Yahya Harahap, halaman 112,Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yangdiajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai GugatanSederhana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sertaberdasarkan penyelengaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asassederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkanpenetapan;Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMahkamah

,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pusat dan tidak menunjuk wakilnyauntuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan penerbitanPERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah penyelengaraan peradilan dilaksanakandengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dalam tata carapenyelesaian gugatan sederhana ditentukan dalam hal Penggugat tidak hadirpada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakangugur ( Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap AnakHAERUDDIN alias KERU bin SUPARDI dengan pidana pembinaandalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) padaBalai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan PerlindunganKhusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 8(Delapam)Bulan;3.

Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalanianak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalamLembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada BalaiRehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang dijatuhkan4.

IPDAMIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak5. 01077/BL/LS/2013 pembayaran biaya penyelengaraan tugas Rp 90.000.000,00 Hal. 9 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Juni 2013tugas pemerintah daerah, dalam rangkapembayaran sewa 1 tahun untukbendahara 3 petak pada DPPKADkabupaten dogiyai tanggal 19 Juni 2013dinas luar daerah dalamrangka evaluasi ke Mendagridi Jakarta an.

tugastugaspemerintah daerah, dalamrangka konsultasi ke MendagriRI di Jakarta4. 01076/BL/LS/2013 pembayaran biaya Rp 8.197.000,00tanggal 7 Juni 2013 penyelengaraan tugastugaspemerintah daerah, dalamrangka RAKER keuangan seprovinsi Papua di Merauke5. 011187/BL/LS/2013 pembayaran biaya perjalanan Rp 23.296.000,00 Hal. 10 dari 245 hal.

Juni 2013 tugas pemerintah daerah, dalam rangkakonsultasi ke Mendagri RI di Jakarta4. 01076/BL/LS/2013 tanggal 7 pembayaran biaya penyelengaraan tugas Rp 8.197.000,00Juni 2013 tugas pemerintah daerah, dalam rangkaRAKER keuangan seprovinsi Papua diMerauke5. 011187/BL/LS/2013 tanggal pembayaran biaya perjalanan dinas luar Rp 23.296.000,0019 Juni 2013 daerah dalam rangka evaluasi ke Mendagri diJakarta an.

DogiyaiBank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5Keperluan untuk pembayaran biaya penyelengaraan tugastugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan seprovinsipapua dimerauke sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;56.1 ( satu ) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013tentang :Hal. 214 dari 245 hal. Put.

DogiyaiBank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5Keperluan untuk pembayaran biaya penyelengaraan tugastugas pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Raperda tentangkelembagaan tahun 2013 pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuaitagihan terlampir (beserta lampirannya) ;Hal. 215 dari 245 hal. Put.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Laegong Alias Lagenggong Bin Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak Laegong Alias Lagenggong Bin Rahim dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan

Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan

strong>MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula adalah SUNILAM sehingga nama pemohon menjadi AISAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Biaya Penyelengaraan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukurn bahwa nama pemohon yang tercantum pada setoran Biaya penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Nomor Porsi 2300120739 tertulis Indah Mahmud Juhe Binti Mahmud, Lahir di Bone pada tanggal 01-07-1981 dirubah menjadi Herlinda Binti Mahmud, lahir di Bone, pada tanggal 01-07-1981, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik 7308234107810045 atas nama Herlinda, Kartu Keluarga Nomor 7308230205081762 atas nama Herlinda

Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumahterdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten PulauMorotai ;Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon juditogel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk kupon juditogel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Mingguyang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktupengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk kupon judi togel Hongkongwaktu penyelengaraan

tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat dirumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, KabupatenPulau Morotai ;12Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel adalahkupon judi togel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untukkupon judi togel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu yang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, danwaktu pengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk kupon judi togelHongkong waktu penyelengaraan

tanggal 26 April 2018 sekitar pukul17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan MorotaiSelatan, Kabupaten Pulau Morotai ;Menimbang bahwa, terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon judi togeljenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk kupon judi togelSingapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulaisejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhanjam 20.15 wit, untuk kupon judi togel Hongkong waktu penyelengaraan

/penjualannyaberlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit, danwaktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00 wit, dan untuk kupon judi togel Sidneywaktu penyelengaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai dari pagi sampaidengan jam 02.00 wit siang dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 04.00 wit sorehari, bahwa dalam melakukan penjualan kupon judi togel, terdakwa berperan sebagaipengecer yang menjual kupon judi togel di rumah terdakwa ;16Menimbang bahwa, dari penjualan

ini dalam prakteknya tentang perhitungan biayapenyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatankontruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan hargadalam harga perkiraan sendiri (HPS) sejak perencanaan kegiatan tidakdijadikan sebagai dasar untuk Pembatalan Penetapan danPengumaman Lelang merupakan alasan yang sebenarnya tidak dapatdijadikan sebagai dasar bagi Tergugat dan Tergugat IlBahwa hal ini dikarenakan Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentangPetunjuk Teknis dan Biaya Penyelengaraan

Oleh karena itu penerapan Surat Edaran Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Perdata Nomor381/Pdt/2020/PTMDNtersebut tehadap Penggugat melakukan pembatalan pemenang tenderbelum dapat diterapkan karena tender dalam perkara ini sudah dimulaisejak tanggal 28 Juni 2019, sedangkan Surat Edaran tersebut baruditetapkan berlaku tanggal 01 Agustus 2019 sehingga belum dapatDiberlakukan kepada PenggugatBahwa Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis danBiaya Penyelengaraan Sistem Manageman Keselamatan

dan kesehatan kerja serta keselamatankontruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan hargadalam harga perkiraan sendiri (HPS) sejak perencanaan kegiatantidak dijadikan sebagai dasar untuk Pembatalan Penetapan danPengumaman Lelang merupakan alasan yang sebenarnya tidak dapatdijadikan sebagai dasar bagi Terbanding dan Terbanding II Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Perdata Nomor381/Pdt/2020/PTMDN Bahwa hal ini dikarenakan Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentangPetunjuk Teknis dan Biaya Penyelengaraan

Bahwa Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis danBiaya Penyelengaraan Sistem Managemen Keselamatan ManajemenKontruksi dan tidak ada dicantumkan dalam Kerangka AcuanKerja (KAK) point 10 Acuan Hukum yang menjadi Acuan Tenderbaik bagi Penggugat maupun Panitia termasuk Terbanding II danTerbanding IIIf.

namun pelaksanaannya tetap harus dapatdipertanggung jawabkan secara hukum,dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yangdiberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak,tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikanAsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/BadanTata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung Asas setiap setiap KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untukdiperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi, perlakuan yangsama serta keadilan;Bahwa AsasAsas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndangDasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 28I;Bahwa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik AsasAsas dimaksudtelah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam UndangUndang tentang ketentuam

RAHMAN DAENG SUKI Als RAHMAN Als RAMANGselaku Kepala Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai(vide Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 141/99/PM/2012tanggal 01 Juni 2012), pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 22.15WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat dilokasi penyelengaraan kampanye Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan WakilBupati Nomor urut 1 (satu) yaitu sdr. Benny Laos dan sdr.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH Bin SUGIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK;
2. Mengenakan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan perawatan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Yayasan Pondok Pesantren Raden Sahid yang beralamat di Desa Mangunan Lor Rt 7 Rw 3 Kebonagung Demak, Jawa Tengah, selama 3 (tiga

dalam Lembaga PenyelengaraanKesejahteraan Sosial (LPKS) karena saat ini Anak tidak lagi mengenyampendidikan baik formal maupun non formal sehingga tidak ada aturan yang ketatdan pengawasan terhadap Anak selain dari orang tuanya sedangkan orang tuaAnak (ayah Anak) ada kesibukan dan sering meninggalkan keluarganyasehingga kurang bisa melakukan pengawasan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas Kepentingan TerbaikBagi Anak, Hakim akan mengenakan tindakan terhadap Anak berupaperawatan di Lembaga Penyelengaraan

Mengenakan tindakan terhadap Anak oleh karena itu denganperawatan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS), Yayasan Pondok Pesantren Raden Sahid yang beralamat diDesa Mangunan Lor Rt 7 Rw 3 Kebonagung Demak, Jawa Tengah,selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa SUWONO PONCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Melakukan Penyelengaraan Jasa Telekomunikasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima belas) hari ; 3.

Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak orang berupakewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalamLembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada BalaiRehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (Satu) Tahun dan Pelatihan Kerjadi Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) Bulan;3.

Memerintahkan anak dikeluarkan dari rumah Tahanan Negera Pinrang untukditempatkan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPK) Toddopuli Makassar;5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang terdapat didalamnya diduga narkotikagolongan jenis shabu; 1 (satu) sachet plastik kecil; 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih.Dikembalikan kepada Penuntut Umum.6.

