Ditemukan 122640 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Mn Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai;2.
Register : 03-04-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Tkl Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
sudah pisah tempat tinggal tiga tahunlamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkahkepada penggugat;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonissenantiasa dapat dilinat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimanadapat dilinat dari adanya aktivitas keseharian suami istri yang membina rumahtangganya dengan baik dalam satu atap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskanbahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 19 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KompilasiHukum Islam ditegaskan
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 20-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 30 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
Putusan Nomor 1015/Pat.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 06-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 02-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA LARANTUKA Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Lrt Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
20 — 12
20 — 12
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputussecara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang
yang disebabkan oleh adanya sikapTermohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak pernahmemperdulikan Pemohon lagi, sehingga Pemohon kecewa dengan sikapTermohon, sehingga menyebabkan timbulnya percekcokan antara Pemohondengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk berceraisebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 26-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 744/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 26-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
No 0045/Pdt.G/2017/PA.Sgtamasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 04-05-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA TANGERANG Nomor 773/Pdt.G/2021/PA.Tng Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
ada alasan yang cukup untuk membuktikanbahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
kediaman bersamayang tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat berusahamencarinya; Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 04-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
Putusan No.1820/Pat.G/2020/PA.TngUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialahikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antaraPenggugatdan Tergugat telah berpisah rumah, tidak berada lagi dalam satukediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istrilagi
Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karenaalasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tanggatidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja.
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 08-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
13 — 8
dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat selama pisah tersebut telah menikahdengan wanita lain;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 17-10-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1952/Pdt.G/2016/PA.PLG Tanggal 17 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Halmana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertaldengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tintaatau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di ataskertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
Register : 27-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 2 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 7
9 — 7
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA Boroko Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 10
17 — 10
permohonan isbat nikah oleh Pemohon Idan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yangditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yangmemiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisitahun 2013) ditegaskan
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 06-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 16-05-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 331/Pdt.P/2017/PA.Blk Tanggal 1 Nopember 2017 — - PEMOHON I
- PEMOHON II
11 — 11
11 — 11
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2017/PA BlkMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
Register : 15-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Lbs Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 3
21 — 3
Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikapingberwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah italah suami atau ister, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu, dengan demikian Pemohon danPemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 KompilasiHukum Islam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwapernikahan yang bisa diisbatkan adalah pernikahan yang sah dan ukurankeabsahan suatu permikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.