Ditemukan 39602 data
21 — 2
195/Pdt.G/2022/PA.Pbg
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.
Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj
Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195
55 — 9
WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang
Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum
WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara
109 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan
hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195
dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195
I NENGAH GUNARTA, SH
Terdakwa:
SAPPE Bin TEPPO Alm
74 — 29
. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195
No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195
BASHORI
Terdakwa:
SARMINI BINTI SIDIK
21 — 5
195/Pid.C/2018/PN Pwd
Pengadilan Negeri dalam daftar catatanperkara.( Pasal 209 ayat (2) KUHAP )Nomor: 195/Pid.C/2018/PN PwdCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa danmengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SARMINI Binti SIDIK;Tempat lahir : BLORA;Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 Oktober 1965;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dsn. Teges Rt.06 Rw.08 Desa Tegalrejo Kec. Tawangharjo Kab.
TEGUH RAHAYU ,SH
Terdakwa:
Mijan Bin Sadimeja
45 — 15
,M.H. haeeeeeeee eee Hakim.ARIPRIYAMBODO, SH. se)... eee eee Panitera Pengganti .Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh SATPOL PP Kab.Cilacap tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : BAP.Tipiring/195/21/PPNS ;1. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut ;2. Keterangan saksisaksi di persidangan yaitu 1. Wahyu Nur Cahyadi .A.MD, 2.
13 — 0
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/X/2006 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kantor Urusan Agama tanggal 04 Oktober 2006, yangtelah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikode P2;20 222222222 22Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukansaksi saksi yaitu:1.
18 — 4
Tergugat suka melibatkan orang lain dalam masalah rumah tangga Penggugatdengan Tergugat;4 Bahwa pada bulan Maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmemuncak disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadiperselisihan yang terus menerus;195/Pdt.G/2012/PA.Slkwww.pasolok.net5 Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah dengan Tergugat;;6 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bergaul suami isteri berakhir padatanggal
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana
diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.
116 — 5
No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.
Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195
Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.
DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan
Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya
;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis
Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat
29 — 17
195 / Pid. B / 2014 / PN. Bln
PUTUS ANNomor : 195 / Pid. B/2014/PN. Bln.
tanggal 16 Juni 2014;3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;e Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut: Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 195
Bln.tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Majelis Hakim Nomor: 195 / Pen. Pid / 2014/ PN.
28 — 14
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IIO08 Nomor :DAK/195/TX/2012 tanggal 20 September 2012.3. Surat Penetapan dari :a. Kadilmil 108 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP250/PM II08/AL/X1/2012 tanggal 12 Nopember 2012.b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP250/PMII08/AL/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.4.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/195/TX/2012tanggal 31 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaanperkara ini.2. Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan paraSaksi di bawah sumpah.1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :a.
(satu) lembar Surat Pernyataan desersi dari Dandenma MakoKoarmabar.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IIO8 Jakarta Nomor : Dak/195/IX/2012 tanggal 20 September 2012 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas
12 — 2
Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1987, Penggugat melangsungkanperkawinan dengan Tergugat yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari16: Putusan nomor: 2286/Pdt.G/2015/PABjnKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/X/1987tanggal 05 Oktober 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: Kk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015:Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan ; Kabupaten Bojonegoro, NomorKk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sesuai akta nikahnomor: 195/09/X/1987, tanggal 05 Oktober 1987;2.
mendamaikankedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1)dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui prosesHalaman 9 dari16: Putusan nomor: 2286/Pdt.G/2015/PABjnmediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotokopi Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : Kk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 195
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARGASATWA
117 — 57
TIP NAMA DALAM SKPT1. 187/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa2. 188/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa3. 189/DB.KM/SKPT/IV/2015 4041 Marga Satwa4. 190/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Marga Satwa5, 191/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Marga Satwa6. 192/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa7. 193/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa8. 194/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa9. 195/DB.KM/SKPTIIV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa10. 195/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa11
TIP NAMA DALAM SKPT1. 187/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa2. 188/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa3. 189/DB.KM/SKPT/IV/2015 4041 Marga Satwa Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PAL 4 190/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Marga Satwa5. 191/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Marga Satwa6. 192/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa78 193/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa. 194/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa9. 195/DB.KM/SKPTIIV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga
Satwa10. 195/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa11. 197/DB.KM/SKPT/IV/2015 3940 Tanah Desa/ Marga Satwa12. 198/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3940 Tanah Desa/ Marga Satwa13. 198/DB.KM/SKPTI/IV/2015 4041 Tanah Desa/ Marga Satwa14. 199/DB.KM/SKPT/IV/2015 4041 Tanah Desa/ Marga Satwa15. 200/DB.KM/SKPT/IV/2015 4142 Tanah Desa/ Marga Satwa16. 201/DB.KM/SKPT/IV/2015 4142 Tanah Desa/ Marga Satwa17. 202/DB.KM/SKPT/IV/2015 4142 Tanah Desa/ Marga Satwa18. 203/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Tanah Desa/ Marga Satwa
/SKPTI/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa10. 195/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3839 Tanah Desa / Marga Satwa11. 197/DB.KM/SKPT/IV/2015 3940 Tanah Desa / Marga Satwa12. 198/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3940 Tanah Desa / Marga Satwa13. 198/DB.KM/SKPTI/IV/2015 4041 Tanah Desa / Marga Satwa14. 199/DB.KM/SKPT/IV/2015 4041 Tanah Desa / Marga Satwa15. 200/DB.KM/SKPT/IV/2015 4142 Tanah Desa / Marga Satwa16. 201/DB.KM/SKPT/IV/2015 4142 Tanah Desa / Marga Satwa Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT
TIP NAMA DALAM SKPT1. 187/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa2. 188/DB.KM/SKPT/IV/2015 4243 Marga Satwa3. 189/DB.KM/SKPT/IV/2015 4041 Marga Satwa4. 190/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Marga Satwa5. 191/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Marga Satwa6. 192/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa7. 193/DB.KM/SKPT/IV/2015 3738 Tanah Desa/ Marga Satwa8. 194/DB.KM/SKPT/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa9. 195/DB.KM/SKPTIIV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa10. 195/DB.KM/SKPTI/IV/2015 3839 Tanah Desa/ Marga Satwa11
1.ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
2.NUR FITRIYANI, SH
Terdakwa:
PITER BIN ALI
39 — 16
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa PITER Bin ALl , bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITER Bin ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
13 — 6
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
- Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 3500 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mutah berupa uang sebesar Rp 500 000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum angka 3 diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1 195
41 — 21
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Jap;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
perkarasecara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.3.801.000,00 (tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakanbahwa pada tanggal 08 Nopember 2017, Para Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195
sehingga batas terakhir mengajukan banding adalahtanggal 14 Nopember 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukantanggal 08 Nopember 2017, sehingga permintaan banding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Para Pembanding telahmengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuranomor 195
dinyatakantidak dapat diterima, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbeaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing masingakan disebut dalam amar putusan;Mengingat peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku,khususnya UndangUndang No. 20 tahun 1947, UndangUndang No. 48 tahun2009 dan RBg;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semulaPenggugat sampai dengan Penggugat IV; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuratanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195