Tahun 2008;Bahwa menurut Pasal II UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang PerubahanKetiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan, UndangUndang ini berlaku untuk hak dan kewajiban perpajakan TahunPajak 2008,oleh karenanya tidak berlaku terhadap Sengketa Pajak ini (menyangkut hakdan kewajiban Tahun Pajak 1996);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor: S2883/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan tidak memperhatikan AsasAsasUmum Penyelengaraan

secara hukum,dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak,tidak hanya harusmemperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundangundanganperpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsas Umum PenyelengaraanPemerintahan Yang Baik,Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik selain berfungsisebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara,didalamnya juga terkandung asas setiap setiap Keputusan Pejabat/Badan Tata UsahaNegara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsas Umum PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik selalu terbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut antara lainmenyangkut masalah kepastian hukum,konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan,Bahwa

Asas Asas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45(setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 281;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asas asas dimaksud telahdiyadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan dalambeberapa hal keberadaan asasasas tersebut telah diadopsi dalam UndangUndangtentang Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dalam beberapa

perundang undangan yang berlaku;Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyata Keputusan TergugatNomor : S2883/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 dan Keputusan NomorKEP1648/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 2 Oktober 2007, merupakan keputusan yangcacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan keputusannya sendiri, tidakmemperhatikan keputusan atasan, merupakan keputusan yang tidak konsisten,mengabaikan kepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehinggamelanggar AsasAsas Penyelengaraan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak SUPIANTO Alias ANTO Bin SARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak SUPIANTO Alias ANTO Bin SARIPUDDIN dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan

LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana Pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan

Tahun 2008;Bahwa menurut Pasal If UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan, undangundang ini berlaku untuk hak dan kewajibanperpajakan Tahun Pajak 2008, oleh karenanya tidak berlaku terhadap Sengketa Pajak ini(menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 1996);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor :S2799/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Oktober 2008diterbitkan tidak memperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

secara hukum, dalamarti tindakan berdasarkan diskresi tersebut harus dilaksanakan denganmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak, tidak hanya harusmemperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsas UmumPenyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/badan Tata UsahaNegara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap Keputusan Pejabat/Badan TataUsaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsas Umum PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik selalu terbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian hukum, konsistensi, perlakuan yang samaserta keadilan;

Bahwa asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar45 (setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 28;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasas dimaksud telahdijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan dalambeberapa hal keberadaan asasasas tersebut telah diadopsi dalam undangundangtentang Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dalam beberapa

perundangundangan yang berlaku;Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyata KeputusanTergugat Nomor : S2799/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 21 Oktober 2008dan Keputusan Nomor KEP1207/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24 September 2007,merupakan Keputusan yang cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan denganKeputusannya sendiri, tidak memperhatikan Keputusan atasan, merupakan Keputusanyang tidak konsisten, mengabaikan kepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidakadil sehingga melanggar AsasAsas Penyelengaraan

bukti, dan surat bukti tersebut telahdibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dari keterangansaksisaksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ,barang bukti yangdiajukan kepersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya faktafakta hukumsebagai berikut ;e Bahwa terdakwa adalah Direktur PT.Relegi Jaya Abadi yang didirikanpada tahun 2012 berlamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 5JIl.May Jen Sutoyo Kavling 22 Jakarta Timur dan bergerak bergerakdibidang penyelengaraan

Unsur kehendak sepenuhnya ada, namunelemen mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinanterjadinya akibat yang (Sebenarnya) tidak dikehendaki.Menimbang, bahwaterhadap ~siunsur sini Majelis = Hakimmempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu awalnya bahwapada tahun 2012, terdakwa mendirikan PT.Relegi Jaya Abadi yang bergerakdibidang penyelengaraan haji dan umroh akan tetapi PT.Relegi Jaya Abadibelum mempunyai ijin untuk penyelengaraan haji dan umroh tersebut;Bahwa oleh karena belum

mempunyai ijin untuk penyelengaraan hajidan umroh tersebut PT.Relegi Jaya Abadi bekerja sama dengankonsorsium yaitu Al Tayamun International yang direkturnya adalahsaksi Mr.Muhammad Sukhri beralamat di JI.

saksi Machmud Bares beserta isteri dan sekitar 80 orang calonjamaah haji plus tahun 2014 lainnya telah menyerahkan uang sekitar sejumlahRp. 3 Milyar ,dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa;Halaman 33 dari40 Putusan No. 275/Pid.B/2015/PN Jkt TIMMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan yang dimaksud adalahkesengajaan sebagai maksud karena terdakwa menyadari bahwa perusahaanterdakwa tidak mempunyai/tidak memiliki ijin dalam penyelengaraan

terhadap surat ijo yang dimiliki olen Penggugat ; bahwa atas dasarfaktafakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugattelah mengambil tindakan menerbitkan obyek sengketa dengan tanpamendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanyasecara substansi penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan denganasas kepastian hukum dari asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu salahsatu asas yang termuat didalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelengaraan pemerintahharus berpedoman pada asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara disamping itu dariaspek keadilan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga tidakmemenuhi aspek keadilan karena

secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkan diskresitersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harusmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakanPejabat/Badan Tata Usaha Negara,di dalamnya juga terkandung asas setiapsetiap Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuaidengan Asas Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik selaluterobuka untuk diperbaiki atau dibatalkan,Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian hukum, konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan

,Bahwa Asas asas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 28l,Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang ketentuan umum dan tata caraperpajakan;Bahwa dalam beberapa