Ditemukan 20472 data
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
11 — 16
No.115/Pdt.P/2019/PA.Mrstahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatukeharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pada amarnya No. 4, yang tertulismenyatakan Akte Perjanjian Pinjam Uang tanggal 8 September 1992 NomorCR 267/9/BT/92 antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sah, tidakbenar, yang benar tanggal 18 September 1992 (bukti terlampir) ;.
10 — 2
Kompleks BTP (Bumi TamalanreaPermai ) Jalan Kerukunan Timur 1 Blok G No 267, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 7 April 2017 sebagai Penggugat.melawanTERGUGAT, Umur 25 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diKelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, KabupatenGowa, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24Nopember
14 — 8
2 UndangUndang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalamkata dapat dimintakan dispensasi memberi pemahaman bahwa umur 19tahun bagi calon pengantin lakilaki, meskipun merupakan suatu keharusanakan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
144 — 16
Aceh Timur telah melakukan pengukuran sehingga telahditerbitkan Peta Bidang Tanah No. 267/2005 yang ditandatangani oleh KepalaKantor tersebut bertanggal 24 Desember 2005, telah dibentuk Panitia/Pemeriksaan......5Pemeriksaan Tanah "A", telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.3136/2005 tanggal 24 Desember 2005 serta telah pula mengirimkan berkas permohonanpenerbitan SHM tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kakanwil BPN Prop
NADdan dengan demikian jelas bahwa SHM yang Penggugat mohon sedang dalamproses penerbitannya ;Bahwa didalam Peta Bidang Tanah No. 267/2005 tanggal 24 Desember 2005 yangmerupakan hasil pengukuran kadaster Kantor Pertanahan Kab.
NOMOE. sence 15Nomor: KLIW P J MI 2008 tanggal 30 Januari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas ;Nomor: B258/N. 1.67 Gp. 1/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 Tentang : Negoisasiuntuk menyelesaikan dan mengosongkan rumah ;Nomor: KLIW P/ 267 2008 tanggal 21 Februari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor : KLIW P 7287 2008 tanggal 28 Februari 2008Perihal Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor: KLM /P 139 / 2008 tanggal 17 April 2008 Perihal: Pengosongan RumahDinas
tanggal 4 April 2006 dan surat kedua dengan surat Nomor :01.7/X1 371/2006 tertanggal 22 Mei 2006, dan Surat yang ketiga Nomor : Nomor : 01.6/X/340/2008 tanah 22 April 2008 dan sudah mendapat j'awaban persetujuan oleh BPN KotaLangsa dengan suratnva Nomor 5402 1.4/2 19/2008 tertanggal 12 Mei 2008 untukmelakukan pengukuran ulang kelelasan status asset Tergugat dan asset yang sudah di lepasagar tidak di putar balikkan fakta oleh pihak lain terutama Pengugat ;Bahwa atas dasar peta bidang tanah Nomor : 267
Foto copy Peta Bidang tanah tanggal 24 Desember 2005 No. 267/2006 ;d. Foto copy Akta Hibah No. 054/2004 tanggal 2 Maret 2004;e. Foto copy Surat PTPNI No. 01 Dir/XJ243/2001 tanggal 7 Maret 2001;f. Foto copy Surat Bupati Aceh Timur No. 137.a12002 tanggal 7 Pebruari 2002 ;g. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3136/2005tanggal 24 Desember 2005 ;h. Foto copy SPPTPBB tahun 2005 ;i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Jumiati Cut;j.
104 — 51
Tingkat Banding menemukan fakta bahwa Pengadilan TingkatPertama sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, bahkan tidakditemukan bukti Akta Nikah sebagai bukti autentik yang menunjukan bahwaPenggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan di PengadilanTingkat Banding, pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat telah menyampaikanbukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah :267
Juni 2020 telah pula mendamakanPembanding dan Terbanding agar rukum kembali dalam ikatan perkawinannyamengingat masa dep an ketiga anaknya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana dalamjawabannya dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwaPenggugat/Terbanding adalah isteri nya dan berdasarkan persidangan yangdilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 18 Juni 2020,Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah :267
99 — 9
Menetapkan barang bukti berupa :e 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis dextro telah disisihkansebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan sehingga tersisa 267(dua ratus enam puluh tujuh) butir;e 54 (lima puluh empat) butir obat jenis charnopen disisinkan 6 (enam)butir untuk pemeriksaan sisanya 48 (empat puluh delapan) butir;dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 2 dari 16halamanPutusan No.215/Pid.B/2012/PN.Kgn. e Uang tunai sebesar Rp.176.000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)dirampas
Menetapkan agar barang bukti berupa :e 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis dextro disisinkan 10(sepuluh) butir obata jenis dextro untuk pemeriksaan sisanya 267 (duaratus enam puluh tujuh) butir dijadikan barang bukti persidangan;e 54 (lima puluh empat) butir obat jenis charnopen disisinkan 6 (enam)butir jenis carnophen habis pemeriksaan sisanya 48 (empat puluhdelapan) butir dijadikan barang bukti dipersidangan;dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 15dari 16 halamanPutusan No.215/Pid.B
Agus Qimulyanto
Tergugat:
1.WIDIA HARIYATI
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan(BPN/ATR) Kota PALEMBANG
46 — 0
Srijaya tanggal 13 September 2017 dan Surat Ukur No.267 / Srijaya / 2016 seluas 217 M2 adalah milik Penggugat yang sah menurut Hukum.
- Menyatakan SHM No.3025/ Kel.Srijaya tanggal 27 Maret 2019 seluas 249 M2 atas nama Tergugat-I yang diterbitkan oleh Tergugat-II dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
89 — 19
Keluarga No. 1214060502100002 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 05 Juni2012 ;3 BuktiP3 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik, Nomor: 267 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 27 Juni 2003 ;4 BuktiP4 : Foto Copy Surat Akta Kelahiran An: YERMIN SARUMAHAdengan Nomor 1214LT080920140076 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Nias selatan, pada tanggal 08 September 2014 ;5 BuktiP5 : Foto Copy Surat Bukti Serah Terima Jaminan
11 — 9
berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2011yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor4242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 08 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari(Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
7 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/207/V/1995 tanggal 29 Mei1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CikedungKabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an.
SITI FATIMAH
20 — 3
Grobogan, diberi tanda P3 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 0094/103.02/PR/2001, tanggal : 23062001 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahKedungrejo , Kabupaten Grobogan, diberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Keterangan/ Pengantar No. 267/X.05/2019, tanggal : 01102019 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Tawangharjo,Kabupaten Grobogan, diberi tanda P5 ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 115/24/3411/2004, tanggal : 01022004 atasnama: WAWANG ARIF SETIAWAN yang dikeluarkan
7 — 3
;e Foto copy Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa XXX Kecama tanPalang Kabupaten Tuban, nomor : 47/267/414.212.04/2013, tanggal 15 Agustus2013; (P.2);Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatyaitu :Saksi I: NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
150 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
8 — 2
Januari 2012 ternyata kedua belah tidak berhasildidamaikan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan suratgugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetappada gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yangpada pokoknya membenarkan semua dalil penggugat dalam gugatannya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil dalam gugatannyapengugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :267
9 — 0
telah menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tetap tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yangdidukung dengan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, KabupatenBanyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
18 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1873 K/Pid/201 1Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 267/Pid.B/2010/PN.Tdo., tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Theo Tambayong tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepada Terdakwa tersebut dalam dakwaan tunggal ;2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaantunggal tersebut ;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabat ;4.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan Juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 5 ayat (2) hurufb Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3115/B/PK/Pjk/2018menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan telahmendapat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3462/Kpts/PI.500/F/07/2016 tentang Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan AsalTumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PTMalindo Feedmill Tok, seperti yang dipersyaratkan di dalam PMK 267 Pasal5 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan ini juga diberikan tembusan kepadaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.