M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN

PENGGUGAT ; MelawanBUPATI MUSI BANYUASIN, Berkedudukan di Jalan Kolonel WahidUdin No. 257 Sekayu 30711 Sumatera Selatan.Dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya bernama:1. H. YUDI HERZANDI, SH. MHJabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. MusiBanyuasin.2. MUJADI, SH. M.SiJabatan Kasubag Peraturan Perundangundangan Setda Kab. Musi Banyuasin.3.

Bahwa Pengugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Musi Banyuasin NIP: 19680916 198810 1 001, denganPangkat/Golongan Ruang: Pembina (Gol. IV/a) ,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin(Tergugat) No. 821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 Tanggal28 September 2009, diangkat sebagai Kepala BagianPenyelesaian Perbatasan Pada Sekretariat DaerahKabupaten Musi = Banyuasin, Eselon IIl.a. Dimanasebelumnya Penggugat menjabat selaku Camat SekayuKabupaten Musi Banyuasin, Eselon IIl.a.2.

Muba, menghadiri pertemuan Bakal Calon BupatiMusi Banyuasin di Kecamatan Keluang Kab. Muba danpertemuan Bakal Calon Bupati Musi Banyuasin diKecamatan Babat Toman Kab. Muba (T.1, T.2, T.3 danT.4).

) untuk kepentingandinas tetapi yang bersangkutan (Penggugat) menghadiripertemuan Bakal Calon Bupati Musi Banyuasin dibeberapa Kecamatan, diluar kepentingan dinas;Untuk itu Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untukmenolak gugatan Penggugat..

) menerbitkan Surat KeputusanNomor: 821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 perihalpengangkatan Penggugat sebagai Kepala BagianPenyelesaian Perbatasan Pada Sekretariat DaerahKabupaten Musi Banyuasin (vide Bukti P 1 = T 10)a Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Tergugat (in casu41Bupati Musi Banyuasin) mengeluarkan Surat Nomor:800/2478/BKD.DIKLAT/2010 perihal Rapat Baperjakat, yang; i???

MUSI BANYUASIN INDAH;

./2013tanggal 18 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT MUSI BANYUASIN INDAH, beralamat di Jalan Blabak Nomor2A, 3 llir, llir Timur Il, Palembang, Sumatera Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Semua proses produksi mulai dari TBS menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dimiliki Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam satu area/lokasi :Desa Tanah Abang, Batang Hari Leko Musi Banyuasin,Sumatera Selatan. Seluruh TBS diolah dalam pabrik milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri, tidak ada penjualan TBS kepada pihak ketiga. Hal inidituangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) dalam skema kegiatan usaha;.

Musi Banyuasin Indah, pada dasarnya bukanlahmerupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS,Karena:1. dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha)yang sama (bernama : PT. Musi Banyuasin Indah); danHalaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1173/B/PK/PJK/201 72. dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangkamenghasilkan barang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel (PK) di PT.

Musi Banyuasin Indah, padadasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yangbersifat strategis berupa TBS, karena:1. dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (BadanUsaha) yang sama (bernama : PT. Musi Banyuasin Indah); dan2. dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangkamenghasilkan barang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK) di PT.

Musi Banyuasin Indah.Dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa pemakaian untukkegiatan produksi tersebut di atas bukanlah penyerahan TBSnamun untuk kegiatan produksi lebih lanjut dalam rangkaHalaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1173/B/PK/PJK/201 78. 4.menghasilkan BKP berupa CPO dan PK yang kemudian dijual olehPemohon Banding,merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan alasanbahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000,

Pemohon:
Ifan Iswanda Bin Sahril Effendi
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda SumSel)
2.Kepala Kepolisian Resort Banyuasin (Kapolres Banyuasin)
3.Kasat Reskrim Polres Banyuasin
4.kanit Pidum Polres Banyuasin

PT PINAGO UTAMA VS BUPATI MUSI BANYUASIN

BUPATI KAB MUSI BANYUASINVSH.YUSNIN, S.Sos.M.Si

P U T U S ANNomor : 107/B/2011/PT.TUNPLG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara : BUPATI MUSI BANYUASIN, Berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu 30711 Sumatera Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. H.

Musi Banyuasin; 2. MUJADI, SH., M. Si., Jabatan Kasubag PeraturanPerundangundangan Setda Kab. Musi Banyuasin; 3. MUHAMMAD SYARBAINI, SH., Jabatan Staf padaBagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Musi Banyuasin yangberkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu 30711 SumateraSelatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/49/VIII/2011 tertanggal 27Januari 2011; Dalam hal ini Bupati Musi Banyuasin juga telah memberi kuasa khusus kepada : M.

Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Alamat Jalan Sekayu Muara Teladan Rt. 005Rw. 002 Desa Balai Agung, Kecamatan Sekayu, KabupatenMusi Banyuasin; Dengan ini memberi kuasa kepada :. HERI MUKTIH., SH; ae 2. ANDRIE DEFRIANSYAH, SH.; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office HERI MUKTI & ASSOCIATES,Alamat Jalan Dr. M.

Si.; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMusi Banyuasin Nomor : 887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal22 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Strukrtural atas nama H. Yusnin, S. Sos., M.

.; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabatPenggugat seperti semula sebagai Kepala Bagian Penyelesaian PerbatasanPada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,(seratus enam puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 07 April 2011 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding

ABDUL RASYID, SP. vs BUPATI MUSI BANYUASIN,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2017 52 222200002222 22Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUNPLGBUPATI MUSI BANYUASIN, yang berkedudukan di Jalan Kolonel WahidUdin Nomor.257 Sekayu Kabupaten Banyuasin; Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. ARDIANSYAH, S.H.,M.H ; 2. MUHAMMAD YEARI AMAN, S.H.

NIP : 196712251989031004, yangditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tanggal 30 SeptemberTenggang Waktu Pengajuan GugatanPenggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut padatanggal 26 Mei 2017 ketika Penggugat diminta menerima surat tersebutdari Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tanda terima suratyang diserahkan Endang Fitriyanti,Spsi, Kepala Subdit Disiplin danPenghargaan Badan Kepegawaianan dan Pengembangan

Bahwa sehubugan dengan hal tersebut, dengan adanya KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor: 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama ABDUL RASYID, SP. NIP: 196712251989031004, yangditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 30September 2016, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaiSeorang Pegawai Negeri Sipil yaitu : 1.

Bahwa Tergugat seakanakan tidak pernah menghargaipengorbanan Penggugat selama mengabdi menjadi Pegawai NegeriSipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;4.

NIP. 196712251989031004, yang diterbitkan tertanggal30 September 2016, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati MusiHalaman 6 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUNPLGBanyuasin atas nama Beni Hernedi sebagai Pelaksana Tugas BupatiMusi Banyuasin, dengan alasan karena telah dipidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;4.

LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,

,Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana berdasarkan SertipikatHak Milik No. 191, Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan,sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 191, DesaKenten, tanggal 0321989, surat ukur No.10397/1987, tanggal 06111987, luas 10.500 M?

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ; 02=Bahwa ke4 (empat) Obyek Sengketa, diketahui oleh Penggugat padatanggal14 Februari 2019, dimana Penggugat mendapat informasi daripihak Penyidik Polres Banyuasin, melalui sdra.

DiasApriansyah melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Resort(Polres) Banyuasin, sebagaimana Laporan Polisi No.

LP/B37/III/2018/Sumsel/Res, tanggal 15 Maret 2018 ; 12.Bahwa atas dasar laporan polisi sebagaimana tersebut diatas, makadilakukanlah pelaksanaan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batasoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 08Agustus 2018 ; 2222 n nn nnn nnn n nn nn nen nenenne13.Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat mendapat informasidari pihak Penyidik Polres Banyuasin, melalui sdra.

., PPAT untukwilayah Kabupaten Banyuasin tanggal 8 April 2002 No. 142/93/TK/2002,Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 032/2002 tanggal 18April 2002; 222022 222 22 nn nnn n nnn nnn3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan yang dibuat oleh Saripudin Burhan, S.H., PPAT untukwilayah Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Desember 2006 No. 815/2006,Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 416/2006 tanggal 26Desember 2006= nnn nnn nnn nnn nnn nnn4. PT.

SUWARDI BIN MARISI ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; RONNY ATTAN ; HADI SUROYO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MUSI BANYUASIN INDAH

./2018, tanggal 31 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN INDAH, beralamat di Jalan MayorZen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kalidoni, Palembang,Sumatera Selatan, 30118, yang diwakili oleh Lim Teck Liu,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut88637/PP/M.XB/16/2017, tanggalPengadilan Pajak Nomor15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonKEP00657/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Oktober 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00054/407/13/092/15 tanggal 19Agustus 2015, PT Musi Banyuasin

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00657/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00054/407/13/092/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas namaPT Musi Banyuasin Indah, NPWP 01.062.064.9092.000,beralamat di: Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002,Kalidoni Palembang, Sumatera Selatan, 30118, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

MUSI BANYUASIN INDAH

BANYUASIN INDAH, beralamat di Jalan Blabak Nomor 2A, 3llir, llir Timur Il, Palembang, Sumatera Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42181/PP/M.V/16/2012, Tanggal 13 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam

Semua proses produksi mulai dari TBS menjadi Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernet (PK) dimiliki Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam satu area/lokasi : DesaTanah Abang , Batang Hari Leko Musi Banyuasin, SumateraSelatan. Seluruh TBS diolah dalam pabrik milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, tidak adapenjualan TBS kepada pihak ketiga. Hal ini dituangkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamskema kegiatan usaha;.

Musi Banyuasin Indah, pada dasarnya bukanlahmerupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS,karena:1. dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha)yang sama (bernama : PT. Musi Banyuasin Indah); dan2. dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangkamenghasilkan barang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel (PK) di PT.

Musi Banyuasin Indah, padadasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yangbersifat strategis berupa TBS, karena:1. Dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (BadanUsaha) yang sama (bernama : PT. Musi Banyuasin Indah);dan2. Dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangkamenghasilkan barang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK) di PT.

Musi Banyuasin Indah, NPWP: 01.062.064.9092.000, Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit,beralamat di : Jl.

MUSI BANYUASIN INDAH

./2013, tanggal 16 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN INDAH, beralamat di Jalan BlabakNomor 2A RT 28, Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46264

Musi Banyuasin Indah, NPWP 01.062.064.9.092000,Jl. Blabak No. 2A Rt. 28, Kec. 3 Ilir Ilir Timur Il, Palembang,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :namaberalamat di : No Uraian SPT/WP 1 Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayar8.943.253.25014.070.984.75023.014.238.000 7 a.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP525/WPJ.19/2012 tanggal 27 April 2012, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00263/207/09/092/11 tanggal 24 Juni 2011, atas nama PTMusi Banyuasin Indah, NPWP 01.062.064.9092.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Halaman 3 dari 8 halaman

ARTIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

LingkarIstana RT. 52 RW. 11 No. 5B, Kelurahan Demang Lebar DaunKecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 11 Desember 2015;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, tempatkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin LK. VII No. 262 SekayuKabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. Nama : ROSIDI, S.H., M.H.

;halaman1dari6halaman, PenetapanNomor : 60/G/2015/PTUNPLGPangkat/Gol : Penata (III/d);Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian danPemberdayaan, Kantor PertanahanKabupaten Musi Banyuasin;Alamat : Jl. Kol Wahid Udin LK. VI No. 262Sekayu;2. Nama : SYAFFRULLA, S.Kom;Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I CIII/b);Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten MusiBanyuasin;Alamat : Jl. Kol Wahid Udin LK.

DASUKI ANGKOSUBROTO telah dipindahkan ke BadanPertanahan Kota Palembang;Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2016,Kuasa Tergugat menyerahkan surat Berita Acara Penyerahan Berkas/WarkahPertanahan Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Ke Kantor PertanahanKotamadya Palembang No. : 600/2374/KP.MUBA/1989 tertanggal 4 Desember 1989yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal4 Desember 1989 telah menyerahkan berkas warkah beberapa desa

di KecamatanTalang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin ke Kotamadya Palembang, dan PenggugatPrinsipal secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan tersebutdiajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan gugatantersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonantersebut dapat dikabulkan;Mengingat, pasal 76

MUSI BANYUASIN INDAH;

/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Catur Rini Widosari, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2277/PJ/2013, tanggal 16 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN

INDAH, beralamat di Jalan Blabak,Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir Ilir Timur Il, Palembang,yang diwakili oleh Sally Flora Gozali, jabatan Staff AcountingPT Musi Banyuasin Indah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Putusan Nomor 1426/B/PK/Pjk/2019Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00261/207/09/092/11 tanggal 24 Juni2011 atas nama PT Musi Banyuasin Indah;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Oktober 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46262/PP/M.V/16/2013, tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MUSI BANYUASIN INDAH

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU566/PJ/2018,tanggal 31 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88635/PP/M.XB/16/2017 tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00655/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Oktober 2016, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00106/207/13/092/15 tanggal 19Agustus 2015, atas nama: PTI Musi Banyuasin

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00655/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00106/207/13/092/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas nama PTMusi Banyuasin Indah, NPWP 01.062.064.9092.000, beralamatHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH;;

BUPATI MUSI BANYUASIN vs H. YUSNIN, S.Sos, M.Si

IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin(Tergugat) No. 821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 tanggal 28 September2009, diangkat sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan padaSekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Eselon Ill.a.

