PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atasdengan alasan sebagai berikut:Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepada Pemungutsebesar Rp469.948.494,00 merupakan hasil ekualisasi dengankoreksi peredaran usaha di PPh Badan yang telah diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15

/2014.Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badansebesar Rp5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasi olehPemohon Peninjauan Kembali dengan uraian sebagai berikut:a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPh mengaturbahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitusetiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak.b) Berdasarkan uji arus piutang terdapat selisih penjualan yangmerupakan objek PPh yang

bahwa Operating MarginPemohon Banding masih dalam range yang wajar, sehinggadengan karakteristik usaha Pemohon banding antara tahun 2008dan 2009 yang tidak berbeda secara signifikan, Majelisberpendapat harga jual ekspor adalah wajar;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpoendapatbahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha dalamsengketa PPh Badan tahun pajak 2008 ~~ sebesarRp.139.601.084,407,00 tidak dapat dipertahankan sesuaidengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51530/PP/M.IVA/15

/2014;bahwa koreksiipositif + Penyerahan Ekspor = sebesarRp.13.411.475.073,00 tersebut berkaitan langsung dengankoreksi positif peredaran usaha pada SKPKB PPh Badan tahun2008.

dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontramemori tidak dapat menggugurkan faktafakta dan mengesampingkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena berdasarkan uji kebenaran bukti oleh pihakdihadap Majelis Pengadilan Pajak dalam perkara a quo diantaranya terikatdengan Putusan Nomor Put51530/PP/M.IVA/15

/2014 atas koreksiperedaran usaha dalam sengketa PPh Badan Tahun 2008 sebesarRp139.601.084.407,00 yang tidak dapat dipertahankan dan berdasarkanTransfer Pricing Documentation yang dibuat untuk Tahun 2009 denganmetode TNMN masih dalam batas kewajaran telah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)mengenai perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku;b.

Fotokopi ljazah Nomor: MI.074/13.08/PP.01.1/15/2014 tanggal 20 Juni2014, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftahnul Huda SelokAnyar Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup telahdicocokkan yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;Bahwa, selain alat bukti Suratsurat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Bahwa sengketa a quo terkait dengan sengketa koreksiperedaran usaha di PPh Badan yang telah diputus denganPutusan Pengadilan Pajak nomorPut.56249/PP/M.XIVB/15/2014 dengan pendapat Majelis atassengketa peredaran usaha tidak dapat dipertahankan;Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2016b.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak nomorPut.56249/PP/M.XIVB/15/2014 diajukan Peninjauan Kembalike Mahkamah Agung;Bahwa inti sengketa a quo adalah pembuktian apa yangmenjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali ataskeputusan Pemohon Peninjauan Kembali dan Majelis sesuaikewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktianatas faktafakta dan buktibukti yang disampaikan oleh parapihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 UndangUndang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, namun padapersidangan

tentang PenetapanLokasi Pembangunan Jalan TolPalembangIndralaya, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P2 ;3 Photocopy sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatantanggal 7 September 2015 Nomor :644/KPTS/I/2015 tentangPerpanjangan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol PalembangIndralaya, selanjutnya oleh Pemohondiberi tanda P3 ;4 Photocopy sesuai dengan aslinya PetaBidang Tanah Pengadaan Tanah JalanTol Palembang Indralaya tahapKedua tertanggal September 2014masingmasing Nomor : 15

/2014 danHalaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/PN KagNomor 16/2014, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P4 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftarnominatif Hasil verivikasi PengadaanTanah Jalan Tol Palembang Indralaya Tahap Kedua Nomor3272/1016/XII/2014 tanggal 22Desember 2014, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P5 ;Photocopy sesuai dengan aslinyaberita acara objek pengadaan tanahyang akan diberikan ganti kerugianmasih dipersengketakankepemilikannya yang ditandatanganioleh Kepala

koreksiperedaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 a quo,Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan Jasa KenaPajak Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp.1.557.585.886,00 juga tidakdapat dipertahankan;Bahwa koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajak sebesarRp1.557.585.886,00 adalah berdasarkan equalisasi atas koreksiperedaran usaha;Bahwa sengketa a quo terkait dengan sengketa peredaran usaha yangterdapat dalam PPh Badan yang telah diputus dengan Putusan NomorPut.55259/PP/M.1IIIB/15

/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena atas sengketa Koreksi Positif Penyerahan Jasa KenaPajak sebesar Rp1.557.585.886,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto yaitu koreksi atas Harga Jual Batu bara Bagi Hasil sebesarRp18.661.031.547,00 dalam Putusan Majelis Nomor Put.55259/PP/M.IIIB/15/2014 maka pertimbangan dalam sengketa tersebut menjadipertimbangan pula dalam sengketa ini, yaitu

Putusan Nomor 1084/B/PK/PJK/2015Penghasilan Badan Tahun 2010 yang telah diputus Majelis pada PutusanMajelis Nomor Put.55899/PP/M.IIIA/15/201 4.Bahwa sengketa atas Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman sebesarRp(154.719.012,00) pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010yang telah diputus Majelis pada Putusan Majelis NomorPut.55899/PP/M.IIIA/15/2014 telah diajukan upaya hukum luar biasa berupaPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.Bahwa oleh karena itu pertimbangan yang terkait sengketa Koreksi

JEANNYSUSANTO, tertanggal 25 Maret 1996 ( bukti P 13) ;Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/2014 An.

., kemudian proses dantahapan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PemkotSurakarta) telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya Nomor474.2/201/2013 tanggal 27 Desember 2013, maka secara administrasigugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pemkab Sukoharjo)telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya Nomor474.2/15/2014 tanggal 29 September

2013 tentangPenetapan Lokasi Pembangunan JalanTol PalembangIndralaya, selanjutnyaoleh Kuasa Pemohon diberi tandaP2 ;3 Photocopy sesuai dengan aslinyaSurat Keputusan Gubernur SumateraSelatan tanggal 7 September 2015Nomor : 644/KPTS/I/2015 tentangPerpanjangan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol PalembangIndralaya, selanjutnya oleh KuasaPemohon diberi tanda P3 ;4 Photocopy sesuai dengan aslinya PetaBidang Tanah Pengadaan Tanah JalanTol Palembang Indralaya tahapKedua tertanggal September 2014Nomor : 15

/2014 dan Nomor17/2014, selanjutnya oleh KuasaPemohon diberi tanda P4 ;Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2015/PN Kag5 Fotocopy sesuai dengan aslinyaDaftar nominatif Pengadaan TanahJalan Tol Palembang IndralayaTahap Kesatu Nomor : 3272/10.16/XI/2014 tanggal 22 Desember 2014,selanjutnya oleh Kuasa Pemohondiberi tanda P5 ;Photocopy sesuai dengan aslinyaberita acara objek pengadaan tanahyang akan diberikan ganti kerugianmasih dipersengketakankepemilikannya yang ditandatanganioleh

PenetapanLokasi Pembangunan Jalan TolPalembangIndralaya, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P2 ;3 Photocopy sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatantanggal 7 September 2015 Nomor :644/KPTS/I/2015 tentangPerpanjangan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol PalembangIndralaya, selanjutnya oleh Pemohondiberi tanda P3 ;4 Photocopy sesuai dengan aslinya PetaBidang Tanah Pengadaan Tanah JalanTol Palembang Indralaya tahapKedua tertanggal September 2014masingmasing Nomor : 12/2014 danNomor : 15

/2014, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P4 ;5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftarnominatif Hasil verivikasi PengadaanTanah Jalan Tol Palembang Indralaya Tahap Kedua Nomor3272/1016/XII/2014 tanggal 22Desember 2014, selanjutnya olehPemohon diberi tanda P5 ;Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Kag6 Photocopy sesuai dengan aslinyaberita acara objek pengadaan tanahyang akan diberikan ganti kerugianmasih dipersengketakankepemilikannya yang ditandatanganioleh Kepala Kantor Wilayah

., Akta Nomor 15/2014/Pdg., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 8 April 2014;Bahwa setelah itu oleh Terbantah /Pembanding yang pada tanggal 17April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Terbandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 2 Mei 2014;Menimbang, bahwa permohonan

Surat Panggilan No : B/15//2014 tanggal 9 Januari 2014.c. Surat Panggilan No : B/43/V/2014 tanggal 30 Januari 2014.5. Surat jawaban dari Komandan Deninteldam Xl/Tpr tentangpemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi kepersidangan yaitu :a. Surat jawaban No : B/28/V/2014 tanggal 14 Januari 2014.b. Surat jawaban No : B/87/l/2014 tanggal 4 Februari 20146.

Sayid,Nomor 474.3/15/ 2014, yang dikeluarkan Lurah Kepuh, KecamatanCiwandan, Kota Cilegon, tanggal 15 Agustus 2016, telah bermateraicukup, dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda P11 :B. Bukti Saksiq.Mulyadi bin Masuli, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan BuruhHarian Lepas, tempat tinggal di Link.

sebagaihasil ekualisasi omset dengan PPh Badan;Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1629/B/PK/PJK/2017Bahwa oleh karena itu pembahasan atas sengketa gugatan inimerujuk pada hasil persidangan berkas sengketa banding PPh BadanTahun Pajak 2008 dan koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sama;bahwa atas koreksi peredaran usaha pada sengketa banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 telah diputuskan oleh Majelis dalamPutusan Nomor Put.52240/PP/M.XIB/15

/2014 yang diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2014 dimanaMajelis berpendapat mengabulkan sebagian banding Wajib Pajakatas koreksi peredaran usaha sebesar Rp1.541.934.822,00 dan tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi peredaran usahasebesar Rp4.085.447.105,00;Bahwa atas koreksi DPP PPN sebagai hasil ekualisasi omset denganPPh Badan pada sengketa banding PPN Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 telah diputuskan oleh Majelis dalam Putusandalam....Nomor

Maret 2009 sebesar Rp1.406.845.482,00 a quo terkaitdengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh BadanTahun Pajak 2008 sebesar Rp5.627.381.927,00 yangsengketanya telah diputus berdasarkan Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.52240/PP/M.XIB/15/2014 yang putusannyaadalah mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp385.483.706,00 dantetap mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi DPPPPN sebesar Rp1.023.361.776,00;e Bahwa mengingat sengketa atas Koreksi DPP

koreksiperedaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007a quo, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas PenyerahanJasa Kena Pajak Masa Pajak November 2007 sebesarRp1.468.474.547,00 juga tidak dapat dipertahankan;Bahwa koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajak sebesarRp1.468.474.547,00 adalah berdasarkan equalisasi atas koreksiperedaran usaha;Bahwa sengketa a quo terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan yang telah diputus dengan putusanNomor Put.55259/PP/M.1IIB/15

/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena atas sengketa Koreksi Positif Penyerahan JasaKena Pajak sebesar Rp1.468.474.547,00 terkait dengan sengketakoreksi Penghasilan Neto yaitu koreksi atas Harga Jual BatubaraBagi Hasil sebesar Rp18.661.031.547,00 dalam Putusan MajelisNomor Put.55259/PP/M.IIIB/15/2014. maka pertimbangan dalamsengketa tersebut menjadi pertimbangan pula dalam sengketa ini,yaitu sebagai

koreksiperedaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 aquo, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas PenyerahanJasa Kena Pajak Masa Pajak Desember 2007 sebesarRp..717.434.679,00 juga tidak dapat dipertahankan;Bahwa koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajak sebesarRp1.717.434.679,00 adalah berdasarkan equalisasi atas koreksiperedaran usaha;Bahwa sengketa a quo terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan yang telah diputus dengan putusannomor Put.55259/PP/M.IIIB/15

/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena atas sengketa Koreksi Positif Penyerahan JasaKena Pajak sebesar Rp1.717.434.679,00 terkait dengan sengketakoreksi Penghasilan Neto yaitu koreksi atas Harga Jual BatubaraBagi Hasil sebesar Rp18.661.031.547,00 dalam Putusan MajelisHalaman 31 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 177/ B/PK/PJK/2016Nomor Put.55259/PP/M.1IIB/15/2014 maka pertimbangan dalamsengketa tersebut menjadi pertimbangan pula dalam sengketa ini,yaitu sebagai berikut:5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.Bahwa koreksi Harga Jual Batubara Bagi Hasil sebesarRp18.661.031.547,00 didasarkan pada surat atau laporanpenerbitan invoice PT Anugerah Bara Kaltim sebesarRp18.661.031.547,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak melakukan pengelolaan persediaan batubarasecara fisik, sehingga tidak

