42 K/TUN/2010

No. 42 K/TUN/2010.Hendriaty. Bahwa Alm Jo Tiong Siang, pada tanggal 12 Maret 1968 merubah namakeluarga/marga menjadi Siagan ;2. Bahwa kakek Penggugat Jo Beng Soei mempunyai sebidang tanah yang terletak diKota Makassar, Kecamatan Wajo seluas 659 M?

No. 42 K/TUN/2010.4. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum olehkarena perbuatan tersebut melanggar bertentangan dengan ketentuan konversi Pasal1 ayat 1 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 9, 22ayat 1, 3 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Alm.

No. 42 K/TUN/2010.1212Yo alias Toni Siagan dalam perkara tersebut bertindak selaku kuasa Insidentilmewakili kepentingan pamannya Arjuna Bonto ;Bahwa dalam perkara Nomor Register 51/G.TUN/2004/PTUN.Mks juncto PerkaraBanding Nomor : 44/BDG.TUN/2005/PT.TUN.Mks tersebut, Ir.

No. 42 K/TUN/2010.14sengketa. Karena alasan mengajukan gugatan kabur dan telah lewat tenggang waktu90 hari untuk mengajukan gugatan serta bukan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan memutusnya.

No. 42 K/TUN/2010.

Bersifat individualKarena Obyek Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlahpenetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepadaPemegang Hak Obyek Gugatan TUN, membawa keuntunganserta kepentingan Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN, dantelah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihakPenggugat. Bersifat FinalKarena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hakkepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantumpada sertipikat tersebut.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum BagiSeseorang atau Badan Hukum Perdata.Karena dalam hal ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaituPemegang Hak Obyek Gugatan TUN.

Bahwa diketahui dalamhal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanya menimbulkan hakkepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang HakObyek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbaskepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik sahyang menguasai tanah tersebut tidak dapat menerbitkanSertipikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.3.

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan TUN dalam perkaraA quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan TataUsaha Negara dimana Di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangHalaman 5 dari 49.

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, PutusanHalaman 14 dari 49.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

505 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 505 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:UNIVERSITAS MATARAM, berkedudukan di Jalan Majapahit No.62 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili olehProf. Ir.

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi dalam suratnya tertanggal 13 dan 14 Desember 2013 yang diterimaoleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 14 Desember 2013adalah permintaan informasi yang obscuur libel (kabur/tidak jelas), karenaTermohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta informasi :Laporan Pelaksanaan

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram adalah tidak cermat dan

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014e Bahwa menurut Pemohon Kasasi amar Putusan Komisi InformasiProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 002/II/KINTB/PSMA/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang juga menjadi amar PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2014/PTUN.MTR., tanggal 21 Agustus 2014 adalah salah dalammenerapkan hukum, karena dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1)huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, telah mengaturhalhal yang bersifat

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehRafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis :ttd. ttd.Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., H. Yulius, SH., MH.,ttd.Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,Biayabiaya : PaniteraPengganti,1.Meterai........... Rp 6.000,00 ttd.2.Redaks1i..........

244 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 244 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOCHTAR, Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat Dusun Bone Rata RT/RW.002 Desa Bone PuteKecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,Selanjutnya memberi kuasa kepada :Jamaluddin, SH., dan Agus Melas, SH., MH., keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/ PenasehatHukum, berkantor

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 880/19/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur;Tentang duduk perkara dan alasan gugatan :1Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri terhitung sejak tanggal 1Desember 2008 dengan Nip. 580052781 Pangkat Pengatur Muda, II/a padasatuan unit kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwuberdasarkan Keputusan

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014tetap bersama dengan Pr. YUNAENI sebagai istri sahnya, dan Penggugat tidakpernah hidup dan tinggal bersama dengan Perempuan lain selain Pr.

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 132/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 6desember 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 04 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014, sebagaimanaternyata

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

ANDI JAYAPASONG, SH ( Penuntuttan Terpisah ) dalam hal gugatan TUN tersebutdiatas oleh karena saksi ABDUL HAKIM tidak pernah memiliki tanahdilokasi dimaksud diatas dan sama sekali tidak pernah menandatanganiSurat Kuasa yang dibuat oleh LK ANDI JAYA PASONG, SH dan saksiABDUL HAKIM selaku pemberi kuasa tidak pernah bertandatangansebagaimana terteranama dan tandatangannya dalam Surat Kuasatertanggal 04 Juni 2003 melainkan ditandatangani ol terdakwa HJ.

Bahwa akibat adanya penerbitan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2003saksi korban Andi ABDUL HAKIM yang memiliki SHM Nomor 41 / 1970yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sertifikatnyadinyatakan gugur oleh Putusan Pengadilan TUN tahun 2003 akibat adapenggugat lain atas nama HJ.

MARWAH DJAWAHRUDDIN selakupenggugat dengan nomor SHM 20168/2001 terhadap objek tanah yangterletak di jalan Tol Lama Kelurahan parang Loe Kecamatan TamalanreaKota Makassar dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi korban AndiABDUL HAKIM pemegang asli SHM 41/1970 setelah adanya putusanPengadilan TUN Tingkat Kasasi Makassar yang telah menggugurkanSertifikat milik saksi korban Andi ABDUL HAKIM.Perbuatan terdakwa HJ.

