Ditemukan 39596 data
69 — 0
195/ B / 2014 / PT.TUN.SBY
45 — 16
195/Pdt.G/2022/PA.Nnk
15 — 14
195/Pdt.G/2015/PA.Plh
28 — 26
195/Pdt.P/2024/PA.Nnk
145 — 46
195/PDT.G/2012/PN.BKS
PUTUSANNO. 195/PDT.G/2012/PN.BKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.Ny. TUNAH Binti LEPET, 52 tahun, beralamat di Kp. Cisaat RT. 002 RW. 001, DesaKertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.Untuk selanjutnya akan disebut PENGGUGAT I;Ny. NEIH Binti NESIN, 63 tahun, beralamat di Kp.
04, beralamat di Kampung Pulorengas, RT.08 RW. 03, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditanda tangani oleh KuasaPenggugat tertanggal 11 Juni 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 11 Juni 2012 dengan No.Reg.195
20 — 8
195/Pdt.G/2023/PA.Lmg
20 — 2
195/Pdt.G/2018/Kgn
24 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Kbm
36 — 34
195/Pdt.P/2024/PA.Mtr
22 — 4
195/Pdt.G/2023/PA.Dgl
12 — 7
195/Pdt.P/2024/PA.Bbs
Terbanding/Penggugat : ECEP DODO
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
132 — 5
195/B/2021/PT.TUN.JKT
67 — 27
195/ Pid.B /2012/PN.MGL
P U T U S A NNomor: 195/ Pid.B /2012/PN.MGLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkanPutusan dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : RAHMAD Bin BASRITempat lahir : MenggalaUmur / tanggal lahir : 35 tahun/ Tanggal serta bulan lupa tahun 1977Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JIn Asrama SMA.N 2 Ungulan Tiuh Toho.Kec
44 — 14
195/Pdt.G/2022/MS.Lgs
GOJALI, SH
Terdakwa:
ROSIDA als AYEN
112 — 18
Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib. Selanjutnya Petugas Balai Besar KarantinaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngTumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilik barang yangberada di Medan yaitu sdr.
Citra Noviani, M.Si untukmengamankan barang berupa Sarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKPSoekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.
PenolaknHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN Tngdilakukan melalui Terminal Kargo dengan maskapai Garuda Indonesia nomorpenerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 20.05WIB. Saksi Kemudian menghubungi pemilik yaitu saksi Christine yang berdomisilidi Medan untuk dilakukan pembinaaa.
Informasinya pengiriman dilakukan melalui jasaekspedisi TIKI nomor penerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hattakurang lebih sekitar pukul 22.00 WIB. Karena asumsi saksi barang akan kamiterima via cargo, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Cargo saat itu yangpiket, yaitu Drh. Saswono Kurniawan MSi dan Sdr. Riky Yanuar.
Citra Noviani, M.Si untuk mengamankan barang berupaSarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKP Soekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.
Terbanding/Tergugat I : Ir. YOSEF ARIHADI, MA
Terbanding/Tergugat II : DIDIT WIJAYANTO WIJYA S.E.,M.B.A
Terbanding/Tergugat III : YAYASAN BINA SWADAYA
Terbanding/Tergugat IV : Drs.BAMBANG ISMAWAN MS
Terbanding/Tergugat V : Ir.NIKO KRISNANTO
Terbanding/Tergugat VI : BAMBANG SUKARYONO
Terbanding/Tergugat VII : KOESWANDI
Terbanding/Tergugat VIII : Drs.Y.IMAM SUDARWO
Terbanding/Tergugat IX : Prof.Dr.RUDOLF S. SINAGA
Terbanding/Tergugat X : G. SAPARTO S.H., M.Si
Terbanding/Tergugat XI : LEVI LANA S.H., LLM
67 — 64
Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan:Perlawanan terhadap menjalankan keputusan, juga yang dibuat oleh oranglain dengan sebab menyatakan bahwa barang yang disita itu milikmutlaknya, bersama sekalian perselisihan mengenai upaya paksa yangdiperintahkan hendaklah dihadapkan kepada dan diputuskan olehpengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya hal menjalankankeputusan itu berlaku.Halaman 8 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKI17. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR menyatakan:18.19.1.
Perlawanan orang yang berutang mengenai hal menjalankankeputusan baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukanoleh Pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada ketuapengadilan negeri yang tersebut dalam ayat keenam Pasal 195, yangjikalau perlawan itu berlaku dengan lisan, mencatat, atau menyuruhmencatatnya.2.
Tentang keputusan yang dijatunkan menurut pasal ini dan pasalyang lalu berlaku sekalian peraturan umum yang mengenai memintabanding.Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyaHalaman 9 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKIHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 168 menyatakan:Pasal 195 (6 dan 7) dan Pasal 208 HIR mengatur perlawanan terhadap sitaeksekutorial, baik yang diajukan oleh terlaksana/tersita maupun
Namun dalam prakteknya,perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan diajukan kepadapengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR.21. Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.
Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No. 235/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Mei 2008tersebut telah merugikan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yangsah yang terletak di Jalan Gunung Sahari Ill No. 7 Kelurahan GunungSahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208HIR dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.
10 — 4
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 195/55/V1/1994 tanggal 7 Juni 1994);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegalselama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan dikaruniai 2anak yaitu:1. ANAK, tempat tanggal lahir Tegal 641995;2.
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yangtercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, KabupatenTegal, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 195/55/V1/1994tertanggal 7 Juni 1994;Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telahdikaruniai anak perempuan dan lakilaki yang bernama ANAK I, dan ANAKIl;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 195/55/V1/1994 , tanggal 07Juni 1994, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;3.
50 — 25
195/PID.B/2013/PN.PRA
PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat
;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195
/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir
101 — 52
dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195
Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan
Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.
Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya
unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195
37 — 17
Kodim 0318/Natuna tmt 29 Desember 2016sampai dengan sekarang.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195