/Pdt.G/2019/PA.Pas.tanggal 12 Desember 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor397/04/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan sekarang rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Penggugat diusir olehTergugat sehingga tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang; Bahwa, permasalahan yang mendasari diusirnya Penggugat oleh Tergugattidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian; Bahwa, orang terdekat Penggugat dan Tergugat pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungoleh buktibukti surat dan keterangan kedua orang saksi di atas, maka dailildalilgugatan Penggugat tersebut dianggap

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan harmonis, keduanya tidak lagi memiliki rasa saling membutuhkandan mempedulikan satu sama lain karena keduanya telah nyata berpisahrumah selama lebih dari 6 bulan terakhir, masingmasing tidak lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga sudah tidakmungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa meskipun alasan yang mendasari

Nomor1311k/Pdt/201910.11.12.13.mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukumPenggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yangdimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upayapenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki olen Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl, Tergugat

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, TergugatXXll, Tergugat XXIll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIll, Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII,Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, TergugatXLII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/67

Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/PID/2020/PT GTO Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id): Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr. HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdan team melakukan pemeriksaan tubuh bagian Luar (Autopsi)terhadap Jenazah SUKARDI POU Alias KA DADI Pada hari Selasatanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Team mendapatihalhal sebagai berikut : Tampak dimeja jenazah dibungkus dengan sarung yang berwarnabiru dan hitam kotakkotak.

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.H penyebab Kematianadalah Kegagalan pernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidakbisa mengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan kancingan ataukuncian yang

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdalam Kesimpulan menyatakan penyebab Kematian adalah Kegagalanpernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidak bisamengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 23K/PM.102/AD/III/2019MenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah); Nafkah Iddah selama tiga bulan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000, = Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); Mutah sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah); Nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) hingga keduaanak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secaralisan sebagai berikut : Bahwa Pemohon tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan alasanalasan / dalildalil yang mendasari

SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumahtangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian selama

Karena SuratKuasa tanggal 29 April 1984 yang mendasari RifkiyazDaud bertindak selaku penjual adalah surat kuasa yangmemuat keterangan palsu/tidak benar dan atausesuatu yang dipalsukan maka secara hukum suratkuasa yang demikian adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum. Karena surat kuasanyacacat hukum, maka secara hukum Akta Jual BeliNomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984 tanggal 5 Mei 1984yang dibuat oleh M.A.

Karena yang mendasari peralihanhaknya cacat hukum, maka secara hukum SertifikatHalaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787, luas2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudin adalahcacat hukum.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataantanggal 9 Desember 1984 tentang Pernyataan/Persetujuan Pembatalan Akita Jual Beli Tanah parapihak yang terlibat dalam jual beli telah membatalkanAkta Jual Beli Nomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984tanggal 5 Mei 1984, karena ada kesamaan dalam halyang mendasari peralinan haknya (Surat Kuasatanggal 29 April 1984), pihak penjualnya (RifkiyazDaud), objeknya (bekas tanah milik Adat C.2346 atasnama H.M.

Demikian pula terhadap permohonansertipikat penggganti dari Sertipikat Hak MilikNomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787,luas 2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudinseharusnya Tergugat lebih hatihati, cermat danteliti, dan menjadikan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara Nomor65/G/PTUNBDG/1995 = sebagai pertimbangan,karena walaupun tidak sebagai objek gugatandalam perkara Nomor 65/G/PTUNBDG/1995 tetapiada kesamaannya yaitu yang mendasari

Ciputat, Tangerang, Gambar Situasi no. 3787, luas 2510 m2, asalpersil 46 D.IIl C. 2346, luas 2510 m2 atas nama Muhamad Chaerudin,yang kemudian menjadi Sertifikat pengganti yang merupakan obyeksengketa yaitu nomor : 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari 2008, SuratUkur tanggal 9 Oktober 2007, nomor 188/Benda baru/2007, luas 2510 m2atas nama Surya Abbas Syauta, yaitu karena adanya kesamaan dalam halyang mendasari peralihnan haknya antara lain :a.

Arara Abadidari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan / petak yangakan diberi pupuk;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa atau menyimpanpupuk tersebut di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual pupuk tersebut;Bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milik PT. AraraAbadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi dan PT.

AraraAbadi Distrik Sorek Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan KurasKabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa, benar Terdakwa bekerja sebagai supir pada perusahaan PT.Eka Dwi Jaya;Bahwa, benar Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunanyang akan diberi pupuk ;Bahwa, benar yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milikPT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadidan PT.

Eka Dwi Jaya;Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan yangakan diberi pupuk;Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupukmilik PT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi danPT.

Cambai kota Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014sekitar pukul 21.00 Wib;Bahwa Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalahdari Informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di jalan jendralsudirman kel. Sindur Kec.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2 huruf a KUHP yaitu "Seorang pria yangturut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turutbersalan telah nikah, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;2 2222220 222 2Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17April 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/10/IV/2002 tanggal 17 April2002 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/153/AD/K/I02

Terima kasih;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Tergugat I:Gugatan Obscuur Libel;1 Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel;2 Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dijelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugat danTergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asas jelasdan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;3 Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat Idalam perkara a quo juga tidak jelas;4 Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut di

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/33/AD/K/02/IV

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Perkara Tindak Pidana Desersisebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalamwaktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan3 (tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan serta Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang