Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-12-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
330 — 112
330 — 112
Pendapat pertama, menghendaki adanyapillhan hukum yang seluasluasnya bagi para pencari keadilan dalambidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan shadaqah.Pendapat kedua, menghendaki tidak adanya pilihan hukum bagi parahalaman 15 dari 75 Putusan No. 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr.pencari keadilan yang beragama Islam dalam keenam bidang itu. Pendapatketiga, menghendaki adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilandalam bidang kewarisan, hibah, dan wasiat saja.
Akhirnya yang disepakatiadalah: Untuk bidang perkawinan, wakaf, dan shadaqah Pengadilan AgamamXXxXiki wewenang penuh; Untuk bidang kewarisan, hibah, dan wasiatterdapat pilihan hukum bagi para pencari keadilan.Maka berdasarkan dalildalil yang telah diutarakan diatas, telah jelas dannyata bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkaradengan objek gugatan berupa Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris,yang secara jelas dan nyata tunduk pada Hukum Perdata Barat atauHukum Kolonial Belanda
perkara a quo adalah jelasberagama islam, sehingga telah terang bahwa Pengadilan mXXXikikewenangan untuk memeriksa dan memutus pembatalan akta wasiatdimaksud.Selain itu, alinea 1 Penjelasan UU Peradilan Agama telahmenyatakan secara terang bahwa Peradilan Agama merupakan salahsatu. badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencarikeadilan perkara tertentu antara orangorang yang beragama islamdi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pendapat pertama, menghendaki adanya pilihanhukum yang seluasluasnya bagi para pencari keadilan dalam bidangperkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan shadagah. Pendapat kedua,menghendaki tidak adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan yangberagama Islam dalam keenam bidang itu. Pendapat ketiga, menghendakiadanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan dalam bidang kewarisan,hibah, dan wasiat saja.
Akhirnya yang disepakati adalah: Untuk bidangperkawinan, wakaf, dan shadagah Pengadilan Agama mXXxXiki wewenangpenuh, untuk bidang kewarisan, hibah, dan wasiat terdapat pilihan hukum bagipara pencari keadilan.Maka berdasarkan dalildalil yang telah diutarakan diatas, telah jelas dan nyatabahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara denganobjek gugatan berupa Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, yang secarajelas dan nyata tunduk pada Hukum Perdata Barat atau Hukum KolonialBelanda
Register : 14-12-2017 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6009/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 8
73 — 8
Mansur yang terletak di Dusun Krasak, RT. 02/ RW. 02, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Saluran Air;
Selatan : Tanah Wakaf;
Timur : Tanah Milik Islamiyah;
Barat : Tanah
XXX (namun sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saatpernikahan), yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas:Utara : Saluran Air;Selatan : Tanah Milik Islamiyah;Timur : Tanah Wakaf.;Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;b.
Sebidang tanah sawah dan segala sesuatu yang berada sertatumbuh di atasnya, dengan SHM No. 315, Luas: 1.635 M, Sertifikat a/n.XXX, yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas:Utara : Saluran Air;Selatan : Tanah Milik Islamiyah;Timur : Tanah Wakaf.;Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;Sebagai OBYEK SENGKETA I;2.
,terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas: Utara : Saluran Air; Selatan : Tanah Wakaf; Timur : Tanah Milik Islamiyah; Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;adalah barang/harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat;Hal. 41 dari 66 hal. Put.
XXX yangterletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas:Utara : Saluran Air;Selatan : Tanah Wakaf;Timur : Tanah Milik Islamiyah;Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;2. Renovasi bangunan rumah dan toko, yang berdiri diatas tanah milik P.Jamil (orang tua Tergugat), No. Persil 30, Luas: + 78 M* yang terletak diKabupaten Banyuwangi, dengan batas batas:Utara: Rumah Ibu Satipah;Selatan : Jalan Raya;Timur : Rumah Ibu Sri Mastutik/ P. Jamil;Barat : Rumah P.
XXXyang terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Saluran Air;Selatan =: Tanah Wakaf;Timur : Tanah Milik Islamiyah;Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 6009/Pdt.G/2017/PA.Bwi2.2. Renovasi bangunan rumah dan toko, yang berdiri diatas tanah milik P.2.3.2.4.2.52.6.Jamil (orang tua Tergugat), No. Persil 30, Luas: + 78 M?
Register : 05-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 17
39 — 17
(Bukti P.2), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur = KAB MALANG Sebelah Selatan = Tempat Sholat/ Musholla Waqob/Wakaf. Sebelah Barat = Sungai KAB MALANG Sebelah Utara = Jalan Setapak/Rumah .4.
Sebelah Selatan = Tempat Sholat/ Musholla Waqob/Wakaf.. Sebelah Barat = Sungai KAB MALANG.
Register : 13-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Mab Tanggal 10 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
meskipunketerangan saksi tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunketerangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan in cassu itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat Hakim dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
396 yaitukalau memang Syahadah AlIstifadhah ini ternyata secara sangkil danmangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskankeadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauanpenerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya(dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan).Menimbang, bahwa Hakim perkara ini berpendapat perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 danRakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 29-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Ktl Tanggal 19 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 3
18 — 3
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Sanusiyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahPenetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Ktl Hal. 11 dari 14 hal(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Putus : 07-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRA Tanggal 7 Nopember 2012 — - INAQ MUKSIN alias SAHNIM, DKK.
