Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 22-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
ARNOLD SIMANJUNTAK, SE
Tergugat:
Bupati Kabupaten Toba Samosir
7083
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidanaumum;Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
410164
  • Contoh:Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilantingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkatkabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasinon pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkatkabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.Termasuk menjadi kewenangan Komisi InformasiKabupaten/Kotaadalah sengketa dimana yang menjadi Termohonadalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantorcabang, misalnya suatu yayasan yang hanya
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
13044
  • Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
    jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
15054
  • Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
    BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
    BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
    DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
    Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234105
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangHalaman 47 dari 52.
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286157
  • permintaan sendiri karena melakukanpelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
13866
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau; c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantrENCANA; nn 2a nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ene n en en nee8.
Register : 01-12-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mrj
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat: -Tati Herawati Tergugat: -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Muaro Sijunjung -Pimpinan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Padang
417123
  • mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri danbercerita ketika Penggugat menawarkan sebidang tanah, dan saksisebagai investornya;Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2,5 hektar yang letak diKamang Baru, yang luas tanahnya sekitar 1.200 termasuk sebagaijaminan dan sudah memiliki sertifikat yang sisinya belum adasertifikatnya;Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kredit tersebut yang sehinggasaksi mempunyai niat untuk membantunya dan saksi kenal denganPenggugat karena saksi dulu calek dari Partai
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: TONI SUHARTONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
11836
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebutdiserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak
Register : 24-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
MARINA TRESYA AYU MEIFANY,SH
Terdakwa:
JONI JORAM Bin JUKI
8531
  • MtwWonorejo (Sekretariat Partai Perindo), Kelurahan Melayu, Kecamatan TewehTengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanSurat Penetapan tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 25Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara
Register : 14-12-2010 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 24-08-2011
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 950/Pdt.G/2010/PAJP
Tanggal 30 Juni 2011 — Aisyah Astrid, Angeli Dewi, Ayu Lisawati, Ahmad Hambal dan Achmad Syarif
13532
  • Tidak terlihat ada Rekonpensi.Kalaupun Terlawan mengajukan Rekonpensi, akan tetapiberdasarkan Pasal 132 a ayat (1) ke3 HIR, yang padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan GugatanRekonpensi terhadap Gugatan Perlawanan, baik hal itu dalambentuk Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atau PerlawananPihak Partai (Party Verzet);Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.35911 K/Pdt/1989 tanggal 26 Nopember 1992 Permohonanprovisionil yang dipisahkan dari pokok perkara
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1966/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
668
  • bin Sanwardi; sedangkanTergugat mengajukan bukti T.7, T.16, T.17 dan saksisaksi bernama Rasidibin Madasum, Munardi bin Sanmuria, dan Yuda Agung Frantoro bin AbuWardi;Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.3/T.7 baik mengenai isimaupun daya kekuatan formilnya dan nilai Kekuatan pembuktiannya sebagaiakta di bawah tangan (ABT) sebagaimana telah dipertimbangkan di atasberlaku pula dalam pembuktian ketiga objek sengketa ini;Menimbang, bahwa bukti T.16 merupakan akta di bawah tangan (ABT)yang bersifat partai
Register : 28-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 248/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat III : DENDI HERYANDI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat I : KOMARUDIN Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD TOHARI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Terbanding/Tergugat I : ABAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : H. UNANG BUNYAMIN Bin IA
4724
  • membuktikannya mohon kiranya Majelis Hakim untukmenolak gugatan ini .Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan PARAPENGGUGAT , yang seolaholah ingin menyembunyikan pekerjaan dariPENGGUGAT II dan PENGGUGAT Ill , yang status pekerjaannyasebagai TNI AL Aktif , agar dapat menghindari Pasal 39 UndangundangPutusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12dari47No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , yang secarategas menetapkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam :1) kegiatan menjadi anggota partai
Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-02-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 1602/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 9 Oktober 2014 — WINDA NOVIYANTI Binti TAUFIK HIDAYAT
303
  • S;Bahwa, saksi adalah karyawan Alfa Mart sejak Oktober 2013, dan tidak mengetahuitentang Terdakwa, hanya mendengar tentang paket;Bahwa, di Alfa Mart tidak melayani partai besar, karena stok terbatas, dan tidakmungkin ada kerja sama dengan perorangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya, demikianpula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa, Terdakwa didalam
Register : 22-05-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 35/Pid.SUS/2012/PN.Pwi
Tanggal 6 Agustus 2012 — RUJIKAN bin SUWARNO
8521
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Register : 17-06-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 52/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 3 September 2015 — Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI Binti GATOT SUPARLAN dkk melawan SUDIYONO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm) dkk
6540
  • obscuur Libel (Kabur)antara lain :Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acaraBahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARAPENGGUGAT adalah sebagai berikut Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek SengketaBahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangankarena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan,diantaranya : Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / GugataanYaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai
Register : 02-09-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.LBH
Tanggal 4 Desember 2013 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS BPS Kabupaten Kepulauan Sula, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.00/RW.00, Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini berdomisili sementara di rumah Bapak XXXX, di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada RUSNI MINO, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 22/SKK/PA.LBH/2013, tanggal 11 Nopember 2013, sebagai: “Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ; LAWAN TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai: “Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;
2415
  • SAKSI I TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan pengurus partai Gerindra Kabupaten KepulauanSula, bertempat tinggal di Desa XXXX, KecamatanSanana, Kabupaten Kepulauan Sula;Hal. 19 dari 40 Put.
Register : 09-12-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 260/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juli 2017 — Penggugat: 1.MIKAEL SABAAT 2.JACOB SABAAT 3.EKLOPAS SABAAT Tergugat: 1.LA ODE FAISAL SAMPULAWA,BSc 2.LEONARD SAKA,SH. 3.DANIEL L. FANGGIE 4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang 5.MASDAN 6.WANTO
9352
  • Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No : 06/KopelNTT/IX/1992 tanggal 14 September 1992 antara Leonard Saka,SH(Tergugat Il) bertindak sebagai Penjual berdasarkan suratkuasatanggal 25 april 1992 dan La Ode Paisal Sampulawa,Bsc bertindakuntuk dan atas nama Kopel NTT ( Bukti surat dalam persidangan ).Maka tindakan Penggugat yang menarik Tergugat Ill Daniel L.Fanggieadalah keliru,kkarena Tergugat Ill tidak mempunyai hubungan hukumdengan Penggugat.Tindakan Penggugat Mikael Sabaat bertentangandengan prinsip partai
Putus : 18-12-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 13/Pid.B/2007/PN.Srln
Tanggal 18 Desember 2007 —
7451
  • Saksi AHMAD HISYAM BiN AHMAD WANBahwa terdakwa dimasyarakat baikbaik saja, bahhkan ia seorang guru ngaji danjuga Pimpinan Perwakilan DPC Partai PDI di Mandiangin ;Bahwa sejak saksi jadi Kepala Desa sekitar 2 (dua) tahun, belum pernahmendengar ada masalah antara terdakwa dengan korban ;Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga yaitu hubungan 1(satu) ayah dan lain Ibu dan terdakwa Riyad lebih tua ;Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007, waktu saksi berada dirumah Pak Hasyim,saksi menerima
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA.Trk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
182
  • tidak berdasar pada kenyataan karena Penggugatsangat mengetahui penghasilan Tergugat sebagai agen ayam potong,karena Penggugat waktu setelah menikah ikut bekerja mengelola usahabaik sebagai kasir (membayar kepada Pemasok ayam) bahkan pemotongayam untuk para pembeli; Sebagai kasir Pengugat mengetahui bahwa Tergugat menerima bonusdari pemasok ayam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perhari karena Tergugat merupakan agen besar atau penjual yang rutinmenerima ayam dari pemasok ayam dalam partai