.: bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengajukan permohonan PKP atau tidakpernah mengetahui kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP dan atau tidak pernahmenerima pemberitahuan dari Terbanding kalau Pemohon Banding telah dikukuhkanPKP secara jabatan;: bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Uraian Banding Nomor: S268/WPJ.24/2012 tanggal 17 Januari 2012 alasan koreksi Pemeriksa diketahuisebagai berikut:bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP039/WPJ.24/KP.1105/RIKSIS/2010 tanggal 01

dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlakupula bagi cabang cabang dan harus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat,kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMk/2008, Pengusaha Kena Pajakdapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKPtersebut wajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tersebutdikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yangbersangkutan menggunakan

Sedangkan untuk tahun Pajak 2008 Wajib Pajak belumpernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP,sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenaipengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karenaPemohon Banding belum pernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP,sehingga ada kemungkinan pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan olehTerbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

Terbanding;bahwa dalam formulir pendaftaran PKP yang diserahkan Terbanding, formulirtersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Banding dan nama yang tercantumdalam formulir tersebut salah, yaitu XXX, sehingga menurut Pemohon Bandingformulir tersebut tidak sah;bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2008,sedangkan dalam dokumen yang diserahkan Terbanding, cabang perusahaandikukuhan pada tahun 2000, sehingga menurut Pemohon Banding tidak mungkincabang dikukuhkan sebagai

PKP terlebin dahulu sedangkan pusatnya belumdikukuhan sebagai PKP;bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKPtidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan antaralain dapat diketahui halhal sebagai berikut :XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut denganNPWP : 06.459.718.0615.000 tanggal 21 Desember 1988 dengan jenis

Ferprina Tri Jaya pada saat itu adalah PKP;Bahwa berdasar pada data yang ada pada Pemohon Banding, PT. Ferprina TriJaya adalah PKP dan Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa status PKPPT.

Ferprina Tri Jaya adalah bukanPengusaha Kena Pajak (non PKP).

Status PKP adalahPKP yang sah dan terdaftar secara resmi di KPP Pratama Pulogadung.Kewajiban PT. Ferprina Tri Jaya sebagai PKP juga sudah dilaksanakan;Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/PJK/2014Bahwa sebagai kelengkapan data Surat Pernyataan tersebut, PT.

Ferprina Jaya telah dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejaktanggal 06 Oktober 2005;Bahwa PT.

Bahwa selain pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yangmenerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP, terdapatjuga ketentuan mengenai perlakuan terhadap PKP yang menggunakanFaktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak non PKP yaitu dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001, dimanadalam lampirannya ditegaskan bahwa Faktur pajak yang diterbitkanbukan oleh PKP tidak dapat dikreditkan;15.

Pkp tidak diterima

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

April 2006, Formulir 1195 B1, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005,ditandatangani oleh Asep Yusuf Hendra Permana,tanggal 17 Mei 2006; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanllDaftar Pajak Masukan dan PPn BM yangMemperoleh Pembayaran Pendahuluan dariBapeksta Keuangan, masa pajak April 2006,Formulir 1195 B2, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 070861893425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April 2005, ditandatangani olehAsep Yusuf

Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM)yang Telah Dikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan, pembetulan ke1,Formulir 1195 B3*, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 070861893425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanlVDaftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan,pembetulan masa pajak November 2006 ke1,Formulir 1195 B4, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 07086189 3425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April

fotocopy Lampiran Keluaranlll DaftarPajak Keluaran dan PPn BM kepada PemungutPPN, pembetulan masa pajak Oktober 2006 ke1,Formulir 1195 A3, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 07086189 3425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanDaftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan,pembetulan masa pajak pajak Oktober 2006 ke1,Formulir 1195 B1, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 070861893425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April

/DitanggungPemerintah (DTP), pembetulan masa pajak Agustus2006 ke1, Formulir 1195 A2, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000, tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005,tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Keluaranlll DaftarPajak Keluaran dan PPn BM kepada PemungutPPN, pembetulan masa pajak Agustus 2006 ke1,Formulir 1195 A3, nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 07086189342 5000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy

, Formulir 1195 B2, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanlllHasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM)yang Telah Dikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan, pembetulan ke2,Formulir 1195 B3*), nama PKP: Asep Yusuf HendraPermana, NPPKP: 070861893425000, tanggalpengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanlVDaftar

XXX,NPWP 01.480.011.4631.000 senilai Rp26,400.000,00 dan nomorfaktur 010.00010.00000065 senilai Rp36.085.400,00 tidak ada,nomor Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Bandingtidak sama dengan yang dilaporkan PKP Penjual meskipunnominal PPN dan Tanggal Faktur Pajak telah sesuai, sehinggatermasuk Faktur Pajak cacat dan terdapat bahwa koreksi positifatas Faktur Pajak Masukan Masa April 2010 dari PKP PenjualPT.

Faktur Pajak diterbitkan oleh PKP Penjual PT.

ABC nomorFaktur 010.000.10.00000074 dengan PPN sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah),4. bahwa menurut dalil Terbanding, koreksi dilakukan karenajawaban konfirmasi Faktur Pajak a quo dari KPP MadyaSurabaya, menyatakan "tidak ada "dan dari KPP SidoarjoSelatan bahwa nomor dan nama PKP Penjual dalam FakturPajak yang dikreditkan Pemohon Banding tidak samadengan yang dilaporkan PKP Penjual meskipun nominalPPN dan tanggal Faktur Pajak telah sesuai, sehinggatermasuk Faktur Pajak

Dasar hukum koreksi Terbanding.bahwa fakta persidangan menunjukan bahwa dalam prosespemeriksaaan Pemohon Banding telah menujukan bahwa :a) Atas Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT.

Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual yaitu PT ChandraPLC dengan nilai Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah) dengan hasil konfirmasi dari KPP PratamaSidoarjo Selatan yang menjawab bahwa data tidak ada,identitas PKP Penjual diisi dengan tidak benar sehinggamenjadi Faktur Pajak cacat.bahwa Faktur Pajak a quo diterbitkan oleh PKP Penjual PT.

Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya, uraian : Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No.

Unggul Sarana Kontruksi;

Sehingga dapat disimpulkanbahwa status PKP PT. Ferprina Tri Jaya pada saat itu adalah PKP;Bahwa berdasar pada data yang ada pada Pemohon Banding, PT. Ferprina TriJaya adalah PKP dan Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa status PKPPT.

Ferprina Tri Jaya adalah bukanPengusaha Kena Pajak (non PKP).

Status PKP adalah PKPyang sah dan terdaftar secara resmi di KPP Pratama Pulogadung. KewajibanPT. Ferprina Tri Jaya sebagai PKP juga sudah dilaksanakan;Bahwa sebagai kelengkapan data Surat Pernyataan tersebut, PT.

Ferprina Jaya telah dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak tanggal6 Oktober 2005;Bahwa PT. Ferprina Tri Jaya tidak mengetahui bahwa status PKP telah dicabutpada tanggal 3 Januari 2008 dan dikukuhkan kembali pada tanggal 21 Mei2008;Bahwa KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah menerbitkan STP untukmengenakan sanksi administrasi terkait dengan penerbitan Faktur Pajak dalamstatusnya sebagai Non PKP, dan PT.

Ferprina Tri Jayaadalah Non PKP dan dari aturanaturan tersebut di ataspengkreditan Faktur Pajak Masukan dari penjual non PKP tidakdapat dikreditkan.10.8. Bahwa terkait dengan sanksi kepada Penjual yaitu PT.

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 547.162,00 (include PPN, DPP =Rp 497.420,00)c.

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 574.689,00 (include PPN,DPP = Rp.522.445,00 dimana untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP)sebesar Rp 574.689,00 (include PPN, DPP = Rp 522.445,00) Pemohon Banding menerima koreksiTerbanding;SKRbahwa untuk Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), Pemohon Banding menjelaskan mengenaiprosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagai berikut:a.

Bila diperhatikan seksama Pasal 3 ayat (4) tidak menyebutkan Pasal 3 ayat (1), tetapi Pasal 3ayat (3), hal ini artinya Pasal 3 ayat (1) tidak berpengaruh apakah Nota Retur dapat atau tidak dapatdiperlakukan sebagai Nota Retur;bahwa angkaangka dari SKR, Retur Penjualan dari PKP dan dari Non PKP, baik harga inclusif PPNmaupun DPPnya telah sesuai.bahwa atas koreksi Retur Penjualan dari Pembeli Non PKP sebesar Rp 522.445,00, Pemohon Bandingsetuju dikoreksi;Berkenaan dengan masalah SKR bahwa apa yang

PKP pembeli dan ditandatangani juga oleh PKP pembeli;b) Bahwa persyaratan Nota Retur diatur didalam Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994dan didalam Pasal 3 ayat (3) tidak mengatur bahwa Nota Retur tidak boleh dibuatkanoleh PKP Penjual (Pemohon Banding), dan kalau dibuatkan oleh PKP Penjual dalam Pasal 3ayat (4) tidakdinyatakan sebagai Nota Retur yang tidak dapat diberlakukan sebagai NotaRetur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "Nota Retur yang tidak selengkapnyamencantumkan syaratsyarat

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp.547.162,00 (include PPN,DPP = Rp 497.420,00)bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding atasRetur Penjualan dari Pembeli yang PKP yang dikoreksi Terbanding diketahui bahwa Nota Returdibuat oleh Pemohon Banding dan yang menandatangani adalah pembeli yang mengembalikanbarang yang tidak jadi diual;bahwa dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21Desember 1994 tentang

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 1.514.843,00 (include PPN, DPP =Rp 1.377.130,00)c.

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 431.641,00 (include PPN,DPP = Rp.392.401,00 dimana untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP)sebesar Rp 431.641,00 (include PPN, DPP =Rp 392.401,00) Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding;SKRbahwa untuk Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), Pemohon Banding menjelaskan mengenaiprosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagai berikut:a.

PKP pembeli dan ditandatangani juga oleh PKP pembeli;b) Bahwa persyaratan Nota Retur diatur didalam Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994dan didalam Pasal 3 ayat (3) tidak mengatur bahwa Nota Retur tidak boleh dibuatkanoleh PKP Penjual (Pemohon Banding), dan kalau dibuatkan oleh PKP Penjual dalam Pasal 3ayat (4) tidakdinyatakan sebagai Nota Retur yang tidak dapat diberlakukan sebagai NotaRetur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "Nota Retur yang tidak selengkapnyamencantumkan syaratsyarat

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp.1.514.843,00 (include PPN,DPP = Rp.1.377.130,00)bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding atasRetur Penjualan dari Pembeli yang PKP yang dikoreksi Terbanding diketahui bahwa Nota Returdibuat oleh Pemohon Banding dan yang menandatangani adalah pembeli yang mengembalikanbarang yang tidak jadi diual;bahwa dalam Pasal3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal21 Desember 1994 tentang

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.431.641,00 (includePPN, DPP = Rp.392.401,00)bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dariPembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.392.4010,00, (exclude PPN), sehingga Majelisberpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.392.401,00 tetap dipertahankan;bahwa dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember2009 menurut Majelis adalah sebesar Rp 12.725.054.371,00

Sucipto baru dikukuhkan sebagai PKP mulai tanggal 3 September2013;.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftarsebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP padatanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untukmemungut, menyetor dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;.

Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2017Bahwa secara substansial, yang disengketakan oleh para pihak adalahsejak kapan Penggugat ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapbkan sebagai PKP sejak tanggal30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakaan baru ditetapkansebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;Bahwa dalam persidangan, terungkap halhal sebagai berikut:1)Bahwa tanggal 4 Desember 1996.

dapat dikukuhkan menjadiPKP kecuali apabila Penggugat sendiriyang mengajukan permohonan untukdikukuhkan sebagai PKP.

Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/201748.49.sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan pada tanggal 30September 2003, sehingga karena sampai tanggal 3 September 2013Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak (PKP) maka dalam Tahun 2010 Pemohon PeninjauanKembali:a.

IND/VIII/2014,22/SKEP/DPN PKP IND/VII/2014, 23/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014,24/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 25/SKEP/DPN PKP IND/VIlI/2014, 26/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2014 yang isinyapemberhentian status keanggotaan ;12Bahwa tergugat setelah menerima surat Penggantian Calon terpilihuntuk selanjutnya melakukan verifikasi, klarifikasi dan kajian sehinggaproses penggantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 220ayat (1) UndangUndang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang PemilihanUmum Anggota DPR, DPD, DPRD

Pimpinan Provinsi PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (DPPPKPP Indonesia) Sulawesi Selatan Nomor :012/SKEP/DPP IND/ II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 tentang Pergantian danReposisi Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadila dan PersatuanIndonesia (DPK PKP Indonesia Takalar masa bakti20112016 ;Bukti T4 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang

Sangnging ; Bukti T5 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 22/SKEP/DPN PKP IND/VIUII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama SaudaraH.Sudirman Narang ;Bukti T6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 23/SKEP/DPN PKP INDVI/II/2014 tertanggal 15 Agustus

dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 25/SKEP/DPN PKP INDVI/II/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Herlina10111213141516Bukti T9 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 26/SKEP/DPN PKP IND/II/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas

PKPIND/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 tentang Keabsahan Keputusan Nomor:21/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2014, 22/SKEP/DPN PKP IND/VII/2014, 23/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 24/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014, 25/SKEP/DPN PKPIND/VII/2014, 26/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 ; Bukti T11 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 56/BA/VIII/PKPIND/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Rapat Pleno Penggantian CalonTerpilih Anggota DPRD Kabupaten Takalar Pemilihan Umum tahun 2014 PartaiKeadilan dan Persatuan

Oleh karena itu,dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak mempertimbangkan suratgugatan Penggugat;Menurut Penggugat : bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehinggasecara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.

menjadi 10%, maka melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya tidak sangguplagi menjadi PKP.Halhal lain yang turut memberatkan : Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang samabelum menjadi PKP, Naiknya harga barang barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan daya beli masyarakat.Semua toko / agen di Manado tempat saya membeli barang semuanya telah menjadi PKP, tentunya hargabarang yang dibeli sudah bertambah dengan PPN.Apabila saya

sebagai PKP ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak wajib menjawabsurat Penggugattersebut, sebagai keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud olehPenggugat;5.

, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan Tahun Pajak yangdisengketakan Penggugat masih berstatus sebagai PKP, sehingga seluruh peraturan perundanganperpajakan yang mengatur hak dan kewajiban PKP harus tetap ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat ;6.

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampaui waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

DoktorMeutia Farida Swasono sebagai Ketua Umum PKPIndonesia tersebut butir (1) di atas, telahdikukuhkan dalam Musyawarah PimpinanNasional (MUSPIMNAS) IV PKP Indonesia tahun2008 sebagaimana tertuang dalam MUSPIMNASNomor 007/MUSPIMNAS IV/ PKP IND/2008tentang penggantian antar waktu) Ketua UmumDPN PKP INDONESIA Masa Bakti 2005 2010.Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008, KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal PKP Indonesiatersebut butir (1) di atas telah menerbitkan8surat Nomor 010/DPN PKP IND/I/2008tentang

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal PKP INDONESIAjuga mengeluarkan surat Nomor: 012/DPN PKPIND/I1/2008 tentang Tambahan Juklak No.010/DPN PKP IND/1/2008), pada butir (4)mengatakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal PKP INDONESIA memerintahkan DewanPimpinan Propinsi (DPP), Dewan PimpinanKabupaten/Kota (DPK) PKP INDONESIA untukmembentuk DPP, DPK partai baru yaitu PARTAIKEADILAN PERSATUAN serta memerintahkananggota dan pengurus DPP, DPK PKP INDONESIAuntuk mengundurkan

diri dari PKP INDONESIAdan pada saat yang bersamaan menjadianggota dan dewan pengurus PARTAI KEADILANPERSATUAN (PKP) (Bukti P2). te Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008, KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal PKP INDONESIAmenerbitkan surat Nomor 015/DPN PKPIND/1/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPendaftaran DPK PKP ke Kesbang & Pol.

Bahwa tanggal 29 Januari 2008, Ketua Umumdan Sekretaris Jenderal PKP INDONESIAmenerbitkan Surat Nomor 016/DPN PKPIND/1/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPendaftaran DPC PKP ke Kantor Kecamatan,yang ditujukan kepada DPC PKP bukanditujukan kepada DPC PKP INDONESIA.

PimpinanNasional PKP INDONESIA telah memberhentikankeanggotan Ny.

Indonesia adalah salah satupartai peserta Pemilu yang telah terdaftar di KPUdengan nomor urut 15, sedangkan Visi dan Misi dariPKP Indonesia sesuai dengan AD/ART PKP Indonesiaadalah : Visi PKP Indonesia adalah terwujudnya kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan,bersatu. = dan berkesejahteraan sosial denganmenjunjung tinggi supremasi hukum, dalam semangatPancasila dan UUD 1945.

;Sedangkan Misi PKP IndonesiaAdalaN !

Indonesia tingkat kota adalah :Untuk tahun ini menyelesaikan kepengurusan ditingkat bawahDPK ( Dewan Pimpinan Kota ) maka target untukmembentukkepengurusan partai PKP Indonesia di tingkatkecamatan dan kelurahan.

(menit 03:5304:17). partai itu yang dijualsoponya..orang pada melok PKP karenaSUTIYOSO. (menit ke 04:21).Makanya mari bergabung PKP Indonesia untukmendukung bolone sampean dulure sampean. (menitke 04:32).

Tegas, Berani, Teruji Notes bergambar Sutiyoso dan lambang PKP Indonesiadengan tulisan INDONESIA PANTANG MENYERAH ayogabung partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sertaSutiyoso Tegas, Berani, Teruji ,Undangan dengan bergambar PKP Indonesia dengantulisan Undangan 15 Halal Bihalal bersama Ketua UmumPKP Indonesia Letjend TNI (Purn).H.

Bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan. Dengandemikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak;10. Bahwa sampai dengan pemeriksaan Penggugat tidak menerimapemberitahuan mengenai PKP;Ill.

) sejak tanggal 11April 2004;Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak dapat melakukankewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Perlu juga diinformasikan bahwa sejak Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) mengajukan pencabutan PKP padatanggal 11 Februari 2004 maka sejak masa tersebut PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat

Putusan Nomor 691/B/PK/PJK/2015tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkansebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP), maka dilihat darisubstansi isi surat Penggugat maupun dilihat dari ketentuan tentangpencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP161/PJ.2001 di dalam tanggal11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai SuratPermohonan Pencabutan PKP) adalah lebin merupakan sebagaisurat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan

1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan FormulirPencabutan PKP;Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP

5 dan 9 di atas, maka surat Penggugat tanggal 11Februari 2011 tersebut baik dilihat dari substansi isi surat maupunketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP161/PJ./2001adalah lebih merupakan sebagai surat pemberitahuan/laporan(sebagai surat biasa) dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP.

