Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya (bukti P.13);Fotokopi kwitansi pembelian sepeda motor Honda GL MAX nomor polisi N3300 GZ atas nama Pemohon tanggal 4 Mei 2006 yang dibuat danditandatangani oleh Sunan Hadi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(bukti P.14);Fotokopi STNKB sepeda motor Honda GL MAX nomor polisi N 3300 GZ atasnama Sunain Hadi, tanggal 28 Maret 2004 yang dibuat dan dikeluarkan olehDirektur Lalu Lintas Kapolda Jawa Timur dan BPPD PKB

, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya (bukti P.15);Fotokopi kwitansi pembelian sepeda motor Honda NF 125 TR nomor polisi W6279 L atas nama Pemohon tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat danditandatangani oleh Marzuki Sam, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(bukti P.16);Fotokopi STNKB sepeda motor Honda NF 125 TR nomor polisi W 6279 L atasnama Marzuki Sam, tanggal 05 April 2012 yang dibuat dan dikeluarkan olehDirektur Lalu Lintas Kapolda Jawa Timur dan BPPD PKB, bermaterai cukupdan cocok dengan

Pkb tanggal 10 Desember 2019mendalilkan halhal sebagai berikut :Hal. 1 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2018/PA.Pkb. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 23 Maret 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : , tanggal27 Maret 2001;.

,dkk, Advokat pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKB)I),beralamat di Jalan Dara Jingga, Kelurahan Rajawali, Kecamatan JambiTimur, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor562/Pid.Sus/2019/PN Jmb, tanggal 17 September 2019;Pengadilan Tinggi Tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor111/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 8 Nopember 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :111/PID.SUS/2019

Pkb> , a sDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Perdatatertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir , 9 Septembaer 1968 (umur 52 tahun),agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Honorer, tempatkediaman di Jalan Sri Cinta RT.026 RW.008, Kelurahan ,Kecamatan , Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,sebagai Penggugat;melawanTergugat

SAMIDI Bin WITOPRAYITNO membagikan amplop yang berisikan uangtersebut kepada masyarakat wajib pilin di Desa Roraya KecamatanTinanggea Kabupaten Konsel dengan maksud agar wajib pilih yangdiberikan amplop berisikan uang tersebut untuk memilin Calon LegislatifNomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama WawanSuhendra;Bahwa Terdakwa SUPARJO Alias PARJO Bin MARTODIWIRJO telahmenyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada masyarakat wajibpilin sebanyak 4 (empat) amplop atas nama Rasito

., yang mewakili pekerja telah membuat Perjanjian KerjaBersama (PKB) periode 1 Agustus 2011 31 Juli 2013 yang telahdiperpanjang masa berlakunya sampai dengan 30 Juli 2014 sesuaiKeputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja No. Kep. 10/PHJSK PKKA/PKB/I/2013 tentang PendaftaranPerpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank DanamonIndonesia, Tbk. dengan Serikat Pekerja PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.Halaman 2 dari 25 hal. Put.

BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Kantor cabang Lubuk Pakam memberikanKesejahteraan Pekerja setelah berakhirnya hubungan kerjasesuai Pasal 17 ayat (3) dalam PKB Bank Rakyat Indonesiayang berbunyi:Ayat (3) Kesejahteraan yang diberikan setelah berakhirnyahubungan kerja terdiri dari:a.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama(PKB) antara PT.

tanggal 01 Februari 1993hingga Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) tanggal 31 Januari 2017denganmasa kerja sampai dengan perhitungan saat ini adalah 24 tahundan 0 bulan dengan gaji terakhir Rp.12.644.000,/bulan.Bahwa Tergugat dalam rangka restrukturisasi perusahaan tempatPenggugat bekerja melakukan migrasi dan Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berdasarkan SuratKeputusan Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 danberdasarkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB

oleh Tergugat tentang Penundaan Hak ManfaatPensiun Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) mengakibatkan hakpesangon Penggugat tidak ada penyelesaian dan berlarutlarut serta tidakada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hakhak Penggugat.Bahwa Penggugat mengirim Somasi/Teguran melalui Surat NomorOO7/AP/SOM/X1I/2017 tanggal 11 Desember 2017 Kepada Tergugatuntuk melaksanakan Perjanjian Bersama (PB) agar mau membayar hakhak pesangon Penggugat sesuai dengan pelaksanaan isi Perjanjian KerjaBersama (PKB

5Januari 2017, tentang) Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 kembali Pemohon mengirim Somasikedua melalui Surat Nomor 03/AP/SOM/I/2018 kepada Tergugat agarmembayar hakhak pesangon Penggugat.Bahwa terhadap kedua surat somasi Penggugat tersebut (point 6 dan 7)diatas, Tergugat menjawab melalui suratnya nomor 53/PS.SDM/II/2018tanggal 12 Januari 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugattetap pada pendiriannya dan tidak mau melaksanakan isi Perjanjian KerjaBersama (PKB

.Zo.30.a1,oi.33.Foto copy Surat Nomor 081/LBK/SDM/PS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus2017, diberi tanda, P21 ;Foto copy Surat Nomor 075/LGG/SrtSDM/PS/VIII/2017 tanggal 30Agustus 2017, diberi tanda, P22;Foto copy Surat Nomor 2753/SM/HI/PT.AJB/2017 tanggal 29 Nopember2017, diberi tanda, P23 ;Foto copy Surat Nomor 2754/SM/HI/PT.AJB/2017 tanggal 29 Nopember2017, diberi tanda, P24;Foto copy Surat Nomor 2755/SM/HI/PT.AJB/2017 tanggal 29 Nopember2017, diberi tanda, P25 ;Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB

mestinya, adapun mengenai Penggugat tidak bersedia dimutasikantelah jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan keterangan secara tertulis ataskeberatan dan keluh kesahnya tentang mustasi tersebut, terlebih lagi faktanya suratkeputusan tentang mutasi tersebut cacat formil dan/atau cacat hukum, sehinggabagaimana mungkin keputusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengguga;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.99/PHIJSKPKKAD/PKB

diatas,maka Pemohon Kasasi mohon agar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor247/PHI.G/2012/PN.JKT.PST dibatalkan dan mengadili sendiri menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:Perselisihan Hak:Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial dalam putusan halaman 34 36 yang pada dasarnyamempertimbangkan:"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) jo Pasal 7ayat (6) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB

Foto copy sesuai dengan aslinya PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)Pasal 1 ayat (2) paragraf 3 lampiran NM. Tahun 20152017, antaraPengusaha Dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, diberi tanda T2a;3. Foto copy sesuai dengan aslinya PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)Pasal 2 ayat (2) paragraf 3 lampiran NM. Tahun 20152017, antaraPengusaha Dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, diberi tanda T2a;4.

Dan sebelumnya sudah ada aturan/larangan yang tidaktercantum dalam PKB, namun tertempel didinding tempat karyawan masukyang bertuliskan " Karyawan dilarang membawa HP ke dalam ruangProduksi kecuali yang berizin". Kemudian Penggugat masuk kedalam ruangproduksi dengan membawa HP yang mempunyai fasilitas foto dan memfotomesinmesin produksi tanpa izin ;.

Pengawasan ; Bahwa sepengetahuan saksi pelaporan tersebut mengenai perselisihanJam Kerja Ke Dinas Tenaga Kerja Bidang H Syaker dan Pengawasan ; Bahwa yang saksi ketahui fotoFoto mesin Printing dan Injection untukbahan laporan ; Bahwa sepengetahuan ada PKB antara karyawan dan Perusahaan ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peraturan Perusahaan yangmengatur tentang larangan membawa HP ketempat kerja ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugatmengajukan kesimpulan secara tertulis, yang

KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPKHutan ke semua tujuan, dilengkapi bersamasama dengan dokumen FAKBHalaman 23 dari 29, Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Slw.milik pemegang izin dengan dilampiri DKHP yang diterbitkan olehGANISPHPL PKB

;e Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapibersamasama dengan dokumen FAKB milik pemegang izin dengandilampiri DKHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB;e Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPTKB menggunakan dokumenFAKB milik industri/TPTKB dengan dilampiri DKHP;e Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kalipenggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut ataurangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan

,PKB, dibawah sumpah pada pokoknya4.menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yangdiberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;Bahwa Ahli berdinas di Dinas Perhubungan Kab.Boyolali bidang PengujianKendaraan dan Perbengkelan dan sudah berdinas 9 (sembilan) tahun ;Bahwa Ahli tidak tahu kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebutBahwa Ahli ada diperintahkan untuk melakukan pengecekan kelayakankendaraan Kbm Mitsubishi PU No.Pol.AD1853TD

,PKB yang saling bersesuian dengan keteranganterdakwa dan barang bukti serta Gambar sketsa TKP (Tempat KejadianPerkara) dalam BAP telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasatanggal 25 Desember 2018 pukul 04.00 Wib, di Jalan SemarangSolo tepatnyadi Dk.Kalipayung Rt.01/Rw.05, Ds.Kaligentong Kecamatan Ampel KabupatenBoyolali telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unitkendaraan Kbm Mitsubishi PU NoPol.

Mengenai Perhitungan DPP PPN atas Impor BKPBahwa jikapun kewenangan pemungutan pajak dalam rangka impor (PDRI)termasuk PPN Impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka DJP(dalam hal ini Pemeriksa Pajak) akan mengalamai kesulitan dalam melakukanperhitungan karena perhitungan DPP PPN Impor yang harus dibayar kembalitidak dihitung berdasarkan nilai penjualan dari PKB/PGB ke DPIL, melainkandari nilai impor yang digunakan untuk memproduksi BKP yang dikeluarkan keDPIL;Bahwa penjelasan pada poin

Masuk dihitung berdasarkan:a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impordimasukkan ke Kawasan Berikat; danb) pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untukdipakai didaftarkan;2) Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai;3) PDRI dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barangimpor dimasukkan ke Kawasan Berikat;Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 2) di atas, kewajiban pemungutanPPN Impor atas pengeluaran BKP dari PKB

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 unit sepeda motor merk honda jenis beat, warna hitam, no.pol DA 6373 IL;
- 1 buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), no K01647881, atas nama RAHMADI A MK sepeda motor Honda, no.pol DA 6373 IL;
- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 15358303, nomor registrasi DA 6373 IL, nama pemilik RAHMADI A MK;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ dengan No.

1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. K00039045 An. PRATIWI, S.Pd.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu Rupiah) ;

MARIA GEONG, Ph.D dan Bakal CalonWakil Bupati SILVERIUS SUKUR, SP yang diusung oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik : PDIP (3 Kursi), PKB (3 Kursi), GERINDRA (1Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5Kursi), dan PERINDO (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahandokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakanmemenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;Bakal Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS

sesuaidengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6Menjadi UndangUndang, jo pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 1Tahun 2020 yaitu 20% jumlah kursi dari 4 Partai Politik di DPRDKabupaten Manggarai Barat, masingmasing Partai PDIP, Partai PKB

PARTAI PERINDO Nomor : 079SR/DPPPARTAI PERINDO/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, tentangPersetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh.MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP wan nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ence nnn cence nnn nnn anna nn nnn nnn (Vide Bukti PP. 8).Bahwa atas dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik,masing masing Partai PDIP (3 Kurisi), Partai PKB (3 Kursi) dan PartaiGERINDRA (1 Kursi) dan Partai PERINDO (1 kursi), berikut kelengkapanPersyaratan

MARIA GEONG Ph.D dan Bakal CalonWakil Bupati SILVERIUS SUKUR, SP yang diusung oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik : PDIP (3 Kursi), PKB (3 Kursi), GERINDRA (1Kursi), dan PERINDO (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahandokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakanmemenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;Bakal Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. dan Bakal CalonWakil Bupati dr.

tertanggal 03 September 2020 telahmemenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UUNo. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang,jo pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU no.1Tahun 2020 yaitu 20% jumlah kursi dari 4 Partai Politik di DPRD KabupatenManggarai Barat, masingmasing Partai PDIP, Partai PKB

Pkb tanggal 4 Februari 2019 mendalilkanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Kecamatan Banyuasin Ill Kabupaten Banyuasin, padatanggal 05 Nopember 2001, berdasarkan Duplikat Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.Kecamatan Banyasin Ill Kabupaten Banyuasin Nomor : tanggal 22 April2008, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucap sighat taklik talakyang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan