Ditemukan 12306 data
11 — 0
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28Januari 1993, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 409/29/1/1993 tanggal 28 Januari 1993 ; PAGE 82. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah duda cerai;3.
19 — 15
Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohonpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasananak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor: 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 ,maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaHal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2020/PA.KtbKotabaru Cq.
Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telahdinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan ParafHakim;10.
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/20154.
Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;4.
10 — 2
Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/409/VII/2020tanggal 14072020 yang diketahui oleh Kepala Desa SrimulyoKecamatan Gondang Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, olehMajelis Hakim, diberi kode (bukti P3);B. Bukti saksisaksi :1.
8 — 3
Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
10 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
26 — 1
., Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010
18 — 14
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor 409/96/II/2012, telah diberi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tanggal 17Maret 2012, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alatbukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan
15 — 2
Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor474/409/421.617.0032015 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang,bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);j.
15 — 5
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Pemohon II Nomor7309102901051 409 tanggal 06 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros,oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2B.
13 — 9
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;3) Wali nikah;4)5)Dua orang saksi danIjab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409