• Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (dahulu PTGOLDEN HOPE NUSANTARA);

  PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (dahuluPT GOLDEN HOPE NUSANTARA) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

• Logam Mulia Refinery Business Unit

• Refinery SMIMedan Belawan yang fiktif;3 (tiga) lembar fotocopy invoice batubara ke PT. Refinery SMIMedan Tebing yang fiktif;1 (satu) eksampler addendum tertanggal 19 Februari 2013;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);4.

  Refinery SMI Belawan dan PT.

  Refinery SMI MedanBelawan yang fiktif;3 (tiga) lembar fotocopy invoice batubara ke PT.

• >Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

• Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
• Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1(satu) bendel foto copy sertifikat hak guna bangunan nomor 15/Desa tanjung Pecinan An.Pt.SITUBONDO REFINERY

   Indonesia);

2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari syamsul B.Ilyas,SH selaku kuasa PT.Situbondo Refinery Industri tanggal 20 Oktober 2010 Ref.No 690/sbi1.05/x1/10 Kepada H.Salman Perihal somasi ke 1;
3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari syamsul B.Ilyas,SH selaku kuasa PT.Situbondo Refinery Industri tanggal 20 Oktober 2010 Ref.No 690/sbi1.05/x1/10 Kepada H.Salman Perihal somasi ke 2;
4. 1(satu) bendel foto copy sertifikat hak guna bangunan nomor 16/Desa tanjung

   HJ HOSNIA luas 6210 m2 kepada DJOKO SOAEDIBJYO (Direktur PT ASIA PASIFIC PETROLEUM REFINERY INDONESIA) dengan disaksikan oleh camat Mangaran tanggal 17 Januari 1998;

5. Kuasa PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI tanggal 21 Oktober 2010 Ref No 689/SBI-1.05/X-10 kepada H Sumarwi perihal somasi pertama
6. 2 (dua) lembar fotocopy legaliser surat dari Syamsul B Ilyas SH selaku kuasa PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI tanggal 25 November 2010 Ref No 809/SBI-1.05/X-10 kepada H Sumarwi perihal somasi

   kedua

7. 1(satu) bendel foto copy Legalisir keputusan bupati Situbondo No.188/99/P/001.2/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI untuk proyek Pemurnian minyak bumi,terletak di Ds.

   Tanjung Pecinan Kec.Mangaran Kab.Situbondo

8. 1(satu) bendel foto copy legalisir RUPS PT.SITUBONDO REFINERY INDUSTRI nomor 03 tanggal 3 desember 2010 Notaris KHAIRINA.SH
9. 5(lima) lembar fotocopy STTS PBB tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014
10. 1(satu) bendel foto copy Legalisir keputusan bupati Situbondo No.188/99/P/001.2/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI untuk proyek Pemurnian minyak bumi,terletak di Ds.

    Gusti,SH(notaris situbondo) yang isinya : PT.MARGASARI JAYA telah melepashak atas tanah ,SHGU nomor : 02/Tanjung Pecinan Luas 285.320 m2kepada Djoko Soedibyo (PT Asia Pasific Petrolium Refinery Indonesia);4. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari syamsul B.Ilyas,SHselaku kuasa PT.Situbondo Refinery Industri tanggal 20 Oktober 2010Ref.No 690/sbi1.05/x1/10 Kepada H.Salman Perihal somasi ke 1;5. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari syamsul B.Ilyas,SHselaku kuasa PT.Situbondo Refinery

    Kuasa PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI tanggal 21Oktober 2010 Ref No 689/SBI1.05/X10 kepada H Sumarwi perihalsomasi pertama14. 2 (dua) lembar fotocopy legaliser surat dari Syamsul B Ilyas SHselaku kuasa PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI tanggal 25November 2010 Ref No 809/SBI1.05/X10 kepada H Sumarwi perihalsomasi kedua15. 1(satu) bendel foto copy Legalisir keputusan bupati SitubondoNo.188/99/P/001.2/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang pemberianizin lokasi kepada PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI untuk proyekPemurnian

    Tanjung PecinanPT.SITUBONDO REFINERY INDUSTRI luas : 1.118.773 m2;Pada tahun 2010 PT.

    Sitlokasi kepada PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI untuk proyekPemurnian minyak bumi,terletak di Ds.

• Untuk Pembangunan RefineryDevelopment Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacaptertanggal 10 Nopember 2017.2.

  Fotocopi Daftar hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan refinery Development (RDMP) Refinery Unit (RU) IVCilacap. setelan dicocokan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberitanda T.l. 9;10.

  Foto kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Obyek PengadaanTanah untuk Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP)Refinery Unit (RU) IV Cilacap. setelah dicocokan surat bukti tersebutmerupakan print out dari foto, selanjutnya diberitanda T.l. 21;22.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/89 Tahun2017 tanggal 10Nopember 2017 tentang Persetujuan PenetapanLokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Refinery DevelopmentMaster Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap.setelah dicocokan surat bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy,selanjutnya diberitanda TTK. 8;9.

  BeritaAcara Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP)Refinery Unit (RU) IV Cilacap Di Kabupaten Cilacap No. 590/7797/2017tanggal 30 Nopember 2017. setelan dicocokan surat bukti tersebutmerupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda TTK. 12 ;13.

• Kutai Refinery Nusantara

• WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGAN.

• Sitti Hadijah, dkk dan Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara dkk;

• 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
• 1 (satu) rangkap fotokopi

  Sertifikat Hak Guna Bangunan 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;

• 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas nama Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara;

Tetap terlampir dalam berkas;

• 1 (satu) lembar Surat No. 235/1929 tanggal 16 Desember 1929;
• 1 (satu) lembar

• Situbondo Refinery Industri, T.l25 tentangsurat tanda terima setoran pajak dari PT. Situbondo Refinery Industri, T.I26tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2013 atas nama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tandaHalaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.G/2016/PN Sit.terima setoran pajak dari PT.

  Situbondo Refinery Industri, T.27 tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atasnama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tanda terimasetoran pajak dari PT. Situbondo Refinery Industri, T.l28 tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atasnama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tanda terimasetoran pajak dari PT.

  Situbondo Refinery Industri, T.l29 tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atasnama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tanda terimasetoran pajak dari PT.

  Situbondo Refinery Industri dan surattanda terima setoran pajak dari PT. Situbondo Refinery Industri, PR28 tentangSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015atas nama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tanda terimasetoran pajak dari PT. Situbondo Refinery Industri, PR29 tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atasnama wajib pajak PT. Situbondo Refinery Industri dan surat tanda terimasetoran pajak dari PT.

  Situbondo Refinery Industridiberikan berdasarkan Surat Keputusan Ka.

• Smelting karena RawSlime termasuk produk dari bagian Refinery PT.

  Smelting.Tugas saksi selaku Common Walker di bagian Refinery PT. Smeltingadalah membantu Operator (Karyawan PT.

  Smelting dan jabatan saksi adalah Common Walker dibagian Plant Refinery PT. Smelting.Tugas saksi selaku Common Walker di bagian Refinery PT. Smeltingadalah membantu Operator (Karyawan PT.

  Smelting, adapun jabatan saksi sebagai CommonWalker pada Grup D di bagian Plant Refinery PT.

• WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGANDanKEPALA DESA MEKAR UTAMA

• Well Harvest Winning Alumina Refinery) adalah Pembeli yang Bertindak dengan Itikad Baik;

• Menyatakan Pembantah II (PT.

  Well Harvest Winning Alumina Refinery) adalah pemilik atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 842,97 Ha, terletak di Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

• Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Utama;
• Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pernyataan tertanggal 25 Juni 2013 yang telah diregister dengan Nomor : 2846/L/2013 oleh Sigit Suseno, S.H

  WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY
  Tergugat:
  RADEN MASDI

• PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V

  PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit V Balikpapan adalah badanusaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi.

  Sehubungan dengan terjadinya Insiden Balikpapan tersebut dan untukmenjaga kesinambungan operasi Refinery Unit V Balikpapan, sertamenjamin pasokan BBM nasional, TERGUGAT menerbitkan Surat No.05.SP/18.01/DMT/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Teguran dan Peringatankepada Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan Refinery Unit VBalikpapan yang pada intinya menyampaikan agar Refinery Unit VBalikpapan:a. melakukan upayaupaya mitigasi yang diperlukan dalam menanggulangidampak yang timbul;b. melakukan perbaikan

  Unit V, lokasi bentangan dari Kilang Refinery Unit VBalikpapan ke Penajam, serta menyatakan:Halaman 49 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKT15.i) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi padaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNo.412/PP/SKPP/18.031DJM.T/2016 perihal Sertifikat KelayakanPenggunaan Peralatan Pipa Penyalur tertanggal 10 November2016 dengan pengguna PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V,lokasi bentangan dari Kilang Refinery Unit V Balikpapan

  Pertamina (Persero) Refinery Unit V, lokasibentangan dari Kilang Refinery Unit V Balikpapan ke Penajam, adalah berupa:Surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Selaku Kepala Inspeksi padaDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan kepada Kepala TeknikPemurnian dan Pengolahan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, No.588/18.01/DMT/2019, tanggal 4 April 2019, Perihal: Pencabutan SKPP PipaHalaman 101 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKTPenyalur (vide bukti T1 = T.Il.Int2

  Pertamina (Persero) Refinery Unit V, No. 588/18.01/DMT/2019 Perihal: Pencabutan SKPP Pipa Penyalur tertanggal 4 April2019;4.

• Penggugat:
  PT WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY
  Tergugat:
  1.H. UTI ASBANDI
  2.UTI ISMAIL UM
  3.GUNTUR AHYANI

• Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1977: Sertipikatmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengandata yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.Bahwa pelepasan hak atas Lahan dari Buk Rawi alias Haji Hosniakepada PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah dilakukansesuai dengan prosedur ketentuan pertanahan yang

  Suatu sebab yang halal. yang mana Buk Rawialias Haji Hosnia telah sepakat untuk melepaskan hak atas Lahan dan PTAsia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah sepakat untuk menerimapelepasan hak atas Lahan, baik Buk Rawi alias Haji Hosnia maupun PTAsia Pasific Petroleum Refinery Indonesia adalah pihakpihak yangcakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan objek pelepasanadalah SHM No.442 dan SHM No.445 yang merupakan sebab yanghalal, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI.No.647.

  Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia,untuk dapat diajukan permohonan dan memperoleh suatu Hak Atas Tanah.4. Bahwa pernah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Mei 1999 Nomor216/HGB/35/1999, 217/HGB/35/1999, 218/HGB/35/1999 tentang HakPemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.

  Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatanggal 26 Juni 2008 No. 11HGBBPNRI2008 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama PT. Situbondo Refinery Industri atas Tanah dikabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sehingga terbit Sertipikat HakGuna Bangunan No. 16 Desa Tanjung Pecinan tanggal 25 juli 2008, atasnama PT.

  SITUBONDO REFINERY INDUSTRI.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dalil gugatan Pengugat sama sekalitidak benar dan dengan ini Tergugat Ill mohon dengan hormat kepada MajelisHakim, berkenaan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :Halaman 40 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBYDALAM EKSEPSI:Menerima Eksepsi tergugat III;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menytakangugatan Penggugat tidak dapat diterima.2.

• WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGANsebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

  WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAITENGAR KENDAWANGAN, yang beralamat di Jalan RayaKetapangKendawangan, Desa Mekar Utama, KecamatanKendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor57/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

  WELL HARVEST WINNINGALUMINA REFINERY).Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihakpihaksebagaimana tersebut diatas baik sebagai Tergugat maupun TurutTergugat di dalam gugatannya, maka jelas terhadap gugatan dariPenggugat menjadi kurang pihak (minus partij), dan oleh karenagugatan Penggugat kurang pihak (minus partij)maka terhadap gugatanPenggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapatditerima ;3.

  WELL HARVESTWINNING ALUMINA REFINERY) ;Bahwa selain dari keberatan diatas, Tergugat juga keberatan dan menolakdengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenaimenguasai / memiliki sebidangtanah ulayat atau tanah Negara denganukuran panjang + 1.075 M dan lebar + 430 M seluas 462.250 M?

• OBYEK SENGKETA1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan atau obyek sengketa a quoadalah Keputusan Tergugat No. 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016perihal Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Pipa Penyalurtertanggal 10 November 2016 dengan pengguna PT Pertamina(Persero) Refinery Unit V, lokasi bentangan dari Kilang Refinery Unit VBalikpapan ke Penajam (Obyek Sengketa);B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

  Pertamina (Persero) Refinery Unit VBalikpapan and PT.

  Pertamina (Persero) Refinery Unit V mengenai KeputusanNo. 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 perihal Sertifikat Kelayakan PenggunaanPeralatan Pipa Penyalur tertanggal 10 November 2016 dengan pengguna PTPertamina (Persero) Refinery Unit V, lokasi bentangan dari Kilang RefineryUnit V Balikpapan ke Penajam, permohonan mana telah diputus oleh MajelisHakim dalam Putusan Sela No. 89/G/2019/PTUNJKT tertanggal 24 Juli 2019yang mendudukan PT.

  Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapanand PT.

  Bukti P1 : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor:412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 tanggal 10 November2016 perihal Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatandengan pengguna PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V,lokasi bentangan dari Kilang Refinery Unit V Balikpapan kePenajam, (fotokopi dari fotokopi);2.

• PT PERTAMINA REFINERY UNIT II, tersebut;

  PT PERTAMINA REFINERY UNIT Il,berkedudukan di Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai, dalam hal inimemberi kuasa kepada M.S.

  PT PERTAMINA REFINERY UNIT Il, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh Prof. Dr. Abdul GaniAbdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis. Dr. Habiburrahman, M. Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.

• Terhadap Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)PENGGUGAT sebagai induk perusahaan bekerjasama dengan PT.INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) yang disebut sebagaiINALUM, membentuk anak perusahaan PT.BORNEO ALUMINA INDONESIA.PT.BORNEO ALUMINA INDONESIA didirikan berdasarkan dan menurut hukumRepublik Indonesia, yang mengembangkan, membangun, memiliki,mengoperasikan dan mengelola Proyek Smelter Grade Alumina Refinery(Proyek SGAR) dengan 1 (satu) Juta kapasitas produk Alumina per tahun(Dapat Diperluas

  Daritahun 2011 sampai tahun 2017, PENGGUGAT dalam rangka persiapanpembangunan Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), telahmelakukan pengadaan dan pembebasan lahan di Kecamatan Sungai Kunyit.Kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang, lahan yang sudah dibebaskanoleh PENGGUGAT, dimanfaatkan dan digunakan untuk pembangunan(kontruksi) Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh PT.BORNEOALUMINA INDONESIA sebagai anak perusahaan dari PENGGUGAT.

  Tahapanpersiapan pembangunannya Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)berupa pengadaan dan pembebasan lahan baiklahanlahan milik masyarakatpada area Proyek dan sarana pendukung serta relokasi jalan kabupaten adalahbagian yang tidak dapat terpisahkan dari Pembangunan (kontruksi) ProyekSmelter Grade Alumina Refinery (SGAR).

  LDIRUT270/XII/2020 padatanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan SuratKeterangan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek SmelterGrade Alumina Refinery PT.

  (SGAR) milikPT.BORNEO ALUMINA INDONESIA, yang merupakan anak perusahaan dariTERGUGAT II INTERVENSI. proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)milik PT.

• Penggugat:
  1.Andi Umar
  2.IWAN SYAHBANDI
  3.JENI KURNIAWAN
  Tergugat:
  PT WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY