Ditemukan 11447 data
258 — 143
Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ;j.
Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiatau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danjabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ; 22225 52222 22225 Hal. 18 dari 136 hal.
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.18.
ketentuan Pasal 250 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi: Pasal 250:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
118 — 22
AIDIL pernah atau adaterlibat dalam sebuah Organisasi atau Partai Politik.Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Sdr. AIDILdengan rekanrekannya yang sesama mantan dari Kombatan.Bahwa benar sehubungan dengan Petugas dari Kepolisian Polres AcehBesar melakukan Penangkapan terhadap Sdr. AIDIL dan Petugas jugamenemukan Senjata Api di rumah mertuanya Sdr.
298 — 194
hasil Plasma Tergugat 1 danTergugat 2, hal ini tentu mengusik ketenteraman serta kehormatanPenggugat yang selama ini terpelinara dan terjaga, sehingga Penggugatdilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Pihak Kepolisian PolresPasaman Barat sesuai dengan Laporan Polisi NomorLP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR tanggal 30 Juli 2018;13.Bahwa Penggugat selaku tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak yangbaik di kalangan masyarakat, khususnya Penggugat YASMARWINmerupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai
LALU JANURI
Tergugat:
KEPALA DESA TANAK AWU, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
133 — 72
anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewayjibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.Mtrg. menjadi pengurus partai
110 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perdata) , sehingga karenanya Tergugat IIharuslah dikeluarkan sebagai Partai/Pihak dalam perkara gugatan ini;GUGATAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN :Bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalahbahwa Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran/pelunasanpada tanggal 1 Oktober 1999, sehingga dengan dibuatnya gugatan inipada tanggal 6 Oktober 1999 adalah tidak benar bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (vide Pasal 1238 KUH.
40 — 8
Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namunpartai apa saksi tidak tahu;bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Waildan Sdr. Bagus;bahwa kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sdr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu mingguharga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan yang mengambil kendaraan Sdr.
67 — 23
1985tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,juncto Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilaipembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapatmenjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.8 termasuk kategori akta di bawahtangan, secara formal akta itu bersifat partai
116 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
36 — 28
Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".
Terbanding/Penggugat : FAISAL
49 — 29
Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
185 — 77
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
231 — 29
hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
73 — 32
dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
83 — 21
pengecerresmiMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7, 810 Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 07/MDAG/PER/2/2009 yang dimaksudProdusen adalah perusahaan yang memproduksipupuk Anorganik yaitu) pupuk Urea, SP36,Superphos, ZA, NPK dan pupuk Organik di dalamnegeri ;Distributor adalah perusahaan perorangan ataubadan usaha, baik berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenuntuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsididalam partai
86 — 96
A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai
Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara An ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkanKeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.nASEP
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
21 — 0
Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
49 — 27
karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai