Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2062 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT AVERY DENNISON INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2062/B/PK/PJK/2017telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:00082/406/09/052/11 tanggal 22 Juni 2011 Tahun Pajak 2009 diterbitkanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Satu Nomor: LAP391/WPJ.07/KP.0200/2011 tanggal 21 Juni 2011dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah
    4.865.171.695,00 Bahwa berdasarkan ekualisasi tersebut, Terbanding berpendapat bahwaterdapat penghasilan yang kurang atau tidak dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Pajak Penghasilan Badan yang telah Pemohon Bandinglaporkan;Bahwa selisin lebih sebesar Rp4.865.171.695,00 yang menurut Terbandingkurang atau tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak PenghasilanWajib Pajak Badan disebabkan oleh: Jumlah (Rp)1.
    Putusan Nomor 2062/B/PK/PJK/2017 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak2009;Bahwa dengan demikian, alasan bahwa Terbanding tidak dapat memastikanbahwa Pemohon Banding telah salah melakukan pencatatan ganda FakturPajak dalam Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMei 2009 adalah tidak benar, karena secara substance over form tidak adapenjualan yang dicatat dua kali dengan nilai sebesar Rp4.865.171.695,00;Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 29
    JababekaSFB Blok V81D, Cikarang Industrial Estate, Lemah Abang, Bekasi sehinggajumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Peredaran Usaha 140.008.796.409,00Harga Pokok Penjualan 120.221.790.595,00Laba Bruto 19.787.005.814,00Biaya Usaha 9.349.328.870,00Penghasilan Neto Dalam Negeri 10.437.676.944,00Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya: Penghasilan dari luar usaha (398.739.258,00)Jumlah Pengh.
    oleh ketentuan perpajakan yang berlaku dengan penjualan yangkami catat didalam buku besar untuk kepentingan pelaporan SPT PajakPenghasilan Badan, dimana penyerahan dalam US$ tersebut kamikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs BankIndonesia yang berlaku pada saat itu sesuai dengan kaidahkaidahakuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Dkk.
288 — 171
  • BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Dkk.
    Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia TentangPengesahan Pendirian Badan HukumPengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA., danll.
    dalam database AHU Online pun tidak terdapatkesamaan nama dengan organisasi atau badan hukum lain yang telahtercatat sebelumnya..
    Tahun 2016 tanggal 20Oktober 2916 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA ; danii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU0000250.AH.01.08. Tahun 2017 tanggal Mei2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanINSA. (Objek Sengketa Il) ;3.
    Tahun 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA,tanggal 21 Oktober 2016.
    Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukumperdata sebagai pihak Penggugat dengan Badan atau PejabatTata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat;d.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
618 — 829
  • atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, menyatakan :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakanwewenang.;6.
    ,M.H., tetap terdaftar dalam sistemadministrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia;4.
    atau pejabat tata usaha negara.Oleh karena objek sengketa adalah tentang penerimaan pemberitahuanperubahan data badan hukum perseroan, maka menurut Majelis Hakimmemerlukan pemikiran dari badan atau pejabat tata usaha negara, hasilpemikiran tersebut tentu mengandung kehendak untuk menerima atau tidakmenerima permohonan yang diajukan.
    hukum tidak hanya meliputiaspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akan tetapijuga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian dan perubahankepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhakbertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukumtersebut.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 194/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT. Shunda Plafon Indonesia
530 — 678
  • N G A D I L I:

    DALAM PENUNDAAN:

    Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

    DALAM EKSEPSI:

    Menolak Eksepsi Tergugat Dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan
    Shunda Plafon Indonesia Tanggal 20 April 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Shunda Plafon Indonesia Tanggal 20 April 2021;

