Bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusantersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan PemohonBanding adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat PenimbunanBerikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3ayat (4) dan (5) :Pasal 1 angka 10:TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasanberikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuaan pameran dan toko bebasbea di pulau Batam, kawasan Bintan

Industrial Corporation".Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai danPDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrakdari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM,Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan subkontrak.Bahwa penggunaan dasar hukum tersebut tidak tepat karena:1.

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, danKarimun, menyatakan sebagai berikut:Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukaidan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperolehfasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka subkontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK

Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/20112006 berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luardaerah pabean ke daerah Pabean), sementara pada saatpenyerahan BKP dari PT Citra Tubindo selaku PDKB (TPB) keBUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidak terdapat fasilitas apapun dalamhal ini yang dimiliki oleh BUT BP Berau Lid. karena ataspenyerahan ini bukan termasuk penyerahan impor yang mendapatfasilitas sebagaimana KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006..

Termohon, antara lainmenanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin,Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohondan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada PengadilanAgama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusansebagai berikut : TPB

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 013/PCNRLGW/PPJBBeli/V/2011 tanggal 03 05 2011 antara TERGUGAT Ilsebagai Penjual dan TERGUGAT sebagai Pembeli, yang terletak di:Harga : Rp 396.362.306,00 (tiga ratus sembilan puluh enamjuta tiga ratus enam puluh dua ribu tigaratus enam rupiah);Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. JendralSudirman No.1 Klandasan llir Balikpapan;Lantai/Block/Unit : 1Floor/ Counter No. 27;Luas : 7.00 m2/ 2.65 m x 2.65 m;2.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 014/PCNRLGW/PPJBBeli/V/2011 tanggal 038 05 2011 antara TERGUGAT Ilsebagai Penjual dan TERGUGAT sebagai Pembeli, yang terletak di :Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuhpuluh sembilan rupiah);Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. JendralSudirman No.1 Klandasan llir Balikpapan;Lantai/Block/Unit : 1 Floor / Counter No.28;Luas : 7.00 m2/ 2.65 m x 2.65 m;11.

: 013/PCNRLGW/PPJBBeli/V/2011 tanggal 3 05 2011 antara PT.PandegaCitraniaga (TERGUGAT Il) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau(TERGUGAT ) sebagai Pembeli;1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas nama TERGUGAT yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre dengan keterangansebagai berikut :Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuhpuluh sembilan rupiah);Halaman 11 dari 53 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.Lokasi : TPB

Terhadap 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas namaTERGUGAT yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre :Halaman 12 dari 53 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.Harga : Rp 396.362.306,00 ( tiga ratus sembilan puluhenam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratusenam rupiah);Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl.

Terhadap 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas namaTERGUGAT yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre :Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuhpuluh sembilan rupiah);Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl.

2 ayat 1)DPILBP Berau LtdBC2.5TPB TPBKawasan GudangBerikat Berikat PMK 60/2005 (Psl 3 ayat 4) dan PMK 101/2005 (Psl 14TPB butir K dan Pasal 17 ayat 1) BM & PODRIE=e dibebaskan/tidak dipungut untuk penyerahan kepadaPamera pihak yang memperoleh fasilitas; PMK 60/2005 TPB terdiri KB.GB,TBB,ETPHalaman 5dari 39 halaman.

Putusan Nomor 319 B/PK/Pjk/2011Pasal 1 angka 10:TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasanberikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebasbea di pulau Batam, Kawasan Bintan Industrial Corporation.Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke OPIL dikenakan BM, Cukai danPORI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PORI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dariPDKB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan,dan KarimunPasal 3 ayat (4) dan (5).(4) Pengeluaran barang dari TPB ke OPIL dikenakan BM, Cukai dan PORIkecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PORI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dariPOKB ke POKB di luar BBK atau ke OPIL tidak dipungut BM, Cukai,dan PORI termasuk PPN atas jasa pekerjaan

sub kontrak.Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali( semula Pemohon Banding ) berupa pembebasan BM dan PDRI TidakDipungut sesuai KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 berlaku pada saat imporOCTG (dimasukkan dari Luar daerah pabean ke daerah Pabean),sementara pada saat penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo selaku PDKB(TPB) ke BUT BP Berau Ltd.

keras mencari Termohon, antara lainmenanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin,Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohondan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada PengadilanAgama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : TPB

Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikatsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85Tahun 2015 (PP TPB), diberikan fasilitas penangguhanpembayaran bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangkaimpor atas impor barang untuk dimasukkan ke PT HyupseungGarment Indonesia dimana menurut Penjelasan Pasal 44 UUKepabeanan disebutkan, Yang dimaksud dengan penangguhanyaitu peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuksampai timbul kewajiban untuk membayar

kawasan yang memenuhi persyaratantertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuantertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk videPasal 2 ayat (1) huruf b PP TPB.Bahwa berdasarkan KMK 514 tahun 2012 dan KMK 104 tahun 2015serta data yang ada pada sistem registrasi kepabeanan(REGINA), penanggung jawab PT MHyupseung GarmentIndonesia adalah Penggugat, dimana Penggugat selakuPengusaha Kawasan Berikat sebagai salah satu bentuk dariTempat Penimbunan Berikat yang berdasarkan Pasal 5 PP TPB

Penggugattidak melakukan perubahan data yang terkait susunan penanggungjawab sehingga menurut Pasal 5 PP TPB dikaitkan dengan Pasal 1angka 17 UU Kepabeanan, Penggugat tetap merupakanPemilik/Penanggung jawab PT Hyupseung Garment Indonesiasebagai pengusaha yang mendapatkan fasilitas TempatPutusan Hal.28 dari 45 385/Pdt.G/2018/PN.SMGPenimbunan Berikat berupa Kawasan Berikat berdasarkan KMK514 tahun 2012 dan KMK 104 tahun 2015.Bahwa Fu Shian Fang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugatsebagai Direktur

Zidan PratamaAgung mengangkat dan memasang kembali rangka jembatan hinggamencapai 8 segmen, dan ketika itu TPB diminta oleh Terdakwa untukmelakukan pemeriksaan lapangan Jo. Berita Acara No. 02/BAPTPB/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 oleh karena ada permintaanpembayaran dari PT.

Oleh karena itu, setelah melakukan beberapa kalipertemuan antara Terdakwa dengan TPB, PPIK, dan BennyKurniawan selaku Kabin Bina Marga, maka Terdakwa menganggap PT.Zidan Pratama Agung tidak mampu lagi untuk meneruskanpekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menandatangani surattentang kontrak batal demi hukum sebagaimana Surat No.620/724.1/DBMP tanggal 8 Nopember 2010 yang ditujukan kepadaPT.

Zidan Pratama Agung;Bahwa TPB dengan susunan personil yang sama juga ditugaskanpada kegiatan lanjutan pembangunan jembatan Cikao Tahap Il(Luncuran), akan tetapi oleh karena saksi memasuki masa pensiunmulai tanggal 1 April 2010 sehingga tidak mengetahuikelanjutannya;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.Saksi Ir.

Putusan Nomor 31 7/B/PK/PJK/2011bahwa untuk memperjelas mekanisme pengeluaran barang dariKawasan Berikat Pulau Batam ke lokasi proyek pembangunan LNGTangguh di Papua berikut Pemohon Banding sampaikan diagramarus barang sesuai dengan prosedur yang berlaku: Arus Impor Barang via KB Batam PMK 60/2005 TPB terdiri dari KB, GB, TBB, ETP Batam, Bintan, KarimunTPB Gudang BC 2.3Berikat penyerahan kepada pihak yang memperoleh fasilitasPDRI tidak dipungut PMK 60/2005 BM & PDRI dibebaskan/tidak dipungut (Pasal

Pajak tersebut terbukti secaranyatanyatameyakinkan tidak benar karena tidak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalamPutusan tersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahadanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat diBatam,Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (4)dan (5):Pasal 1 angka 10:TPB

adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasanberikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan tokobebas bea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation,Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai danPDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrakdari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut

CitraTubindo ke BUT BP Berau Lid. berasal dari Ka wasan Berikat keDaerah Pabean Indonesia Lainnya maka berlaku ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 tentang PPN;Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan,dan Karimun:Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM,Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yangmemperoleh

CitraTubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd.

Surat Keterangan Lahir Nomor B/19/Tpb/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021, yangselanjutnya diberi tanda P7;Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi suratsurat bukti tertanda P1sampai dengan P7 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya(kecuali bukti tertanda P6 dan P7 merupakan asli) serta telah dibubuhi materalsecukupnya, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti;Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan saksisaksi di persidangan yaitu

KabupatenMaros;Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Keterangan Lahir Nomor019/BIS/TPBL/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015, menujukkan bahwa Penolongpersalinan pada Puskesmas Kecamatan Tompobulu yang bernama Sukma Amd.Keb dengan saksi Anisa dan Fatma, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal9 Juni 2015 pukul 23.30 Wita, telah lahir seorang bayi perempuan bernama NayaAulia Ramadhani, dari ibu yang bernama Nurhayati dan ayah yang bernamaSamsul;Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Keterangan Lahir NomorB/19/Tpb

Sehingga putusan tersebut terbukti secara nyata tidakbenar.9.9.bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusantersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan PemohonBanding adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat PenimbunanBerikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3ayat (4) dan (5) :Pasal 1 angka 10:TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasanberikat, gedung berikat, entrepot untuk

tujuan pameran dan toko bebasbea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation.Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai danPDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.Hal. 31 dari 37 hal.

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, danKarimun, menyatakan sebagai berikut:Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukaidan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrakdari PDKB ke PDKB di luar BBK

Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan subkontrak.Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa pembebasan BM danPDRI Tidak Dipungut sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luar daerahpabean ke daerah Pabean), sementara pada saat penyerahan BKPdari PT Citra Tubindo selaku PDKB (TPB

Pemohon Kasasi dengan masa kerja 28 tahun 1 bulan seharusnyamendapatkan Tunjangan Purna Bakti (TPB) sebesar 29 kali upah;b. Pemohon Kasasi dengan masa kerja 32 tahun 1 bulan seharusnyamendapatkan Tunjangan Purna Bakti (TPB) sebesar 35 kali upah;2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon a.n. xxxxxxxxxNomor 52/BTS/TPB/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukupdan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1;2.

Direktur Utama PerusahaanDaerah Rokan Hulu Jaya melakukan Pembentukan Tim PemeriksaBarang (TPB) di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu JayaTahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Nomor:13A/TPB/PD.RHUJ/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dalam rangkapelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan pembanghkit listriktenaga diesel (genset) 5 x 2 mva, dengan susunan panitia sebagaiberikut :Ketua merangkap Anggota : Drs. Mhd. RivaiSekretaris merangkap Anggota : Tambah, S.

No. 86 PK/Pid.Sus/2014Sebesar Rp1.000.000.000,00 tersimpan di rekening PT TBMA BankMandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya dengan Rekening Nomor:142.0004064662.Atas barang yang sudah dibeli oleh David Anthoni Grill Kemudian di kirimke lokasi Sungai Kuning dan sampai di lokasi Sungai Kuning yangseharusnya Tim Pemeriksa barang (yang ditunjuk oleh Terdakwa sesuaidengan SK Nomor 13A/TPB/PDRHUJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006)melakukan pengecekan barang tersebut akan tetapi Tim PanitiaPemeriksa Barang

Direktur Utama PerusahaanDaerah Rokan Hulu Jaya melakukan Pembentukan Tim PemeriksaBarang (TPB) di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu JayaTahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Nomor13A/TPB/PD.RHUJ/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dalam rangkapelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listriktenaga diesel (genset) 5 x 2 mva, dengan susunan panitia sebagaiberikut :Ketua merangkap Anggota : Drs. MHD. RivaiSekretaris merangkap Anggota : Tambah, S.

No. 86 PK/Pid.Sus/201410.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PANLEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 TentangPembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkanlangsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2005;1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHUJ/II/2006tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim PemeriksaBarang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;1 (satu) lembar asli surat dari sdr.

Menyatakan barang bukti, berupa:1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PANLEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 TentangPembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkanlangsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2005;2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHuJ/II/2006tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim PemeriksaBarang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015(PP TPB), diberikan fasilitas penangguhan pembayaranbea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka imporatas impor barang untuk dimasukkan ke PT HyupseungGarment Indonesia dimana menurut Penjelasan Pasal 44 UUKepabeanan' disebutkan, Yang dimaksud denganHalaman 14 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMGpenangguhan yaitu. peniadaan sementara kewajibanpembayaran bea

danpajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurutundangundang dan peraturan daerah.Bahwa Kawasan Berikat sebagai salah satu bentuk dariTempat Penimbunan Berikat sebagaimana didefinisikanHalaman 17 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMGdalam Pasal 1 angka 17 UU Kepabeanan yaitu 7empatpenimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasanyang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untukmenimbun barang dengan tujuan tertentu denganmendapatkan penangguhan bea masuk vide Pasal 2 ayat(1) hurufb PP TPB

Bahwa berdasarkan KMK 514 tahun 2012 dan KMK 104 tahun2015 serta data yang ada pada sistem registrasikepabeanan (REGINA), penanggung jawab PT HyupseungGarment Indonesia adalah Penggugat, dimana Penggugatselaku Pengusaha Kawasan Berikat sebagai salah satubentuk dari Tempat Penimbunan Berikat yang berdasarkanPasal 5 PP TPB, yang menyatakan, Pengusaha TempatPenimbunan Berikat bertanggungjawab terhadap BeaMasuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbundi Tempat Penimbunan Benkatnya.m) Bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 1496/B/PK/PJK/201 7Bahwa definisi kata hilang /hilang/ menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan.Berdasarkan fakta hukum yang ada adalah barangbarang tersebutbukan hilang, tetapi dipinjamkan kepada vendorvendor yang terikatdalam perjanjian subkontrak dan telah dilindungi dengan dokumenpabean BC 2.7, yaitu dokumen pabean untuk memberitahukanpengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat PenimbunanBerikat (TPB) ke TPB lainnya.

Pembanding dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru telah menjatuhkanputusan tidak jujur, dengan tidak memperhitungkan terwujudnya harta bersamadari gaji pembanding sebagai anggota TNI yang sering menjaminkan SK untukHal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Bjmitu, demikian pula Pembanding menyatakan keberatan dengan pembagiannyayang secara rinci sebagai berikut : Harta bersama berupa : Mobil Merk Toyota Avanza DA 8489 PK, Mobilmerk Honda Brio DA 7032 TPB

namun objek dimaksud secara formal dinyatakan terbukti adanyadan menjadi dasar untuk dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikanmaka objek sengketa 3.2.3 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dinyatakanterbukti adanya dan oleh karenanya harus dimasukkan sebagai harta bersamaPenggugat dan Tergugat dengan tanpa sita jaminan, dan dibagi sesuaihukumnya;Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 3.2.4, Mobil merk Honda Brio,DA 7032 TPB

A 3344272, bermateraicukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P5;Foto copy dari foto copy informasi Duplikasi Direktorat Jenderal Imigrasi atas namaDANU WINARSO, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P6;Foto copy Surat keterangan Beda Nama yang dibuat dan ditandatangani KepalaDesa Bonto Manai dengan Nomor: 041/SKB/BTM/TPB/IV/2019, tanggal 8 April 2019,diberi tanda bukti P7;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tersebut

SPK 007/HO/KSA/SPK/ TPB/V/17, pembayaran ke-1;

/SPK/BRG/III/17;

SPK007/HO/KSA/SPK/ TPB/V/17, pembayaran ke1; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.026/HO/KSA/SPK/BRG/XI1/16; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.012/HO/KST/SPK/BRG/X/16; 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.023/HO/KSA/SPK/LC/X/16; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.004/HO/KST/SPK/PJ/III/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.003/HO/KST/SPK/BRG/III/17; 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.001/HO/

KSA/SPK/LC/I/17; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.001/HO/KST/SPK/GRG/III/17; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16; 11 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17;Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17; 1 lembar fotokopi Aplikasi pembukaan rekening bank dan contohtanda tangan nasabah perorangan

SPK007/HO/KSA/SPK/ TPB/V/17, pembayaran ke1;Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.002/HO/KSA/SPK/BRGI/II/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.012/HO/KST/SPK/BRG/X/16; 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.003/HO/KST/SPK/BRG/

SPK007/HO/KSA/SPK/ TPB/V/17, pembayaran ke1; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.026/HO/KSA/SPK/BRG/X1/16; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.002/HO/KSA/SPK/BRGI/II/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.012/HO/KST/SPK/BRG/X/16; 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17;Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw 12 lembar fotokop Perjanjian Borongan No.003/HO/KST/SPK/BRG/III

SPK007/HO/KSA/SPK/ TPB/V/17, pembayaran ke1; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.026/HO/KSA/SPK/BRG/XI1/16; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.012/HO/KST/SPK/BRG/X/16; 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16; 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17; 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No.003/HO/KST/SPK/BRG/III/17; 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/

Bahwa barangbarang Pemohon Banding tidak disimpan di Tempat Penimbunan Sementara(TPS) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sehingga Terbanding kesulitan melakukanpengawasan,6. Sementara tidak adanya dokumen Pemohon Banding berupa BCL.KT.01 yang diatur dalamSurat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE20/BC/2006 tanggal 29 Mei2006 tentang Penegasan Pelayanan dan Pengawasan KITE Berkaitan dengan PelaksanaanPencairan dan Penyesuaian Jaminan,7.

Surat:1.Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Nuraeni, Nomor08 PCK/TPB/IIV2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucaktertanggal 02032017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos,oleh Ketua Majelis diberi kode P';. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309110111320001 atasnama Djuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil tertanggal 14 Februari 2017.