Bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara yang Berkas Penuntutannyatelah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo(Termohon) kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo, telah pula memeriksa dan memutus perkara tersebutmelalui Putusan Sela Perkara Tipikor Nomor07/Pid.Sus.TPK/2016/PN.GTO tanggal 05 April 2016, yang dalam AmarPutusannya menyatakan :a. Menerima Nota Keberatan / Eksepsi Advokat / Penasehat HukumTerdakwa untuk sebagian ;b.

yang diberikan kepada Pemohon sebagai Kepala Dinas PekerjaanUmum;Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2016/PN GtoBahwa saksi juga memberikan keterangan ada uang sebesar Rp.850.000.000, dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Pemohon;Bahwa sebekum pemeriksaan tanggal 2 Agutus 2016, saksi juga pernahdiperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka;Bahwa saksi juga ditetapkan sebagai Tersangka dalam proyek TerminalDungingi dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan diPengadilan Tipikor

;Bahwa pada perkara saksi sebagai tersangka ada tersangka lain yangtelah ditetapkan yaitu atas nama Akihito Lamato dan juga Pemohon;Bahwa perkara saksi dan perkara Akihito Lamato sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Tipikor sedangkan perkara Pemohon sedangberjalan dan juga pernah mengajukan permohonan praperadilansehingga eksepsi dikabulkan;Bahwa saksi tidak mengetahu dasar pemanggilan saksi oleh Termohon;MOH.

oleh Termohon dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi dalam proyek pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota GorontaloTahun Anggaran 2013 dan 2014;Bahwa atas dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyekpekerjaan pematangan lahan terminal Dungingi pada Dinas PekerjaanUmum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan 2014telah ada dua Tersangka sebelumnya yang telah dan sedang menjalaniproses pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Tipikor

Tersangka dan telahmengajukan permohonan Pra Peradilan atas penetapan diri Pemohonsebagai Tersangka yang kemudian telah di putus berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gtotanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan PenetapanTersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkanhukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa terhadap perkara pokok yaitu Pemohon sebagai Terdakwa telahdiputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Karsad bermaterai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Al,Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran UangPengganti;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak

memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor 6/TIPIKOR

karenaberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun200, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh darikerugian negara, sehingga Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukumatas putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subangdapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 16/TIPIKOR

Selanjutnya Hakim Anggota Ilmenghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaituPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 16/TIPIKOR

ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor16/TIPIKOR

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 26 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputusoleh Pengadilan Tipikor

tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaeral. 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enceHalaman 30 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi),tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang dibidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutusperkara di bidang kepegawaian karena memang bukankewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amarPutusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukumandisiplin berupa pemberhentian kepada

BahkanPenggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakanuntuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor denganHalaman 40 dari

Cag.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Pembantah ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Januari 2018 Nomor. 12/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 3/Pdt.Bth/2017/PNCag dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebutTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Perlawanantanggal 02 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Rp.150.000, Irwan, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 18 dari 18 Putusan No 12/PDT/2018/PT BNA

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6 September 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016

Firman Dalil, MTP., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Emrizal, ST., dan Terdakwa Il. Ir. Firman Dalil, MTP.

pemohonbanding dan masyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/PID/2021/PT BNATinggi/ TIPIKOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri LhoksukonNomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan Hukum atau Penerapan WHukum tidaksebagaimana mestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbanganHukum Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dankeliru sebagaimana ternyata dalam putusannya pada alinea kedua halamanke22, di mana kesalahan dari pertimbangan hukum yang terjadi padaPutusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen adalah sangat fataldan dapat menjadikan putusan tersebut

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbangan HukumMajelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru karenaHal. 11 dari 15 hal. Put.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 54 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :2. Nama lengkap. Nama lengkap : H.

Penuntut Umum : dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal .................. , selanjutnyadiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejakWG HAl ssmnmsiwvescens3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan KotaSGA CAGE) co sanssmmnancesiasemmnaccesxne:4.

Dialihkan jenis penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung, menjadi Penahanan Rutan sejak tanggal .............. cc. e eee e eee eee eens :Periksa penahanan terdakwa !

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.127KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA2010 Kelurahan Cibabat:Terlampir dalam berkas perkara;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.

danpemungutan untuk proses sertifikasi tersebut adalah Badan PertanahanNasional Kota Cimahi, Lurah terdahulu (Hendra Gunawan) dan KasiPemerintahan di Kelurahan Cibabat, yang telah dilakukan sejak tanggal 10Maret 2010;Bahwa selanjutnya selain alasanalasan maupun keberatankeberatanyang telah disampaikan di atas, Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikankeberatankeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungdalam perkara Nomor : 15/TIPIKOR

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Legal Opinion dariSomawijaya, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana dari Fakultas HukumUniversitas Padjajaran Bandung;Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tertanggal 24 April 2013 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2012

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.ttd./ H.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor :36/V/Pen.H/2017/PN Smg,sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor36/Vil/Pen.Pid.SUSTPK/K/PN Smg. Jo No. 57/Pid.SusTPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11Oktober 2017 ;5.

Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 137/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10Nopember 2017;Hal 1 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMG6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor: 159/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 10Desember 2017;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.PidTPK/2017/PT. Smgsejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 191/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut ;Telah membaca :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :26/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg jo.

Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PNSmg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor

No. 1593 K/Pid.Sus/20136 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., sejak tanggal 22Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 14 Nopember 2012, No.27/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampaidengan tanggal 19 Januari 2013 ;8 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Januari 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18Pebruari 2013 ;9 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 14 Pebruari 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 20Maret 2013 ;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak (Tahanan Rutan)

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danKedua Pasal 11 UndangUndang N 0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaanKumulatif) hendaknya Majelis Hakim Tipikor mempedomani ketentuan pasal 65ayat (1) KUHP yang berbunyi Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijatuhkan hanya satu pidana dan

II A Pontianak alasan ini selaludikesampingkan oleh Judex facti;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor disebutkan bahwa kata dapat sebelumFrasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah ditimbulkannya, bahwa menurut Prof. RomliAtmasasmita berpendapat dengan digunakannya UU No.1!

