Ditemukan 1257788 data
33 — 11
dengan undangundang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapatmengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka kepada Pemohon= akan~ dibebankan untukmembayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon maka Hakim akanmemberikan perbaikan redaksional secukupnya;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undang undang No 24 tahun 2013
109 — 7
dihukum membayarbiaya perkara ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, UndangUndang Nomor 2Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, tentangKekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 24Tahun 2013
70 — 6
Kabupaten Pati dan selanjutnyaberdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilberkewajiban untuk mencatatkan kematian tersebut sehingga dalam hal ini perlumemerintahkan kepada Pemohon melaporkan kematian tersebut untuk prosespencatatan, yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
145 — 63
., MH, Sebagai PenggugatMELAWANKETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI MALUKU PERIODE 2013-2018, Sebagai Tergugat
22/G/2013/PTUN.ABN
Putusan No.22/G/2013/PTUN.ABNMajelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketae Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 22/PEN.HS/2013/PTUN.ABN, tanggal 07 Oktober 2013,tentang Pemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 22/PEN.HS/2013/PTUN.ABN, tanggal 28 Oktober 2013,tentang Harie Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, suratsurat bukti para pihakdan mendengarkan keterangan
s para pihak = di persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 3 Oktober 2013, dengan Registrasi Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUNABN, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2013, telah mengajukandalildalil gugatan yang isinya sebagai berikut :Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : I.
BJEK ATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Pengumuman HasilPenelitian Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Nomor: 698/TIMSEL/PROV028/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013, di Surat KabarAmbon Ekspress, tertanggal 12 Agustus 2013 (Bukti P.1) ;Il.
P.1 Pengumu FOTOCOPY SESUAI ASLIman Hasil PenelitianAdministrasi CalonAnggotaKPUProvinsiMalukuNomor :698/TIMSEL/PROV028/VII/2013,tanggal 12Agustus2013.De P.2 Pengumu FOTOCOPY SESUAI ASLIman Pendaftaran CalonAnggotaKPUProvinsiMalukuNomor :667/TimselProv028/VII/2013, tanggal 24Juli 2013.
, tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Pengunduran diri Saudara Hi.
8 — 4
Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2013.
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Reguster Nomor 99/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, telah memberikan kuasa kepada Linda Widia Wati, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
335/Pdt.G/2013/PA.Kis
yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registerNomor 99/VI/2013 serta memperlihatkan Surat Izin Kuasa InsidentilNomor W2A11/582/HK. 05/VI/2013.
G/2013/PA.KisPenggugat siap membantu Penggugat dalam mengasuhanak;3.
G/2013/PA.Kismana yang menyebabkan pecahnya suatu. perkawinan.
G/2013/PA.Kis. tanggal 10 Juni 2013, maka biaya perkara inidibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama KisaranTahun 2013.Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 335/Pdt. G/2013/PA.KisMengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dalil hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT )terhadap Penggugat (PENGGUGAT).3.
G/2013/PA.Kis
55 — 18
88 — 17
Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang telah memberi Kuasa kepada BATARA MULIA HASIBUAN, SH, UMRI FATHA GINTING, SH.MKn, YASMID, SH dan HORASLAN SINAGA, SH, para Advokat pada BGN Law Firm berkantor di Medan, Jalan Sutomo Ujung No. 83 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04.17/SKK/01/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 2530/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 25 November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
6546/PDT.P/2013/PN.MDN
di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan dengan Nomor 2530/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 25November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 02Desember 2013, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal : 03Desember 2013 dibawah Reg.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) telahhilang tercecer di seputaran Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan ;Penetapan Perkara Permohonan No.6.546/Pdt.P/2013/PN.Mdn, halaman I dari 8 halamanBahwa atas kehilangan Akta tersebut, pemohon telah membuat laporankehilangan di Kepolisian Resort Kota Medan, sebagaimana Surat KeteranganTanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/13123/B/VIII/2013/SPK/RESTAMEDAN tanggal 26 Agustus 2013 ;Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk menerbitkan kembali AktaPendaftaran
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/4/5/SYBBLW2013, tanggal 05 Februari 2013 ;1. Sertikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/4/6/SYBBLW20013, tanggal 05 Februari 2013 ;m.
PK.001/4/6/SYB.BLW2013 atas namaPenetapan Perkara Permohonan No.6.546/Pdt.P/2013/PN.Mdn, halaman 4 dari 8 halamanKapal BANDAROLII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KesyahbandaranUtama Belawan tanggal 5 Februari 2013 ;P15: Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/13123/B/VIlI/2013/SPK/RESTA MEDAN yang diperbuat tanggal 26 Agustus2013 ;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi danselanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;Menimbang, bahwa segala
Onegkos Pangeil oo... eeeeeeeseees Rp. 75.000,00Jum lal we eeeeeeeeeceeeeeeeees Rp. 86.000,00Penetapan Perkara Permohonan No.6.546/Padt.P/2013/PN.Mdn, halaman 7 dari 8 halamanPenetapan Perkara Permohonan No.6.546/Padt.P/2013/PN.Mdn, halaman 8 dari 8 halaman
830 — 155
Menyatakan terdakwa SAHADI Bin WASI bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b UU RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan sebagaimana dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.
hasil hutan berupa1 (satu) batang kayu jati berukuran 200 cm diameter 35 cm tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHk)dari pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani KPH Pati sehinggaHalaman 3 dari 16 Putusan No. 137/Pid.B/LH/2019/PN Ptimengakibatkan kerugian Negara (Perum Perhutani KPH Pati) sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013
Pati ;Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa1 (satu) batang kayu jati berukuran 200 cm diameter 35 cm tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHk)dari pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani KPH Pati sehinggamengakibatkan kerugian Negara (Perum Perhutani KPH Pati) sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013
terbukti secara sah dan meyakinkanmenuruthukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur initelah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena telah terbukti terdakwaHalaman 13 dari 16 Putusan No. 137/Pid.B/LH/2019/PN Ptidengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaseluruh unsur dari Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013
Perum Perhutani PatiMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka iaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, Pasal 197 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundanganundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1.
129 — 22
30 — 7
PtiMenimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Pemohon dan materipermohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 menunjukkanPemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonanperbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milikZAKIYYATUS SHAFRO (bukti P6);Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
pembetulan terhadap Kutipan Akta KelahiranPemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untukseluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biayayang timbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional padapetitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
1.SUTIYONO
2.SOLIKATUN
53 — 6
Rini Indah Sari
38 — 12
Rani Khalifah
39 — 11
63 — 27
107 — 22
02/PDT/2013/PT. MAL
60 — 32
M E N E T A P K A N :1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; 2.Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-14052014-0136 tanggal 20 Mei 2014 yang tertulis 27 November 2013 diganti/diperbaiki menjadi 27 November 2012 ;3.Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan
SARMADI
39 — 19
1.sunyamin
2.SULFIATUN
45 — 15
39 — 9
bukti P2 dan P3 menunjukkan ParaPemohon merupakan pasangan suami istri dan merupakan orang tua dariRALINE ANDREENA ADINATA, sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwaPara Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili RALINEANDREENA ADINATA yang masih berusia di bawah umur di persidangan untukmengajukan permohonan perbaikan penulisan nama pada Kutipan AktaKelahiran milik RALINE ANDREENA ADINATA;Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
terhadap Kutipan Akta KelahiranPemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untukmembayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional padapetitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
56 — 24