., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.

Lembaga; Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian

menginfut datadata lembagakedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasil pemeriksaanproposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala sub bagian Ilmendisposisikan kepada petugas verifikator untuk dilakukan verifikasiterhadap kelayakan proposal dan RAB, petugas verifikator memferivikasiproposalproposal dan RAB sesuai data didalam proposal serta menilai danmengusulkan beesaran pemberian bantuan sosial yang akan diberikan,proposal yang telah di verifikasi dan dinilai diserahkan kepada kepala Subbagian

Lembaga;Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasarpembuatan prasurat dan menginput nama lembaga kedalam aplikasibansoskeputusan untuk disetujui oleh pihak pengguna anggaran, (suratkeputusan di tetapkan oleh pengguna anggaran) dan mekanisme melaluikantor pos / diantar langsung ke biro keuangan setjen kemendikbud,pemohon menyampaikan permohonan dan langsung dan menginfut datadata lembaga kedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasilpemeriksaan proposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala subbagian

. : Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi BadanSAR Nasional.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK.01/VII/2008, tertanggal 4 Juli2008, selanjutnya disebut sebagaiLeweees TERGUGAT,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal26 Mei 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal26 Mei 2007 dibawah Register Perkara Nomor65/G/2008/PTUNJKT dan telah diperbaiki pada tahappemeriksaan persiapan tanggal 10 = Julii

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Pangihutan Siagian, S.H., pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IllIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;6. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., pekerjaan KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. Dwi Susianto Guntoro, S.H., pekerjaan Penangan PerkaraIIIA Tingkat Il pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;8.

., jabatan Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Drs. IRIYANDA, M.M., jabatan Kepala Bidang Minyak danGas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKukar;SURATNO, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;H. HARMAN, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;ENDRI ROSANDI, S.Sos, jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Program Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Halaman 1 dari 18 halaman.

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap padasurat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRwenn n nena anna Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55 ayat (1) kelSUBSIDAIR :wanna nn nnnn n= = Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala BidangFormasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam

LEBIH SUBSIDAIRnina n enna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIHLEBIH SUBSIDAIRwonan nnn nnnne Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu

UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIRnina n anna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulanJuli Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada

Almahadi, yang pada saat itu menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum KPP Pratama Purwakarta, memintapenjelasan terkait dengan permasalahan Penggugat tersebut. Danberdasarkan surat jawaban dari keduanya diperoleh informasibahwa Sdr.

Almahadi, S.Sos yang pernah menjabat sebagai kepala SubBagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan sesuai BuktiT5d (surat tertanggal 20 Februari 2015) Sdr.

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa Il telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa II telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

No. 2651 K/Pid.Sus/200954Pada bagian akhir pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkandan berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan Terdakwa Iladalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masingmasing menjabat sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Bojonegoro (Terdakwa ) serta Kepala subBagian Tata Usaha Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenBojonegoro (Terdakwa Il), dimana terhadap diri Terdakwa maupunTerdakwa II melekat kekhususan yang berkaitan erat

berbunyisebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namuntidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukangugatan dalam perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yangberbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugatini, mestinya yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

tersebut diatas, maka sangat terangbenderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quoadalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badanperadilan (in casu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan danbukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negarasebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban TergugatBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdalam subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Ciamis, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis,beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/80Huk/2012, tanggal 07 Mei 2012;CAMAT KECAMATAN KALIPUCANG, tempat kedudukan di Jalan RayaKalipucang Nomor 456, Kalipucang;MOHAMAD IMAN SALAHUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta

Kemudian berdasarkan Surat KeteranganNomor : 1731/N.3.10/Cp.1/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Kepala SubBagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Padang menyatakan bahwaterdakwa bukanlah sebagai pegawai pada Kejaksaan Negeri Padang;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalamikerugian sebesar Rp.9.000.000,(sembilan juta rupiah).Bahwa berdasarkan fakta perbuatan diatas, terdakwa telah menggunakanrangkaian katakata kebohongan, dengan menawarkan saksi korban RenoHafiz untuk ikut

pada Subbagian BantuanHukum llc, 7. Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M, SelakuPenangan Perkara Tk.! pada Sub bagian Bantuan Hukumllc, 8. Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., SelakuPenangan Perkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukumlic, 9. Antono Adhi Susanto, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.l! pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,10. Margaretha Windy Sinatra, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,11. Netti Rokhana, SE.

NIP19850929 201101 2 021, Jabatan SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; 10. Mohammad Fajar Fanani, S.H. NIP19890315 201402 1 001, Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; === 2222220 22=PUTUSAN No. 18/B/2017/PTTUN.SBY, Hal. 2 dari 25 Halaman11. Vivid Yuni Triningsih, S.H. NIP : 19810609200604 2 026, Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; 12. R.

., MH (Kepala Bagian Advokasi III Pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Diana Setiastanti (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo),Dwi Susianto Guntoro, SH (Kepala Subbagian Advokasi IIIC PadaBiro Advokasi Kementerian Keuangan), Marlyn Tupamahu(Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo), SugengWidodo, SH., LL.M (Pelaksana pada Biro Advokasi KementerianKeuangan), Nirmala Azizah, SH (Pelaksana pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Trie Nurul Widya Wardhani,

., Jabatan Kepala SubBagian Perundang undanganSekretariat Daerah KabupatenKapuas, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal dijalan Pemuda Km 5,5 No. 1 KualaKapuas berdasarkan surat kuasakhusus No. 181/445/HUKUM tanggal30 Maret 2009.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

,MM., Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Bagian Bantuan

,MP., Jabatan Kepala Sub DirektoratPelaksanaan Anggaran I pada Direktorat PelaksanaanAnggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan;4 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

., S.H.Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum ,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum WN,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Bimbingan Penagihan,Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Penagihan, KPP PratamaSemarang

Tri Nugroho AriantonoPelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Seksi BimbinganPenagihan, Kanwil DJP Jawa Tengah Juru Sita, KPP Pratama SemarangBaratJuru Sita, KPP Pratama SemarangBaratSemuanya

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);4. MUHAMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);6.

Parigi Moutong.Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN PrgBahwa benar Saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti Siapapelakunya, namun setelah dikantor Polsek Parigi barulah saksimengetahui bahwa terdakwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut;Bahwa benar saksi bekerja Rumah sakit Anuntaloko sebagai Kepala SubBagian Kepegawaian dan umum didalam rumah sakit tersebut;Bahwa benar sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut karenaawalnya hari Senin Tanggal 16 April 2018, saksi mendengar informasi