Tentang permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP yang telah dikirimkan kepadaTergugatbahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP kepadaTergugat pada tanggal 11 Februari 2011, namun sampai dengan saat ini (proses persidangan diPengadilan Pajak) Tergugat belum memberikan jawaban sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan,bilamana surat permohonan tersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonan Penggugattersebut;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa

menjadi 10%, maka melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya tidak sangguplagi menjadi PKP.Halhal lain yang turut memberatkan : Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang samabelum menjadi PKP, Naiknya harga barang barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan daya beli masyarakat.Semua toko / agen di Manado tempat saya membeli barang semuanya telah menjadi PKP, tentunya hargabarang yang dibeli sudah bertambah dengan PPN.Apabila saya

sebagai PKP ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak wajib menjawabsurat Penggugattersebut, sebagai keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud olehPenggugat;5.

, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan Tahun Pajak yangdisengketakan Penggugat masih berstatus sebagai PKP, sehingga seluruh peraturan perundanganperpajakan yang mengatur hak dan kewajiban PKP harus tetap ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat ;6.

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampaui waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0185/Pdt.G/2020/Pkp oleh Penggugat.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) sehingga merugikanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);F. Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G.

) sejak tanggal 11April 2004;10.Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula11.Penggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak dapat melakukankewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Perlu juga diinformasikan bahwa sejak Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) mengajukan pencabutan PKP padatanggal 11 Februari 2004 maka sejak masa tersebut PemohonPeninjauan Kembali (semula

Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);1.

sebagai surat pemberitahuan/laporan(sebagai surat biasa) dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP.

Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2015F.10.Bahwa dengan belum menjawab permohonan pencabutanpengukuhan PKP tersebut maka terjadi kelalaian yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);11.Bahwa terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);12.Bahwa kelalaian

Pada dasarnya Pemohon Banding telah melakukan semuapemenuhan kewajiban perpajakan yaitu melakukan pembayaran PPN yang dipungutoleh pihak ketiga, di mans sistem pemungutan PPN menurut Undangundang Nomor8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 (UU PPN) adalah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) PenjualBarang dan/atau Jasa, dalam hal ini adalah PKP Rekanan Pemohon Banding yaitu :vendor

Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual.

Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lainkarena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yangdipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKPPenjual.1.2.3 Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkanPajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukanperekaman.Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print out komputersebagai

Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkanPKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

bernama APRIANA,sedangkan berdasarkan dari Surat DPN PKP Indonesia Nomor : 83/DPN PKPIndonesia/IX/2018 pengganti antar waktu dari Sdri Derwana Farmei Golles.JNadalah Penggugat;Bahwa pengajuan nama PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari SdriDerwana Farmei Golles.JN kepada sdri APRIANA oleh Tergugat II adalahcacat hukum, karena sdri APRIANA telah diberhentikan dari keanggotaanPartai PKP Indonesia sebagaimana Keputusan DPN PKP Indonsia Nomor :107/KEP/DPN PKP INDO/X/208 tertanggal 5 Oktober 2018;Bahwa

DPK PKP Indonesia Kabupaten Banjar, sdri.

Fotokopi dari asli Surat Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor107/KEP/DPN PKP INDO/X/208 tertanggal 5 Oktober 2018 tentangdiberhentikan APRIANA dari keanggotaan Partai PKP Indonesia, diberitanda bukti P5;6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Masih Aktif/Tidak Aktif Pada PartaiPolitik yang dibuat oleh APRIANA pada tanggal 13 Oktober 2018, diberitanda bukti P6;7.

DERWANAFARMEI GOLLES JN yang ditujukan kepada Ketua DPK PKP IndonesiaKabupaten Banjar (Penggugat), diberi tanda Bukti T.I4.

APRIANA, DPP PKP Indonesia Provinsi KalimantanSelatan dan DPN PKP Indonesia Pusat serta Sdri.