manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Didik Tri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olehPemohon kasasi/T erdakwa dan Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd./ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Timur P. Manurung, S.H.,MM.Panitera Pengganti :ttd.

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Membebani Terdakwa dan Terdakwa Il untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa Ilserta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Agustus 2011 Nomor : 982

Pusri sebagai BUMN sebagai keuangan negara sehingganyaperbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demihukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembalimohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkatPeninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex FactiNo. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalahbatal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H.Faisal Muaz dan Ir.

Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan JudexFacti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaanPeninjauan Kembali ;2) Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelirudalam Acara (Vormverzuim) dan Melanggar Kewajiban MemberikanAlasan Pertimbangan yang Cukup (Motiveringplich) ex SuratEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;Bahwa, Judex Facti, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembangmaupun Pengadilan Negeri

sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpaPenggugat; Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkandalam menerbitkan Keputusan a quo terhadap diri Penggugat, karenapada saat itu isteri Penggugat dalam keadaan sakit, melahirkankemudian meninggal dunia, selain itu diwaktu bersamaan Penggugatpada saat itu diperintahkan untuk mengikuti diklat PIM IV dihutan KotaPelaihari, Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang perbuatanPenggugat tidak aktif namun fasif atas perbuatan pidana Tipikor

Namun demikian perlu diketahui bahwa Penggugat senyatanya tidaksepenuhnya bersalah lazimnya predikat koruptor dikarenakan halhal,sebagai berikut:Halaman10 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM3.1.Putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNomor :21/Pid.SusTPK/2016/PN.BJM yang secara jelas, nyata danterang perbuatan Penggugat dalam proses dalam kapasitas sebagaiAnggota Panitia/Pejabat Pengadaan BarangJasa Alat PeragaPendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah

Kemudian kamimeminta salinan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, lalu akhirnya mendapatsalinannya, hasilnya Fahrul Armi tidak banding, dan sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa surat pemberhentian sementara dibuat sekitar Juni 2016;Bahwa setelah mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap Yang pertama kami bersurat ke BKN pada tanggal 16 Desember 2016,yang kedua kami melakukan rapat majelis tanggal 28 Desember 2016.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;Hal. 47 dari 54 hal. Put.

KUHP Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiII/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmenolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Solok dan membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR

TITI tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PNPdg. Kelas IA, tanggal 7 Juli 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP, Pgl.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya

Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Dengan demikian sudah sepatutnya surat dakwaan tersebutbatal demi hukum;e Bahwa mengingat korporasi diakui sebagai subyek dalam UndangUndang Tipikor, maka PT. BPP sebagai badan hukum memilikikecakapan dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Oleh karenaitu, dengan penyebutan Pemohon Kasasi II/TerdakwaselakuKomisaris PT. BPP sebagai subyek hukum pelaku tindak pidanasebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua, maka secara hukum PT.BPPlah yang harus bertanggung jawab bukan Terdakwa secarapribadi.

Bahwa tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Tipikor,di mana pasal tersebut mengatur pada pokoknya bahwa tindak pidana percobaandalam penyuapan dipidana dengan hukuman pokok yang sama dengan tindakpidana penyuapan.

II telah keliru dan salah menerapkan hukum tidakmelaksanakan cara mengadili yang benar karena tidak mempertimbangkan danmemeriksa unsurunsur dan penerapan hukum dalam dakwaan Kedua sama sekali :e Bahwa Pemohon Kasasi II/TErdawka didakwa oleh Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dengan dakwaan Kumulatif, yaitu:adakwaan Kesatu, Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Tipikor joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang berbunyi:"Dipidana dengan pidana

No.2429 K/Pid.Sus/2014secara bersamasama dengan Ratu Atut Chosiyah melakukan tindak pidanapenyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Tipikor;Sedangkan, pada dakwaan Kedua, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak didakwasecara bersamasama melainkan hanya sebagai pelaku tunggal. Dengandemikian, semakin terbukti bahwa dalil pertimbangan judex facti Tk.

HakimHakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttd/MS.

sampai dengan 6 April2019Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenTernate Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tanggal 26 Maret 2019, terhitungsejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte, tanggal16 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT TTE, tanggal 18 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1.2.3.MUHAMMAD KONORAS, SH.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor. 4/Pi.SusTPK/2019/PN.Tte tertanggal 26 Maret 2019tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tertanggal 26 Maret 2019tentang Penetapan Hari Sidang;.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ; 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST (Perkaranyatelah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ;09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi SOLEMANBERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PNTernate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019),dan saksi Hi.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ; 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST (Perkaranyatelah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ;09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi SOLEMANHalaman 22 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN TteBERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PNTernate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor