Ditemukan 17962 data
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
Tergugat
18 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
48 — 13
Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
21 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
73 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
20 — 34
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
29 — 11
Nit dan tanah wakaf kuburan; Timur : Sungai;Barat : Selokan/Soksok;Tanah mana terletak di Dukuh Songai Kenek, Desa Nogosari, Kecamatan Sukosan, Kabupaten Bondowoso, yang hingga sekarang telah dikuasai secaramelawan hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT dan TERGUGAT I danatau TERGUGAT Ill ; Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETAlkBahwa Sedangkan P. DAHRAL KAMOEDN sendiri telah mempunyai HartaPusaka / Harta Warisan berupa Tanah Sawah dengan identitas petok C.
Niti dan tanah wakaf kuburan; Timur : Sungai;Barat : Selokan/Soksok; Yang terletak di Dukuh Songai Kenek, Desa Nogosari, Kecamatan Sukosaji, Kabupaten Bondowoso;Adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan almarhum PAK SABOERAPARI yang harus turun wars kepada Penggugat dan Turut Tergugat I il NM,V;Menyatakan bahwa Perouatan Tergugat dan Tergugat Il yang telah mengajukanEksekusi terhadap Tanah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa Il milikPenggugat dan yang nyatanyata milik dan masih dikuasai
Untuk bagian timur tersebutpaniangnya 41 m (18m + 17 m+ 6m). untuk sebelah selatan berbatasandengan tanah dan mmah bu Niti dan tanah wakaf kuburan denganpanjang 50,2 m (27 m+ 23,2 m); b. Menurut Tergugat dan Ill tanah sengketa Il berhimpitan dengan tanahsengketa dimana tanah sengketa Il berada di sebelah utara tanahsengketa dengan batasbatas sebelah barat dengan selokan sepanjang18 m, sebelah utara dengan obyek sengketa Ill sepanjang 75,2 m(62m+23,2m), sebelah timur dengan tanah P. Kus /P.
Niti dan tanah wakaf kuouran; Barat : selokan/soksok;Ill. OBYEK SENGKETA III;Berupa tanah sawah warisan terletak di Dukuh Songai Kenek, Desa Nogosari,Kecamatan Sukosar, Kabupaten Bondowoso, dengan identitas, petok C. Desa No.249, persil 49, S.1 luas + 0.293 da atas nama P. Dahral Kamoedin, dengan batasbatas sebagai berikut: Utara : Sawah Amsu;Timur : Sungai;Selatan : Sawah asal Saboera Parin dan Gd.
Niti dan tanah wakaf kuburan, timur dengansungai, barat dengan selokan; sedangkan tanah sengketa Ill identitas petok C DesaNomor 249, persil 49, Klas S.l luas + 0,293 da atas nama P. Dahral Kamoedin,dengan batasbatas sebagai berikut : Utara dengan tanah Amsu, Selatan denganSawah asal Saboera Parin dan Gd.
42 — 24
., halaman 32 Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhumSOEHARDJONO KOESNAN dan MUNTIATUN telah meninggalkan pula hartawarisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya,tersebut dalam Buku C Desa No. 243, Persil 82a, Klas D.I seluas 12.3 da (1.230m2) atas nama SOEHARDJONO KOESNAN terletak di Desa Ngembalrejo dukuhNgetuk RT 03/RW 01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dengan batasbatas :e Sebelah Utara : tanah wakaf Masjid Al Mutaqin (d/h. sawah);e = Sebelah
faktafakta hukum tersebut diatas, maka ParaPenguggat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memutusdan menetapkan sebagai hukum :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukkeseluruhannya ; 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) atas sebidang tanah Buku C Desa No 243 Persil 82a,Klas D.I seluas 12.3 da (+ 1.230 m2) atas namaSOEHARDJO KOESNAN terletak di Desa NgembalrejoRt.03/ Rw.01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus denganbatasbatas :1 Sebelah Utara : Tanah Wakaf
cukup sehingga sah dan patut menurut hukum untuk diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Para Penggugat selain telah pula mengajukan saksi saksiyang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : 1 SAKSI PARDI,;Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa;Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini,yaitu : Utara dengan Tanah wakaf
kepada PakSANUSI adalah uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) denganjaminan surat tanah;e Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Pak KUSNAN,namun saksi tidak pernah melihat bukti suratkepemilikannya;e Bahwa tanah obyek sengketa awalnya ditempati oleh Bu KUSNAN, dan setelahBu KUSNAN meninggal dunia, sekarang ditempati oleh anakanak dan cucucucu PakKUSNAN(@~n2 nnn nnn eee Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini,yaitu : Utara dengan Tanah wakaf
mempertimbangkan secarakeseluruhan bersamasama dan akan Majelis Hakim pertautkan satu dengan yang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara dalil gugatan dengan daliljawaban dan alatalat bukti yang sah, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat,maka diperoleh fakta sebagaiberikut :e Bahwa obyek sengketa dalam gugatan berada di Jalan Raya KudusPati di DesaNgembalrejo dukuh Ngetuk RT 03/RW O01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,dengan luas 1.230 M2, dengan batasbatas : e Sebelah Utara : tanah wakaf
10 — 0
Gially Ca gally Ad puere y Cid gli yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 419/Pdt.P/2017/PA WngZz.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
14 — 2
masyarakat yang kebaratan;Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil figih tentangkedudukan keterangan saksi tersebut yang keterangannya berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang artinya: ImamSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari beritayang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
8 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gilaal) ally cist) ple Aol Salil S585 ag hdl g Gag Ab Lins) indAY shy Voll Gall g Crgally 43 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
10 — 5
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) dbally cls) ple Aol Salgcll S525 ag ldlg Gag ALL) aidALN sll y Vsll Find y Spall y Ad can y Lid llHalaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
79 — 12
dihubungkandengan keterangan saksisaksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugatmemiliki hubungan ibu kandung (Tergugat) dan anak (Penggugat) dimana keduanyaadalah pemeluk agama islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : a.perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
80 — 25
UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2)serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomisyariah, dan dalam penjelasan
16 — 2
No. 0179/Pdt.G/2014/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari
27 — 3
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
19 — 1
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
28 — 17
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf