Ditemukan 72 data
25 — 13
melangsungkan perceraian di Pengadilan kepada pejabat atas langsungnya,akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan, Penggugat belum mendapatkanbalasan/jawaban atas permohonan yang diajukannya;Bahwa sementara dilain pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T5dan T6 berupa surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan KabupatenMinahasa Utara dan Kepala Puskesmas Batu sebagai atasan dari Penggugatbahwa mereka tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukanperceraian;Bahwa tentang pemberian
ijin cerai dari pejabat atasan langsung dari seorangPegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perceraian sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah bertujuan untuk meningkatkan disiplinPegawai Negeri Sipil dalam melakukan Perkawinan dan Perceraian demimemberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menjadi teladan sebagai warganegara
15 — 5
perintah Majelis Hakim Pemohon inperson danTermohon juga telah menempuh proses mediasi dengan dipandu oleh Hj SRIMURTINAH, SH, MH Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Sleman, tetapiMediator tersebut dan kedua belah pihak berperkara melaporkan jika mediasi yangditempuhnya telah gagal memperoleh kesepakatan; Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukanpermohonan ijin ikrar talak ini Pemohon telah melampirkan surat keputusan BupatiJombang nomor : XXXXX, tanggal 20 Mei 2011 tentang pemberian
ijin cerai;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmenyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Agustus 2011yang pada pokoknya sebagai berikut : a Bahwa sejak Desember 2007 Termohon tidak terima terhadap nafkahwajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikansetengah dari penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.400.000,namun termohon
117 — 39
Fotokopi Surat Nomor 05/PTM/KP.01.01/06/2019 tentangPermohonan Pemberian Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Ditrektur PTMBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, tanggal 26 Juni 2019, telahHal. 24 dari 38 hal, Putusan No. 3122/Pdt.G/2019/PA.Dpkdinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikode (P. 2);g.
29 — 7
Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,sehingga Pemohon sebagai suami mempunyai hak untuk mengajukanpermohonan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa bukti P.38 dan P.4 merupakan berita acarapemeriksaan dan pemberian ijin cerai Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil, sebagai bukti telah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohonhingga terbit surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 yang tertulis agama
11 — 1
Fotokopi Pemberian Ijin Cerai Pegawai Negeri Sipil,yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (P4)5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh NutKhotim, tanggal 10 September 2019 (P5)6. Fotokopi Print out (P6)7. Fotokopi Fotokopi Print out (P7)Bahwa, selain bukti surat Pemohonjuga mengajukan saksisaksi, yaitu:1.
19 — 3
Tergugat meminta maaf kepadapenyelenggara acara karena kilaf dan pergi pulang ke grenville bertemuanak anak.Bahwa pada tahun 2017 Penggugat berkeinginan untuk menceraikanTergugat sehingga Penggugat mengajukan ijin perceraian di Pemerintahkota Surakarta sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota SurakartaNomor 474.2/080 Tahun 2017 tentang pemberian ijin cerai yang diajukanoleh Nur Hidayah NIP 198102201001208, Pangkat /Gol Ruang PenataMuda tingkat 1/(IIlb) unit kerja Dinas Pwndidikan kota Surakarta
10 — 2
Fotokopi Pemberian Ijin Cerai Pegawai Negeri Sipil,yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (P4)5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh NutKhotim, tanggal 10 September 2019 (P5)6. Fotokopi Print out (P6)7. Fotokopi Fotokopi Print out (P7)Bahwa, selain bukti surat Pemohonjuga mengajukan saksisaksi, yaitu:1.
11 — 1
Foto copy Surat keterangan pemberian ijin cerai dari Kepolisian Gresik Nomor : R/340/XII/2011/Bagsumda Tanggal 20 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda T4;Hal.21 dari 34 hal. Putusan No. 1880/Pdt.G/2011/PA.Gs.5.
103 — 21
Bahwa perceraian ini sudan mendapat jin dari atasan Pemohonberdasarkan Surat Keterangan Pemberian Ijin Cerai Nomor: XXXXX.6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak adaharapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadahwarohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanyaakan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan.
22 — 2
Surat keputusan Bupati Jombang Nomor868/158/415.42/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai,tertanggal 25 April 2011, oleh majelis diberi tandaP.3;4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon danTermohon tertanggal 30 Mei 2008, yang telah diberimaterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya olehMajelis diberi tanda P.4;5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang17IItelah diberi materai cukup, cocok dengan aslinya,selanjutnya oleh Majelis diberi tanda P.5;6.
43 — 33
Hal ini Termohon dapatmengatakan bahwa ijin cerai dari Pemohon adalah sangat bernuansa NIPOTISME,hal mana terbukti bahwa dengan SOP ( Standar Operasional Prosedural ) dalamhal pemberian ijin cerai bagi PNS, harus melalui suatu Pentahapan yaitu keduabelah pihak (Pemohon dan Termohon) harus dipertemukan melaluiatasan/pimpinan yang dihadiri oleh Tokoh Agama (Ustad) maupun yang lainmelakukan mediasi, namun hal ini tidak pernah dilakukan Oleh Direktur RumahSakit Umum Masohi.
Hal ini termohondapatmengatakan bahwa ijin cerai dari pemohon adalah sangat bernuansa denganHalaman 7 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.AbunsurNIPOTISME, hal mana terbukti bahwa sesuai dengan SOP (standar OperasionalProsedural) dalam hal pemberian ijin cerai bagi PNS, harus melaui suatuPentahapanyaitu kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) harus dipertemukanmelauiatasan/pimpinan yang dihadiri olah Tokoh Agama (Ustad) maupun yang lainuntukmelakukan mediasi, namun hal ini tidak pernah
18 — 8
XXXXXXXXXX tertanggal 09Juni 2016 tentang Pemberian Ijin Cerai yang dibuat dan ditandatanganikembali oleh Kapolda NTT tersebut;4) Bahwa sebagaimana dasardasar permohonan PEMOHON pada angka(1) Permohonan Talak, yang menyatakan bahwa : , dalam kedudukannya selaku Anggota Polri (PNS),PEMOHON telah memperoleh surat ijin cerai yangditandatangani KAPOLDA Nusa Tenggara Timur selakuatasan PEMOHON' sebagaimana Surat Ijin Cerai No.XXXXXXXXXX tertanggal 01 Juni 20165) Bahwa apabila merujuk terhadap adanya perubahan