Ditemukan 17328 data
9 — 1
Asli surat keterangan domisili atas nama (PENGGUGAT) Nomor :341/DS.02/IV/2013, tanggal 22 April 2013, bermaterai cukup (P.2) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksisaksi, dibawahsumpah menurut agama saksi, memberikan keterangan sebagai berikut : Putusan Nomor : 0684/Pdt.G/2013/PA.Btg. hal 3 dari 10Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaiayah kandung Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Agustus 2010setelah menikah tinggal bersama
13 — 1
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUAKecamatan Jatitujun Kabupaten Majalengka pada tanggal 09 Agustus2001 sebagaimana tersebut dalam Buku Akta Nikah No. 341/24/VIII/2001tertanggal 09 Agustus 2001 dengan status Duda dan Janda;2.
12 — 8
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 341. 000 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.
151 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
0 15.146.536.474Penyesuaian Fiskal Negatif 4.479.150.546 0 4.479.150.546Jumlah penghasilan neto 136.537.049.872 121.172.950.763 17.102.135.592)Kompensasi Kerugian 80.615.072.156 (65.250.973.047) 17.102.135.592Penghasilan Kena Pajak 55.921.977.716 (55.921.977.716) 0PPh Terutang 13.980.494.250 (13.980.494.250) 0Kredit Pajak PPh pasal 22 261.036.936 0 261.036.936Pajak yang (iebih)/kurang bayar 13.719.457.314 (13.980.494.250) (261.036.936)RP Administrasi Bunga pasal 13(2) 4.390.226.3441 (4.390.226 341
136 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSurabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasanalasan kasasi huruf c dapat dibenarkan yaituPengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum karena menyatakanBukti (Tl1) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa, SuratUkur Nomor 341
232 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 624 K/PID/2016PTA.Mks tanggal 02 Januari 2007, yang menguatkan putusan PengadilanAgama Pinrang, selanjutnya para Tergugat mengajukan kasasi padaMahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 341 K/AG/2007 tanggal 13Maret 2008 yang amarnya menolak Permohonan kasasi dari Pemohonkasasi, selanjutnya Terdakwa bersamasama dengan BACO binLABURAERA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) denganputusan Nomor 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang amarnyamenolak permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon
20 — 2
stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 758.00 Tm/F12 1 TE(6241) 2S322) 141) 25) 43812) 244) 24243 43524341) 214) 15) 4381341) 2425) 43834) 144) 2443524341) 214) 15) 4383) 144) 23) 144) 242525345) 15) 43847) 24041) 2441) 214) 15) 4384644) 2135213524641) 2425) 438535246523) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 493.00 758.00 Tm/F12 1 TE(((((((((((((((((((((((((((((((5) 438(75) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 506.00 758.00 Im/F48 1 TE(1) 1(2) 2(341
338.00 Tm/F60 1 TE(336) 1 TJ/F63 1 TE(65) 1 7/F57 1 TE(156) Td/F63 1 TE(7560) TIETQgqBT0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 240.00 338.00 Tm/F66 1 TE(2) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 245.00 338.00 Tm/F60 1 TE(336) 1(354) 2 Pe/F57 1 TE(156) Ta/F63 1 TE(64) TJ/F57 1 TE(132) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 269.00 338.00 Tm/FO6 1 TE(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 274.00 338.00 Tm/F63 1 TE(67) Td/F57 1 TE(156) TJ/F63 1 TE(105) 2 Td/F60 1 TE(341
0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 477.00 338.00 Tm/F66 1 TE(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 482.00 338.00 Im/F60 1 TE(336) 1 fa/F63 1TE(65) 1(64) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 502.00 338.00 Im/FO6 1 TE(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 507.00 338.00 Tm/F57 1 TE(124) 1(132) 1 TJ/F60 1 TE(374) To/F63 1TE(104) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 328.00 304.00 Tm/F60 1 TE(344) To/F57 1TE(156) TJ/F63 1 TE(70) 1 Ta/F60 1 TE(330) 1(341
0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 355.00 304.00 Tm/F60 1 TE(344) TJ/E57 1 T(156) TJ/F63 1T(51) 1(61) 1(24) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 390.00 304.00 Tm/F66 1 TE(2) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 393.00 304.00 Tm/F60 1 TE(336) 1 Tv/F63 1TE(7551) 1(61) 1(24) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 427.00 304.00 Tm/F66 1TE(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg14.00 0.00 0.00 14.00 430.00 304.00 Tm/F60 1 TE(336) 1 TJ/F63 1TE(65) 1(7571) 2(105) 2 Ta/F60 1 TE(341
191 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dikaitkan denganprofesi Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil merupakan subyekhukum yang termasuk ke dalam kKlasifikasi /ex specialist, sehinggapengaturan yang berkaitan dengan Pemohon Banding adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005):Bahwa, Pemohon Banding (dahulu Penggugat) merupakan Pegawai NegeriSipil (PNS) saat ini dikenal dengan istilan Aparatur Sipil Negara (ASN),sebagaimana termuat di dalam Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor: 341
Bahwa, dengan demikian, berdasarkan dalildalil dan doktrin yang telahPemohon Banding ajukan, maka tidak pernah dikenal adanya sanksi moralbaik di dalam peraturan perundangundangan maupun di dalam StatutaUNJ;Bahwa, sebagai akibat dari ketidaktepatan dan ketidakcermatan dari MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabaikan fakta hukumyang tertuang dalam BUKTI P3 yaitu Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor: 341
Penggugat);Bahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut maka dapatlah diketahui bahwaObjek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Banding yangmenjalankan tugas dan fungsinya merupakan produk hukum yang diakuidan masuk ke dalam ranah Hukum Publik yaitu Hukum Adminitrasi Negara.Oleh karena itu, status Pemohon Banding pun pada saat menerimakeputusan tersebut secara ex officio merupakan subyek hukum pula dalamranah Hukum Administrasi Negara, dimana berdasarkan Surat KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor: 341
Putusan Nomor 554 K/TUN/2016tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsionalumum golongan ruang Il/c sampai dengan golongan ruang Ill/b dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2).Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:341/SP/2009 tertanggal 29 Mei 2009 (Bukti P3) menegaskan dimanaPemohon Banding memiliki Golongan Ruang Ill/a.
141 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1217 K/Pdt/2017Dalam Provisi : Menolak provisi Penggugat;Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);16.Tidak terima dengan Putusan PN Balige tersebut kemudian OrangtuaTergugat dan Il mengajukan Banding dan Kasasi yang masingmasingterdaftar dalam perkara Nomor 341/PDT/2009/PT.MDN dan Nomor
Perkara Banding Nomor 341/PDT/2009/PT.MDN juncto Perkara Kasasi Nomor 1568 K/PDT/2010, junctoPerkara Peninjauan Kembali Nomor 258 PK/PDT/2013 antara lain telahdipertimbangkan dan dinyatakan bahwa :a. Salah satu tanah exPerumahan Karyawan PLN terbukti adalahkepunyaan dari Alm.Orangtua para Penggugat ic.Penggugat III;b.
demikian juga tanah tanah milik PenggugatllBinur Siagian berada diluar objek Perkara tepatnya di sekitar Aek Bangkudu;Keberatan KeLima:Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PNBlg Jo Perkara Banding Nomor341/PDT/2009/PTMDN Jo Perkara Kasasi Nomor 1568 K/PDT/2010 Jo PerkaraPeninjauan Kembali Nomor 258 PK/PDT/2013 adalah tersendiri, dan tidak adahubungannya dengan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PNBlg Jo PerkaraBanding Nomor 219/PDT/2016/PT.MDN;Bahwa dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2008/PNBlg Jo Perkara bandingNomor 341
/PDT/2009/PT.MDN Jo Perkara Kasasi Nomor 1568 K/PDT/2010Jo Perkara Peninjauan Kembali Nomor 258 PK/PDT/2013 yangdipermasalahkan adalah masalah sebidang tanah ukuran Lebar: + 9,70Meter, Panjangnya; + 27,50 Meter (objek Perkara), dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Timur : Dame Siagian;Sebelah Barat : Rumah Tiamin Br Siagian;Sebelah Utara : Jalan Desa;Sebelah Selatan : Tanah Penggugat;Bahwa para pihak dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2008/PNBlg Jo PerkaraBanding Nomor 341/PDT/2009/PTMDN Jo Perkara
90 — 50
Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli No.341/AJB/DPT?2005,tanggal 25 April 2005 antara Tergugat dengan Tergugat II sah menurut hukum.3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perjanjian Hutang Piutang No.4,tanggal 17 Mei 2005, dan Akta Kuasa untuk menjual No.4, tanggal 12Desember 2005 yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugatdihadapan Notaris ANDRIAN EFFENDY, SH sah menurut hokum.4.
Sehinggaberkaitan dengan fakta ini, maka petitum penggugat pada point 2 yang mohon agarmenyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli No.341/AJB/DPT/2005, tanggal25 April 2005 antara Tergugat dengan Tergugat Il sah menurut hukum haruslahditolak;Menimbang, bahwa sekalipun petitum point 2 gugatan penggugat ini ditolak,akan tetapi tidak berarti bahwa Akta Jual Beli No.342/AJB/DPT/2005 tertanggal 25April 2005 tidak pernah ada atau juga perjanjian jualbeli obyek sengketa antaraTergugat dengan Tergugat
sehinggamenurut Majelis Hakim surat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna yang membuktikan adanya jual beli obyek sengketa antara orangyang bernama Andy Hermanto dengan Tergugat II (Evi Magdalena);Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap obyek sengketa terdapat duaakta jual beli yakni Akta Jual Beli No.95/AJB/DPT/1991 yang dibuat oleh CamatPPAT Kecamatan Dampit Kabupaten Malang tertanggal 13 Maret 1991 antara orangyang bernama Andy Hermanto dengan Tergugat II dan Akta Jual Beli No.341
secara formilakta tersebut dibuat dimaksudkan untuk memudahkan pengurusan balik nama danpembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa menjadi atas namaTergugat (Henny Susilowati) yang dibeli dari Tergugat II;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Isa Maruf yaitu pegawai KantorNotaris Andrian Efendy, SH dapat diketahui bahwa Tergugat II pernah datang kekantor notaris tempat saksi tersebut bekerja dengan maksud meminta bantuan untukmenguruskan sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.341
17 — 1
341/Pdt.G/2015/PA P.Bun
1.ILMI AKBAR, SH.
2.IWAN S., SH.
Terdakwa:
SUPANDI alias SLANK
21 — 0
341/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
MOH DAWUD
Terdakwa:
MACHRUS ABIDIN
14 — 3
341/Pid.C/2018/PN Jkt.Pst
MENAHIN KRISKANA, SH
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SARKANI
6 — 0
341/Pid.B/2019/PN Spt
IKA AYUNINGTYAS WINARTI, S.H.
Terdakwa:
Agung Suryanugraha bin Mansur
131 — 70
341/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
dr. PRAMUDYO DWIPUTRO
38 — 2
341/Pdt.P/2023/PN Sby
15 — 8
341/Pdt.G/2011/PA Br
Terbanding/Tergugat : Dwi Murti
Terbanding/Turut Tergugat : IMAM SUGIARTO
18 — 14
341/PDT/2018/PT DKI
Umu Habibah
25 — 7
341/Pdt.P/2019/PN Smn
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
AHMAD NUROHMAN
12 — 8
341/Pid.C/2021/PN Cbn