Ditemukan 12310 data
19 — 5
Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan nomor470/409/421.401.09/2021 dari Kelurahan Ledok Kulon, atas namaPenggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanParengan, Kabupaten Tuban, Nomor 378/01/IX/2013 Tanggal 02September 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat.
9 — 0
, bahwa Termohon telah menuntut agar Pemohon membayarkepada Termohon berupa nafkah iddah dan mutah serta nafkah madliyah,maka atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya,sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNo.3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah AgungRI No 409
12 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor470/409/414.403.04/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKedungjambangan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 10Oktober 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.);Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :B. SAKSI1.
28 — 10
Mariani Rasyid, Nomor145/407/2033/2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong CotGeulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 25Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;5 Surat Keterangan Meninggal atas nama Rohani Rasyid, Nomor145/408/2033/2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong CotGeulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 25Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;6 Surat Keterangan Meninggal atas nama Muslidar Rasyid, Nomor145/409
17 — 7
telahterjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhiketentuan pasal 84 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka MajelisHakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalaruntuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaTakalar Nomor 409
86 — 1
XXXXXXXXXXXXXX (adik Pemohon), bukti P.7;Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307020511074755 tanggal 8 April 2016, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kab.Wonosobo, bukti P.8;Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/409/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016yang dikeluarkan oleh Lurah Kepil, bukti P.9;B.
8 — 0
putusanperkara Gugatan Perceraian antara;PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan MengurusRumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatPertama, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada GiosAdhyaksa,.SH.MH, Advokat yang berkantor di PerumAlam Asri Jalan Lamtoro Blok C No.17 RT.006 RW.002Desa Gerba Kecamatan Kramatmulya KabupatenKuningan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07April 2019 yang terdaftar dalam Register Surat KuasaPengadilan Agama Kuningan Nomor : 409
14 — 4
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/25/XI/2007tanggal 07Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai (Bukti P.2 );Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.BjnBahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkanpula dua orang saksi yang di depan persidangan masingmasing mengakubernama:1.Saski, umur 52 tahun, Agama Islam
11 — 3
Putusan Nomor 0732/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
92 — 22
AGUS BUDI HANDOKO, M.Si sebagai Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara selaku Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitarberdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari2007, bersamasama dengan MUSTAFA ABUBAKAR ( telah meninggal dunia pada tanggal17 Oktober 2010), pada waktu antara Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Juni 2008 ataupada suatu waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar
Negeri Surabaya di Surabaya, sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409
Yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, yangmempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Bupati BlitarNomor: 228 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KantorPengelolaan Aset daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok Membantu bupati dalam pengelolaan asset
Blitar,sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2Januari 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, terdakwa selaku Kepala KantorPengelola asset Daerah Kabupaten Blitar, yang mempunyai tugas pokok danfungsi berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 228 Tahun 200277tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Aset daerahKabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok : Membantu bupati dalam
11 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 7
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Rengel, Nomor 409/55/VIII/425/91, tanggal 26Agustus 1991, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,tanggal 16 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup.
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 4
rajterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusanyang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 409
133 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 622 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ADI YUSNIDA, dahulu bertempat tinggal di Teluk Gong JalanC Nomor 50 A, RT 003, RW 017, Kelurahan Pejagalan,Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Pusat, sekarangbertempat tinggal di Wisma Mangga Dua Mas Lantai 4 UnitNomor 409, Komplek Mangga Dua Mas Blok A Nomor 1 JalanMangga
9 — 10
Bahwa Pada Tanggal 25 April 2015, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama XxxKabupaten Sukabumi sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 409/76/IV/2015 Tertanggal 25 April 2015 ;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di XxxKabupaten Sukabumi, sebagai tempattinggal bersama ;Hal 1 dari 11 Put.622/Pat.G/2018/PACbd3.
11 — 2
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 13 September 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 409/41/IX/2005, tanggal 13 September 2005 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang; ;. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Jejaka;.
6 — 0
Nomor3132/Pdt.G/2018/PA.Pwdtanggal 03 September 2001 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: 409/Kua.11.15.12/Pw.01/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot taliktalak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimanatercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;3.