    • 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

    Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.
    Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan TerbatasIntervensi Nomor AHU0027068.AH.01.01.Tahun 2021 terdaftar atasnama PT.
    Oleh karenaobjek sengketa adalah Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan TerbatasPT.
    Shunda Plafon Indonesia, hal demikian menurut Majelis Hakim memerlukanpenilaian/tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara untukmengeluarkan surat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas.Penilaian/tindakan tersebut tentu. mengandung kehendak (terpenuhi/tidakterpenuhi) yang kemudian badan pemerintahan yang diberi Kewenangan untukmengeluarkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas yangdidasarkan persyaratan/ketentuan mengenai dokumen yang harus dipenuhi olehPemohon,
    hukum tidak hanyameliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akantetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian dan perubahankepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhakbertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut.Surat keputusan tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta mertamenghilangkan eksistensi dan hakhak pemegang saham/pengurus lama yangtetap atau tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Maret 2022 — Pembanding/Penggugat : Dr. H. Dasrizal, MP. Diwakili Oleh : Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Terbanding/ Intervensi I : YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT
71 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CENTRAL ENERGI PRATAMA,
196 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas SKPKB PPh Badan tersebut telah Pemohon Banding ajukansurat keberatan dengan nomor: C10SU032 tanggal 15 November 2010yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 15 November2010, berdasarkan L.LPAD Nomor PEM:001408/007/Nov/2010;.
    Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Pemohon Banding telah menerimasurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP950/WPuJ.20/2011 tanggal 08November 2011 yang isinya: Menerima sebagian keberatan Wajib Pajak;jumlah kurang dalam SKPKB PPh Badan Nomor Mengurangi0001 9/206/08/007/10 tanggalRp.1.187.507.934,00;dengan perincian sebagai berikut:19 Agustus 2010 menjadi Ditambah /Uraian Semula (Rp.) (Dikurangi) Menjadi (Rp.)
    Penghasilan sebesar Rp.6.120.051.000,00 telah dilaporkan dalam SPTPPh Badan Tahun 2007, hal ini dapat dilinat dari perincian penghasilanyang ada di Audit Report Tahun 2007 (Perincian Pendapatan halaman 11Audit Report);c. SPT PPh Badan Tahun 2007, dilaporkan di KPP Madya Jakarta Timurpada tanggal 2 Juli 2008;d. Penghasilan sebesar Rp.6.120.051.000,00 telah dilaporkan dalam SPTmasa PPN bulan Januari Tahun 2008 sebesar Rp.4.725.573.290,00;e.
    Yang secara otomatis dicatat sebagai penghasilanperusahaan, karena Pemohon Banding mempergunakan system akrual.Atas penghasilan tersebut dapat dilinat di Laporan Audit Tahun 2007 dantelah diakui sebagai penghasilan dalam SPT PPh Badan Tahun 2007(SPT terlampir). Pada saat pemeriksaan, Berita Acara Serah TerimaBarang tanggal 27 November 2007 tersebut telah Pemohon Bandingserahkan;h.
    Harga pokok tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun2007, dapat terlinat dalam perincian harga pokok yang ada dalam auditreport (Perincian Harga Pokok halaman 11 Audit Report);b. Pajak masukkan yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN bulanDesember Tahun 2007 sebesar Rp.1.968.600.000,00 (pokok pajak PPN);c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-05-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 Oktober 2017 — PT. KALIN ENERGY COAL ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
150 — 185
  • atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataKeputusan Tergugatbersifat Konkret, Individual dan FinalHalaman 6 dari 66 halaman.
    PutusanNomor 103/G/2017/PTUNJKT.Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugatkarena dengan adanyaPenerimaan dan Pencatatan didalam SistemAdministrasi Badan Hukum atas Perubahan Direksi dan Komisaris, PeralinanSaham atas Nama PT.
    Kalin EnergyCoal yang pada prinsipnya Tergugat telah menerima dan mencatat didalamdatabase system administrasi badan hukum kementerian Hukum dan HamRepublik Indonesia berdasarkan permohonan dari Notaris Drs Soebiantoro,SH atas adanya Akta Nomor 18 tertanggal 12 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Halaman 9 dari 66 halaman.
    Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Pasal 27ayat 3 menyatakan bahwaPerubahan data Perseroan sebagaimanaHalaman 11 dari 66 halaman.
    Putusan Nomor 103/G/2017/PTUNJKT.10.11.AH.01.1020236 tertanggal 12 September 2014 yang pada intinya telahmenerima dan mencatat dalam system administrasi badan hukumKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, atas permohonan dariNotaris Drs.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 08-01-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 12/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 1 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : ADIYANTO Als BABEH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : SOENARYO SALIM
104 — 37
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4061/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA
230 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-07-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat:
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) diwakili oleh Ir. Akhmad Syarbini
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IA-ITB, diwakili oleh Gembong Primadjaya
575 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2017 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
121 — 51
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-01-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA. diwakili oleh HARI DHOHO TAMPUBOLON
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
100 — 6
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. SUMBER KENCANA INDO PALMA. Diwakili oleh Djohor Djudin
Terbanding/Penggugat : PT. AJANG BISNIS GLOBAL. Diwakili olehAJI SETIADI, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
135 — 12
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPP PARTAI HANURA Diwakili oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING,
Turut Terbanding/Tergugat II : PARTAI HATI NURANI RAKYAR Partai HANURA
69 — 6
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat II : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Terbanding/Penggugat : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP. Diwakili Oleh H.DJAN FARIDZ. DKK
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
82 — 8
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 258/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat I : WIDJANARKO PUSPOYO
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : HENDRIE ARIOSENO ALMARHUM
100 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPh, alokasi Overhead inimerupakan objek PPh dalam UndangUndang PPh (sebagaimana diubah)dan seharusnya merupakan objek PPh dengan tarif 20%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/2015ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3063/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) UndangUndang KUP karena merupakan
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3473/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ACINTI PRIMA
185 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115555.15/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding ini, sehinggaperhitungan PPh Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (disingkat PT.CTPI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
78 — 49