Ditemukan 47978 data
79 — 34
266/Pdt.G/2017/PTA.Smg
SALINANPUTUSANNomor 266/Pdt.G/2017/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG AHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihakpihaksebagai berikut;PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasakepada Teguh Wijaya Irwanto, SH dan Sudarno S, SH, Advokatyang berkantor
Advokat / PenasehatHukum, berkantor di Desa Prawoto RT 05 RW 06 KecamatanSukolilo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khususPutusan No. 266/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 1 dari 8 halamantanggal 23 September 2017, semula Penggugat sekarangsebagai TERBANDINGPengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan denganperkara tersebut;DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Pati
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 431.000, ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Pati tanggal 18 September 2017, Tergugat / Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan AgamaPati tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPutusan No. 266/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 2 dari 8 halamanPenggugat / Terbanding pada tanggal 26 September
Pt tanggal 5 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14Dzulhijjah 1438 H.Putusan No. 266/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 6 dari 8 halaman Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 21 November2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1438 Hijriyah olehkami Drs.
WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.Putusan No. 266/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 7 dari 8 halamanPerincian Biaya Perkara;1. Biaya pemberkasan = Rp 139.000,2. Biaya redaksi = Rp 5.000,3. Biaya Meterai = Rp 6.000,Jumlah = Rp 150.000,Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPlt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,Ttd.Drs. H. MUKHIDIN.Putusan No. 266/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman & dari 8 halaman
58 — 16
266/Pdt.G/2015/PTA Smg.
SALINANPUTUSANNomor 266/Pdt.G/2015/PTA Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak antara pihakpihak sebagai berikut:PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaanburuh setrika, bertempat tinggal di Kecamatan Boyolali,Kabupaten Boyolali, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi,sekarang Pembanding
261 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa EFENDI bin (alm) DAHLAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI bin (alm) DAHLANdengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwamenjalani tahanan kota;3.
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
266/B/PK/Pjk/2019
PUTUSANNomor 266/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, DirekturKeberatan dan Banding, pada Direktorat Jenderal Pajakberalamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2019Bahwa Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan oleh KPP PMBNomor 00274/107/13/054/15, tanggal 7 Desember 2015 Masa Pajak Maret2013 sebesar Rp646.302.944,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dan seharusnya STP tersebut dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 30 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114730.99/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018
Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat KeputusanTergugat Nomor KEP01965/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang Pengurangan
Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/20191. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Dr. H. M.
Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2019
289 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
terbuktibersalah sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendiri, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta outhentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannyaharus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai akta itu, seolaholah keterangannya sesuaidengan kebenarannya, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian,sebagaimana diatur dalam Pasal 266
Putusan Nomor 8&8 K/Pid/2019Setiawati dan Anon Suganda sebagai Pembeli, sehingga Surat PernyataanTanah Tidak Sengketa atas nama Acang bin Embun, Akta Jual Beli Nomor 378Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 156 Tahun2016 tanggal 30 Mei 2016 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya danmenimbulkan kerugian bagi saksi korban Nurlaela Tambunan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1)KUHP juncto
Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contohyang baik dan menjadi panutan bagi masyarakatnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal Mengingat Pasal 266
56 — 14
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 266/Pid.Sus/ 2016/PN.Kpg tertanggal 31 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;------------------------------
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; 22222 ne nen nnn nnn nnn nee nnn econMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :266/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tertanggal 31 Januari 2017 tersebut, Penuntut Umummaupun terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri Kupang masingmasing pada tanggal 02 Februari 2017,sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor05/Akta.Pid/2017/ PN.Kpg ; 222722
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggikepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untukmempelajari berkas perkara masingmasing terdakwa pada tanggal 10 Februari2017 terhitung sejak tanggal 11 Februari s/d tanggal 17 Februari 2017 danPenuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017 terhitung sejak tanggal 17Februari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017 dan terhadap pemberitahuantersebut, Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara ini seperti terterapada surat keterangan Nomor : 266
/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, sedangkan terdakwatidak datang menggunakan haknya mempelajari berkas perkara seperti terterapada surat keterangan Nomor : 266/Pid.Sus/2016/PN.Kpg ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 266/Pid.Sus/2016/PN.Kpgtertanggal 31 Januari 2017 oleh Penuntut Umum maupun terdakwa tersebuttelah diajukan banding masingmasing tanggal 02 Februari 2017, oleh karenabanding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan cara
155 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu) sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat Rektor Universitas Indonesia berupaSurat Keputusan Nomor : 266
Fezan Gustano Razakmenerima Surat Keputusan Rektor Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16November 2000 tentang Pemberian Sanksi kepada Mahasiswa Mahasiswa diLingkungan Universitas Indonesia atas Kasus Gangguan Tata Tertib pada HUTEmas ke 50 tanggal 2 Februari 2000;Bahwa tanggal 30 Nopember 2000, para Penggugat mengirim suratpenolakan terhadap Surat Keputusan Rektor tersebut dan diminta adanyapeninjauan kembali atas kasus ini (bukti P5);Bahwa pada tanggal 14 Desember 2000, beberapa orang dari paraPenggugat
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang Pemberian Sanksi kepadaMahasiswaMahasiswa di Lingkungan Universitas Indonesia yang tersebutdalam keputusan ini atas Kasus Gangguan Tata Tertib pada HUT Emas ke50 UI tanggal 2 Februari 2000;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16 November 2000 dan menerbitkan Surat Keputusanyang baru yang isinya :Memulihkan hak dan kewajiban para Penggugat dan memberikan hak penuhkepada mereka untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Kampus UniversitasIndonesia;4.
No. 115 K/TUN/2002Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Rektor Universitas IndonesiaNomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang PemberianSanksi kepada MahasiswaMahasiswa di Lingkungan Universitas Indonesiayang tersebut dalam keputusan ini atas Kasus Gangguan Tata Tertib padaHUT Emas ke50 Universitas Indonesia tanggal 2 Februari 2000; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal
174 — 24
meninggalkan rumah kediaman bersama,sejak saatitu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga saat initelah berlangsung lebih kurang 3 bulan ;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapatmempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat,telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus,tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RInomor 266
56 — 23
Halaman 7 dari 10 Halamanterbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumahtangg tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RInomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumahtangga, tidak perlu dilihat dari pihak
35 — 13
terbaik bagi Penggugatdan Tergugat ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis memandangtidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkanterjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdengan Tergugat , akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentangHalaman 9 dari 13 hal.Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Plgpecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud JurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 danNomor 266
687 — 450
Excelcomindo Partama, Tbk.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT EXELCOMINDO AXIATAdirugikan karena tidak dapat mempergunakan lahan yang telah dibeli sertamerugikan HENGKY SOEDIONO secara imateriil dan merasa tidak nyamanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 266 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnyaterdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan
terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tidak pidana sebagaimana yangdidakwakan;Menimbang, untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yangdidakwakan haruslah terbukti dan terdakwa haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatumelanggal pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 263 ayat(2 )KUHP atau ketiga melanggal Pasal 266
391 — 136
RIKNO ANGGORObersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebutseolaholah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebutdapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam dakwaan Primairyaitu Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan Penjara,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwatetap ditahan Kota;Barang bukti berupa:1 (Satu) map warna Kuning Warkah Nomor 31060/15 dari KantorPertanahan
WARSIH binti NGALIMUN menderita kerugian berupatanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di DesaKedungbang RT.03 RW.01 Kec.Tayu Kab.Pati, sebagaimana Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor.00305 dengan luas tanah 932 M2 (sembilan ratus tigapuluh dua meter persegi) yang ditaksir kurang lebih sebesarRp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2)KUHPidana;Subsidiair:Bahwa terdakwa EDI WAHYUDI bin H.
hutangnya makaTerdakwa menjual tanah SHM Nomor 00305 kepada Fatim;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimban gkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pti.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diaturdalam Pasal 266
ayat 2KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat 2KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan
Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkandengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakimberpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan iniadalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 266
32 — 9
27 — 19
No. 236/Pdt.G/2013/PA.Pkjterjadinya perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugatdengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentangpecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 danNomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah jika alasanperceraian telah terbukti, hal ini sematamata ditujukan kepada pecahnyaperkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;Menimbang
18 — 6
pengadilan agama serta sudah tidak adanya rasasaling menyayangi dan saling menghargai diantara pemohon dan termohon;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan antara pemohon dantermohon yang terus menerus, antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahantempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini sehinggapemohon memilih untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 266
91 — 0
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Amp;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Amp dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Amp dalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah
266/Pdt.G/2023/PN Amp
MUKSIANAH
18 — 3
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 266/Pdt.P/2019/PN.Mjk;
- Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, dalam register perkara perdata Nomor : 266/Pdt.P/2019/PN.Mjk., dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret perkara Nomor : 266/Pdt.P/2019/PN.Mjk., dari dalam buku register perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon
266/Pdt.P/2019/PN Mjk
PENETAPANNomor 266/Pdt.P/2019/PN MjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas namaMUKSIANAH, lahir di Mojokerto tanggal 13 April 1976, jenis kelaminperempuan, Agama Islam, Karyawan Swasta, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Dusun Mojogeneng RT.004 RW.001 DesaSadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan
berdasarkan pertimbanganpertimbangan, maka Hakimberkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara dari Pemohon adalahberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonantersebut maka permohonan Pemohon yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Mojokerto, dalam register perkara perdata Nomor266/Pdt.P/2019/PN.Mjk., dicabut;Menimbang, dengan dicabutnya permohonan, maka Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret perkaraNomor : 266
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor :266/Pdt.P/2019/PN.Mjk;2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Mojokerto, dalam register perkara perdata Nomor :266/Pdt.P/2019/PN.Mjk., dicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoretperkara Nomor : 266/Pdt.P/2019/PN.Mjk., dari dalam buku register perkara;4.
Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permohonan Pengadilan NegeriMojokerto pada hari SENIN tanggal 19 AGUSTUS 2019, oleh Hakim yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MojokertoNomor 266/Pdt.P/2019/PN.Mjk tanggal 13 Agustus 2019. Penetapan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H.
HERMIN PANGGOA
5 — 3
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Smr;
- Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Smr dengan alasan karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Smr tersebut;
- Membebankan biaya
266/Pdt.P/2023/PN Smr
GUSFITERNIUS
46 — 3
- Menyatakan perkara Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Kwg, gugur;
- Mencatat gugurnya perkara Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Kwg, dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
266/Pdt.P/2022/PN Kwg
8 — 9
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Bbs oleh Pemohon ;
- Menyatakan perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Bbs telah selesai dengan dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah ).
266/Pdt.P/2023/PA.Bbs