Ditemukan 643288 data
175 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HINDOLI;
Putusan Nomor 3921/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50591/PP/M.1IIB/99/2014, tanggal 20 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S410/WPJ.07/ KP.0606/2013 tanggal30 April 2013 perihal Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT Hindoli,NPWP 01.061.916.1.058000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, JI.Jend.
Menyatakan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) Nomor: S410/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 30 April2013 perihal Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT Hindoli,NPWP 01.061.916.1.058000, beralamat di Wisma 46 Kota BNILt.28 JI. Jend. Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Jakarta, bukanmerupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23ayat (2) huruf c UU KUP;3.3.
32 — 12
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. BERNOFARM
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FESTO
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89060/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 22 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00613/KEB/WPJ.07/2016tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00021/207/10/055/15 = tanggal 28 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010, atas nama PT
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00613/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00021/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010, atas nama PT Festo, NPWP01.071.564.7055.000, beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 SektorXl, Kawasan Industri BSD, Tangerang Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman
91 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HINDOLI;
dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dadang Suwarna, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1462/PJ/2016, tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT HINDOLI, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28, JalanJenderal Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Herfina, jabatan Direktur PT
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3006/WPJ.07/2014 tanggal 26 November 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00072/207/09/058/13 tanggal 4 September 2013 atasnama PT Hindoli, NPWP 01.061.916.1058.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, KaretTengsin, Jakarta Pusat adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan' yang berlakusehingga
32 — 10
21 — 10
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. INDO CITRA MULIA VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS (PT. SBA);
PT INDO CITRA MULIA, beralamat di Palembang, yangdiwakili oleh Gunawati Koko Thamrin, jabatan DirekturUtama PT Indo Citra Mulia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof.
., dan kawan,keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor Law Office Suhandi Cahaya &Partners,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali dan Il;LawanPT SEBANGUN BUMI ANDALAS (PT SBA), beralamat diPalembang, yang diwakili oleh Sulaiman Hakim, jabatanDirektur I PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Munarman,S.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA PALEMBANG danPemohonPeninjauan Kembali PT INDO CITRA MULIA;2. Membatalkan Putusan Mahkamah AgungNomor 528 K/TUN/2018,tanggal16 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.
116 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BROMELAIN ENZYME;
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004967.16/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak KEP0007/KEB/WPVJ.28/2018 tanggal 2 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00015/207/15/321/17 tanggal 13 Februari 2017, atas nama PT
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. PREMIER DISTRIBUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
16 Januari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2268/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00287/207/08/056/10 tanggal23 Juni 2010 Masa Pajak April 2008 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00200/WPJ.07/KP.0403/2010 tanggal19 November 2010, atas nama: PT
Putusan Nomor 4554/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2010 Masa Pajak April 2008, atas nama: PT Premier Distribution,NPWP: 02.414.533.6056.000, adalan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan pajak yang berlakusehingga oleh karenanya dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PREMIER DISTRIBUTION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H.
149 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003534.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP23/WBC.20/2018 tanggal 28 Februari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan PerhitunganBea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000058 tanggal 06 November 2017,atas nama: PT
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 003534.40 terkaitpemeriksaan sidang sengketa Banding atas Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP23/WBC.20/2018 tanggal 28Februari 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan PT FreeportIndonesia terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPPBK Nomor: 000058 tanggal 6 November 2017 danmenyetujul bahwa Pemohon PK mempunyai hak atas pengembalianBea Keluar yang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp22.843.942.000;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 #Juni 2020,oleh Prof. Dr. H.
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI;
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112854.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00094/KEB/WP4.J.06/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00008/407/13/073/16 tanggal 20 Januari 2016, atasnama PT
157 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
yangditerima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:ieMenerima selurunnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 006156.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP70/WBC.20/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ENSHU INDONESIA;
2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107386.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00175/KEB/WPJ.22/2016tanggal 28 Juni 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00014/206/13/431/15 tanggal 24 April 2015 atas nama PT
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00175/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 4/206/13/431/15 Tanggal 24 April 2015 atas nama PT EnshuIndonesia, NPWP 21.097.982.9.431.000, beralamat di Ruko MalBekasi Fajar /ndustral Estate Blok B12 Lantai 1, KawasanIndustri MM 2100, Cikarang Barat Bekasi 17842, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman
25 — 6
PT BEKASI DISTRIBUSINDORAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIPTA KRIDATAMA;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT082714.16/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1332/WPJ.19/2014 tanggal 24 Juni2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor: 00104/207/11/091/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PT
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CRODA INDONESIA;
tanggal 14 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1227/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 September 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan KEP1373/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00065/406/11/431/13tanggal 27 Juni 2013, atas nama : PT
Putusan Nomor 3165/B/PK/Pjk/2018atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00065/406/1 1/431/13 tanggal 27 Juni2013 atas nama PT Croda Indonesia, NPWP01.084.747.3431.000, beralamat di Kompleks Cikarang IndustrialEstate, Blok V Nomor 74 75, Cikarang Kota, Bekasi, 17530,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;2.3.
170 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2020776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84790/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli
2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat
66 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. BEKAERT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SOJITZ INDONESIA;
2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01287/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25April 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor: 00365/107/13/059/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas nama PT
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01287/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 April2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor: 00365/107/13/059/15 tanggal 5Oktober 2015, atas nama PT Sojitz Indonesia, NPWP01.070.673.7059.000, dengan alamat di Menara StandardChartered LT.20 Jalan Prof. DR.