Tidakjelas posisi berada dibelakang Hotel Panida , diatasnya berdiri 2 (dua)unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam rukotersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyansyah, yang dibeliberdasarkan akte Jual Beli No. 15/2014 dan akte Jual Beli No. 16/2014keduanya bertanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapanRosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.Sebidang bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 174/Lalang sempatHalaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/

Tidakjelas posisi berada dibelakang Hotel Panida , diatasnya berdiri 2 (dua)unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam rukotersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyansyah, yang dibeliberdasarkan akte Jual Beli No. 15/2014 dan akte Jual Beli No. 16/2014keduanya bertanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapanRosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.Sebidang bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 174/Lalang sempatHalaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Padt/2020

201 7DPP PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 sebagaihasil ekualisasi omset dengan PPh Badan;Bahwa oleh karena itu pembahasan atas sengketa gugatan inimerujuk pada hasil persidangan berkas sengketa banding PPh BadanTahun Pajak 2008 dan koreksi DPP PPN Masa Pajak April sampaidengan Desember 2008 yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sama;bahwa atas koreksi peredaran usaha pada sengketa banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 telah diputuskan oleh Majelis dalamPutusan Nomor Put.52240/PP/M.XIB/15

/2014 yang diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2014 dimanaMajelis berpendapat mengabulkan sebagian banding Wajib Pajakatas koreksi peredaran usaha sebesar Rp1.541.934.822,00 dan tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi peredaran usahasebesar Rp4.085.447.105,00;bahwa atas koreksi DPP PPN sebagai hasil ekualisasi omset denganPPh Badan pada sengketa banding PPN Masa Pajak April sampaidengan Desember 2008 telah diputuskan oleh Majelis dalam Putusansebagai berikut

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut dihuruf a, dapat diungkapkan sebagai berikut:e Bahwa sengketa atas Koreksi DPP PPN Masa Pajak April s.dDesember 2008 sebesar Rp4.220.536.446,00 a quo terkaitdengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh BadanTahun Pajak 2008 sebesar Rp5.627.381.927,00 yangHalaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1632/B/PK/PJK/2017sengketanya telah diputus berdasarkan Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.52240/PP/M.XIB/15

/2014 yang putusannyaadalah mengabulkan sebagian permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) atas koreksi DPPPPN sebesar Rp1.156.451.117,00 dan tetap mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ataskoreksi DPP PPN sebesar Rp3.064.085.329,00;Bahwa mengingat sengketa atas Koreksi DPP PPN Masa PajakApril s.d.

fotokopisesuai dengan aslinya).Pemberitahuan Peletakan Jabatan (Model KPG.IVA)Nomor: PEM6/WBC.12/UP.9/2014 tanggal 10 Juli 2014(fotokopi dari fotokopi).Pemberitahuan Melaksanakan Tugas (Model KPG.IVB)Nomor: PEM13/WBC.15/UP.9/2014 tanggal 15 Agustus2014 (fotokopi dari fotokopi).Naskah Serah Terima Jabatan Kepala Bidang FasilitasKepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Nomor: BA33.A/WBC.15/UP.10/2014 tanggal 11 Juli 2014 (fotokopidari fotokopi).Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT03/WBC.15

/2014 Tanggal 12 Juli 2014 (fotokopi sesuai denganaslinya).Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMvJ03/WBC.15/UP.10/2014 Tanggal 12 Juli 2014 (fotokopisesuai dengan aslinya).Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor S124/WBC.12/UP.10/2011, tanggal 2 Februari 2011 (fotokopidari fotokopi).Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor BA864/BC/UP.10/2014, tanggal 20 Juni 2014 (fotokopi sesuaidengan aslinya).Halaman 46 dari 71 halaman.

(satu juta dua ratus enampuluh ribu rupiah), serta Penggugat telah melaksanakan tugas pada kantor barumulai tanggal 12 Juli 2014 (vide Bukti T9 yakni Surat Pernyataan melaksanakanTugas Nomor : SPMT03/WBC.15/2014 tanggal 12 Juli 2014), maka tidak adaalasan kerugian kepentingan Penggugat.Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi ini Majelis Hakim menilaisudah berkenaan dengan Pokok Perkara sehingga Majelis Hakim akan menilainyadalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai adanya kepentinganPenggugat

(c) Bukti T9 yakni Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT03/WBC.15/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang menyatakan Penggugat telahmelaksanakan tugas pada kantor Wilayah DJBC Sulawesi.