- INAQ AREP alias INAQ MUSTIAREF, DKK
59 — 25
59 — 25
kerugian Moriel yang dialami oleh Penggugat apabila dinilai dengansejumlah uang sekurangkurang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah); 17 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materieldan kerugian moriel yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatanMelawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat; 18 Bahwa Penggugat khawatir obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh ParaTergugat kepada pihak ketiga lainnya baik dengan jalan jual beli, hibah, wakaf
Halini jelas tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi'syarat yangditentukan hukum acara perdata maupun Yurisprodensi Mahkamah Agung;13 Bahwa sampai saat sekarang ini Para Tergugat tidak punya niatan untukmengalihkan tanah kebun sengketa kepada orang lain baik dengan jalan menjual,hibah, wakaf, menggadai maupun untuk dijadikan jaminan utang.
Register : 18-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.MS Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 13
21 — 13
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahHal 8 dari 14 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PA.MS.terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Upload : 14-11-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 220/PDT/2016/PT-MDN BASYARUDDIN X MATYAN
20 — 17
20 — 17
Wakaf dan shadaqah.e Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. Perkawinan;b. WARIS;c. Wasiat; Putusan Nomor.220/PDT/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 15 halamand. Hibah;e. Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah, dani.
Register : 17-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.MS Tanggal 15 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,perwalian
salah kalau jangkauan penerapannya dapatHal 9 dari 15 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.MS.dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebutpenulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 19-06-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Ktl Tanggal 12 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi bernamaMarkiman yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFiqhus Sunnah yang artinya: Imam Syafil membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksisaksi tersebutyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab FiqhusSunnah yang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Register : 17-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mkd Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
1.PUJI ARIYANTO
2.DINAG RAMANDHA
3.DAYU HAPSARI
Tergugat:
1.LESTARI PUDJI HASTUTI
2.NANANG SUSANTO, S.H.,M.Kn
3.SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.BRI SYARIAH MAGELANG
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Magelang
3.KANTOR PELAYAANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
98 — 18
1.PUJI ARIYANTO
2.DINAG RAMANDHA
3.DAYU HAPSARI
Tergugat:
1.LESTARI PUDJI HASTUTI
2.NANANG SUSANTO, S.H.,M.Kn
3.SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.BRI SYARIAH MAGELANG
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Magelang
3.KANTOR PELAYAANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
98 — 18
Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagaiberikut:UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaPasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Penjelasan Pasal 49 huruf bYang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mkddimaksud dalam Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama berikut penejelasannya yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dani. ekonomi syariah.Penjelasan
Kompetensi AbsolutKompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yangberhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf;zakat; infag; shadaqah; dan ekonomi syariah.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalampasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaituPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, warta, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah.
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah ;Wakaf ;Zakat ;Hal. 45 dari 49 hal.
Register : 25-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PTA MEDAN Nomor 112/Pdt.G/2016/PTA.Mdn Tanggal 22 Desember 2016 — 1. Ny.Siti Rubiah dkk V 1. Maimunah dkk
85 — 36
85 — 36
Gozali, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal diJalan Menteng Vil Gang Wakaf Kelurahan Medan Denai, Kecamatan MedanAmplas, sebagai salah seorang Kuasa dari alm Salim Lubis, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat II / Pembanding Il ;.
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Wno Tanggal 5 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Sukarjianta
2.Feriati
277 — 564
1.Sukarjianta
2.Feriati
277 — 564
Wakaf dan shadaqah;2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) a lalahhalhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenaiperkawinan yang berlaku;3.
Register : 23-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 17 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Termohon yang mempunyai hakdan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehingga mengajukan permohonanterhadap Termohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan' pencabutan karenaPemohon telah berhasil damai dengan Termohon terhadap permohonanPemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan
Register : 11-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PA TALU Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 10
12 — 10
Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggalbersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Wakaf No. 56,Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, selama 2 tahun,Hal. 1 dari 6 hal.
Register : 08-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 26/PDT/2020/PT BNA Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : CUT YUSLIMANIAR Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
58 — 46
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
58 — 46
Adapuntugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariyah sebagaimanadimaksud pada Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Pengadilan Agama adalah:Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf,;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dan. ekonomi syariah.Adapun bidang waris sebagaimana dimaksud pada
Waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat;g. infaq; h. shadagah; dan i. ekonomi syar'iyah;Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 50 Undangundang tersebut diatas juga menyatakan:Ayat (1): Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketalain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebutharus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum.Ayat (2): Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dan. Ekonomi syariah.3) Oleh karenanya, bidang waris sebagaimana dimaksud padahuruf b diatas merupakan kekuasaan dan kewenanganpenentuan siapaSiapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut.c.
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.
Perkawinan;Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAWaris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.> Qa > Oo a9 5=~:Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menyatakanAyat (1)Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Register : 01-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0304/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tanggal 14 Oktober 2014 — Penggugat VS Tergugat
PEMBANDING DAN TERBANDING Cs.
44 — 17
44 — 17
kewarisan menganut asas personalitas ke Islaman, sebagaimanayang diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bahwa Pengadilan Agama merupakanPengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 04-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 12 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah:Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu sebagai istriTergugat yang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut,sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 Hal.Pen.No.03/Pdt.G/2016/PA PpgBahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan
Register : 05-01-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saatini mengaku mempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yangmempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggamengajukan gugatan terhadap Tergugat;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugatbertanggal 04 Januari 2016 di persidangan
Register : 23-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 20 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 23 Nopember 2016 di persidangan tanggal 20 Desember2016;HIm 3 dari 6 Hlm.Pent.No.