Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

diambil alin sebagaipendapat Majelis sebagai berikut:ploll alt) all wolall ale glo lero il arg ill arty pre rissl sly)Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.LKArtinya: Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo

Putusan No 0012/Pdt.G/2016/PA.LKale) aalb wolal ale gl boo arg ill duty pre ruil Sly(eloArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak,maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram,wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan,dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih biIhsan;Menimbang

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

Mudahmudahan (sesudah itu) Allah SWTmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali denganpasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi hsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

: Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkanhukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesualdengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Hal. 13 dari 16 Hal.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangMediasi juncto Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, makaperceraian a quo dipandang sebagai tasrih

Putusan No.0203/Pdt.G/2016/PA.LKArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis

terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (6) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (6) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasijo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan, hal inirelevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalag MinAsy Syariatil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahanpertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya: Sesungguhnya

Putusan nomor 327/Pdt.G/2019/PA.TIksatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

TIkpasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Kami Eyusman,S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H dan Andi Ahkam Jayadi, S.H masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAHMAD MAKASIDIK TASRIH

,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H Eryusman, S.HAndi Ahkam Jayadi, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHalaman 25 dari 25Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN BIn.Halaman 26 dari 25Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bln.

TASRIH, S.E. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERLIAHENDRASTA, S.H.Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwatanpa didampingi oleh penasihat hukumnya ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H FERDI,S.H ANDI AHKAM JAYADI, S.HPANITERAPENGGANTI,A. M.

TASRIH, SE.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015

surat AlBagarah ayat 229, yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;Els oreo lg eliArtinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena /Imsak bil Maruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Pasal 82 ayat(2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk rumah tangga yang sakinah