Ditemukan 20445 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
139 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
148 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-10-2009 — Putus : 05-11-2009 — Upload : 17-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1793/Pdt.G/2009/PA.Lmg.
Tanggal 5 Nopember 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 0
  • Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggeneng, Kabupaten Lamongan sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 267/31/X/2000 tanggal 18 Oktober2000 j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
141 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — CV GLORY PERSADA MANUNGGAL VS CV GLORY PERSADA MANUNGGAL
169 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3768 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
268 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 Juni 2012 — FAUZI, S.Pd, M.Si Bin ISMAIL ;
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5.150.000, 6. 08 Oktober 2009 SDN 73/ VITA NJUNG DALAM Rp 7.700.000, Tk 08 Oktober 2009 SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG Rp 5.150.000, 8. 08 Oktober 2009 SDN 223 / VI RANTAU LIMAU MANIS Rp 5.150.000, 9. 08 Oktober 2009 SDN 27/ VI SIDO LEGO Rp 7.700.000, 10. 08 Oktober 2009 SDN 104 /VIRANTAU PANJANG Rp 7.700.000, 11. 08 Oktober 2009 SD N 227 /VIREJO SARI Rp 7.700.000, 12. 08 Oktober 2009 SD N 302 /VIBUNGO ANTOI Rp 5.150.000, 13. 08 Oktober 2009 SDN 198 /VIULAK MAKAM Rp 5.150.000, 14. 08 Oktober 2009 SD N 267
    Desember07 Desember07 Desember07 Desember09 Desember09 Desember09 Desember11 Desember16 Desember16 Desember17 Desember22 Desember23 DesemberJumlah2009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009 SD N 243 /VIBUNGO TANJUNGSDN 229 / VI SUNGAI MANAUSD N 6/ VI PAMENANGSDN 193 /VI BUKIT BUNGKULSDN 170 /VI RASAUSDN 103 / VI PERENTAKSD N 267
    5.000.000,18. 11 Januari 2010 SD N 6/ VI PAMENANG Rp 4.000.000,19. 11 Januari 2010 SDN 120 /VIRANTAU DERAS Rp 4.200.000,20. 12 Januari 2010 SDN 152 /VIRANTAU PANJANG Rp 11.900.000,(tunggakan setoran tahap II) (Rp7.700.000)(setoran tahap Ill) (Rp4.200.000)21. 12 Januari 2010 SDN 197 /VIAIR LIKI Rp 6.400.000,22. 12 Januari 2010 SDN 73/ VI TANJUNG DALAM Rp 6.400.000,23. 12 Januari 2010 SDN 170 / VI RASAU Rp 6.400.000,24. 13 Januari 2010 SD N 272 /VI PULAU TENGAH Rp 6.400.000,25. 13 Januari 2010 SD N 267
    ARO Rp 5.150.000,6. 08 Oktober 2009 SDN 73/ VITA NJUNG DALAM Rp 7.700.000,Ts 08 Oktober 2009 SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG Rp 5.150.000,8. 08 Oktober 2009 SDN 223 /VI RANTAU LIMAU MANIS Rp 5.150.000,9. 08 Oktober 2009 SDN 27/ VISIDO LEGO Rp 7.700.000,10. 08 Oktober 2009 SDN 104 /VIRANTAU PANJANG Rp 7.700.000,11. 08 Oktober 2009 SDN 227 / VI REJO SARI Rp 7.700.000,12. 08 Oktober 2009 SDN 302 / VI BUNGO ANTOI Rp 5.150.000,13. 08 Oktober 2009 SDN 198 /VI ULAK MAKAM Rp 5.150.000,14. 08 Oktober 2009 SDN 267
    5.000.000,18. 11 Januari 2010 SD N 6/ VI PAMENANG Rp 4.000.000,19. 11 Januari 2010 SDN 120 /VIRANTAU DERAS Rp 4.200.000,20. 12 Januari 2010 SDN 152 /VIRANTAU PANJANG Rp 11.900.000,(tunggakan setoran tahap II) (Rp7.700.000)(setoran tahap Ill) (Rp4.200.000)21. 12 Januari 2010 SDN 197 /VIAIR LIKI Rp 6.400.000,22. 12 Januari 2010 SDN 73/ VI TANJUNG DALAM Rp 6.400.000,23. 12 Januari 2010 SDN 170 /VI RASAU Rp 6.400.000,24. 13 Januari 2010 SD N 272 /VI PULAU TENGAH Rp 6.400.000,25. 13 Januari 2010 SD N 267
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 1036/P/2012/PN.KDL
Tanggal 11 Juni 2012 —
17 — 3
  • 07Juli 1962, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Donosari,Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal telah menikah sahdengan seorang perempuan bernama CHOTIJAH tempatlahir 03 Pebruari 1966, pekerjaan Buruh, alamat DesaDonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal padatanggal 10 Mei 1985 di Kantor Urusan Agama KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal dengan Akta Nikah No. 80/26/V/85;2 Bahwa di dalam pernikahan tersebut Orangtua Pemohondikaruniai seorang anak perempuan bernama SITIROHMALH,, lahir di Kendal pada tanggal 267
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 25-09-2007 — Putus : 13-11-2007 — Upload : 20-03-2013
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2671/Pdt.G/2007/PA.Bwi
Tanggal 13 Nopember 2007 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
18 — 4
  • disebutsebagai : "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di tKabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai"Tergugat" ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alatbuktidimuka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor :267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — CV GLORY PERSADA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
167 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1976/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 13 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
148 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 29-11-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 15-03-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0107/Pdt.P/2010/PA.Lmg.
Tanggal 20 Desember 2010 — PEMOHON
22 — 0
  • Foto kopi Penolakan pernikahan Nomor : Kk.13.24.24/Pw.01/267/X1/2010tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ; 3b.
Pengadilan PA SUMEDANG Perdata Agama
Register : 07-02-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 390/Pdt.G/2012/PA.Smdg.
Tanggal 10 April 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
6 — 0
  • hadirmenghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan, baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagaiwakilnya walaupun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut:Bahwa, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihakberperkara akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalildalilnya, Pemohon mengajukan alatbukti tertulis berupa Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Pembagian Harta
Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341 K/Pdt /2019
Tanggal 18 Juni 2019 — YOHANIS RUNGKAT vs. ROBBY CHANDRA, dkk
148 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan Kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan olehkarena judex facti tidak salah menerapkan hukum;Bahwa tanah objek sengketa terbukti telan dijual oleh YeaneRaintama kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 18-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Plg
PT.PUPUK SRIWIDJAYA (PT.PSP) - LAWAN - KASMUDI, DKK
54 — 10
  • Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajibanmembayar kepada Tergugat Konvensi IV/Penggugat RekonvensiIV, Gusti Anom Bagindo Fifa Agus uang pelepasan klaim atastanah tanah seluas 267 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.1628Desa Sungai Selincah sebesar Rp.26.700.000. (dua puluh enamjuta tujuh ratus ribu rupiah).IV.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3089 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT. MALINDO FEEDMILL TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 102/PDT/2014/PT. KDI
Tanggal 26 Januari 2015 — - PEMBANDING : LERIUS FERNANDY - TERBANDING : BCA Tbk. KANWIL REEGIONAL IV DENPASAR Cq. (BCA)CAB. KENDARI, dk
95 — 36
  • Kantor Wilayah XV Direktorat JenderalKekayaan Negara Makassar, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKendari, beralamat di Jalan Made Sabara No.06 Kendari, serta bertindak atasnamanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU 267/MK.1/2013tanggal 16 september 2013, yang semula sebagai Kuasa Para Tergugat I danTergugat II sekarang sebagai para Terbanding I dan Terbanding IT; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 19Nopember 2014 Nomor