Nursiah bukan sebagai bentukgratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pemohon kasasi/ hukum berpendapatpertimbangan Judex facti terhadap dakwaan kedua Pemohon kasasi Drs. R. SudaryonoTeguh Wibowo telah salah dalam penerapan hukumnya;Bahwa Pemohon kasasi menilai, terdapat suatu keanehan dalam pertimbangan Judexfacti yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal3 jo.

PUTUSANNo. 517 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahir :: Lakilaki ;: Indonesia ;Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum TerdakwaTerdakwa tersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut denganmengubah

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya Judex Facti keliru menerapkan Pasal 242 KUHAP dalam amar putusanpoint 6 Putusan No. 7/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 06 Maret 2012,memerintahkan TerdakwaTerdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara ;Bahwa Ketentuan pasal 242 KUHAP menyatakan : jika dalampemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana itu ada dalamtahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkansupaya Terdakwa perlu ditahan atau

HakimHakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. Dr. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N.

M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; ------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 19/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, tanggal 05 Maret 2013 ; -------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan terdakwa DR.Drs.PUTU BAGIADA,MM., dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untukkepentingan penuntutan, terdakwa ditahan sejak tanggal 12Nopember 2012 sampai dengan 1 Desember 2012; Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan dipersidanganTerdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN KerobokanDenpasar sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 20Desember 2012) nnn nnn nnn nn crn rn rrr nn nnn nn nnn nner ee eceeenePerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2012Sampai dengan 18 Februari 2013 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBnding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Feruari2013 sampai dengan 20 Maret 2013; Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengan SuratPenetapan pada tanggal 15 Maret 2013, No.46/Pen.pid/2013/PT.Dps, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d 6April 2015 5 n=ssnns= nese aemne gene Gene Gn SE GeesPerpanjangan penahanan oleh Wakil

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dpsann Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggitersebut ; on nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnccnesane Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan TIPIKOR TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Maret 2013Nomor ; 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, dalam perkara terdakwatersebut di ataS; ono nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnneSnr Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PenuntutUmum

Sukomulyo,Lamongan;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 / PN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasintanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 /PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Telah mendengar

Kemudian saksibersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikan dan menyuruhkepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterima dari saksiAchmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada di bawah Jok / Kursisopir dengan dibungkus Plastik biru.

Bahwa saksi mengetahui ada informasi adanya penyerahan uang,selanjutnya saksi bersama saksi Wahyudi Eko Afandi, S.H. dengananggota Unit Tipikor Polres Lamongan mengikuti terdakwa keluar dariPutusan Nomor : 20 /Pid.SusTPK/2019/PN.SBY Hal.15 dari.39Rumah saksi Achmad Andis dan melewati Jalan Poros Desa Sumberjo.Kemudian saksi bersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikandan menyuruh kepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterimadari saksi Achmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2017 NomorHalaman 14 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA92/Pen.Pdt/2017/PT BNA. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal15 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samaun,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadirioleh kedua

Rp. 150.000,00.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.H., M.H.Nip.19620616 198503 1006Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember2018;. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi,S.H.

PUTUSANNomor 164/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Tempat lahir : Tanjungpinang ;Nama Lengkap : Tje Tie Als Acu Als Apuy deUmur /tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki; SsKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Plantar 2 Nomor 3 *@02/RW.010 KelurahanTanjungpinang

Setelah itu perkaradikembalikan ke Panitera Muda Tipikor untuk selanjutnya diproseslebih lanjut ;Bahwa atas perkara tersebut saksi hanya membaca sepintas saja,yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi ;Bahwa nomor perkara di register oleh Panitera Muda Tipikor ;Bahwa berdasarkan penunjukan dari pak Ketua PN, Majelis Hakimyang ditunjuk untuk menangani perkara atas nama Terdakwa TAMINSUKARDI adalah sdr.

Setelah penunjukan selesaikemudian di print out dan kembali ke Panitera Muda Tipikor untuk diregister kembali dan kemudian di distribusikan ke Majelis Hakim ;Benar saksi bersama HELPANDI yang ditunjuk oleh Panitera pakMARTEN TENY sebagai panitera pengganti di perkara nomor 33tersebut.

Saksi mengetahui ada penetapan hari sidang ataupunpenetapan penahanan karena sesuai alur adminstrasi selalu kePanMud Tipikor yang mana saksi yang menandatangani suratpengantarnya ;Tentang Berita Acara Persidangan, yang menandatangani adalahpanitera yang ikut sidang, dalam hal ini adalah HELPANDI.

Inti dari pertemuan tersebut, Ketua PengadilanTinggi memberitahukan jika sedang menangani suatu perkara janganmacammacam dan untuk penanganan perkara tipikor agarmemperhatikan aset recovery yang dihasilkan.

Pst.Agustus 2018 pada sore hari menjelang apel sore, menyampaikan bahwaHelpandi akan bertemu utusan/orangnya Tamin Sukardi yang memintatolong agar perkara Tipikor Tamin sukardi di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan diputus bebas, yang disanggupi oleh TerdakwaMerry Purba dengan menyatakan Aman kan dek? Hatihati ya danditanggapi oleh Helpandi dengan kalimat Jadi bagaimana kelanjutannyasaya dengan orang itu, karena dengardengarnya dia mau kasih 2 atau 3.lbu tahu kan permintaan mereka?

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.LskTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas