Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 29 Nopember 2018 Nomor: 53/Pid.SusAnak/2018/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hlm 2 dari 10 hlm. Put.No.53/Pid.SusAnak/2018/PT.MksMenimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan f'~7~tanggal 24 September 2015 NO. Reg.

./2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKSHim 10 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

rupiah);Menimbang, bahwa pengadilan berpandangan lampiran bukti P4 hanyalahberupa ssatu halaman, beda seperti biasanya dalam satu peraturan ada SuratKeputusan yang berlaku ke dalam dan ada tanggal SK mulai berlaku, yang hal initidak didapat dalam bukti lampiran P4 tersebut, juga bukan dari Otoritas JasaKeuangan yang mengeluarkan besaranbesaran biaya;Menimbang, Pengadilan berpandangan apabila disandingkan denganketentuan yang dikeluarkan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua PengadilanNegeri/Niaga/Tipikor

Klaten ;Bahwa perbuatan TERGUGAT Il memindah bukukan uang dari bukutabungan milik PENGGUGAT ke rekening orang lain tanpa ijin tersebutHalaman 2 dari 71 Putusan Nomor 407/Padt.G/2016/PN Smg10.11.adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugianpada PENGGUGAT ;Bahwa sebagai akibat perouatan TERGUGAT Il yang secara melawan hakmelakukan overbooking/memindah bukukan rekening milik PENGGUGATsebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) tersebut TERGUGAT IIberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

T.I24;Potocopy Putusan Pengadilan Negeri Klaten , tanggal 6 Nopember 2012No. 27/Pdt.G/2012/PN.KIt., diberi tanda T.125;Potocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 89/Pdt/2013/PT.Smgtanggal 25 Juni 2013 yang telah menguatkan putusan Putusan PengadilanNegeri Klaten No. 27/Pdt.G/2012/PN.KIt., diberi tanda T.I26;Potocopy UndangUndang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,diberi tanda T.I27;Potocopy Surat Pernyataan, tanggal 21 Pebruari 2011, diberi tanda T.I28;Potocopy Putusan Pengadilan Tipikor

Semarang No.30/Pid/SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 12 Juli 2012 atas nama TEGUH WAHYUPRAMONO/Tergugat Il, diberi tanda T.129;Potocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2447 K/Pid.Sus/2012 tanggal26 Februari 2013 atas nama TEGUH WAHYU PRAMONO/Tergugat Il,diberi tanda T.I30;Potocopy Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.29/Pid/SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg., atas nama BAGUS JOKO SURANTO, diberi tandaT.F31;Potocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2451 K/Pid.Sus/2012 atas namaBAGUS JOKO SURANTO yang menguatkan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 = bukti Tl29 berupaFotocopy putusan Pengadilan Negeri/Niaga/Hl/Tipikor Semarang dalam perkaraTindak Pidana Korupsi No.30/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 12 Juli2012., hal 3839 pada keterangan Satya Laksana (ic. Penggugat) disebutkanbahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat Il dikenalkan oleh sdr.

INT SEJAHTERA, yang dilakukan olehTergugat Il dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang dan atas persetujuandari Tergugat ataukah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, MajelisHakim mempertimbangkannnya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari buti P4 = Tl29 berupa Fotocopy putusanPengadilan Negeri/Niaga/Hl/Tipikor Semarang dalam perkara Tindak PidanaHalaman 62 dari 71 Putusan Nomor 407/Pat.G/2016/PN SmgKorupsi No.30/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 12 Juli 2012., padahal.3839 dan hal.5051

PNBP....... ccc ccceee cee eee ee nee eee eee eeeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

PUTUSANNo. 928 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jkt.Psttanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 15 Desember2014 terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/PenuniutUmum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimanaAnggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

sesuai pendirian MahkamahAgung bahwa kerugian Negara sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah)atau lebih dikenakan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka dengan memperhatikan asas hukum in dubio pro reo (kalau terdapatkeraguan dalam mengambil keputusan maka diperlakukan ketentuan yangmenguntungkan bagi Terdakwa), Anggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

Mohamad Askin, S.H., danMS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan PemohonKasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22Juli 2012 ;Hal.1 Dari 39 Hal.Put.No.1615 K/Pid.Sus/2013Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak

Kamil untuk membayar ongkosperkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah ).Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.26/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya putusannyaberbunyi sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 April 2012 Nomor:110 /Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana,sehingga

Pekerjaan : Wartawan Tipikor SumateraTerdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.1.11./2019/Reskrim;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari2019;2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019sampai dengan tanggal 5 April 2019;3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April2019;4.

Rusdi AliasRusdi dengan total keseluruhannya sejumlah Rp199.300.000,00 (seratussembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biayakepengurusan saksi Johari untuk menjadi anggota Polri;Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli tahun 2017sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Batubara saksi bertemu denganTerdakwa kemudian berbincangbincang dan Terdakwa mengajak saksiuntuk bergabung dengan Tipikor Sumatera sebagai wartawan danTerdakwa mengatakan jika ada yang mau bergabung boleh juga

diajakyang lain selanjutnya saksi berbicara dengan saksi Jumin danmengajaknya bergabung bersama saksi masuk wartawan Tipikor danHalaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tjbsaksi bersama saksi Jumin membuat permohonan untuk bergabungbersama Tipikor di rumah saksi Jumin dan Terdakwa juga ikut dan padasaat itu Terdakwa langsung memberikan Kartu.

PUTUSANNo. 1247 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H. MASRUL SIREGAR ;Tempat lahir : Siparepare Tengah;Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 3 Maret 1949;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mas Manayur No. 9 A Kisaran;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.

Saprin, Fadillahdan Ahmad Fuadi (telah dipidana dalam berkas terpisah) benar telahdinikmati oleh orang lain dalam hal ini Suhardi S.; Bahwa dengan fakta hukum demikian tidaklah dapat dibenarkanHakim Judex Facti baik Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan maupun Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dengan sertamerta memberikan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa dankewajiban membayar pidana uang pengganti; Bahwa Hakim Judex Facti, semestinya harus melihat fakta hukumsecara komprehensif (luas

Saprin, Fadillah dan AhmadFuadi;Bahwa fakta ini dikuatkan dengan kesimpulan Hakim Judex Facti(Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yangpertimbangannya juga diambil alin oleh Hakim Pengadilan TinggiMedan, dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 59alinea ke2 yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut :e ......Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatantersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satudengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai

H.AbdulLatif, SH.M.Hum., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. ttd./Dr. H. M.

., sehingga secara tidak langsung Judex Facti belum dapat menggallnilainilai hukum baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam hukumpositif yang berlaku;Keberatan Kedua.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassardalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks.,

melawan hukum yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dengan mana Pemohon Kasasi dengan tujuanmenguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri, orang lain dan atausuatu koorporasi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;Keberatan Ketiga.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor

51 Ayat (1)atau Ayat (2) KUHPidana, sehingga unsur delik menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehPemohon Kasasi:Keberatan Keempat.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor

Pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmempertimbangkan bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukanTerdakwa adalah melekat pada jabatan atau kedudukan besertakewenangan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur dari Pasal 3UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKendari sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Kendari, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni2018;6. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiKendari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;7.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan5September 2018;Hal. 1 dari 57 hal.

Tipikor/2018 PN Kdi tanggal 10 Agustus 2018 ;Hal. 43 dari 57 hal.

No.1270 K/Pid.Sus/2012ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, oleh karena itu tidak dipertimbangkandalam putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri semarang; Padahal seharusnyasesuail dengan ketentuan Pasal i82 ayat (4)KUHAP sebelum majelis hakim memutus perkarapidana majelis hakim harus mempertimbangkanterlebin dahulu pasalpasal yang didakwakandalam perkara tersebut;b.2.

M.Pd.M.Comp) kepada Hartono, S.E;Bahwa alat bukti ini bahkan sengaja kami foto copy dan lampirkanpada kontra memori banding yang telah Pemohon Kasasi kirimkepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 27 Maret 2012 (Akta No.11/Banding/Akta.Pid/2012) akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingternyata tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian otomatis kontramemori banding dari Jaksa/Penuntut Umum inipun juga melengkapiberkas perkara banding yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang;akan tetapi sungguh sangat disayangkan, memori banding dankontra memori banding yang telah dengan susah payah disusun olehJaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata oleh MajelisHakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan sama

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua:ttd/H. Surachmin, S.H.,M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.LM.ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Pangraed VIII le Mesen Kayee Adang Kecamatan Syiah KualaKota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bna tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5.

Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaPutusan No.

Memperpanjang Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai tanggak 01 Januari 2017Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHARMA PUTRASETIAWAN, SH., HAFIS TOHAR, SH dan FAKRY FIRMANTO, SH,Halaman dari 88 halaman Putusan No. 48Pid.SusTpk/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 48/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr, tanggal 05September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, tanggal05 September 2016 tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir di dala@mnyal ja een as se arses esceecenn4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/2015Menyatakan Terdakwa H. D.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemanding.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.Bgl tanggal 29September 2014 yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI

No. 1397 K/Pid.Sus/2015Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 16 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak

UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal 14 Januari 2015, yangmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu olen Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

45 tahun / 15 Nopember 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Dusun Minggirsari RI OO1/RW 002 DesaMinggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,Provinsi Jawa Timur ;Agama : Islam;Pekerjaan : swasta (Mantan Pelaksana/Koordinator LapanganPT.Unisari Adiprima) ;Terdakwa ditahan oleh:1.2.3.Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s.d tanggal 1 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s.d tanggal 10 April 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober2016 s.d 16 Nopember 2016.10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 15 Januari 2017;Terdakwa didampingi oleh PengacaraAdvokad / Penasihat Hukumnyayang bernama : NANANG SUJAHANTOPO,SH., dan IPIK HARYANTO, SH.

,Advocad dan Pengacara pada Kantor Advokad INK LAWYER & Associates,beralamat dijalan Anggrek Nomor 50 PCPR Palangka Raya Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, Nomor : 228/VV2016/SK/PN.Plk, tanggal 20 Juni 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ;a.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor24/Pid.SusTPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016, dan memperhatikanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dariPenasehat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya Sependapat dengan Putusan Majelis HakimHal. 71 dari 74 hal.

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayapada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh kami UMBU JAMA, SH sebagaiKetua Majelis, BAMBANG WIDYATMOKO, SH, MH Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi dan GATUT SULISTYO, SH, MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi diPengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai HakimHakim Anggota berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2016Nomor 9/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR

permohonan kasasi padatanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiI/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa HakimMajelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang yaitu dengan sama sekali tidakmempertimbangkan Memori Banding dan hanya mempelajari dan menelitiputusan Pengadilan Negeri Singkil sesuai putusannya dalam halaman 19(sembilan belas) putusan tersebut.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehnyatanyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan olehkarena putusan dimaksud cacat hukum.Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkatpertama harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berpendapat paraTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara terangteranganbersamasama menggunakan kekerasan terhadap barang .Menimbang, bahwa alasanalasan

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;Halaman 17 dari 38 HalamanPutusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11;3. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 dan PPNo.11 Tahun 2017.