/mewakili pemberi kuasa dalam perkara gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan putusan Nomor :17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal 13 Agustus 2003, dipergunakandalam pembuktian perkara lain atas nama ANDI JAYA PASONG, SH4.

Surat Kuasa tanggal 04 Juni 2003 dari ABD HAKIM kepada JAYAPASONG, SH untuk mendampingi /mewakili pemberi kuasa dalamperkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)berdasarkan putusan Nomor : 17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal13 Agustus 2003.Terlampir dalam berkas perkara.5.

31 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 30 K/ TUN / 2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT. GASURINDO BAHTERA JAYA, dalam hal ini diwakili olehDjoni Widjaja, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturPT. Gasurindo Bahtera Jaya, beralamat di JI. Yos SudarsoNomor 23, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Drs.

No. 30 K/TUN/2011Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasisebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek GugatanBahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. : 998/498/1031/IX/PHK/62004,tanggal 25 Juni

No. 30 K/TUN/2011b) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan secara yuridisseharusnya setelah mempertimbangkan semua kepentingan dalamkeputusan tersebut dan setelah melihat secara kebenaran materiil daripermasalahan tersebut harusnya tidak mengeluarkan keputusantersebut, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) point c UU No. 5 Tahun1986 ;Dari dan oleh karena itu adil dan berdasar mohon agar PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk membatalkan obyek gugatan danatau setidaktidaknya menolak amar putusan

No. 30 K/TUN/2011Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusansebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.998/498/1031/IX/PHK/62004, tanggal 25 Juni 2004 TentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Gasurindo Bahtera Jaya denganSdr. Sumianto ;3.

No. 30 K/TUN/2011Ttd./H. Yulius, SH, MH. Ttd./Marina Sidabutar, SH. MH.Ttd./Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, SH. MA.Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral ................6. Rp. 6.000,2. REGAKSL 2c: cscxsamaw cases Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Bp.489.000,Jumlah..... Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

365 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 365 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :ANDI WAHYUDIN JALIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Jalan Benyamin Sueib Kav.

No. 365 K/TUN/20128. Maulidia Novita, S.H., keduanya Staf Subbag. Wilayah III padaBiro Hukum Kemdagri, kesemuanya beralamat di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183/1753/SJ, tertanggal 12 Mei2011;2. NURLIAH NURDIN, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik. ;berdasarkan peristiwa dan atau fakta berikut ini ;1Bahwa Penggugat adalah suami dari Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012Bahwa terlepas dari hal di atas, fakta lain dari keikhlasan Penggugat padapernikahan dengan Nurliah Nurdin, S.Sos. M.A dan sebagai bukti harmonisnya rumahtangga Penggugat dengan Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AINAYATI LIAUW B. Sc.

TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis HakimTanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. TentangPenunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya.3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.

TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni2020, dan secara hukum Pembanding/Penggugat dianggap diberitahukan isiputusan pada tanggal 2 Juni 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.

493 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 493 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MARLIN S. LAMATO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan stafHonorer Kantor Camat Dulupi, bertempat tinggal di Desa Dulupi,Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalema,Propinsi Gorontalo. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JM SIHITE, SH2.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :813.2/BKDDIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo tanggal 5 Mei 2008 dengan jabatan PengelolaAdministrasi

Nomor Putusan 493K/TUN/2012melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi HukumanDisiplinPemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;8.Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugatmasih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugasdi Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemobukan di Kantor Camat Dulupi;.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012Bahwa apakah berwenang menurut hukum kuasa hukum Bupati BoalemoManyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding pada tanggal27 Pebruari 2012. hal ini sangatlah perlu untuk demi kepastian hukum.Bahwa Tergugat yaitu pejabat lama Bupati Boalemo telah memberikan suratkuasa tertanggal 13 Januari 2012 yang di berikan kepada masingmasing :Drs. Musafir Bempah, MMRidwan Hemeto, SH. MMDr. Tito Bastian, M.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012

211 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

KEBERATAN KETIGA:Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 Bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 JuniHal. 21 dari29 hal. Put.

Namun keputusan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 170/Kuningan Barat yang diterbitkan atas dasar adanya putusanputusan perdata di atas mengenai kepemilikan tanah sengketatersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat PeninjauanKembali sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012;b.

sebagai berikut(vide halaman 36 Putusan Mahkamah Agung RI TingkatPeninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012):1.

Merujuk pertimbangan Hakim pada Putusan Peninjauan KembaliNomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 tersebut di atas,terbukti bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/PID/2009 tanggal 11 September 2009 adalah bukti yang bersifatmenentukan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, yaitutelah menunjukkan kebenaran materiil bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas kepemilikantanah yang telah bersertifikat HGB nomor 170/Kuningan Barat,karena Girlk C 1552 Persil 10a Blok D.III

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011tanggal 8 Juni 2012, maka tanda bukti kepemilikan tanah yang sah dansatusatunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT.

