HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa permohonan pada Pemohon pada pokoknyaadalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaikikekeliruan terhadap nama dan tanggal lahir para Pemohon yangterdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor106/09/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal10 Agustus 1994, dimana tertulis nama Pemohon dengan namaHahuddin Hrp, lahir di Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 1971

Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor106/09/VIII/1994 tertulis nama Pemohon Pemohon Ilahir di TebingTinggi tanggal 18 Agustus 1971 dan Pemohon II Nurbahari Panjaitanlahir di Sibolga;Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat,seorang lakilaki dan perempuan sebagaimana tertulis namanya dalamAkta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/VIII/1994 dengannama Pemohon Ilahir di Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 1971 dannama Nurbahari Panjaitan lahir di Sibolga, adalah orang yang

PUTUSANNOMOR : 107/Pid.B/2015/PN.MamDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa: Nama lengkap : SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin DG.NGAU $:Tempat Lahir : Jeneponto ; Umur/tang gal lahir : 43 Tahun /31 Desember 1971;Jenis Kelamin Teli Teg yaa nner erect rernenenreenerneennanenesKewarganegaraan Tndmestg s

EP wR NO. 16 /PUP.P/1998/PNRAP. 2 RT EDTA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA RSA.Ws HAFIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT, di Rantau Prapat 3i Geiss sexbaca surat permohonan tertanggal 1 April 1998 dari ; : Pmos LISN, lanir di Labuhan Bilik pada tanggal 27 September 1971 pekerWesesiswi, alamat Jalan Panglima Sudirman Labuhan Bilik Kabupaten =Seea selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam permohonan ~Mem agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberi izin kepada pemoMenezganti nama kecilnya yang berlafaskan

dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri olehPengadilan Tinggi Jakarta dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalammemutus perkara aquo dengan menyatakan :"Menimbang bahwa terlebinh dahulu dipertimbangkan tentang penguasaanTergugat dan Tergugat Il atas objek sengketa adalah sebagai menyatakan :Bahwa sejak 29 Januari 1970 Didi Suhadi telah membeli sebuah bangunanrumah kopel (Bukti TIIl.1) dari Noor Tarmidi di atas tanah EigendomVerponding No.204 atas nama Yayasan Wakaf Al Wahdi dan selanjutnya sejaktahun 1971

Setelah rumah/bangunan sengketa ditempati para Pemohon PeninjauanKembali, kemudian Yayasan Wakaf Al Wahdi selaku pemilik bangunan telahmemungut uang sewa bangunan sengketa dari para Pemohon PeninjauanKembali di alamat rumah sengketa, dari mulai tahun 1971 sampai dengantahun 1992 (vide TIIIl.38 sampai TIII.3r) terutama untuk tahun 1971 s/d tahun1981 kwitansi sewa rumah sengketa masih mempergunakan kwitansi WakafAl Wahdi (vide TIII.3 sampai TIII.3j).c.

para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat denganpertimbangan Judex Factie maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkaraaquo, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertamahalaman 17 sampai halaman 18 alinea pertama, yang menyatakanMenimbang, bahwa tentang penguasaan dari Tergugat dan Tergugat II atasobyek sengketa berdasarkan bukti surat TIII.1, Tlll.8a sampai dengan TIIl.3s,dipertimbangkan sebagai berikut : TIll.1 : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tanggal 29 Januari 1971

; TIIl.8a : sampai dengan TI, 113r : kwitansi bukti pembayaran sewa toko milikYayasan Wakaf Al Wahdi sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1992 ; TIII.3s : Kwitansi uang muka perikatan jual beli tanggal 15 Desember 1992 ;Dengan adanya bukti surat P3 dan P4, maka buktu TIIl.l, Tlll.3a sampaidengan TIII.3r, TlIl.3s tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena denganbukti surat P3 yaitu jual beli rumah dan pemindahan hak yang dilakukan dihadapan Notaris Rizam Fadilah Tadjudin yang dibangun berdasarkan

Tambora Jakart Barat, dari penyewa Didi Suhadi / para PemohonPeninjauan Kembali kepada Pemilik bangunan Yayasan Wakaf Al Wahdi untuktahun 1971 sampai tahun 1992.TIII8s :Hal. 14 dari 19 hal. Put.

Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri sah Tergugat II Intervensi yangmenikah sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tepatnya pada tanggal 29 Juni 1970 di KampungKasindor Kecamatan Jorlang Hataran di Tigabalata, KabupatenSimalungun, sehingga perkawinan Penggugat Intervensi dengan TergugatIl Intervensi tersebut dicatat oleh Kepala Daerah Kecamatan / CamatJorlang Hataran, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor53/1971 tanggal 9 Februari 1971 ;.Bahwa pada saat

Rhisna Shanty, lahir tanggal 9 Mei 1971 ;Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA. Utj.2. Rhony Tumbur, lahir 20 Juni 1972 ;3. Shary Kartika, lahir 5 Mei 1974 ;4. Jimmy Gibson, lahir 26 September 2019 ;5. Dameria Sri Meylan, lahir 5 Mei 1977 ;C.

Bukti tertulis:1.Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 53/1971, tanggal 9 Februari1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kecamatan Jorlan Hataranbermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.INV.1);Fotokopi Surat Keterangan nomor B336/Kua.04.08/10/pw.01/12/2019,tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.INV.2);Fotokopi Surat Kartu Peserta Taspen

gugatannyamengajukan dalildalil disimpulkn sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri sah Tergugat II Intervensi yangmenikah sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tepatnya pada tanggal 29 Juni 1970 di KampungKasindor Kecamatan Jorlang Hataran di Tigabalata, KabupatenSimalungun, sehingga perkawinan Penggugat Intervensi dengan TergugatIl Intervensi tersebut dicatat oleh Kepala Daerah Kecamatan/ CamatJorlang Hataran, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor53/1971

tanggal 9 Februari 1971 ;Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat Intervensiberstatus perawan, sedangkan Tergugat II Intervensi berstatus jejaka;Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat IIIntervensi tersebut tidak pernah bercerai menurut Undangundangperkawinan sampai sekarang;Bahwa Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini,terutama untuk melindungi hakhak Penggugat Intervensi yang di lindungioleh hukum selaku istri sah Tergugat II Intervensi

Fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah KotamadyaSurabaya Tahun 1971, bukti T7 ;7. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Jalan, Nomor Kohir 14847, atas namaMarsumi, bukti T8 ;8. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Jalan, Nomor Kohir 11759, atas namaMarsumi, bukti T9 ;9. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Jalan, Nomor Kohir 13283, atas namaMarsumi, bukti T10 ;10. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Jalan, Nomor Kohir 126,30, atas namaMarsumi, bukti T11 ;11.

Bahwa Tergugat mMulai membayar Pajak PBB atas rumah tersebut dimulaisejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 ;16. Bahwa hubungan keluarga antara Marsini dengan Marsumi adalahneneknya ;17. Bahwa Marsini pada Masa hidupnya telah mempunyai 2 (dua) orang anakyaitu Achmad dan Marijam ;18.

Bahwa Tergugat mulai membayar Pajak PBB atas rumah tersebut dimulaisejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 ;40. Bahwa hubungan keluarga antara Marsini dengan Marsumiadalahneneknya ;Al. Bahwa Marsini pada Masa hidupnya telah mempunyai 2 (dua) orang anakyaitu Achmad dan Marijam ;42.

Bahwa Tergugat mulai membayar Pajak PBB atas rumah tersebut dimulaisejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 ;64. Bahwa hubungan keluarga antara Marsini dengan Marsumi adalah neneknya ;65. Bahwa Marsini pada Masa hidupnya telah mempunyai 2 (dua) orang anakyaitu Achmad dan Marijam ;66.

Bahwa dari point 1 dan 2 ternyata Judex Facti telah melakukan suatu kenaifandalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23. putusan Nomor05/Pdt.G/2008/PNTKN telah memelintir serta merubah isi Yurisorudensi MARINomor 305.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang seharusnya berbunyi yangmenentukan pihakpihak yang harus digugat adalah hak Pengugat sedangkandalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyebutkan isiYurisprudensi MARI Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 versi HakimPengadilan Negeri Takengon

Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepadaKetua Pengadilan Agama Makassar sehingga telah memenuhi syarat formil,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syaratsyarat lainnya yangditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatantelah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasartuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yangmenegaskan bahwa : Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untukmemberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankankepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan MahkamahHim. 5 dari 15 hlm.Putusan No.106/Pdt.G/2019/PTA.Mks.Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan MahkamahAgung RI,tanggal 15 April 1972

, No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang. bahwa Penggugat dalam membuktikan dalildalilgugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi, yaitu Saksipertama bernama Muhammad bin Bobe (umur 75 tahun, ayah kandungPenggugat) dan saksi kedua bernama Hasmiati binti Muhammad Bobe (umur30 tahun, adik kandung Penggugat) untuk didengar keterangannya dalamperkara a guo di depan sidang, sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalildalil jawaban dan/atau bantahannya tidak mengajukan bukti surat, hanyamengajukan

:Setelah membaca berkas perkara tanggal 01 Maret 2018 Nomor176/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 176/Pdt.G/2017/ PN.Bdg,tanggal 07 April 2017, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat pada tanggal 3 April 1971

dengan "OBYEK TANAHSENGKETA"Bahwa proses jual beli objek tanah sengketa tersebut berawal dari keinginan/ niatTurut Tergugat Il untuk menjual Obyek Tanah Sengketa yang merupakan hartapeninggalan Almarhum IHIK, yang mana hasil dari penjualan tersebut akandibagikan kepada masing masing Ahli Waris Almarhum IHIK (Turut Tergugat II),yang mana kesepakatan diantara para ahliwaris almarhum IHIK (Turut Tergugat II)tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan diatas kertas segel tertanggal25 Mrt (Maret) 1971

SURJANA;Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 1971 Penggugat telah pula membayarverscoot/uang muka untuk biaya administrasi pengurusan suratsurat jual belliObyek Tanah Sengketa tersebut melalui kantor Kepala Desa Cisaranten Kulon,Kec, Buah Batu, Kab.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatanpembangunan di atas dan atau terhadap Obyek Tanah Sengketa:DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan syah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat IIsebagaimana surat pernyataan diatas segel tertanggal 25 Maret 1971 dan kwitansitanda penerimaan uang tertanggal 3 April 1971 bermaterai cukup yang diterima danditandatangani

dan kwitansitanda penerimaan uang tertanggal 3 April 1971 bermaterai cukup yang diterimadan ditandatangani oleh Turut Tergugat II untuk pembayaran jual beli objek tanahsengketa yang terletak di Blok Rancakuntul Desa Cisaranten Kulon, KecamatanBuah Batu, Kabupaten Bandung yang sekarang dikenal dengan nama kelurahanRancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung Persil 162,SI., Kohir No.131seluas kurang lebih 8.050 M?

Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Bonro Tudju Bin Kijong(suami Tergugat ) karena jual beli, sebagaimana dalam Akta Jual BeliNo. 11/KB/1971 Tanggal 7 Djuli 1971. Dengan demikian, seharusnyaHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012Penggugat dalam hal ini tidak hanya melibatkan Tergugat (isterialmarhum Bonro Tudju Bin Kijong) sebagai pihak dalam perkara ini,melainkan juga harus melibatkan ahli waris lain dari almarhum BonroTudju Bin Kijong, yakni Abd.

Siang) tetapi uang tebusan tersebut tidakmau diterima dan malahan Pengugat disambut dengan gaya bahasa kasarCaradde Mako Anrupa Doe Numae Boya Barang cacian tersebut dilontarkanTergugat tetapi Penggugat masih tetap saja berusaha namun tidakmembuahkan hasil karena rupanya Pemerintah setempat Penggugat telahmenduga keras adanya kerja sama terbukti pada saat persidangan MajelisHakim tidak mencermati dan meneliti bukti Akte Jual Beli No. 11/KB/1971tanggal 7 Juli 1971 dan Surat Keterangan No. 136/KLMTA

tersebut dibatalkan oleh Hakim Agung denganalasan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau orang tuaPenggugat mengakui dan secara tegas mendalilkan objek tanah Persil No. 5.aDil, Kohir No. 358 C1 seluas 17 Are bukan atas nama Sasoeng Bin Manggatetapi objek tanah tersebut atas nama Makka Bin Saso dan tidak pernahtermutasi baik melalui tukar guling maupun transaksi jual beli, selain itu pulabukti surat yang diajukan Tergugat baik yang dimiliki Tergugat menyangkutAkte Jual Beli No. 11/KB/1971

tanggal 7 Juli 1971, Akte tersebut menunjuktanah Persil No. 5.a Dil, Kohir No. 2154 Cl seluas 19 Are, dalil Tergugat/Termohon Kasasi Majelis Hakim tingkat Tinggi tidak dapat membedakan tanahSasoeng Bin Mangga sekarang dirubah menjadi atas nama Bonro Tuju yangtidak jelas dijelaskan letak objek tanah tersebut dan Persil bisa saja sama tetapiKohir tidak boleh sama karena Kohir yang menentukan letak objek tanahsedangkan Persil dasar atau induk dalam wilayah atau asal usul tanah dalambuku F atau buku

Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnyamenyebutkan tentang siapasiapa yang menguasai secara langsung (nyata)tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan dalam sengketa iniadalah Tergugat; Dan hak Penggugatlah yang menentukan subjekhukumnya;6.

telah lanjut usia dan sangat mengetahui,kebenaran, kepemilikan serta penguasaan Pemohon Kasasi atas tanahyang menjadi sengketa incasu ; Oleh karena itu maka secara hukumgugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; Sebaliknya daripembuktian pihak Tergugat baik saksisaksi mereka yang masih bolehdibilang usia mereka masih muda mereka tidak tahu sebab musababnyasaksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yangsempurna; (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971

tanggal 27 Oktober 1971 dalam buku Yurisprudensi Jawa Barat19691972 halaman 110);7.

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, paraTergugat dan Il mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.Bahwa surat kuasa dimaksud tidak memenuhi ketentuan surat kuasakhusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. jo surat EdaranMahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 ;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur, atau tidakmempunyai

kalau dikatakan hutang piutang Tergugat maupun Tergugat II tidak pernahpunya hutang pada Penggugat kalau dikatakan wanprestasi, Tergugat danIl tidak pernah ada janji dengan Penggugat, jadi atas dasar apa gugatan inidiajukan;Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 RegisterNomor 290 K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum" dan yurisprudensi MahkamahHal 6 dari 13 hal. Put.

No. 187 PK/Pdt/2002Januari 1972 Register Nomor 556 K/Sip/1971 dan putusan MahkamahAgung tanggal 9 November 1976 Register Nomor 1245 K/Sip/1974 sertaputusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 Register Nomor 67K/Sip/1975 ;DALAM REKONVENSI :1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi, dianggap bagian yangtidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ;Bahwa semula Tergugat dan II Konvensi sekarang Penggugat dan IlRekonvensi, dan yang semula Penggugat Konvensi sekarang TergugatRekonvensi ;Bahwa sebagaimana

Putusan Nomor 202 K/TUN/20179.2.9.3.yang lebih parahnya lagi/ironis ternyata alamat/letak/lokasi ObjekSengketa a quo bukanlah berada di Ketapang Besar Nomor 24(sebagaimana yang tercatat dalam bentuk tulisan tangan olehseseorang atau oknum) melainkan objek hukumnya telah diketahuiberada pada wilayah Kampoeng Ketapang.Bahwa perlu untuk diketahui YM Judex Facti bagaimana mungkin bisaterjadi (ternyata) Objek Sengketa a quo telah diterbitkan/terbit sejak 11November 1971 sedangkan proses tahapan pengukurannya

:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 127/Lingkungan Ampel tertanggal 11 November 1971; atas namapemegang hak Sajid Abdul Gadir bin Hud Assegaf, yang terletak di JalanKetapang Besar Nomor 24 Surabaya; sebagaimana berdasarkan ketentuandi Surat Ukur Nomor 372 tertanggal 27 Desember 1905, Seluas 300 m?.

menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecualiyang diakui secara tegas kebenarannya;Bahwa secara jelas gugatan Penggugat melanggar asas hukum ne bis inidem, yakni seseorang tidak boleh digugat/dituntut kedua kalinya terhadapperkara yang sama, karena dalam gugatan ini, baik subjek, objek sengketadan dasar gugatannya sama dengan perkara Nomor 166/G/2013/PTUN.SBY yang telah diputus, sedang objek sengketa sertifikat HGBNomor 127/Lingkungan atas nama Sajid Abdulgadir Bin Hud Assegaftanggal 11 November 1971

Bahwa telah diketahui di mana SHGB Nomor 127/Lingkungan Ampel(objek sengketa a quo) terbit pertama kali tercatat 11 November 1971;atas nama pemegang hak (Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun)namun pada sisi lainnya ada Surat Hibah pada 07 Agustus 1961; yangtelah dibuat oleh keturunan/ahli waris dari Sjarifa Zoebaidah binti SaidAgil Baharun; apabila diperhatikan secara cermat; maka terungkapfakta hukum kebenarannya sebagai berikut:3.1.1.

Bahwa untuk itu telah jelas Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun; pada tahun 1961 secara tidak langsung menerangkansudah meninggal dunia; sehingga kedudukannya tergantikanoleh ahli warisnya; sebagaimana tercatat dalam Surat Hibah(tahun 1961); namun mengapa tahun 1971 dipenerbitan awalobjek sengketa a quo; ternyata masih tercatat/terdaftar atasnama Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun di dalam objeksengketa a quo; artinya Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun hidup kembali bangkit dari

PUTUSANNomor 306/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkaraperkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;Nama : Dang Van Lap;Tempat lahir : Khan Hoa Vietnam;Umur/tanggallahir :46 Tahun/QJuli 1971; aSJenis kelamin : Lakilaki; QRKebangsaan : Vietnam; YWTempat tinggal : Vinh Luong Khanh toateAgama : Budha;Pekerjaan : Nahkoda KM Abadi

Permohonan Pemohon;

PUTUSANNomor : 01/Pid.Ring/2019/PN SGNwonnnee Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraTindak Pidana Ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaancepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:Nama : KAELANI ALIAS PLOMPONG BIN AHMAD SUKENI (Alm)Tempat/Tgl lahir +: Sragen, 15 Mei 1971/umur 48 Tahun:Jenis Kelamin : Lakilaki:Agama : ISIAM 222 n ona nn nnn nnn nnn nnn nnnPekerjaan 1 SWAS1A!

.==== = ese nccieeennene43 Tahun / 30 Maret 1971 .Lakilaki. Indonesia. ~~ 25 nn nnn nn nnn nnn =Jl. Majalah Blok B No. 22 Komplek GriyaWartawan Rt. 001 Rw. 009 Kel. Cipinang Barat,Kec. Jati Negara Jakarta Timur.Fg mmm mn nr ennAsisten Staf Khusus Presiden / Pemimpin Redaksi OBOR RAKYAT.H.DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E.Majalengka.44 Tahun / 15 April 1970.Lakilaki. INDON@SI a

No. 2028 K/Pid.Sus/2008tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana

keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 17.378.671, (tujun belas jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971

Menyatakan TerdakwaKusworo Bin Mulyasengajabersalah melakukan TindakPidana Korupsi secaraberlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) Sub bjo Pasal 28 jo Pasal 34 hurufc UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 AUndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambahdengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 joHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/200812Pasal 64 ayat (1) KUHP,dalam dakwaan kamiSubsidair ;3.

Pasal 34huruf c UndangUndang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43 A UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahanitelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingHalaman 10 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlobernama;1.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida MahaniHalaman 11 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlotelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingbernama;1.

Nitjo Abdullah bin Tute Abdullah Mobie, meninggal tanggal 3 januari2004 dan semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu. istri pertamabernama Zubaida Mahani yang meninggal tanggal 10 januari 1971, dandikarunial 2 orang anak yang bernama Rosman Abdullah dan ArfanAbdullah; sedang istri kedua bernama Hj. Maisarah Mahani dan dikarunia3 orang anak yang bernama Iwan Rusdiyanto Abdullah, Ilvon RiyantoAbdullah, M.Kes dan Inda Pratiwi Abdullah, A.Md. PK2.

yaitu dengan istrinya yang bernama Rapia Polapa dan dikaruniai6 orang anak yang masingmasing bernama Nitjo Abdullah bin Tute AbdullahMobie, Hanom Mobie binti Tute Abdullah Mobie, Muhamad Abdul, AMD binTute Abdullah Mobie, Syamsudin Mobie bin Tute Abdullah Mobie, RusniMobie binti Tute Abdullah Mobie dan Yurida Mobie bin Tute AbdullahMobie; Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahani telahmeninggal dunia tahun 1971

Bahwa SYAMSUDDIN Bin LA OLEO meninggal duniakarena sakit di rumah kediaman pada hari Senin tanggal 5Maret 1990 sesuai dengan Surat Keterangan KematianNomor: 474.3/87/KB/XII/2020 di Kelurahan Bende,Kecamatan Kadia, Kota Kendari, lalu AONA Binti LADUDA meninggal di Rumah Kediaman karena Sakit hariMinggu tanggal 7 Maret 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Kematian Nomor: 474.3/88/KB/XII/2020 diKelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, laluMuliana binti Syamsudin telah meninggal duani karenaSakit

Menetapkan SYAMSUDDIN Bin LA OLEO meninggaldunia karena sakit di rumah kediaman pada hari Senintanggal 5 Maret 1990 sesuai dengan Surat KeteranganKematian Nomor: 474.3/87/KB/XII/2020 di KelurahanBende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, lalu AONA BintiLA DUDA meninggal di Rumah Kediaman karena Sakit hariMinggu tanggal 7 Maret 1971 sesuai dengan SuratHalaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.KdiKeterangan Kematian Nomor: 474.3/88/KB/XI1I/2020di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,