Ditemukan 1013 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
KARTINI Binti ABU SUTRISNO
155 — 31
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
KARTINI Binti ABU SUTRISNO
155 — 31
Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksuddengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapatpula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menurut Prof Dr. Jur.
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
129 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam ayat (1) dapatberupa :a Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan ataub Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau2021101112c Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yangterbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; danataud Perintah kepada pelaku usaha untuk menyalahgunaan
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM, DKK
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana HibahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2011 Kepada 10 (sepuluh)Lembaga/Yayasan di Pandeglang oleh BPKP Perwakilan ProvinsiBanten Nomor: LHAPKKN582/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014;Selanjutnya dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi BantenTahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten, TerdakwaH.ZAINAL MUTAQIN,SP,MM telah menyalahgunaan
Register : 10-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.EDI SETIAWAN, S.Sos., S.H
2.EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
MISRAN Bin UJAL
114 — 33
1.EDI SETIAWAN, S.Sos., S.H
2.EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
MISRAN Bin UJAL
114 — 33
ayat (1) kepala desa berkewajiban : huruf (b) meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa, huruf (f) melaksanakan prinsif tatapemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektifdan efesien, bersin serta bebas dari kolusi, korupsi dannepotisme, huruf (I) mengembangkan perekonomian masyarakat desa.e Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf (a) merugikan kepentinganumum, huruf (6) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, (Cc)menyalahgunaan
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Plg Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
FRANDIKA ZULKIFLY Als DIKA Bin SUGIMAN JATMIKO
115 — 26
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
FRANDIKA ZULKIFLY Als DIKA Bin SUGIMAN JATMIKO
115 — 26
Penggunaan wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandunarkotika dan korban menyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintahdalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, sertapihakpihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupunsesudah putusan pengadilan;Bahwa tuntutan seumur hidup kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwamenghambat program pemerintah tanpa melihat apakah sebagai; produsen,bandar
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
136 — 41
136 — 41
dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikPutusan Pidana Tipikornomor: 06 /Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda. yang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Putus : 07-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 7 April 2016 — - LIONES WANGSA
117 — 38
117 — 38
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang membantu;6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganii;Ad. 1.
Register : 26-09-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Tanggal 11 Februari 2013 — - KUMPUL SIMAMORA
56 — 23
56 — 23
HumbangHasundutan dan perbuatan Terdakwa yang menerima pencairan dana subsidiminyak goreng tidak sesuai dengan jumlah yang disalurkan adalah merupakanperbuatan yang menyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yangada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV.
Register : 21-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 7 Oktober 2015 — Ir. JOHNY HENDRIK
138 — 75
138 — 75
riburupiah), dimana penyaluran/ pembayarannya dilakukan disertai nota bukti pembelian pupukdari petani untuk menentukan besaran dana subsidi pupuk yang disalurkan dan tanda terimadana subsidi oleh petani penerima subsidi.Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011,terdakwa menyalurkan dana subsidi pupuk kepada petani sebesar Rp564.950.000,00 (limaratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dalam penyalurandana subsidi pupuk terdakwa telah menyalahgunaan
Register : 07-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 6 Mei 2014 — ARBATINAH Binti INDARGIRI
47 — 11
47 — 11
Dengan mengacu pada penjelasan pasal diatas dan beberapa putusanMahkamah Agung tersebut, pertanggungan jawab pidana perkara korupsi yangberkaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan menurut UndangUndang RI Nomor 3 tahun1971 dan hal ini juga dapat diterapkan pada UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
120 — 45
120 — 45
orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Bahwa berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
144 — 66
144 — 66
pertambahankekayaan orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1676/Pid.Sus/2018/PN Plg Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MOEH. HASANUDIN Als HASAN Als SANUD Bin SANAMIN
106 — 87
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MOEH. HASANUDIN Als HASAN Als SANUD Bin SANAMIN
106 — 87
Penggunaan wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandunarkotika dan korban menyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintahdalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi meis dan sosial, sera pihakpihak yang secara memelliki Kewenangan untuk menetapkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupunsesudah putuan pengadilan;Bahwa tuntutan seumur hidup kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwamenghambat program pemerintah tanpa melihat apakah sebagai produsen
Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 15 Nopember 2017 — Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M
165 — 108
165 — 108
., M.M. dalam bukunya yang berjudul PenerapanPembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Penerbit MandarMaju, dikatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan dimaksudkan adalah seorangpejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawanhukum, atau dengan kata lain bahwa seorang pejabat dengan wewenangnya berlindungdi bawah kekuasaan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian definisi menyalahgunaan kewenanganberdasarkan pengertianpengertian di atas memiliki
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
117 — 44
117 — 44
pertambahankekayaan orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 28 Nopember 2013 —
116 — 3
116 — 3
sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
Register : 12-05-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm Tanggal 19 Januari 2016 — MUKHTARUDDIN, A.Md, Dkk
lawan
MUHAMMAD NUR,SH
87 — 21
87 — 21
Direksi/Direktur bertanggung jawab terhadappelaksanaan investasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjangkeberhasilan pencapaian sasaran perusahaan dan penerapan SistemManajemen Bank Syariah.Kebijakan Perusahaan adalah tidak mengizinkan adanya pertentangankepentingan/penyalahgunaan jabatan antara pekerja dengan Perusahaan danantara Pekerja dengan Pelanggan/Nasabah/Pihak Ketiga.Perusahaan juga melarang para pekerja untuk menyalahgunaan fungsi ataufasilitas uang dialokasikan kepada pekerja demi
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
80 — 22
80 — 22
sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor: 18 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 28 April 2015 — MAAT Bin YURDI (Alm);
62 — 15
62 — 15
sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Register : 31-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 19 Nopember 2015 — - dr. AHMAD CHAIDIR
96 — 20
96 — 20
diatas, maka perbuatan terdakwa bersamasama dengan Muhammad SuryaDesa, Tengku Ahmad Yantazier Erysal dan B.Dewi Korawati yang menyusun HPS tidakmengacu pada aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (7) peraturanPresiden Nomor 54 tahun 2010 begitupula dalam proses pelelangan telah melakukanintervensi kepada panitia pengadaan sehingga penetapan pemenang tidak terlaksanasecara fair dan terjadi manipulasi sehingga memberikan kemenangan bagi CV MARSINDOJAYA dapatlah disebut sebagai perbuatan menyalahgunaan