Ditemukan 20444 data
16 — 0
tanggal 09 JUNI1994;Bahwa anak tersebut hasil perkawinan dari BAHARLIS binH.BUSRA dengan Hj.HAMIDAH binti H.DAHLAN;Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehinggamenurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untukditetapbkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikanhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaktersebut;Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidangtanah dengan luas 267
20 — 2
tinggal sekarang ci JKota Sukabumi.Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum KotaSukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (ayah) dari calonmempelai wanita.Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumimenolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebutdikarenakan belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sebagaimana suratPenolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cibeureum,Nomor:B.267
20 — 7
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talakantara :PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara danPenasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 267
132 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1903/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
318 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
163 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1566/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Vietnamese Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/MakananTernak dan Bahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015, Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan MenteriNomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentuyang atas Impor dan/atau Penyerahan
170 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015.b.
11 — 4
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikal quran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
22 — 7
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
28 — 17
Ucok BTT dengan nomorpemasangan 327 x 5, 487, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3,881x5, CB 8x200, Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10,543, 548, 48, 584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524,24, 04, 34, 62, 72x3, 372x103143, 6143x2, 143, 48x5, 4722, 2247, 722,247, 718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5kemudian Sdr.
Ucok BTT dengan nomor pemasangan 327 x 5,437, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3, 881x5, CB 8x200,Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10, 543, 548, 48,584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524, 24, 04,34, 62, 72x3, 372x103143, 6148x2, 143, 43x5, 4722, 2247, 722, 247,718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5,kemudian Sdr.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 luas 120 m?(seratus dua puluh meter persegi) atas nama Eni Ninik Hariani(Penggugat !) tanggal 15 Januari 2001 dengan Surat Ukur Nomor00034/2000 tanggal 16 Agustus tahun 2000 yang terletak di DesaMojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 191 luas 118 m?
Sehingga akibat hukum ~~ yang terjadi adalahPembanding/Tergugat telah diajukan gugatan wanprestasi/cederajanji melalui Pengadilan Negeri Malang;Mengenai Legal Standing Para Penggugat;Dalam alat bukti 2 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SebuatPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dinadapan notaris LulukWafiroh, SH., Sp.N., dengan akta notaris Nomor 260 tertanggal 28April 2010 tertulis Objek Sengketa berupa 2 bidang tanah yaitu:Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 267/Desa Junrejo, seluas 120 m?
67 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Tanggal Masa/Tahun Pajak penelaah1SKPLB PPh Badan 100045/406/07/092/09 (27072009 2007 Agung Nugroho2SKPKB PPh Pasal 23 100033/203/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Agung Nugroho3 SKPKB PPN 100004/267/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.4 SKPKB PPh Pasal 21 100029/201/07/092/09 27072009 2007 Catur Tenang M.5 SKPKB PPh Pasal 26 100028/204/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.
Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Tanggal Masa/Tahun Pajak Penelaah KeberatanSKPLB PPh Badan 00045/406/07/092/09 27072009 2007 Agung Nugroho2SKPLB PPh Pasal 23 00033/203/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Agung Nugroho3 SKPLB PPN 00004/267/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 (Catur Tenang M.4 SKPLB PPh Pasal 21 00029/201/07/092/09 27072009 2007 Catur Tenang M.5 SKPLB PPh Pasal 26 00028/204/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.
47 — 24
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatuvajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugiandan bunga bila debitur tidak memenuhi keveyjibannya,HalamanSdari36 halaman Putusan No. 144/Pdt/2015/PT.SMR10.Bahwa, ganti rugi bunga yang harus dibayarkan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT berdasarkan perhitungan bunga bank padaumumnya adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan, makaperhitungan ganti rugi bunga berjalan sejak bulan September 1991sampai dengan bulan Januari 2014 terhitung 267
, yaitu:Halaman1 0dari36 halaman Putusan No. 144/Pdt/2015/PT.SMR(i) Kewajiban Pokok, sebesar Rp.146.510.690, ( seratus empatpuluh enam juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilanpuluh rupiah);(ii) Ganti rugi bunga, dengan perhitungan Kewajiban PokokRp.146.510.690, ( seratus empat puluh enam juta lima ratussepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) X 2% (duapersen) per bulan, dengan perhitungan ganti rugi bunga berjalansejak bulan September 1991 sampai dengan bulan Januari 2014terhitung 267
Ganti rugi berupa, dengan perhitungan Kewajiban Pokok Rp.146.510.690, x 2 % perbulan, dengan perhitungan ganti rugi bungaHalaman3 Idari36 halaman Putusan No. 144/Pdt/2015/PT.SMRberjalan sejak bulan September 1991 sampai dengan Januari 2014terhitung 267 (dua ratu enam puluh tujuh) bulan, sehingga berjumlahsebesar Rp. 29.632.095.410,( dua puluh sembilan milyard enam ratustiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah)dan perhitungan tersebut terus berjalan hingga Terbanding
Terbanding/Tergugat : SOEBIYANTO
52 — 17
Bahwa, ganti rugi bunga yang harus dibayarkan olehTERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan perhitungan bungabank pada umumnya adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan, makaperhitungan ganti rugi bunga berjalan sejak bulan September 1991sampai dengan bulan Januari 2014 terhitung 267 (dua ratus enampuluh tujuh) bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp.29.632.095.410,(dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilanpuluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan perhitungan tersebutterus berjalan
pembayarankewajibannya kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dansekaligus, yaitu:(i) Kewajiban Pokok, sebesar Rp.146.510.690, ( seratus empatpuluh enam juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilanpuluh rupiah);(ii)Ganti rugi bunga, dengan perhitungan Kewajiban PokokRp.146.510.690, ( seratus empat puluh enam juta lima ratussepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) X 2% (duapersen) per bulan, dengan perhitungan ganti rugi bunga berjalansejak bulan September 1991 sampai dengan bulan Januari 2014terhitung 267
Ganti rugi berupa, dengan perhitungan Kewajiban Pokok Rp.146.510.690, x 2 % perbulan, dengan perhitungan ganti rugi bungaberjalan sejak bulan September 1991 sampai dengan Januari 2014terhitung 267 (dua ratu enam puluh tujuh) bulan, sehingga berjumlahsebesar Rp. 29.632.095.410,( dua puluh sembilan milyard enam ratustiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah)dan perhitungan tersebut terus berjalan hingga Terbanding/Tergugatmembayar seluruh kewajibannya kepada Pembanding
15 — 0
PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Bangkalan, Nomor:0541/Pdt.G/2011/PA.Bk1, telah mengajukan permohonanuntuk melakukan cerai talak terhadap Termohon denganalasan yang pada pokoknya sebagai berikut1.Pada tanggal 11 Maret 1989, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanBangkalan Kabupaten Bangkalan (Kutipan Akta NikahNomor : 267
9 — 1
perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor3159/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohondengan alasan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Jul 2009, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember denganAkta Nikah Nomor 267
15 — 7
Foto Copy Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kabupaten Kediri Nomor:474.2/267/418.85.12/VI/2012 tanggal. 25 Juni 2012, dan telah bermeterai cukup(P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksiyaitu;1.
7 — 0
suratsurat perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2269/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Mei 2007, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
80 — 10
No.196/Pdt.P/2019/PA.Mrstanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (Sampai umuruntuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlahtergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaanberfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelishakim
143 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1833/B/PK/Pjk/2020dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267