tanggal 7 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53683/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00183/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1779/ WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207/10/057

tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87625/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakDesember 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00052/207/10/057

Februari 2005 Nomor:00209/207/05/057/07 tanggal 10 September 2005 yang Pemohon Banding terimatanggal 4 Agustus 2008;Pemenuhan Ketentuan FormalPersyaratan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002Bahwa surat banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP1072/WPJ.07/BD.05/2008 yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2008, sehinggamasih dalam jangka waktu 3 bulan;Persyaratan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 14 Tahun 2002 pembayaransebesar 50% dari pajak terutangBahwa Pajak Pertambahan

Namun karena jasa maklon tersebut (yangmelekat pada baju) diserahkan di Luar Daerah Pabean, maka PPN terhutangdengan tarif 0%;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatasPemohon tidak dapat menerima penghitungan maupun pengenaan PPNsebagaimana yang tercantum dalam SKPKB PPN No. 00209/207/05/057/07tanggal 10 September 2007 tersebut;Bahwa PPN terutang menurut Pemohon adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :a. Ekspor Rp. 3.820.980.234,00b.

No. 127/B/PK/PJK/2011Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1072/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 29 Juli 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.dFebruari 2005 Nomor : 00209/207/05/057/07 tanggal 10 September 2007, atasnama : PT. Noble Indonesia, NPWP : 02.026.410.7057.000, Alamat : Kp.Momonot RT.01/11, Ds. Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.20099/PP/M .X1I/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menyatakan :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1072/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 29 Juli 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d.Februari 2005 Nomor: 00209/207/05/057/07 tanggal 10 September 2007atas nama : PT.

Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2013Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2005 Nomor 00016/206/05/057/07 tanggal 30 Maret 2007yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui suratNomor 01/INNI/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007, yang sudah diterimaoleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Tanggal20 Juni 2007 berdasarkan LPAD Nomor PEM003030057Jun2007tanggal 20 Juni 2007, sehingga pengajuan keberatan dimaksud sudahmemenuhi jangka waktu sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 25ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:Pengajuan Surat Banding:Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP643/WPUJ.07/BD.05/2008tanggal 19 Mei 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2005 Nomor 00016/206/05/057/07 tanggal 30 Maret 2007 danpengajuan banding telah memenuhi syarat formal

sebagaimana diaturdalam Pasal 27 ayat 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2005 Nomor 00016/206/05/057/07 tanggal30 Maret 2007 Rp1.708.286.868,00, telah dibayar dengan perinciansebagai berikut: A.

Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2013 13 Pembayaran melalui SSP Tgl. 13 Agt 08 534.000 000 TOTAL PEMBAYARAN 689.000.000 Bahwa berdasarkan perhitungan yang Pemohon Banding kemukakan diatas terlinat bahwa pembayaran serta Pajak yang dapat diperhitungkanoleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp689.000.000,00 atau 50,01%dari total Pajak Keluaran menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00016/206/05/057/07tanggal 30 Maret 2007 Rp1.708.286.868,00, dengan demikian

PemohonBanding telah memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (4) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;URAIAN POKOK BANDING:Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP64/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2005 Nomor 00016/206/05/057/07 tanggal 30 Maret2007 yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PajakNomor PRIN0552/WPJ.07/KP.0505/2006 tanggal 24 Juli

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1Muhammad Mauluddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bersamasama dengan Abdul Kadir dan 3 (tiga) orang AnggotaSatuan Reserse Narkoba Polres Singkawang lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa di Blok 2 Komplek IPAS (Ikatan PedagangAyam Singkawang) RT 057

Atang, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Arifin olehsaksi Muhammad Mauluddin serta beberapa Anggota Satuan ReserseNarkoba Polres Singkawang lainnya hari Senin tanggal 3 September 2018sekitar pukul 20.30 WIB di salah satu ruangan di Blok 2 Komplek IkatanPedagang Ayam Singkawang (IPAS) yang terletak di RT 057 RW 012Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;Bahwa Terdakwa

20.30 WIB di Komplek Ikatan Pedagang AyamSingkawang (IPAS) yang terletak di RT 057 RW 012 Kelurahan RobanKecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa dan saksi AsipPatullah ditangkap di dalam salah satu ruangan di Blok 2 Komplek IPASsedangkan Saksi ditangkap ketika sedang berdiri di dekat ruangan tempatTerdakwa ditangkap;Bahwa Saksi datang ke Blok 2 bersama Mahrus, kemudian Mahrus pergi danmenyuruh Saksi menunggu di Blok 2 tersebut;Bahwa Saksi tidak melinat saksi Rudiyanto menyerahkan shabu

20.30 WIB di Komplek Ikatan Pedagang AyamSingkawang (IPAS) yang terletak di RT 057 RW 012 Kelurahan RobanKecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa ditangkapketika sedang berada di dalam salah satu ruangan di Blok 2 bersamadengan saksi Asip Patullan, sedangkan saksi Arifin sedang berdiri di dekatruangan tempat Terdakwa ditangkap;Bahwa saksi Asip Patullah ditangkap ketika sedang 1 (satu) buah alat untukmenghisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutanpenyegar Cap Kaki

20.30 WIB di Komplek Ikatan Pedagang AyamSingkawang (IPAS) yang terletak di RT 057 RW 012 Kelurahan RobanKecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa dan saksi AsipPatullah ditangkap di salah satu ruangan di Blok 2, sedangkan saksi ArifinHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Skw.ditangkap ketika sedang berdiri di dekat ruangan tempat Terdakwaditangkap;Bahwa benar pada saksi Asip Patullah ditangkap ditemukan dalampegangan tangan kanannya berupa 1 (satu) buah korek api gas warna

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/057/IV/2997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tertulis Sugeng Wiyono dirubah menjadi Sugeng Wiyana;

3. Menetapkan perubahan biodata tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

0057/057/IV/2997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tertulis tempat lahir Boyolali dirubah menjadi Sukoharjo;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawito, Kabupaten Boyolali;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Sebagaimanatersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0644/ 057/ VI/ 2015;2. 3. Bahwapadasaatdilangsungkanakadpernikahantersebut,PemohonberstatusDuda dan TermohonberstatusJanda;4. 5. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidupbersama di rumahPemohon, yang beralamat di Kabupaten Cilacap,sampai dengan bulan Agustus 2017;6. 7. Bahwa selama perikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon telahmelakukan hubungan layaknya suamiistriBada Dukhul, namun belum dikaruniai Seorang anak;8. 9.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan olehKantor Urusan Agamakecamatan Majenang Kabupaten CilacapNomor 0644/ 057/ VI/ 2015 tertanggal 25 Juni 2015, bukti surattersebut telah diberi materai cukup, telah dinazzegelen di Kantor Pos,dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P2;Bahwa selain buktibukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi di depan persidanganmasing masing bernama:1.

Pasal 66 ayat(2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majlis berpendapat bahwaPengadilan Agama Cilacap secara relatif maupun absolut mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copyBuku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgamakecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Nomor 0644/ 057

Putusan No : 2278/Pdt.G/2016/PA.KrsAkta Nikah Nomor :307/17/III/1990 dan sebagaimana Keterangan duplikatBuku Nikah Nomor :kk.13.13/14/pw.01/057/2006 tanggal 30 April 2006 yangdi keluarkan oleh kantor urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Probolinggodan Terakhir bertempat tinggal Kabupaten Probolinggo selama 26tahun6.bulan ;Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya

Surat: Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo Nomor : 307/17/III/1990 Tanggal 14 Maret 1990sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.13/14/pw.01/057/2006 tanggal 30 April 2006 Bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(bukti P.1); Asli Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Probolinggo Nomor :338/426.611.07/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2016 Bukti surattersebut telah diberi materai cukup , (bukti P.2);B.

hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebankanPemohon untuk membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa surat bukti P21 dinilai sebagai bukti otentik,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sahsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 307/17/III/1990 tanggal 14 Maret1990 sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor kk.13.13/14/pw.01/057

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 Masehi, bertepatandengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijeriah, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan di Desa Batusitanduk,Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan DuplikatDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B.057/Kua.21.09.16/PW.01/04/2019, tertanggal 10 April 2019 yangHal. 1 dari 10 Hal. Put.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB.057/KUA.21.09.16/PW.01/04/2019 tanggal 10 April 2019 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu,telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);B. Saksi1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanTidak ada, bertempat tinggal di Batusitanduk, Dusun Pabuntang,Hal. 3 dari 10 Hal. Put.

Duplikat Kutipan Akta Nikah B.057/KUA.21.09.16/PW.01/04/2019tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, KabupatenLuwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,menerangkan bahwa pada hari Senin, 3 Januari 2011 telah dilangsungkanakad nikah seorang lakilaki bernama Pemohon (Pemohon) denganseorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga denganHal. 5 dari 10 Hal. Put.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanPerkawinan pada 27 Desember 2016 dihadapan Petugas PencatatNikah KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang,sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.0523/057/XII/2016 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Bandongan,tanggal 27 Desember 2016.2.

Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBandongan, Kabupaten Magelang, Nomor 0523/057/XII/2016. Tanggal27 Desember 2016. (bukti P.2);Bahwa, disamping itu. Penggugat dalam persidangan jugamenghadirkan saksisaksi yaitu :1.

itu Sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengandengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara iniadalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, KabupatenHalaman 8 dari 14 halamanPutusan Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Magelang, Nomor 0523/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padahari Kamis tanggal 13 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem KabupatenBondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/V1/2013 tanggal13 Juni 2013 ;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulannamun belum dikaruniai keturunan ;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanharmonis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/VI/2013 tanggal 13 Juni2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan PakemKabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso KabupatenBondowoso pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :057

Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor. 00029/207/00/057/04, tanggal 28 Januari 2004 ;3. Fotocopy Surat Nomor. S3201/PJ.51/1996, tanggal 25 Nopember 1996,perihal Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pembangunan proyekperkebunan kelapa sawit ;4. Fotocopy bukti pemindahbukuan Nomor.

Kep0151/WPJ.07/KP.0509/2004, tanggal 18Juni 2004, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2000 Nomor. 00029/207/00/057/04, tanggal 28 Januari 2004, atas nama PT.Multigambut Industri, NPWP. 01.332.790.3057.000 alamat Jalan TeukuUmar Blok Il No. 15, Komplek Regency Park, Batam, sehingga PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan

Kep0151/WPJ.07/KP. 0509/2004 tanggal 18Juni 2004 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2000 Nomor. 000029/207/00/057/04 tanggal 28 Januari 2004 adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Hal. 9 dari 11 hal. Put.

Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87623/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP447/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00050/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP447/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00050/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakOktober 2010, atas nama PT. Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP447/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00050/207/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87615/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00042/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00042/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakFebruari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWPHalaman 5 dari 10 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00042/207/10/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2010:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut41148/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 1 November 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007Nomor : 00019/206/07/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00019/206/07/057/09 tanggal 30 Maret2009, atas nama PI TH Indo Plantations, NPWP01.332.790.3057.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;c.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00019/206/07/057

Menikahpada tanggal 24 April 2015 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta NikahNomor: 0287/057/N/2015 tanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;2.

secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka MajelisHakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan suratpermohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0287/057

Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Bglpernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya,tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksisaksi dari orangdekatnya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 0287/057

saksisaksi dan Para Pemohon dipersidangan;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN MtrTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonanyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17Mei 2021 di bawah register Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai denganKutipan Akta Nikah No. 0384/057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0384/057/VIII/2019 antara ABDULHADI dengan MEHRAM, S.Pd., tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa bukti suratsurat tersebut telah bermaterai cukupsehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinyasehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah pula menghadirkansaksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

dan saksi MISRAH yangmemberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PL sampai dengan P5 dandikuatkan dengan keterangan saksi SRI SURYA SASIH dan saksi MISRAH dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa benar Para Pemohon Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT.001,Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sahsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/057

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah,yang menikah dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan KesugihanKabupaten Cilacap, pada tanggal 12 Juni 2014, dengan Kutipan AkteNikah Nomor : 0660/057/V1/2014. (foto copy terlampir);2.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUAKecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 0660/057/VI/2014tertanggal 12 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,telah dinazzegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;Bahwa selain buktibukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,Penggugat juga telah menghadirkan saksisaksi di depan persidanganmasing masing bernama:1.

perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap secara relativemaupun absolut mempunyai kKewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copyBuku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KesugihanKabupaten Cilacap Nomor 0660/057

buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9Agustus 2017;1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya;1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC anMARFIAN CAHYA;1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal17 November 2017:Dikembalikan kepada saksi MARFIAN CAHYA;Batubara sebanyak 20 ton yang ada dalam bak mobil dirampas untuknegara;1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057

No. 2709 K/Pid.SusLH/2018> 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal17 November 2017:Dikembalikan kepada saksi MARFIAN CAHYA;> Batubara sebanyak 20 ton dikembalikan kepada yang berhak;> 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh DinasPenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu KabupatenBengkulu Tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI;> 1 lembar surat keterangan asal

Bahwa pengangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa melaluikoperasi JASA ARTHA CAKRAWALA SEJAHTERA yang diketuai olehTerdakwa tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10tahun 2011 dan sesuai pula dengan bukti surat keteranganNomor503/057/DPMPTSP/VII/2017 dan surat keterangan Nomor503/309.

PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil.Bahwa atas Keputusan Ketua BAPEK tersebut Penggugat merasakeberatan/ketidak puasan dengan alasan karena keputusan tersebut tidakadil, tidak cermat, tidak objektif dan tidak mempertimbangkan sama sekalialasanalasan yang Penggugat ajukan melalui Surat Banding Administratifyang Penggugat ajukan kepada BAPEK tanggal 18 Februari 2011.Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan KeputusanKetua BAPEK Nomor 057

Mengabaikan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian.Dari alasanalasan diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus MaulanaNIP. 19740817 199402 1 001 karena penjatuhan hukuman disiplin ini:1.

Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman DisiplinAtas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TergugatNomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS saat diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 sedangkan SuratKeputusan Kepala BAPEK (objek sengketa) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 dimana dalam diktum menimbangpoint c atau dasar pertimbangan hukumannya berdasarkan LBKPatas nama Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari bulan Januari2010 sampai dengan Desember 2010 hal ini jelas merupakanpenjatuhan hukuman yang berlaku surut terhadap PemohonPeninjauan Kembali;3.