Ditemukan 51522 data
10 — 1
b> ule prio rwlaol b>Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;5 MbLII Ul J J Mel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan
10 — 0
mengajukan perubahan data ini untuk dipergunakanmembuat akta kelahiran anakPemohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohon mebenarkannyadan menyatakan tidak keberatan dan mohon penetapan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai manatelah terurai diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 1
sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil patut, dan tidakternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidakdatang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
12 — 2
Bahwa alasan yang mendasari permohonan poligami PEMOHON dengancalon isteri ke dua PEMOHON adalah :i. Bahwa PEMOHON sudah sangat akrab, cinta mencintai dantelah saling kenal sejak bulan September 2011 dengan calonisteri kedua, dan telah menikah sirri.
11 — 11
Penetapan Nomor 0178 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon Il tersebut adalahbahwa Pemohon pada tanggal 23 April 1987 telah melangsungkanperkawinan sah dengan seorang perempuan bernama
12 — 1
UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya;Menimbang, alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Kutipan Akta Nikah tersebut karena ternyatadalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Nomor 0357/12/X/2013tertanggal 10 Oktober 2013, nama Pemohon II tertulis Sri Mujayanti BintiSujiyono, padahal yang benar adalah Sri Mujayati Binti Sujiono, sehinggatidak ada kepastian
15 — 3
adalah sebagaimana teruraidiatas; === nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn n nen nn = Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat serta diperkuat olehbukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istriyangSah;j == 222 ona nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang ,bahwa yang mendasari
16 — 1
SYAIFUL IMAN,SH. akantetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.l, telah terbuktibahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya merujuk pada ketentuan pasal 39 UU. No. 1 tahun1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975, jo.
18 — 11
., Hal 5 dari 9 Hal.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon !
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonPeninjauankembaili.......Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor : KEP102/WPJ.11/BD.0403/2005 tanggal 14 November2005, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 November 2005, karenakeberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2001 Nomor : 00138/207/01/611/04 telahditolak oleh Terbanding ;bahwa adapun pokokpokok pikiran yang mendasari
11 — 6
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
199 — 62
Negara Jakarta Nomor: 160/G/2017/PTUN.JKT tanggal14 November 2017 dan berkas perkara yang dimohonkan banding, besertamemori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 160/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 14 November 2017tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang mendasari
52 — 17
perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo adalah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, dantelah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, karena itu telah tepat para Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 11
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 1
sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil patut, dan tidakternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidakdatang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
11 — 2
bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebut tidakdisebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmidan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
13 — 1
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 0
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4;Penetapan No.0555/Pdt.P/2017/PA.TL Him 3 dari 10Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya danberkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
287 — 136
.: Bahwa di dalam persidangan, Penasehat Hukum mengajukanpermohonan untuk mengajukan Saksi Tambahan dari PomLantamal , atas persetujuan Oditur Militer dan mendasari padaPasal 154 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimmemberikan ijin Kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkanSaksi Tambahan yaitu:Saksi8 (Saksi Tambahan)Nama lengkap : Yudi Prasetyo.Pangkat/NRP : Serma Pom/69800.Jabatan : Ur.
oleh Penyididk PomLantamal tanpa (diawali dengan) pelaksaan sumpah baik disebelum atau sesudah pemeriksaan, namun dibuatkanBerita Acara Penyumpahan.Bahwa terhadap hasil konfrontir keterangan Saksi7 denganSaksi9 (Saksi Verbalisan) tersebut, Majelis Hakimmengemukakan penilaiannya sebagai berikut:1.Bahwa Saksi7 hadir di persidangan dan memberikanketerangan di bawah sumpah, namun dikarenakanketerangan Saksi7 di sidang berbeda denganketerangannya yang terdapat dalam Berita AcaraPemeriksaan Saks, maka mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim menilai barang bukti berupa suratsurat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Urine No.
Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat HukumTerdakwa tentang Analisa Hukum yang pada pokoknyayaitu mendasari pada Pasal 185 KUHAP Jo pasal 173UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwakriteria keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah tidakterpenuhi.Bahwa terhadap Analisa Hukum Tim Penasihat HukumTerdakwa yang berkaitan dengan penilaian keteranganSaksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khususkarena Majelis Hakim telah menanggapi
danmengemukakan pendapatnya tentang keterangan Saksiberdasarkan Pasal 172 Ayat (1) jo Pasal 173 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Sedangkan tentang keterbuktian unsurunsur tindak pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapibersamaan dengan pembuktian unsurunsur tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam undangundang.Hal. 60 dari 78 hal.
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun perubahan alamat yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak melalui perbaikan gugatan, namun dengankehadiran Tergugat dalam persidangan berdasarkan realase panggilan sidang sesuaidengan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menunjukkan Tergugatmengakui secara diamdiam tentang kebenaran alamat tersebut...... dst";Bahwa dari amar putusan tersebut di atas maka jelasjelas bahwa Judex Facti dalammemberikan putusan atas perkara tersebut di atas, tidak mendasari
adanya kerugian hanya berdasarkan laporan keuanganhasil audit internal dan bukan berdasarkan hasil audit dari akuntan publicsebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tersebut di atas, dan pada kenyataannya perusahaan Tergugat masihmelakukan operasional meskipun hanya menyelesaikan sisa kontrak customerdengan karyawan yang sangat terbatas......dst";Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan atas perkara tersebut karena mendasari
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu tidak mendasari pertimbangan hukum yang benar danJudex Facti belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatkhususnya dari kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugatsehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang hanya bersifat normatiftanpa mempertimbangkan buktibukti tertulis dan saksisaksi yang diajukanPemohon Kasasi/Tergugat yang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusanyang keliru, oleh