Penggugat masih mempunyai tanggung jawab untukmempertanggungjawabkan laporan selaku pejabat yang memangkujabatan sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan padaSekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;10.11.12.c.

Dalam PenundaanMemerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Musi Banyuasin (Tergugat) No. 887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Pemberhentiandari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Yusnin,S.Sos., M.Si.; NIP : 19680916 198810 1 001; Pangkat/Golongan Ruang :Pembina (Gol. IV/a); dari jabatannya selaku Kepala Bagian PenyelesaianPerbatasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

IV/a); dari jabatannyaselaku Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan pada SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan ditugaskan sebagai stafpada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil atasnama H. Yusnin, S.Sos., M.Si.; NIP : 19680916 198810 1 001;Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (Gol.

IV/a); dari jabatannyaselaku Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan pada SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemohon:
Mukti Alexander anak dari Waldemar
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda SumSel)
2.Kepala Kepolisian Resort Banyuasin (Kapolres Banyuasin)
3.Kasat Reskrim Polres Banyuasin
4.kanit Pidum Polres Banyuasin

IHWAN MUSLIMIN, MM vs BUPATI MUSI BANYUASIN

Bougenvil Komplek PSI Blok Bl Nomor 15 Kelurahan BukitBaru Jalan Macan Lindungan, Palembang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI MUSI BANYUASIN, tempat kedudukan Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257,Sekayu, Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh:1. H. Yudi Herzandi, SH., MH.; 22222 220 enon nnn nnn nnn noe oe2. Wartono, SH. 5 22 = nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee ne nnn nn ne en ene ee nee3. Mujadi, SH., MS1; 2222 22 22222 2 22222 ===4.

;~Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamatJalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Musi Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/01/VIII/ 2016, tanggal 14 September2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:1.

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penggugat, tertanggal 21 September 2016,perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 37/G/2016/PTUN PLG;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Agustus2016, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/21/KEP/BKD.DIKLAT/2016, tertanggal

12 Juli 2016 danKeputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/34/KEP/BKD.DIKLAT/2016, tertanggal 13Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 6 September,tanggal 14 September dan tanggal 21 September 2016;Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tertanggal 21 September 2016,Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim,tertanggal 21 September 2016

, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonanpencabutan gugatan, dikarenakan dari Pihak Tergugat telah menjanjikan akan mengembalikanPenggugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Musi Banyuasin, atau jabatan yang setara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan pada tahapanPemeriksaan Persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya

,M.Si VSBUPATI MUSI BANYUASIN

Isa No. 898 Palembang berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 281/KSA/TUN/HM/1210 tanggal 29 Desember 2010.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanBUPATI MUSI BANYUASIN, Berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257Sekayu 30711 Sumatera Selatan.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:1. H. YUDI HERZANDI, SH. MH Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kab. Musi Banyuasin.2. MUJADI, SH. M.Si.....2. MUJADI, SH. M.Si Jabatan Kasubag Peraturan Perundangundangan Setda Kab. Musi Banyuasin.3.

IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin (Tergugat) No. 821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 Tangeal 28 September 2009, diangkat sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan Pada SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin, Eselon IlI.a.

Jambi Tahun Anggaran2010 dari tanggal 20 Desember sampai dengan 24 Desember 2010, akan tetapiPenggugat menghadiri pertemuan Bakal Calon Bupati Musi Banyuasin di desaKarang Tirta, P2, Kecamatan Lalan Kab. Muba, menghadiri pertemuan BakalCalon Bupati Musi Banyuasin di Kecamatan Keluang Kab. Muba danpertemuan Bakal Calon Bupati Musi Banyuasin di Kecamatan Babat TomanKab. Muba (T.1, T.2, T.3 dan T.4).

Jelaslah terbukti bahwa Surat Tugas yangdikeluarkan Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) untuk kepentingan dinas tetapiyang bersangkutan (Penggugat) menghadiri pertemuan Bakal Calon BupatiMusi Banyuasin di beberapa Kecamatan, diluar kepentingan dinas;Untuk itu Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 8 adalah Tergugat(Bupati Musi Banyuasin) memberhentikan Penggugat dari

YusninS.Sos, M.Si menghadiri pertemuan dengan warga masyarakat KecamatanBabat Toman Kabupaten Musi Banyuasin (Ad Informandum);Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:821.2/174/KEP/BKD.DIKLAT/2009 tanggal 28 September 2009 tentangPengangkatan H. Yusnin S.Sos.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MUSI BANYUASIN INDAH;;