Bahwa TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIll (Para PENGGUGAT)mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) melaluiPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor.132/G/2013/PTUNBDG tanggal 10 Oktober 2013.Dalam pemeriksaan Sengketa TUN, di mana para PENGGUGAT telah masuksebagai pihak Intervensi (TERGUGAT Il INTERVENSI 1 dan TERGUGAT IlINTERVENSI 2).Setelah Majelis Hakim Sengketa TUN pada PTUN Bandung memeriksa, mengadilidan memutuskan Gugatan TERGUGAT sampai dengan

CbiForm02/SOP/06.3/2018negara Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG juncto PutusanPerkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT juncto Putusan Perkara Nomor 126K/TUN/2015 juncto Putusan Perkara Nomor 04/PK/TUN/201619. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan kuasa hukum TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIll, maka 3 (tiga) Sertipikatsertipikat yangtelah DIBATALKAN dan DICORET in litisa.

Bahwa setelah PENGGUGAT sampai dengan PENGGUGAT XxXIll DALAMREKONVENSI/TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIIl DALAMKONVENSI memenangkan Sengketa TUN terhadap TERGUGAT !

/2015 juncto Putusan Perkara Nomor 04/PK/TUN/201641.

Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN JKTtanggal 2 Oktober 2014 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Perkara Nomor. 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Oktober 2015 junctoPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 04/PK/TUN/2016 tanggal 7 April2016;Yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah sah danberharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;7.

215 K/TUN/2011

No.215 K/TUN/2011dengan merekayasa seolah olah telah terjadi jual beli tanah seluas 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi) yaitu antara orangtua Para Penggugat dengan Ny. Hj.Syafariah Widiyanti, SH (istri dari M.Alzier Dianis Tabrani) ;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang ada dan buktibukti surat yangdiduga dipalsukan oleh Sdr.

No.215 K/TUN/2011Bahwa menurut Para Penggugat penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebuttidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah oleh karenanya pula bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.

No.215 K/TUN/201116tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat sejak lama atau sewaktu Sdr.Mursidi (orang tua Para Penggugat) masih hidup dan mengapa baru dilakukansaat sekarang setelah bidang tanah dimaksud sudah dijual oleh Orang Tua ParaPenggugat kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Mochtar Sani BadriFirdaus, B.Sc., dan kepada Sdr. Haruna Jaya dan berkembang pesat menjadilokasi pariwisata yang ramai?

No.215 K/TUN/2011Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima ;8. Eksepsi Koneksitas (Connexiteit Exceptie) ;a.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya Posita Nomor 9 dan 11 halaman 4,menegaskan bahwa salah satu dasar atau alasan Para Penggugat mengajukangugatan Perkara a quo adalah telah terjadi pemalsuan tanda tangan Sdr. Mursidi(orang tua Para Penggugat) oleh Sdr.

No.215 K/TUN/2011

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 di atas dapat dipahamibahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produkyang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara)berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikanpadanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). PenjelasanHalaman 9 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud denganurusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;.

Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUNadalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus adadan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal iniadalah menerbitkan keputusankeputusan TUN sebagai salah satuinstrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciriterpenting dalam penerapan wewenang menurut hukumpubliktersebut (terutama dalam menerbitkan keputusankeputusan TUN)adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawaakibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yangbersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan,kewenangan mana dapat dilaksanakan secara sepihak (bersifatunilateral).

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannyaadalah urusan pemerintahan berdasarkan perundangundangan yangmemberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasukPejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukantermasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapatdigugat di Pengadilan TUN;.

Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkanTergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quoberkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkanperundangundangan yang memberikan wewenang kepadanya, makapada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/Halaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.Organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN;10.Bahwa berdasarkan pada

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AAUPB yaitu melanggarAsas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Penyalahgunaan Jabatandan wewenang (detournement de pouvoir). ;Bahwa terhadap dalildalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawabansebagai berikut :n nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nn nnnnnnnnA. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 20Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telahdidasarkan pada 2 (dua) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedur. ;a.

Dengan demikian Tergugatberwenang untuk memberhentikan dengan hormat Penggugatsebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003. ;2002 2022 none nnnnBahwa Penerbitan Keputusan TUN in Iitis telah sesuai denganprosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Pringwesu tentangpemberhentian sebagai berikut :1.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 32Bahwa dalam gugatan Keputusan TUN in lIitis Penggugat padapokoknya mendalilkan Tergugat seharusnya tidak menerbitkanObjek Gugatan a quo agar sesuai dengan penerapan AAUPBkhususnya asas kepastian hukum dan asas LaranganPenyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournement de pouvoir)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis tidak melanggar asasLarangan Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournementde pouvoir), dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum denganalasan

sebagai berikut : 222 none no anneBahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis telah dilakukan secaracermat dan bukan penyalahgunaan jabatan oleh Bupati karenaKeputusan Tun ini juga didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu: nn nn nnn nnn enn nn ne ncn cena UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukanKabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 tambahan lembarannegara Negara Republik Indonesia nomor 4932); UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014