sebagai"Pemohon",Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tertanggal 30 April 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: 0034/Pdt.P/2013/PA.Pbg tanggal 30 April 2013 mengajukan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERIPEMOHON pada tanggal 19 Oktober 1991 sesuai fotokopi Akta Nikah Nomor :195

O11 RW.004 Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, KabupatenPurbalingga, dari Kakanduk Capil Purbalingga; 2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/X/1991 tanggal 19 Oktober 1991 dariKantor urusan Agama Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;3.Fotocopy Kartu Keluarga, NO KK : 3303080403057826, tertanggal 17 Pebruari 2008,nama kepala Keluarga ANAK PEMOHON, alamat Tukang nderes dari KakandukCapil Purbalingga, 4.Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahirPurbalingga, 04 Desember

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hariMinggu, tanggal 21 September 2003 sebagaimana bukti buku DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/I1X/2003 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik,Kabupaten Simalungun;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnyatinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sidamanik,Halaman 1 dari 11 him. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.TTDKabupaten Simalungun.

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:195/23/IX/2003 tanggal 24 Juli 2018, Seri DN, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun,yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan denganaslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kKemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti P;B. Bukti Saksi1. Saksi Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Padang Hilir, Kota TebingTinggi.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat telahmenikah secara sah sebagai suami istri tercatat di KUA KecamatanBangsri Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxx/195/VIII/1999, tanggal 19 Agustus 1999;Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0370/Pdt.G.2015/PA.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/195/VII/1999 tanggal 19 Agustus1999 sebagaimana dalam Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, bermaterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, laluoleh Ketua diberi tanda P1;2. Surat Keterangan No. xxx/36 tertanggal 5 Februari 2015, yangdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, KotaSemarang, lalu oleh Ketua diberi tanda P2;B. SaksiSaksi1.

TPI.Agama ( KUA ) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/11/V/2011,tertanggal 10 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanTanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang..

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/114V/2011, atas namaAmidah dan Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, KotaTanjungpinang, pada tanggal 10 Mei 2011 bermeterai cukup, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukanbukti saksi, sebagai berikut :41. Acem binti Maih, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Baratsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/40/V/2011,tanggal 23 Juni 2011;Him. 1 dari 11 hlm putusan No.490/Pat.G/2018/PA.Mtr.2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/40/V/2011 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barattanggal 23 Juni 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);B. Bukti SaksiHim. 3 dari 11 hlm putusan No.490/Pat.G/2018/PA.Mtr.1.

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28Agustus 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang,Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Rbg, tanggal 28 Agustus 2015 mengajukan halnyasebagai berikut : 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1993 Pemohon telah melangsungkanpernikahan dengan seorang lakilaki yang bernama NAMA SUAMIPEMOHONsebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 195

Pemohon sudahmerestuinya;e Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada hubungandarah maupun hubungan sesusuan ;e Bahwa calon besan Pemohon mengharap kepada Majelis Hakim untukdikabulkan dan akan segera dinikahkan karena akan membahayakan ;Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan alatalat bukti1 Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinasegelen dandicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.12 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan:e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter Nadia Annisatanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:VER/195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan :e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter NadiaAnnisa tanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomorVER/195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

Pada tanggal 26 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :195/37/VI/1998 tanggal 26 Juni 1998 );2.

perkers anki Pombanidiny:. amet 32 talven. aysatrekk, pekerpan Swasta, tempat tinggal &Kom Tangerang somula whogai Iepum wlonmyPerret chiegs: LA WANVorhuaradinng: wre 34 pabver, agarnalam, poker Scr, ier cep deKewllanperany. seralp echaye Pengguyal sckaroey orhorahing Pengaadien Tinggi Agearma tersctean. tgh mermpe lap) berkes perkaro dew sqm seratrgt weeny heeheeikem perkere tered,TESTASG DUDIK PERKARANDAAion segs eran orton bed one schagercorce tered choles PutcoPetyadilan Agama Tangerang Neer 195

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang berbunyisebagai berikut :a. Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;b.

Pasal 195 ayat 2 RBG yang berbunyi sebagai berikut:(2) Keputusankeputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuanketentuan undangundang yang tertentu harus ikut menyebutkanketentuan itu;c.

Pasal 189 (2) RBG, Pasal 178 (2) HIR, Pasal 195(1) dan (2) HIR jo. SEMA RI, tanggal 25 November 1974, Nomor 3Tahun 1974, dimana Pengadilan dalam mengambil putusannyatidak memuat secara ringkas dan jelas alasanalasan dan dasarHal. 12 dari 22 hal. Put.

itu keputusan hukum Judex Facti dalam perkara inijelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenakeputusan hukum Judex Facti tersebut ternyata kurang cukup memberipertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan tidakmengemukakan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikandasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yangseadiladilnya, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan: Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman; Pasal 195

Musiran;3) SHM Nomor: 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 a.n. Suratmo dan beralih hakkepada Murnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta JualBeli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yangdibuat oleh dan di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung SelatanH.

Musiran) selaku Camat Gedong Tataan,1(satu) buah buku sertifikat Hak milik (SHM) tanah Nomor : 195, tanggal 17Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigan tanggal 26Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT WilayahKabupaten Lampung Selatan (H. Erwin Nana Subana AS, S.H.),dikembalikan kepada saksi korban Gelora Sinuhaji;4.

Musiran) selaku Camat GedongTataan, 1 (satu) buah buku sertifikat Hak milik (GHM) tanah nomor: 195,tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigantanggal 26 Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor :58/01/GDT/X/AJB/1999 tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dandihadapkan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (H. Erwin NanaSubana AS, S.H.)

Musiran;3) SHM Nomor : 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 an. Suratmo dan beralih hak kepadaMurnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 58/01/GDT/XAJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat olehdan di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Lampung Selatan H. Erwin NanaSubana AS, S.H.

Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana

diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.

No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.

Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195

Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.

DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.

Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan

Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya

;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.

Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya