Ditemukan 105931 data
13 — 2
tidak bisa melaksanakanperkawinannnya karena belum cukup umur, apalagi telah ditunjang dengansikap dewasa dari calon istrinya yang telah berumur 20 tahun (sebagaimanabukti P.2) dan menyatakan sanggup menjadi istri dan iobu untuk anakanaknyakelak, maka dengan demikian Majelis berpendapat bila permohonan Pemohontidak dikabulkan maka dikemudian hari dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yangnekat dan halhal yang tidak diinginkan bagi kKeduanya;Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah yang berbunyi :lacs ule
9 — 3
pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yangdiberikan pemohon I dan pemohon IJ di persidangan, dan berdasarkan buktibukti yangdiajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yangdilakukan pemohon I dengan pemohon I dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, makaberdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syari yang terdapat dalam KitabTanatut Thalibin Juz TV halaman 254 :0 aby pig aimo 5535 l yo ule
10 — 3
ul> ule prde rawlaol sj.Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untukmemperoleh kemaslahatan.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyatapermohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuaidengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI.
10 — 1
pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, makasangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggarhukum/syari at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebihbesar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin;Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara ini Majelismemandang perlu mengetangahkan kaidah Fiqhiyah = yangberbunyi: Lal ule
23 — 12
keluargaPenggugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antaraPenggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksaperkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberikepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskanperkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akanmendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat ,sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhtyah : Whaoll ule
14 — 0
Dengan tidakmenilai siapa salah dan apa pemicunya majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikandalilnya sebagaimana dikehendaki pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jis pasal 19huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) KompilasiHukum Islam ;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan qaidah hukum :al Looll ule le p .fo uu lool Ly oArtinya : Menolak madlarat harus didahulukan daripada menarik manfaat5Manimbang bahwa berdasarkan qaidah diatas
11 — 6
suratpemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I danpemohon II di persidangan, dan berdasarkan buktibukti yang diajukan para pemohon,majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I denganpemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7Kompilasi Hukum Islam dan dalil syari yang terdapat dalam Kitab I anatut Thalibin JuzIV halaman 254 :0 aby pig aimo 5535 yo ule
45 — 12
Penggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadiperselisihan dari awal pernikahan yang puncaknya Tergugat sebagai suamitelah melalaikan kewajibannya selama 1 tahun berturut turut ;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkanqaidah hukum :al Looll le ule p v0 xu Leoll 1) oArtinya : Menolak madlarat' harus didahulukan daripadamenarik manfaatManimbang bahwa berdasarkan qaidah diatas seandanya ikatanperkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jela stidakmembawa manfaat khususnya
25 — 13
ule Glo pp rte rw Leal!
10 — 2
ule ule pric awlaodl I>Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyahdari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis sebagai berikut:ale (aalb wolall ale gl boo aro l acy prc riuul slyJel polArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaksuaminya dengan talak satu
26 — 3
ule ule prio swlaoJl >Halaman 14 dari 16 halaman Putusan.
22 — 14
pihak sudah tidak inginmempertahankan rumah tangganya dan pada akhirnya akan mendatangkankemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baikbagi Penggugat, Tergugat maupun anakanaknya sehingga perlu ada solusi untukmenghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindarikemudharatan lebin utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesualdengan kaidah ushul fiqgh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasarpertimbangan, berbunyi sebagai berikut: WlacJ ule
ule prio rwlisl!
18 — 2
ule ule prio swlaodl >Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulamadalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu yang berbuny/i:Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0175/Padt.G/2019/PA.PnWs ToS SpiC1 gl azo WI ain Gola! sa lelocs cul slscvolill jacy loglivol ju d piel!
34 — 1
melihat keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan didalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahakanperkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akanmendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknyamendatangkan mudlorot bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tanggasemacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastianhukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:lac ule
ule prio swlasll s 59Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)Hal. 16 dari 19 Hal.
42 — 4
ule ule prio swlaodl >Artinya : Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan alasan gugatan Penggugattelah memenuhi unsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,serta patut
16 — 10
ule ule prio awlisdl I>Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil Permohonannya dan alasanperceraikan telah terpenuhi, serta tidak melawan hukum, dengannya telah sesuaiketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis.
51 — 11
ule ule pric awl!
10 — 6
ule ule prio wwlasll 55>Artinya:Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan;Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.
30 — 6
Jey ule dlypol cash!
ole Ope plgl SLobly asaily GlrodlS SoarArtinya :Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shaholeh seorangpria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yangberhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atauyang tidak berhubungan dengan itu".dan Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqhi halaman 930 :Jul at ats ol plo le arg JL rgw ule arg; ald 940 YoLs Gil dsArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masihtetap
75 — 37
ule ule prio xwlaoll I> (mencapai maslahat dan menolakmafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untukkebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun diakhirat;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuantersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahatyang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahatbagi kedua belah pihak