Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon/ PT.Patra Power Nusantara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal Penetapan.Halaman 5 dari 78 halaman Penetapan Nomor 240/Padt.P/20183. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengadakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon/ PT.

;Bahwa faktanya, merujuk fakta yang terungkap di persidangan, SuratKuasa Khusus Pemohon yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TermohonIntervensi I/Pemohon Asal di persidangan dan Surat PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Patra Power Nusantara in casu Termohon Intervensi II/Termohon Asaltertanggal 5 Desember 2018 yang diajukan ke Ketua Pengadilan NegeriSragen, tidak disertaipersetujuan tertulis dari Pengurus PKPU PT.Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

tersebut sejalan dengan Pasal 243 ayat (3) UU Kepailitan,yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkaramengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpapersetujuan pengurus.Bahwa dengan ini Termohon Intervensi I membenarkan dalil dari ParaPemohon Intervensi yang menyatakaan bahwa tiap tindakankepengurusan harta (berupa kepemilikan saham) yang terdapat padaTermohon Intervensi Il, yaitu permintaan penyelenggaraan RUPSLB PT.Patra

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I, perihal RUPSLB PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Patra Power Nusantara in casu Termohon Intervensi Il tertanggal 5Desember 2018 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut,Majelis Hakim telah menjatunkan Penetapan Sela pada

tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 75 dari 78 halaman Penetapan Nomor 240/Pat.P/2018Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPSLB tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang saham mayoritasatas Termohon yang berkedudukan di Kabupaten Sragen yang masuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengajukan permohonan RUPSLB PT.Patra

KPTS173/C.0000/91HI yang dimasukkan bidang tanahseluas + 6 ha beserta bangunan bekas pabrik bata di Cengkareng, JalanDaan Mogot, sebagai tambahan penyertaan modal Pertamina di PT.Patra Jasa (Termohon Kasasi/ semula Penggugat) ;. Bahwa adalah merupakan upaya yang menyesatkan dari TermohonKasasi/semula Penggugat yang mendalilkan seolaholah pembuatanPerjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 1990 vide bukti P 4= T.l1 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 11 butir 2 C.

Pudjadi Soekarno maka PT.Patra Jasa telah mengalami kerugian ;4.

Menetapkan agar barang bukti berupa :------------------------------------------ 8 (delapan) lembar Surat Pengantar Pengiriman (DO) ;-------------------------- 1 (satu) unit KBM Truc tank warna merah tahun 2012 Noka : MHMFM5178C K003351 Nosin : 6D16H21165 berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan ;------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada PT.Patra Niaga Boyolali melalui sdr. Triyanto site supervisor PT.

danterdakwa Dian hantoro Bin Purwanto dengan pidana penjara masingmasingselama 3( tiga ) bulan ; 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwaterdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan agar terdakwaterdakwa tetap ditahan ;5 Menetapkan agar barang bukti berupa :e 8 (delapan) lembar Surat Pengantar Pengiriman (DO) ;e 1 (satu) unit KBM Truc tank warna merah tahun 2012 Noka : MHMFM5178CK003351 Nosin : 6D16H21165 berserta Surat Tanda NomorKendaraan ;Dikembalikan kepada PT.Patra

Nomor 170/PID.B/2017/PT.PBRsSelanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 saksi ArifRahman Ermon menghubungi pihak PT.Patra Niaga sebagai anakPerusahaan Pertamina meminta kroscek apakah PT Melayu Putrabangsa bisa menyuplai minyak solar untuk PT.Samudra Etam Energikemudian pihak Patra Niaga mengatakan bahwa PT Melayu PutraBangsa bisa menyuplai minyak solar selanjutnya saksi Arif RahmanErmon menyuruh saksi Syafri untuk mengambil minyak solar di depotPertamina sebanyak 5000 liter untuk dikirim

untuk keperluan pembelian stock emulsi sebesarRp.72.050.000 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) namun stockemulsi yang datang hanya senilai Rp.58.800.000 (lima puluh delapan jutaHalaman 13 dari 94 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mtpdelapan ratus ribu rupiah) sedangkan stock emulsi senilai Rp.13.250.000(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa serahkanke PT.Berkat Cahaya Bumi;11) Pada tanggal 13 April 2020 terdakwa membuat PO dengan Nomor3900465626 mengatasnamakan PT.PATRA

Berkat Cahaya Bumimelalui manajemen perusahaan yakni saksi ANNI NAIMAH melakukanpengecekan / konfirmasi kepada PT.PATRA BADAK ARUN SOLUSI dan padatanggal 29 Juni 2020 diperoleh informasi resmi bahwa PT.PATRA BADAKARUN SOLUSI tidak pernah mengeluarkan PO (PURCHASE ORDER)Nomor 3900465626 tertanggal 16 April 2020, lalu saksi ANNI NAIMAH jugamelakukan pengecekan terhadap PO serta invoice yang diberikan terdakwake PT.

untuk keperluan pembelian stock emulsi sebesarRp.72.050.000 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) namun stockemulsi yang datang hanya senilai Rp.58.800.000 (lima puluh delapan jutaHalaman 18 dari 94 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mtpdelapan ratus ribu rupiah) sedangkan stock emulsi senilai Rp.13.250.000(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa serahkanke PT.Berkat Cahaya Bumi;11) Pada tanggal 13 April 2020 terdakwa membuat PO dengan Nomor3900465626 mengatasnamakan PT.PATRA

PDSI; Bahwa kami ditangkap saat menjual minyak solar tersebut denganmemasukkan ke dalam drum dan baru sekira 3 (tiga) drum yang berisisolar; Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT.Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas(DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000(sepuluh ribu liter) serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishinomor polisi B9334TFU), Terdakwa membenarkan barang buktitersebut; Bahwa pemilik dari truk tangki

Patra Niagasebagai operator/sopir truk tangki sedangkan Terdakwa bekerja di PT.Patra Niaga selaku he/per/kernet, untuk pekerjannya tersebut merekadigaji oleh PT. Patra Niaga;. Bahwa Saksi SENIMAN bin DERISON bekerja di PT. Nusantara JayaPatria dengan jabatan sebagai Pembantu Material User dengan tugasmelayani permintaan user;. Bahwa PT. Nusantara Jaya Patria dikontrak oleh PT. Pertamina dalambidang jasa untuk mengerjakan pekerjaan PT.

yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar, 1.100 (Seribu seratus) liter minyak solar yangtelah disisihkan tersebut belum sempat terjual, namun perbuatan Terdakwabersama Saksi HARMEN bin HELMI, Saksi HERRI MARDIANSYAH binMARKABAN, Saksi HELMANTO, SH. bin EMAN dan Saksi EZWARD binUSMAN SALAM tersebut bertentangan dengan isi 1 (satu) lembar FormulirPemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 1 (satu) lembar struk data print PT.Patra

dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidakdapat diterima karena pengadilan niaga tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo, dengan pertimbangan pengadilan negeri melaluiperkara gugatan perdata biasa lebih berwenang dan atau menyatakanPermohonan pailit di tolak untuk seluruhnya;A TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGAPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT1 Bahwa Built Operation and Transfer Agreement No.5118 yangdibuat tanggal 17 Oktober 2001 yang dibuat serta ditandatanganioleh PT.Patra

Batavia Graha Cipta yang diwakili oleh Ms.Vipip Fuchsia Dewi sebagai Lessee (Termohon Pailit) adalah dasarhukum perikatan diantara Pemohon dengan Termohon terkaitdengan obyek perjanjian atas tanah/bangunan yang terletak di jalanTaman Patra Raya No.12A, Jalan Taman Patra Raya No.15 danjalan Patra raya No.17 Kuningan Village II Jakarta Selatan 12950(Bukti P4);5 Bahwa Lease Agreement No.15182 yang dibuat tanggal (kosong),yang dibuat serta ditandatangani oleh PT.Patra Jasa sebagai Lessor(Pemohon Pailit

kembali ke Jakarta sejak tahun2011;e Bahwa Termohon tinggal di Kediri atas seijin Pemohon;e Bahwa untuk biaya sekolah anakanaknya pertama dikirimi olehPemohon namun kemudian tidak lagi dan Termohon kemudianmerasa kesulitan untuk biaya sekolah anakanaknya;e Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohondengan Termohon namun Pemohon pernah menyampaikanpernah terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohondan saksi tidak mengetahui masalahnya;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT.Patra

itu bekasisteri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasukapabila kKeduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikahbaru, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undangundang Nomor:1 tahun 1974 serta dengan memperhatikan dalil fighi dalam Kitab alMuhadzdzab juz II halaman 176 :Artinya : Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul dengantalak raji, maka isteri berhak mendapat tempat tinggaldan nafkah semasa iddah.Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat yang bekerja di PT.Patra

oleh Tergugat sebagaimana bukti (T.3), (T4), (T.6),(T.7) dan (T.8), dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dankelayakan untuk kebutuhan hidup minimum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasdengan memperhatikan ketentuan pasal pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d)dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli Fighyang berbunyi :serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorangkaryawan di PT.Patra

angka 18 dan 19 UU PPN a quo, dinyatakan harga jpenggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta aseharusnya diminta oleh penjual/oemberi jasa karena penyerahan BKP/JKP, tictermasuk Pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur PaDengan demikian atas penyerahan JKP oleh Pemohon Banding menurut s%seharusnya menagih keseluruhan nilai pekerjaan tersebut;bahwa atas pembayaran Pajak, Total E&P Indonesie memungut dan menyetorkan PaPPN dengan SSP atas nama PT.Patra

Foto copy Perjanjian Pengangkutan BBM antara PT.Patra Niagadengan KSU Mega Mandiri ;14.Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Perpres No.55 Tahun 2005Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri ;15.

angka 18 dan 19 UU PPN a quo, dinyatakan harga jpenggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta aseharusnya diminta oleh penjual/oemberi jasa karena penyerahan BKP/JKP, tictermasuk Pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur PaDengan demikian atas penyerahan JKP oleh Pemohon Banding menurut s%seharusnya menagih keseluruhan nilai pekerjaan tersebut;bahwa atas pembayaran Pajak, Total E&P Indonesie memungut dan menyetorkan PaPPN dengan SSP atas nama PT.Patra

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52879/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 03 Juni 2014, atas nama PT.Patra Teknik (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.888/PAN.Wk/2014 tanggal 23 Juni 2014 dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai

angka 18 dan 19 UU PPN a quo, dinyatakan harga jpenggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta aseharusnya diminta oleh penjual/oemberi jasa karena penyerahan BKP/JKP, tictermasuk Pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur PaDengan demikian atas penyerahan JKP oleh Pemohon Banding menurut ssseharusnya menagih keseluruhan nilai pekerjaan tersebut;bahwa atas pembayaran Pajak, Total E&P Indonesie memungut dan menyetorkan PaPPN dengan SSP atas nama PT.Patra

Patra Tani adalah Pemerintah akan tetapi saksitidak mengetahui apakah biaya ganti rugi atas pembebasanlahan yang dilakukan pemerintahan telah diberikan secara baikdan benar ;Bahwa saksi tidak mengetahui atas alasan apa pihak PT.Patra Tani memperoleh lahan dari Pemerintah ;Bahwa sepengetahuan saksi dari 20.000 (dua puluh ribu) hektarlahan bekas PT. Palembang Rice Estate ternyata yangmenjadi milik PT. Patra Tani seluas 10.000 (sepuluh ribu)hektar ;Bahwa yang memberikan lahan kepada PT.

mengetahui dengan surat apa lahan diberikan olehpemerintah ;Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bukti surat surat mengenai pembebasan tanah dari masyarakatakan tetapi sepengetahuan saksi terhadap tanah yangdibebaskan dari masyarakat ada berupa ganti rugi yangdiberikan pemerintah namun apakah pembayaran gantirugi atas lahan yang dibebaskan pemerintah darimasyarakat sepenuhnya telah diselesaikan ataupunbelum saksi tidaklah mengetahuinya ;42e Bahwa sejak tahun 1989 saksi sudah tidak bekerja lagi di PT.Patra

Patra Tani baru berdiri sejak tahun 1974 akan tetapi sebelum PT.Patra Tani berdiri, telah berdiri lebih dahulu PT. Palembang Rice Estate yangawal mula pendirian PT.

angka 18 dan 19 UU PPN a quo, dinyatakan harga jpenggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta aseharusnya diminta oleh penjual/oemberi jasa karena penyerahan BKP/JKP, tictermasuk Pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur PaDengan demikian atas penyerahan JKP oleh Pemohon Banding menurut s%seharusnya menagih keseluruhan nilai pekerjaan tersebut;bahwa atas pembayaran Pajak, Total E&P Indonesie memungut dan menyetorkan PaPPN dengan SSP atas nama PT.Patra

., atas nama PT.Patra) Teknik(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak pada tanggal 3 Juni 2014 kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding)dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal30 Juni 2014sesuai Tanda Terima SuratTPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201406300178.2.

Solar bersubsidi kepada Konsumen khususnyanelayan dan berkantor di Jalan Padangsidempuan KM.16 Desa HajoranKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, jinAngkutan dari PT.Patra

angkut;Bahwa KSU Mega Mandiri adalah Koperasi Serba Usaha yang bergerak dalamusaha Penyaluran Minyak Solar bersubsidi kepada Konsumen khususnyanelayan;Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, jinAngkutan dari PT.Patra

bersama dengan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepadasaksi JUFRI Bin KADIR saksi ada menjelaskan kepada saksi JUFRI Bin KADIR bahwasepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.SAKSI MUHAMMAD MAHMUN Als MAMUN Bin H.IDRUS (Disumpah )e saksi DONY KURNIAWAN Bin SOFYAN dan Sdr.NAZRI menemukan sepeda motorYamaha Xeon pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 wib di dalamsemaksemak Jalan Dock Yard dekat PT.PATRA

Solar bersubsidi kepada Konsumen khususnyanelayan dan berkantor di Jalan Padangsidempuan KM.16 Desa HajoranKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, JjinAngkutan dari PT.Patra

Bahwa KSU Mega Mandiri adalah Koperasi Serba Usaha yang bergerak dalamusaha Penyaluran Minyak Solar bersubsidi kepada Konsumen khususnyanelayan;e Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, JjinAngkutan dari PT.Patra

dan tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwaatas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapiterdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa terdakwa datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sehubungandengan perbuatan terdakwa mengambil minyak LBO (lube base oil) milik PT.Patra