Ditemukan 838 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-09-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 121/Pid.B/2012/PN-LSM
Tanggal 13 Maret 2013 — Effendi Baharuddin Bin Baharuddin
428 — 150
  • No. 10 tahun 1998, tidakmengatur tentang siapa yang berhak membuat laporan dan undangundang tersebut (videpasal 49 ayat (2) huruf b) tidak termasuk dalam delik aduan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 72 KUHP, sedangakan Surat Keputusan bersama (KKB) Jaksa Agung RI,Kepala Kepolisian Negara RI dan Geburnur bank Indonesia No: Kep902/A/J.A/12/2004,No.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Agus Sofian, SE
2.Ferdy Irawan
3.Iwan Suyanto
4.Jaini
5.Latahang
6.Mardjoko Sasmico
7.Misran
8.Muhammad Abas
9.Rudi Rusandy
10.Soejarwo
11.Suwito
Tergugat:
PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
119 — 25
  • Dan Dalam hal penetapan besarnyanilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukanHalaman 62 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smrlebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THRyang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kenya Bersama atau kebiasaan yangtelah dilakukan karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 278/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
TIMOTHY TANDIOKUSUMA Als TIMOTHY Ad ADITIA TANDIOKUSUMA
1048 — 332
  • Saksi B AMELIA KUSUMANINGRUM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Finance khusus untuk penjualan unitmobil BCA Finance cabang KKB PLuit. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Timothy Tandiokusuma,namun saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa tercatat sebagai Nasabahprioritas BCA.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 451/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : BASOA BIN MANNYU Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat II : SATTUMAWANTI Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat III : HJ. MINNE Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat IV : H. GAMBE BIN SANNENG Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat V : Hj. SAENAB Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Bumi Anugerah Sakti
Terbanding/Tergugat II : Nyonya AGNES INGRID BUDI SETIO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Nyonya HAJJAH ANDI NURBANI NURDIN
Terbanding/Tergugat IV : PT.United Tractors
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : Notaris PPAT Lola Rosalina, SH,
Terbanding/Tergugat VII : HENDRIK JAURY, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris PPAT Widartiningsih, SH,
213 — 64
  • Hills 3,Blok C.2 Telkomas Kotamadya Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal Makassar, 11Desember 2018 yang terdaftar dikepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar padatanggal 14022019 No : 278/pdt/2019/kKb ;Lawan:1. Direktur PT. Bumi Anugerah Sakti, berkedudukan kantor di Jalan. GunungBawakaraeng Nomor 146148, Kota Makassar,Selanjutnya disebut TERBANDING / TERGUGAT 2. Nyonya AGNES INGRID BUDI SETIO KURNIAWAN, Warga NegaraIndonesia, beralamat Jalan.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Waris Islam
Register : 28-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-09-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2012/PA. Pare
Tanggal 27 Maret 2012 — - penggugat - tergugat
55 — 25
  • atas nama Siradje. kemudianberalih kepada Atika berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/KKB/1975pada tanggal 27 Maret 1975.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 09-02-2022 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 6 Oktober 2021 — - PARDAMAEAN PASARIBU (PEMOHON KASASI) - PT KUALA PELABUHAN INDONESIA (TERNOHON KASASI)
178 — 108
  • Japtersebut hendak melewati pos pemeriksaan mile 40 menuju ke datarantinggi (highland) di Tembagapura, dan ketika melawati pos pemeriksaantersebut, petugas security melakukan pemeriksaan terhadap Tergugatkarena zona atau area jalan tambang yang akan dilewati oleh Tergugatdari pos pemeriksaan mile 40 menuju ke Tembagapura merupakancharlie zone atau zona rawan dan terbatas untuk dilewati oleh siapapunterutama pekerja karena sering terjadi gangguan keamanan/penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2012 — IPMAH hal ini diwakili oleh Andi Baso Manambung sebagai PENGGUGAT M E L A W A N : 1.WAKIL WALIKOTA MAKASSAR sebagai TERGUGAT 2. AHMADI ALWIE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
96 — 41
  • namun demikian Lurah Bontobiraeng tidak secara serta merta mengeluarkansurat keterangan dimaksud melainkan meminta alas hak yang dimiliki oleh Tergugat IIIntervensi selaku pemohon dan atas permintaan Lurah Bontobiraeng tersebut maka Tergugat IIIntervensi menyerahkan satu (1) lembar bukti haknya berupa surat Keluasan yang dikeluarkanoleh Walikota Kepala Daerah Makassar No. 60/UT/1963, Tanggal 30051963 dan atas dasarsurat keluasan diatas maka Lurah Bontobiraeng mengeluarkan Surat KeteranganNo.04/KKB
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Ahmad Efendi
2.Ahmad Yusniasyah Efendi
3.Budi Utomo
4.Daryanto
5.Fajar Aswandi
6.Nur Wahid
7.Robianto
8.Rudy Ansyar
9.Tunjung Wahyudi
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
100 — 28
  • Dan Dalam halpenetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atauPeraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kenya Bersama (KKB) ataukebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesualdengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan KerjaBersama atau kebiasaan yang telah dilakukan karena Pemutusan HubunganKerja terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, maka Majelis Hakimmengabulkan tuntutan
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — Oditur:
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA AMIRUDIN LESSY
93 — 20
  • WELLEM TARUK membeli senjata apirevolver tersebut, apakah akan dipergunakan untukberburu babi dan menjaga tambang sebagaimanaketerangan Saksi3 dipersidangan ataukah mau dijualkepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papuasebagaimana yang diberitakan di media cetak danelektronik, untuk itu Hakim Ketua menyarankan kepadaOditur Militer untuk mengajukan Sdr.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 02-10-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 37/PDT.G/2014/PN.OLM
Tanggal 10 Maret 2015 — - YORHANS DAFA lawan - MARKUS SULLA, Cs
68 — 43
  • Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor15/593/DTB/KKB/1989, tanggal 27 Maret 1989 atas nama Daud Dafa,yang diberi tanda bukti P.1;2. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak dari Ayah penggugatyaitu Daud Dafa kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 1990, yangdiberi tanda bukti P.2;3.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Agus Sofian, SE
2.Ferdy Irawan
3.Iwan Suyanto
4.Jaini
5.Latahang
6.Mardjoko Sasmico
7.Misran
8.Muhammad Abas
9.Rudi Rusandy
10.Soejarwo
11.Suwito
Tergugat:
PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
117 — 20
  • Dan Dalam hal penetapan besarnyanilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukanHalaman 62 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smrlebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THRyang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kenya Bersama atau kebiasaan yangtelah dilakukan karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
98 — 27
  • Bahwa setelah perkenalan tersebut lama Pemohon tidak ada komunikasiselama 1 bulan, kKemudian pada tanggal 27 Maret 2021 Kapten Wahyuminta tolong mau tiitip barang milik seniornya di TNI karena TNI juga seringmembantu kami Trigana Air dalam memberitahukan kondisi kKeadaan Papuaterkait KKB dan kemudian PEMOHON menanyakan :ada berapa dus?, dan dijawab oleh Kapten Wahyu ada sekitar 13 duspaling banyak 15 dus. Selanjutnya Pemohon menanyakan :ada berapa banyak burung?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2016 — ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
79 — 60
  • Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKB? Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidakmemenuhi dan/ atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan padaSurat Keputusan Kapolri No.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
260 — 1091
  • Kredit Konsumer yang terdiri dari:v KPR;v KKB;Vv BRIGUNA;Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaitu SE(Surat Edaran) NOSE : S.10DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015tentang BRIGUNA dan Saksi didalam pemberian kredit BRIGUNAberdasarkan Surat edaran memiliki kKewenangan sebagai Pejabat pemutustetapi dalam pelaksanaan tugas Saksi dapat melimpahkan kewenangansebagai Pemutus kepada Manager Pemasaran sesuai dengan SK yangdikeluarkan saksi selaku Pimpinan cabang;Bahwa SE ( Surat
    Kredit kendaraan bermotor (KKB);5. BRIGUNA atau kredit Pegawai.Bahwa Berkaitan dengan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero TBK)menggunakan aturan surat edaran SE Nose :S.10DIR/ADK/05/2015tanggal 21 Mei 2015;Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tok diperuntukkan :a. Warga Negara Indonesia (WNI);b.
    BRI (Persero) Tok yaitu :Ritel komersil atau kredit usaha;Kredit Usaha Rakyat (KUR);Kredit kepemilikan rumah (KPR);Kredit kendaraan bermotor (KKB);. BRIGUNA atau kredit Pegawai.Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tok diperuntukkan :b. Warga Negara Indonesia (WNI);c. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :1. Pegawai Negeri sipil (PNS) pusat dan daerah;2. Anggota TNI;3.
    Kredit Konsumer yang terdiri dari:v KPR;v KKB; BRIGUNA Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaituadanya SE ( surat Edaran ) NOSE : S.10DIR/ ADK / 05/ 2015 tanggal 29Mei 2015 tentang BRIGUNA; Bahwa SE ( Surat edaran ) yaitu tata cara atau aturan yang dikeluarkanoleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, ( Persero ) Tok mengenai tata carapemberian kredit kepada Debitur sesuai aturan yang berlaku yang manatujuan dari dikeluarkannya SE yaitu sebagai pedoman dalam halpemberian kredit
    Kredit kendaraan bermotor (KKB);5. BRIGUNA atau kredit Pegawai.Bahwa Saksi hanya menangani kredit BRIGUNA atau kredit pegawaimembawahi BRIGUNA KARYA (Pegawai Aktif) dan BRIGUNA PURNA(Pegawai Pensiunan);Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tok diperuntukkan :b. Warga Negara Indonesia (WNI)c.
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TALU Nomor 485/Pdt.G/2018/PA TALU
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 20
  • Bahwa sebagaimana Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di BankwkKKKKEEKE DarserQ BAB IV Pasal 16 Tentang Kesejahteran Keluarga Pekerja,Penggugat Rekonvensi juga merupakan istri dari Tergugat Rekonvensi yangsah secara hukum dan juga memiliki anak kandung, sangat patut juga danberalasan hukum Tergugat Rekonvensi dapat dihukum tetap memberikanhak jaminan kesehatan untuk anak kandung Tergugat Rekonvensi yangbernama ********x* AxkkKKEKAX WalgupUN telah terjadi perceraian setidaknyahingga anak dewasa dan mandiri
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 22-02-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 14/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: Pdt. JENNY BATO TULUNGEN, S.Th Tergugat: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MANADO Tergugat II: KEPALA DINAS TATA KOTA MANADO Tergugat II Intervensi: TJU BINTI
154 — 195
  • dalam pasal 4 Perda 5 tahun 2011 maka penerbitan IMB telah sah Pasal 4 :(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;(2) Pemberian izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikegiatan peninjauan desaian dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tataruang, dengan tetap memperhatikan koefisian dasar bangunan (KDB),koefisian Luas Bangunan (KLB), koefisian ketinggian bangunan (KKB
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.MARWAN WIBISONO
2.ALERMAN
3.ANDI
4.CANDRA SASLI
5.DARLING
6.DEDY KURNIA PUTRA
7.ENCE ZAKIAH. SP
8.HANDAYANI
9.MURDIANTO
10.RUSDI HERYADI TARIGAN
Tergugat:
PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA
85 — 14
  • Dan Dalam hal penetapan besarnyanilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukanlebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THRyang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yangtelah dilakukan karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 1Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — TIMOTIUS KAMBU ; PT FREEPORT INDONESIA
126 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mei 2007 ;(2) Bahwa benar tandatangan dalam surat tertanggal 7 Mei2007 No. 821/614 adalah tandatangan Kepala DinasTenaga Kerja Propinsi Papua ;(3) Bahwa benar Cap Dinas dalam surat tertanggal 7 Mei 2007No. 821/614 adalah Cap Dinas dari Dinas Tenaga KerjaPropinsi Papua ;(4) Bahwa Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua punya kewenangan menghitung upah pekerja akan tetapi harus dilihatterlebih dahulu masalahnya ;(5) Bahwa Dasar Perhitungan Upah Pekerja adalah UU No. 13Tahun 2003, PP No. 8 Tahun 1981 dan KKB
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 19-K/PM.III-19/AD/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Demisla Arista Tefbana
84 — 49
  • Moses Dwijange untuk diserahkan dandigunakan demi kepentingan pihak Kelompok KriminalBersenjata (KKB) yang digerakkan oleh OrganisasiPapua Merdeka (OPM).Semua hal tersebut diatas menunjukkan Terdakwamempunyai sikap agois dan hanya mengikuti keinginanhawa nafsu semata, sikap egoisme yang dimiliki dan sangatberlebihan tanpa memperdulikan akibat dan nasib yang akanterjadi terhadap para prajurit dan masyarakat sertamencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria,loyalitas, militan, memegang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
1500 — 327
  • Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Usaha Perikanan.Pasal 142... 68 Pasal 142(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izinuntuk mendirikan suatu bangunan.(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauanpelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai denganrencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengantetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB),koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggianbangunan (KKB