Ditemukan 105948 data
20 — 4
adalah merupakan indikasi bahwaperkawinan itu. telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untukmempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkanmafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat ituadalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengankaedah fighiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari padamenarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam Kaidah Fighiyyah dalamKitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :WhaoJl ul ule
apabila suami mendapatkan vonis pengadilan selama 3 (tiga) tahun.Sedangkan Tergugat mendapatkan vonis selama 5 tahun 10 bulan, dan denda Rp1.000.000.000,00 ( satu miliyar rupiah ) subsider kurungan 2 bulan penjara makadalil tersebut di atas semakin sesuai diterapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis perlu memperkuat pertimbangan hukumdengan mengemukakan pendapat Maliki yang tertulis dalam kitab AlMausuah AlFiqhiyah Juz XXIX halaman 66 sebagai berikut:iabig cooly GUS airy) calls 15 pwpcxall ule
15 — 5
sayang.tidak akan tewujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, makaperselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon danTermohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan11batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis berpendapat antaraPemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebihdekat dengan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya, hal ini sesuaidengan kaidah hukum Islam yang berbunyi55> uwleall prio ule
ule alesArtinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan".Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat seorang pakarHukum Islam (Fuqaha) DR.
Tergugat
20 — 3
ule ule prio wwlasll LsArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;21Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas makagugatan perceraian dari Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain Sughro dari Tergugat atas Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang
12 — 2
ule ule pric rwlaoJl >Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulamadalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu yang berbuny/i:Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0365/Padt.G/2019/PA.PnWs ToS SiC gl azo Nl ain Gola!
12 — 2
sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), makaperceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konpensi dan TermohonKonpensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yangberkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya,patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar darimaslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapaikemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Wlac ule
ule prio rwlaoll , >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebin didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon Konpensi dan TermohonKonpensi sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yangbahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadipenyebab timbulnya perselisihan
17 — 8
tidak mungkin mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justruakan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagikedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindarisedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhyang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.Wlasd ule
ule prio swlaodl >Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencarikemaslahatan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam:1.
12 — 2
ule ule prio awlaoJl I>Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalamKitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil alin menjadipendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0356/Pat.G/2019/PA.PnWs To Sled piel gl aro Nl aw Gola!
8 — 2
ule ule pric swlaodl I>Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalamKitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil alin menjadipendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:Ws To Jessel gl aro Nl aw Gola!
15 — 20
ule ule pric rwlall 5.yang artinya: menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) merujuk kepada yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidahhukum yang berbunyi: bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapiyang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankanatau tidak.Menimbang,
62 — 19
Desember 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor0)3/Pdt.G/2008/PNSgi, tanggal 06 Nopember 2008, telah merugikan hak Pelawan dalamputusan perkara aquo :Bahwa objek eksekusi jelas dan nyata dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten :Pidie dansekarang telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sesuai daftar barangPemerintah Kabupaten Pidie yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,dikenal dengan Tanah Pasar Sayur yang luasnya 771 M2, yang terletak di Jalan Medan BandaAceh Gampong Ule
Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 73/PDT/2009/PTBNA tanggal O1Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 03/Pdt.G/2008/PNSgi tanggal06 Nopember 2008 adalah tidak merugikan pihak pelawan dalam perkara ini maupun pihakmana Saja diluar perkara ini ;6 Bahwa pihak pelawan tidak dirugikan dan alasan Pelawan dalam angka 6 ini harus ditolak,karena putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor : 03/Pdt.G/2008/PNSgi tidak ada pihakpihakyang dirugikan, sebab dahulu tidak penah ada istilah pasar sayur di Ule
8 — 5
ule ule p rio aw lead! IArtinya : Menolak kesusahan (madharat) itu. harusdidahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allahdalam kitab suci Alguran sebagai berikut :1.
14 — 10
No. 0013/Pdt.P/2019/PA.TBK.jenjang perkawinan, sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calonsuamiya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanperkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupunkarena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapatmenyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlumengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alin sebagai pendapat MajelisHakim:cd Lasll ule le prio awleodl 5Artinya: Menolak kemudaratan
ule yo We! aw led! bpLJ LE bruuaoJ! g95 025 anhao 9 dr Wao yoy lsi Is lsArtinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejarkemashlahatan (yang belum jelas).
14 — 5
Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh PerserikatanBangsaBangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dariqaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yangberbunyi:swladls5> prio ule ule lasArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukumkarenanya patut untuk dikabulkan
14 — 1
ule ule prio awlasdl s 49Hal. 15 dari 18 halaman Putusan No.0774/Pdt.G/201 8/PA.Ktp.Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukupalasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal39 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo.
10 — 2
ule ule pric swlaodl >Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulamadalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu yang berbuny/i:Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0205/Pat.G/2019/PA.PnWs ToS SiC gl dog Nl ain Gola!
18 — 2
ule ule prio awlasdl soArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarikmanfaat.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukumkarenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawinkepada anak Pemohon yang bernama Shintia Nur Latifah binti AmbarRatmoko untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Sukirno binSupriyadi.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkanPasal 89
9 — 5
ule Gle prio awlaoll 5.Artinya" Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan",Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengah kan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkann oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny!
10 — 3
No. 703/Pdt.G/2016/PA.Wtphuruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dandapat dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fighi yang tercantum dalamkitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang majelis mengambil alin sebagaipendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;diy ale cul yl pile Gilall ule slaallArtinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh,jika ada bukti.Menimbang
13 — 5
pengganti nafkah selama 1 tahun 7 bulan ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggilsecara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan suatu halangan yangsah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai denganpasal 125 HIR dan ibarat Kitab I anatuth Thalibien Juz TV halaman 238yang berbunyi ;al sls j jrighlois ulaoll ycol aldl gs ws Le ule
39 — 36
kondisi sebuah rumahtangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu Sudahtidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugatdan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudahseperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkankerusakan (mafsadat) yang lebin besar daripada kemanfaatan (maslahat),padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat,sebagaimana kaidah fighi yang berbunyi :ZuLeal Lule ule