Melanggar Asas Kepastian Hukum :Bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau PejabatTUN dalam mengeluarkan Keputusan TUN mengutamakan landasanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dankeadilanBahwa Obyek Sengketa 1 dan 2 sebagai suatu Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat nyatanyata adalah keputusan yang tidakpatut dan tidak adil dengan demikian melanggar Asas KepastianHukum tersebut karena tidak ada dasar peralihan hak yang bisaHalaman 12 dari 56 hal.

Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang :Bahwa Asas ini menghendaki setiap Badan atau Pejabat TUN dalammembuat Keputusan atau dalam bertindak tidak boleh melampauiHalaman 13 dari 56 hal.

Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati Il Surabaya makaTergugat selaku Pejabat TUN telah bertindak sewenangwenang, dantelah menggunakan wewenangnya untuk tujuan menguntungkanWalikotamadya Dati II Surabaya ;C.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa untuk mengetahul apakahada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaatas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa danditetapbkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapatditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikatkarena didasarkan atas data yang keliru, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27Juli 2001, yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha negarayang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasukHalaman 36 dari 56 hal.

No. su 2org@ TUN JKT.=ca Ss&Rod RodGY ovA xa PyPengadilagingal Tata Usaha Negara Jakarta ; a receTosh tenboc SE SS & worn nn nana nn nana nn nanan nnnas Yey Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tagepeata Negara Jakarta NomorL& 64/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Mata 2018 tentang penunjukan Majelis>Yr Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; SS S yso 2. Salinan Putusan Pengadilary Tata Usaha Negara Bandung Nomor : s Oo101/G/2017/PTUN BDG, tanggal 27 Desember 2017 ; g3.

No. su 2org@ TUN JKT.sv =ey ; s&Rod Rodoy aSPe. ASYYP Na SsA3. Mewalibkan kepada Tergugat untuk mencabut suret K Keputusan Tatasana Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. e0eiBanjarsar, KecamatanSSce Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tanggal 04 Januari 2016, SuratY YGY Ukur No. 116/Banjarsari/2015, Tanggat 17 112015, Luas 250 m?, atas> nama Endah Permatasari ; ro cen rrr eee naseyrS 4.

No. 64)B/2018/RF TUN. JKT.sSY ?Sa >~ ~ >Menimbang, bahwa demikian juga dipihak Tergugat / PembandingPEED,Ymengajukan Memori Banding, tanggal 7 Pebruari 2018, yang alasanalasan$keberatannya termuat dalam memori bandingnyas dengan dilampiri daftar buktiS s& tambahan, dan akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tata UsahaSS x.& Negara Jakarta, menjatuhkan putusan dngan amar sebagai berikut : 4>S DALAM EKSEPS!

No. 64)B/2018/RF TUN.

Penggugat dibalik Keputusan TUN inlitis adalah persoalan keperdataan tentang kepemilikan Tanah seluas +5.755 m2.

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka Gugatan TUN Penggugat,adalah masalah Sengketa Kepemilikan, dan Pengadilan TUN Jakartatidak berwenang untuk mengadilinya;Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88K/TUN/1993, tanggal 7September 1994, No.93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/Halama 19 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTTUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No.16K/TUN/2000, tanggal 28Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut :Meskipun sengketa itu terjadi

Dengan demikian maka Gugatan TUN Penggugat dalam Perkara aquo,adalah Prematur karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada YangMulia supaya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;. EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT KABUR14. Bahwa Gugatan adalah Kabur dan Tidak Jelas, tentang luas bidang tanahdalam Objectum Litis yang dimohonkan batal oleh Penggugat;15. Bahwa dalam Petitum angka 2 Gugatan, Penggugat telah meminta kepadaYang Mulia supaya membatalkan SHGB No.5585/Joglo seluas 73.500 m?;16.

Sedangkan dalam Perkara TUN aquo, dalam Romawi angka 3 hurufc dari Gugatan, luas bidang Tanah yang dipermasalahkan Penggugatdalam SHGB No.5585/Joglo adalah seluas + 5.755 m2;31. Karena adanya ketidakpastian dan perbedaan luas bidang tanah yangdipermasalahkan Penggugat, dalam SHGB No.5585/Joglo. Maka jelasmembingungkan dan terjadi kerancuan kepastian penyelesaianpermasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;32.

;Bahwa, Keputusan Tergugat telah sesuai peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan, dan tidak keluar dari batasbatas kewenangan sebagai Pejabat TUN. Sehingga tidakbertentangan dengan asas wetmatiggheid van bestuur(pemerintahan harus berdasarkan hukum);59.

No.2271/1985 luas 133 M2 atas namabasuki telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari 2011 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor98/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 Jo.

No. 438/K/TUN/2007 jo. Nomor 79PK/TUN/2010. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung telahdiperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakanisi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.Bahwa gugatan aquo diajukan hanyalah untuk menghalanghalangipelaksaan isi putusan tersebut diatas.Bahwa objek perkara adalah milik Basuki yang diperoleh berasal dariayahnya H.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tangga!

No. 438 K/TUN/2007 Jo. 79PK/TUN/2010 tanggal 12 Desember 2011 tertanggal 15 April 2010, bermeteraicukup dan diberi tanda bukti: Tl 12;Foto copy Penetapan eksekusi Nomor 45/G/2006/PTUN.Bdg Jo.98/B/2007/PT.TUN JKT Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI NomorPK/Pdt/2009 (bukti T.14), Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010,Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007, buktibukti surat tersebutmenyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Kel.Bolonggede Gambar Situasi tg!

Satu Bundel Berkas Putusan M.AR.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

Satu Bundel Berkas Putusan M.A.R.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

S.Il seluas lebin kurang 8.400 M2 (delapan ribuempat ratus meter persegi), serta Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Maret1996 nomor Nomor 118/B/1995/ PT.TUN.JKT, serta Putusan MahkamahAgung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor 223.K/TUN/1996.

S.Il seluas lebin kurang 8.400M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), serta Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 23 Maret 1996 nomor Nomor 118/B/1995/PT.TUN.JKT,serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor223.K/TUN/1996.

Putusan No. 37/Padt.G/2013/PN.Jkt.SelPT.TUN.JKT, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari2000 nomor 223.K/TUN/1996. Sudah diambil Tergugat II dari PengacaraRatin Puspa Nusanti, SH penasehat Hukum Almarhum Hasan Bin Djam,sambil Penggugat II Rekonvensi / Tergugat Il memperlinatkan semuadokumen dokumen tersebut kepada Sdr Dody anak TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/TUN/2018tanggal 31 Juli 2018 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 371 K/TUN/2018tanggal 31 Juli 2018 jo.

20 PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (kami kutip), yang padapokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dan menguatkanputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018 (vide: bukti P11);Bahwa setelah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Belawan Ill, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No.2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empatribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018, jo.

Fotokopi legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor: 371/K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018;11.Fotokopi legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 20/PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019;Halaman 54 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUNMDN.12.Fotokopi legalisir Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: W1TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26 November 2018;Menimbang, bahwa setelah meneliti dasardasar pengajuan permohonansertipikat Para Pemohon a

Oleh sebab pihak ketiga itu tidakterkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabaratau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atauorang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telahmulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilanpuluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atauJabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudahlewat

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakanseseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciricirinya suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atauBadan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan,mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui denganmembaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman ataumendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN

ituatau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi kKeputusan TUN itusehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciricirinya,sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan dari uraian dalam doktrintersebut; Bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalamKeputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungantenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak didasarkanpada diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ataufotokopinya oleh pihak ketiga

, akan tetapi pada saat pihak ketiga(Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangmerugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dantentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutanmengingat dalam perkara TUN dikenal pula adanya Gugatan Pro Formayang artinya Penggugat dapat menyampaikan suatu surat gugatnya secarasumir lebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaanpersiapan

322 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 322 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar No. KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, KabupatenKutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. JANNES HUTAJULU, SH., Jabatan Plt.

Putusan Nomor 322 K/TUN/2012PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN, berkantor di JalanPoros Melak,Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten KutaiBarat, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Cahyono Seto,Warganegara Republik Indonesia, selaku Direktur dari PT. PerkebunanSentawar Membangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Richard C. Adam, S.H., L.LM;2. Arie Lukman, S.H., M.Kn;3.

Putusan Nomor 322 K/TUN/201210106.

Putusan Nomor 322 K/TUN/2012162 Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaanadministratif objek sengketa yaitu : Keputusan Tata Usaha Negarayaitu No. 525/26/K.943/2010 yang diterbitkan Tergugat tanggal 23November 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor : 503/428/Eko.TUP/XI/2006 tentang Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Putusan Nomor 322 K/TUN/201218 Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjut pelaksanaanadministratif objek sengketa yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : No.525/26/K.943/2010 yang diterbitkan Tergugat tanggal 23 November 2010 tentangPencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/428/Eko.TUP/XI/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

91K/TUN/2000

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Newaratidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya.NOMOR REGISTER : 91 K/TUN/2000TANGGAL PUTUSAN : 13 November 2000MAJELES +L. Prof Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.2. Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH,3. Ny. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.RLASIFIEAS! : PerpajakanDUDUK PERKARANYA Bhwa yang menjadi obyek gugatan adalah dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Nefara berupa :.

KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DANCURALTANIUNG PRIOK IIIV.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JARARTA TANAH ABANG tersebut:Membatalkan putusan Penpadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1999No. 157/B/1999/P') TUNE jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Nesara Jakarta tanezat 13 Jal) boosNo 0235/6 TUN OOP TUN TETDan Mengadili SendiriDalam Eksepsi ; Menerima Eksepsi Tergugat l, Il, IT dan TV;Dalam Pokok Perkara +~ Menyatakan gugatan Pengougat tidak dapatditerimaJakarta, November 200Pembuat Kaidah

Usaha Negara Surabaya, Tanggal 24 Juni2013, Penggugat beranggapan Para Tergugat tidak melaksanakanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Aquo, dan Penggugatsecara tibatiba mengajukan gugatan ini ke Pengadilan NegeriSidoarjo dan tidak menghormati ketentuan dalam Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara maka Mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim memeriksa secara utuh ketentuan dalam hal gugatHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2014/PN.Sda10menggugat maupun pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN

Makadengan demikian gugatan ini adalah Prematur dan oleh karenanya mohonkiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan iniDITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;c Eksepsi subjudice bahwa gugatan Penggugat yang diajukan masihtergantung (aanhangig) atau masih dalam pengawasan Pengadilan(under judicial consideration) TUN Surabaya sebagaimana Perkara :98/B/2013/PT.TUN.

Surabayasampai dengan saat ini masih memiliki kewajiban mengawasipelaksanaan Putusan Pengadilan TUN hingga dipenuhinya Putusan17I1tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh karena itu sudahsangat jelas bahwa perkara ini masih dalam kompetensi absolute PTUN.Maka dengan demikian kiranya agar gugatan ini dinyatakan danmenjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanyamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan iniDITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT

Dan sebagaimana Pasal 116 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 aquo sebagai upaya pelaksanaanpaksa Putusan Pengadilan TUN belum dilaksanakan secara tuntasoleh Pengadilan TUN Surabaya, sehingga adalah terburuburu apabilahal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengeksekusiHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2014/PN.Sda20Putusan Pengadilan Tun Surabaya dengan cara keperdataan berupatuntutan ganti rugi, hal ini menyalahi Hukum Acara TUNsebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 yang

Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitas.dan demikian pula apabila Penggugat untuk menjaga haknyasemestinya sejak awal Penggugat mematuhi Hukum acara TUN khususnyaberpedoman pada Pasal 67 Undang

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

Amar putusanMahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September2012, dasar tersebut mengandung cacat hukum, dan huruf c.Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman PenegasanBatas Daerah.

Untuk itu, Termohon sangatlah keliru menjadikanamar putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10September 2012 (Vide P14) sebagai dasar penetapan kode dan datawilayah administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa RimbaJaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datardalam Wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalamlampiran objek permohonan a quo berdasarkan amar putusanMahkamah Agung RI Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September2012;Bahwa dengan dasar Putusan Mahkamah

Putusan Perkara Nomor65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 Jo.17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 Jo. 395 K/TUN/2011tanggal 10 September 2012. Dimana Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara a quo berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Dengandemikian Termohon telah memberitahukan pihakpihak yangberkepentingan agar mengetahui dan menindaklanjuti atas PutusanNomor 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 Jo.17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 Jo. 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012;b.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10September 2012 (yang dimenangkan pihak Penggugat/BPD ke lima Desatersebut) dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon.Menimbang,, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecarnatan Sempol Nomor Kk.13.11.05/Pw.01/24/2013, yang bermaterai cukup(P.1);Menimbang, Bahwa para Pemohon juga memperkuat dalil permohonannya dengandua orang saksi, masingmasing bernama:HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani

Perkawinan tersebut dilakukan dengan waliAyah Kandung dari Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masingemasingbernama: HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sompol kabupaten Bondowoso danSUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggaldi Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan maskawin berupauang Rp. 5.000.. Akadnikahnya dilakukan oleh P. BUAMI.

formil maupun materil sebagai saksi.Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah rnemberikan keterangan,di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil pemohonanpara Pernohon, bahwa para Pernohon tctah menikah pada hari kamis tanggal 10091990,di Desa Jampit dengan wall Ayah Kandung clan Pemohon II, disaksikan oleh dua orangsaksi, masingrnasing bernarna: HEN SANTO BIN TUN

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahvva telah terjadi peristiwa pernikahan antara para Pemohon yangdilakukan pada hari kamis tanggal 10091990 di Desa Jampit , yang disaksikan oleh duaorang saksi, masingrnasing bernama HER( SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, AgarnaIslam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jarmpit Kecamatan Sempol kabupatenBondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam, pekerjaan tani,heitempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan waliAyah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah menikah pada hari karnis tanggal 10091990di Desa Yampa dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang disaksikanoleh dua orang saksi, masingmasing bernama HEFZI SANTO BIN TUN, urnur 35 tahun,Agana Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa lampit Keearnatan Sempolkabupaten Bondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam,pekerjaan tarsi, bertempat tinggal di Desa Jampit Kecarnatan Sempol kabupatenBondowoso dengan rnaskawin berupa uang Rp

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebutsebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul yangdilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 09 Juni 2013 yangkemudian diusulkan oleh Tergugat I dengan Keputusan TUN nya Nomor04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih atas nama H. Yamal Hasan.

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan TUN11yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa Terpilih H.

Sangat kuat alasan hukum tersebut KeputusanTUN yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk dibatalkan ;Oleh karena itu pula dasar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN nyaberdasarkan dari Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat II yang tidak sahdan cacat hukum, maka sangat beralasan hukum pula Keputusan TUN yangditerbitkan oleh Tergugat I untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasan adanya cacat proses/prosedur (cacat due process) ;.

dirugikan secarahukum;Bahwa, oleh karena Keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Idan Tergugat II a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk dapatnya menyatakan obyek Kuputusan TUN a quo yangmenyatakan Kades Terpilih atas nama H.

/1994, tanggal 10Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Juncto SEMA R.I.

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/72/AT.01.06/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnyatelah menyerahkan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidaksependapat

dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks dengan alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuat dalamMemori Banding tersebut ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi sesuai denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal tanggal 19 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/98/AT.01.06/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori

Banding tersebut, Para Tergugatll Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Januari2018 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/146/AT.01.06/V2018 tanggal 29 Januari 2018 ;Menimbang

, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Kontra Memori Banding, yang diterima di Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Februari 2017 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 6 Februari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/188/AT.01.06/II/2018 tanggal

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas PerkaraNomor 70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/147/AT.01.06/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 70/G/2017/PTUN Mks. tersebut telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

(Vide Memori Peninjauan Kembali Penggugat yangdiputus oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 99PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016);Permasalan pokok dalam gugatan di atas adalah persoalanlingkungan atas rencana eksploitasi karst dalam kawasan yangmenjadi sumber mata air untuk pembangunan pabrik semen.Gugatan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaranpelanggaranhukum dari terbitnya keputusan yang digugat, dengan menyatakanfakta lingkungan ada kaitannya dengan fungsi ekologis kawasanyang rencananya

PLW/2017/PTUN Smg.Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal5 Oktober 2016 seharusnya dijalankan sebagaimana perintah dalamamar putusannya yang hanya menambahkan kewajiban bagiTergugat untuk mencabut Keputusan yang diadili Mahkamah Agungserta kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Nomor 40/KET/NotAL/VV/2016 tanggal23 Juni 2016 (fotocopy sesuai denganSII yal) fener einesKartu Tanda Penduduk atas nama NurHidayati, Kholisoh dan Kartika yangmerupakan Pengurus Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 99PK/TUN/2016 tanggal 5Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);Halaman84dari146halamanPutusan

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

150 PK/TUN/2012

Putusan Nomor 150 PK/TUN/2012KembaliKecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;4.

Putusan Nomor 150 PK/TUN/201214.15.16.Bahwa selanjutnya alasan keempat Tergugat, Komisi Pemilihan UmumKabupaten Tapanuli Tengah (ic. Para Penggugat) dinilai selalu mengabaikanhasil supervisi KPU Sumut (ic. Tergugat) sejak awal permasalahan Pilkadamuncul.

Putusan Nomor 150 PK/TUN/2012keputusan pemberhentian Penggugat sangat cacat secara juridis (videPasal 53 ayat 2 sub a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun2009);5.

Putusan Nomor 150 PK/TUN/20125.

Putusan Nomor 150 PK/TUN/2012

Atausetidak tidaknya lagi Para Penggugat mengetahuiKeputusan TUN obyek gugatan a.quo tahun 2005 yaitudengan adanya surat Para Penggugat angka 6) dan7) serta surat Sekjen Dephut angka 8) di atas ;Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas ParaPenggugat sudah mengetahuiKeputusan TUN obyek gugatan a.quo setidak tidaknyatahun 1998 atau setidak tidaknya tahun 2000 atausetidak tidaknya tahun 2005, sehingga gugatanHalaman 39 dari 184 halaman Putusan Nomor :Penggugat tersebut sudah melewati batas waktupengajuan

SilvaInhutani Lampung ( Keputusan TUN obyek gugatan ) ;44Mengingat yang ~==menjadi persoalan utama adalahmengenai pengembalian tanah seluas + 9.600 hektaryang diakui sebagai tanah garapan Para Penggugatyang berasal dari tanah ulayat masyarakat adatTalang Batu, maka diperlukan adanya pengukuhanatau. penetapan hak atas tanah tersebut, melaluipenetapan oleh instansi pemerintah atau melaluigugatan perdata ; Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadapKeputusan TUN obyek gugatan a.quo, seharusnyaPara

obyek gugatan a.quo, jelasdisebutkan bahwa yang mendasar i terbitnyaKeputusan TUN obyek gugatan tersebut adalah untukmeningkatkan produktifitas kawasan hutan~ yangtidak produktif... dst, khususnya pemanfaatansumber daya hutan produksi di atas areal PT.

dalil Penggugattersebut harus ditolak ;Terhadap dalil Penggugat pada angka 14 yang menyatakanKeputusan TUN a.quo bertentangan dengan Pasal 2 PP.No. 7 Tahun 1990 karena HPHT!

Silva Inhutani Lampungtidak melanggar ketentuan Pasal 2 PP No. 7 Tahun1990, sehingga dalil Penggugat tersebut harusditolak;Terhadap dali Penggugat mengenai konsideransMEMUTUSKAN point KEEMPAT Keputusan TUN obyek a.quodapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikutHalaman 73 dari 184 halaman Putusan Nomor :Bahwa yang dimaksud dengan /ahan yang telah menjaditanah milik, perkampungan, tegalan, persawahandalam AMAR Keempat Keputusan TUN obyek gugatana.quo adalah tanah milik, perkampungan, tegalandan

Anshar telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yangtelah inkrach yakni Putusan Nomor 93 K /TUN /2011/ Tanggal 21 April2011, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor47/ B.TUN/ 2010/ PT.TUN.

TUN/2010/ PT. TUN/ MKS tanggal 08 Februari 2010 yang dikuatkan oleh putusanMahkamah Agung RI Nomor 9K/ TUN/ 2011 tanggal 21 April 2011. Bahwaputusan tingkat pertama Nomor 152/ PDT. G/ 2018/ PN.

TUN/ 2010/ PT.

TUN/ MKS yang dikuatkanoleh Mahkamah Agung RI Nomor 9K/ TUN/ 2011 tanggal 21 April 2011 padaHalaman23 dari28 HalamanPutusanNomor 106/ PDT/ 2019/ PT Mkshalaman 19 sebagai berikut: Bahwamenurut Majelis Hakim BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telahmemenuhisyaratsyarat gugatan sebagaimana pasal yang dimaksud pasal 56 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 sedangkanmengenaistatus kepemilikan tidaktermasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.e Jadi sangat jelas, bahwa putusan Pengadilan Tinggi

MKS, tanggal 08Februari 2010, yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor9K/ TUN/ 2011, tanggal 21 April 2011 ; e Bahwa benar telah terjadi penggusuran secara paksa yang dilakukanoleh Tergugat sekarang Terbanding dan Tergugat III sekarang TerbandingIll dengan menggunakan preman sebagai eksekutor dan sekarang objeksengketa tersebut sudan dibangun perumahan Belmont Residence yangmerupakan milik Tergugat sekarang Terbanding .

403 K/TUN/2014

Putusan Nomor 403 K/TUN/20141 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil Para Penggugat,terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;2 Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;a.

Putusan Nomor 403 K/TUN/2014Perlu diperhatikan kata atau yang menunjukan bahwa salah satu dari duaalternatif yang ditentukan oleh Undangundang dapat dilakukan untuk memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dengan sempurna;d. Dr. SF.

Putusan Nomor 403 K/TUN/2014melakukan aktifitas di dalam maupun di luar rumah, yang dilarang adalahaktifitas prostitusi;b.

Putusan Nomor 403 K/TUN/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima keputusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan baik dan untuk itu Para PemohonKasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 306/B/2013/PT TUN JKT,tertanggal 17 Maret 2014 pada hari senin;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata

Putusan Nomor 403 K/TUN/2014 Pemeriksaan Dismissal dilakukan dengan secara singkat dalam rapatpermusyawaratan;2.b.