Ditemukan 20445 data
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267
141 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
267 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
169 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
148 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
11 — 1
dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa surat sebagai berikut :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nomor : XXXX/25/IX/1984 tanggal 17September 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya diberi tandaP.l.2 Surat keterangan Kepala Kelurahan Sekaran Nomor : XXXX/267
70 — 31
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat Tergugat pada bulan 18 Oktober 2013 serta Sertifikat Hak Tanggungan tersebutbatal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Surat Risalah Lelang Nomor 256/2017,tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut bataldemi hukum dan penjualan lelang tidak sah;Menyatakan Tergugat Ill tidak dapat mengosongkan 1 (satu) bidangtanah dan bangunan rumah, luas 267
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan bandingtersebut;3.
228 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertanian,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
163 — 73
Keputusan tentang penyerahan perkara dari PangdamXill/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20Maret 2019.2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor :TAP/29/PM.III17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III17/AD/IV/2017tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.A.
205 — 54
berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
17 — 1
M E N ETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I (Isa Rahmadi binti Darmo Sutaryo, lahir di Wonogiri, tanggal 12 Januari 1958 ) yang terdapat pada Akta Nikah nomor 267/36/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 dengan dirubah menjadi Kardisah binti Darmo Sutaryo, lahir di Wonogiri tanggal 25 Agustus 1961;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon
Hakim yang memeriksa / mengadiliperkara ini untuk berkenan memberikan Putusan/Penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :dL.2.4.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : 267 / 36 / VII / 2000 tertanggal 12 Maret 2012 dari nama :Nama Pemohon (S) lahir di Wonogiri, tanggal 12 Januari 1958 dirubahmenjadi nama Pemohon , lahir di Wonogiri tanggal 25 Agustus 1961;.
20 — 7
Asli Surat Keterangan dari Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Nomor474/267/V1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang menyatakan Pemohon adalahwarga Desa Pendem Kecamatan Mojogedang diberi tanda bukti P1 ;2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor 3313152109900004 atas namaSULARNO diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313153105057768 tertanggal 15062015atas nama Kepala Keluarga Samino diberi tanda bukti P3 ;4.
9 — 0
No. 0654/Pdt.P/2015/PA.Krs.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/23/VIII/1984 tanggal 29 Agustus1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Probolinggoyang cocok dengan aslinya dan bermeterei cukup (bukti P.3) ;Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/05/426/601.08/2015 tertanggal15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Kramat, , KabupatenProbolinggo yang bermaterai cukup (bukti P.4) ;Fotokopi Akta Kelahiran an.
18 — 7
Fotocopy Akta Cerai Nomor 267/AC/2018/PA.Msb bukti (P6);Bahwa selain bukti Surat Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpula 2 (dua) orang saksi.
14 — 2
kedua tertanggal 07 Maret 2011 :Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ,maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarjawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten LamonganNomor: 267
7 — 0
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 22 Agustus 2013, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta NikahNomor 267/32/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;11. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan ;2.
91 — 6
Bahwa sejak Tergugat menyerahkan rumah dan tanahnya kepadaanaknya AHMAD SAFRUDIN ( Turut Tergugat ) sebagaimana tersebutSertipikat Hak Milik No : 00508 Desa Serang, NIB : 11.25.13.09.00180,Surat Ukur : tangal 25 Nopember 2009 Nomor : 176/Serang/2009, Luas ;267 M2 atas nama AHMAD SAFRUDNN, Rt 003 Rw 002 Desa Serang KecKejajar, 20101983 yang kemudian oleh Tergugat DWUAL kepada TurutTergugat Il sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antaraTergugat (Kuasa A.n Ahmad Safrudin/Turut Tergugat ) sebagai
Bahwa terganggunya kenyamanan Penggugat beserta anak dankeluarganya atas kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No : 00508 DesaSerang, NIB : 11.25.13.09.00180, Surat Ukur : tangal 25 Nopember 2009Halaman 3 dari 40Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2017/PN Wsb.Nomor : 176/Serang/2009, Luas ; 267 M2 atas nama AHMAD SAFRUDIN( Turut Tergugat I), Rt 003 Rw 002 Desa Serang Kec Kejajar, 20101983menjadi milik Turut Tergugat Il yaitu :a.
Posita angka 3 diatas, sesuai ketentuanPasal 1338 KUHPerdata Joncto Pasasl 1365 KUHPerdata, sekalipunTergugat telah menjual obyek yang lokasinya dipakai sebagai akses jalanmasuk, maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwaTergugat danTurut Tergugat telah melakukan perbuatanmelanggar hukum;Bahwa akibat Turut Tergugat Il telah membeli obyek tanah tanahSertipikat Hak Milik No : 00508 Desa Serang, NIB : 11.25.13.09.00180,Surat Ukur : tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 176/Serang/2009, Luas ;267
pekaranganmilik Turut Tergugat I, sejak tanggal 30 Juli 1999 sampai dengansebelum tanggal 9 Pebruari 2011 ( 12 tahun ) tidak ada masalah /persoalan hukum dengan Tergugat karena jalan masuk ke rumahPenggugat masih melalui tanah milik Turut Tergugat ;Bahwa sejak Tergugat menyerahkan rumah dan tanahnya kepadaanaknya AHMAD SAFRUDIN ( Turut Tergugat ) sebagaimanatersebut Sertipikat Hak Milik No : 00508 Desa Serang, NIB11.25.13.09.00180, Surat Ukur : tangal 25 Nopember 2009 Nomor :176/Serang/2009, Luas ; 267