Ditemukan 16369 data
12 — 1
Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
16 — 6
Mudahmudahan (sesudah itu) Allah SWTmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali denganpasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9
39 — 1
No. 0339/Pdt.G/2012/PA.Mpw.terjadi saling melemparkan kesalahan antara kedua belah pihak sehinggamenimbulkan prasangka yang negatif yang berkepanjangan dan tidak ada titik temuantara kedua belah pihak maka dengan demikian perceraian menjadi sesuatu yangdibolehkan dan oleh karena Imsak bil makruf tidak berhasil, maka perceraiandianggap sebagai tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikankemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), tetapi denganmelihat
70 — 68
sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentangMediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil(telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai tasrih
92 — 26
selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:aflls nolall ats lle lIgrg5J amo jJI arc, prc rial slyArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
21 — 18
TASRIH, S.E. PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri HANINDYOBUDIDANARTO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAJELIS,I. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H.,M.H.ll. FERDI, S.H.PANITERA PENGGANTI,AM. TASRIH, S.E.Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015
126 — 86
., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., PenuntutUmum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, PembimbingKemasyarakatan, orangtua / wali Anak;Panitera Pengganti, Hakim,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.
SURYO KADARGONO, SH.
Terdakwa:
ZAINAL IBRAHIM als AHIM bin ABDUL SUKUR alm
48 — 19
,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Bin.
7 — 4
diambil alin sebagaipendapat Majelis sebagai berikut:alt) aalb wolill ale glb Goo) arg ill ty ore ru slgel poll)Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
7 — 3
kedzaliman yang mencederai maknakeadilan(Madza hurriyatuzayjaini fii al Thalaq, Juz hal. 83);Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakanterbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai denganPerma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telahgagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
18 — 6
onheelbaare tweespalt), selain itusaat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohontelah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untukdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
8 — 6
: Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanyahajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadipertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistriyang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkanhukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
10 — 6
Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9
18 — 11
soArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talakSuaminya dengan talak satu.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975
8 — 4
Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesualdengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun,dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebuttelah
15 — 7
apakahtelah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnyahati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
17 — 5
l Le pac ail Jls)Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis menyimpulkan
17 — 7
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuaidengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan olehPemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat(2) huruf (f) Penjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
18 — 6
pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tanggatetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa menolakkemadgharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
12 — 8
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.LKMenimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.