayat (2) huruf c, d dan e pada UndangUndang Tipikor tersebut tentangdefinisi Pegawai Negeri karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwaadalah pegawai/karyawan pada perusahaan swasta dimana telah terbuktiselama persidangan adalah pegawai pada perusahaan PT Datindo InfonetPrima sebagai Sales/Marketing Manager yang menerima gaji dariperusahaan tersebut selama perusahaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengerjakan Proyek Pengadaan' Barang

Pos Indonesia bahkan sampai saat ini;A.1.9.Bahwa selain itu dalam seluruh alat bukti maupun keterangan saksi, sertapertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama, takada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana didefinisikandalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, d ataupun e pada UndangUndang Tipikor;A.1.10.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam menghukum Pemohon Kasasi/

PUTUSANNo. 1163 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BERMAN O. A.

Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 02/Pid.Sus.K/2013/PTMDN tanggal 18 Maret2013 serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan No. 50/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 10 Januari2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, oleh karena hanya perbedaan penafsiran unsur memperkaya diriatau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

No. 1163 K/Pid.Sus/2013dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapbkannya suatuperaturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UndangUndang RINo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;Bahwa keberatan mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsursetiap orang berlaku umum yaitu siapa saja selama ia manusia sebagai

Syamsul RakanChaniago, SH., MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,.M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MMPanitera Pengganti :ttd.

UU No. 20/2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim tingkatpertama dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntutumum tidak taat asas, yaitu dakwaan subsidaritas dipertimbangkan sebagaidakwaan alternatif, dengan begitu saja memilih dakwaan subsidair denganpertimbangan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKORdengan setiap orang dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara kwalitas subyekhukumnya

berbeda, kalau dalam pasal 2 ayat 1 bersifat umum sedangkandalam pasal 3 adalah orang yang memiliki jabatan; pandangan ini adalahkeliru ; Yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR adalahHal 29 dari 37 hal.

dimaksudmengakibatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dan merugikankeuangan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Pemohon Kasasi IVTerdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon KasasiVJaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Ill/Terdakwa tersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu AnggotaMajelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

DR.Mohammad Askin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : . Jaksa/Penuntut Umum dan Il. Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MHttd./ Prof. DR. Mohammad Askin, SHPanitera Pengganti ;ttd.