Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan

Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,

Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa

00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Gugatan Dinilai Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)1.Bahwa atas formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinilai rancu/tidak jelas dan kabur, dikarenakan atas uraian dalil Penggugat telahmencampur adukkan antara gugatan perobuatan melawan hukum dengangugatan pembatalan risalah lelang dan gugatan pembatalan proses baliknama sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, sedangkan atas peristiwa hukum yang mendasari gugatandalam perkara ini didasari adanya

Atas kerancuandalam menentukan formulasi gugatan dalam perkara ini membuktikangugatan Penggugat dinilai obscuur libel sehingga cukup beralasan atasgugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;Bahwa kekuatan lainnya atas gugatan Penggugat dalam perkara initernyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adanya,perbuatan melawan hukum.

Disamping itu berdasarkan surat dariKepala Balurjabar Nomor B/39/II2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Nomor B/108/IV/2016 tanggal 12 April 2016tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Klk Mes HendriNRP 93036 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer ll08 Jakarta karena sejak tanggal 12Februari 2016 Terdakwa melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun

RIKIN, dan Saksi atasnama Koptu Pom BUDI DWI SANTOSO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedangmelaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan

Karena Termohon tidak ada waktuuntuk belanja dan memasak di karenakankesibukan Termohon, pergi pagi pulang siangmenjelang sore hari, bahkan kadang sampaimaghrib, maka Pemohonlah yang menyiapkanmakan anak di siang hari, serta masih banyak lagiyang mendasari Pemohon untuk mengatakanbahwa Termohon sudah tidak bisa lagi menjadiisteri yang baik bagi Pemohon.Halaman 7 dari 27 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.MdnBahwa Termohon memang sudah tidak maulagi melayani Pemohon sebagai suami dalamhubungan

Bahwa masih banyak lagi yang mendasari Termohonuntuk mengatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluargayang tidak bijaksana apalagi perlakuanperlakuan kasarPemohon terhadap Termohon dan keluarga, sehinggacukup beralasan Majelis Hakim agar berkenan memutuskanperkara ini dengan seadiladilnya.II.

Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; * Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahunatau lebih; Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lainyang membahayakan; * Mendapat cacat badan atau penyakit denganakibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/stri; Perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sehingga tidak ada harapanhidup rukun.Didalam Gugatan Penggugat hanya mendasari

Dan bilamana Penggugat mendasari terjadinyapercekcokan dikarenakan Tergugat terlalu pencemburu, hal itu dinilaisebagai pandangan/penilaian sepihak Penggugat saja, dan dalam batasbatas tertentu cemburu pertanda cinta dan sayang.

menyimpang dari fakt hukum persidangan yang telah terjadiselama persidangan karena Judex Facti terlalu berat sebelah dan hanyamembela kepentingan sepihak Termohon Kasasi saja;Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktianyang seharusnya dilakukan oleh Judex Facti sesuai dengan tata cara hukumpersidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan undangundang;Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telahmengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari

No.958 K/Pdt.Sus/2010Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telahterjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telahdipakai oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya;Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara rolNo. 41/Merek/ 2010/PN NIAGA JKT.PST tanggal 6 September 2010 adalahkeliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segiketentuan hukum yang belaku maupun logika yang benar dan wajar dilihatdari

Putusan Nomor 66K/PM.I01/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangsederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (/nAbsentia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I01 Banda Aceh Nomor Sdak/65K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwapada pokoknya didakwa telah melakukan tindakpidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakanapabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang.: Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahSsumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor: 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ataspersetujuan

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142ayat 1 RBg, maka Pengadilan yang seharusnya berwenang untukmemeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Maros (actor sequiturforum rel);Jikalaupun Penggugat mendasari pengajuan gugatannya pada kalusuladomisili pada Pasal 12 Akta Pengakuan Hutang Nomor 26, yang menunjukdomisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, maka itupunmasih keliru.

EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLIBahwa dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidaksecara jelas dan terinci menerangkan tentang dasar peristiwa (feitelijkeground) dan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanPenggugat.Dimana dalam surat gugatan Penggugat jelasjelas memohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar janji / wanprestasi,sedangkan Penggugat juga nyatanyata menuntut atas adanya kerugianimmateriil yang diderita oleh Penggugat ;Sedangkan, pembedaan antara gugatan

Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun2009 tentang pokokpokok kekuasaan kehakiman yangmenyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari

Nomor 79K / PM. 01 /AD/ X / 2020Menimbangyang berhubungan dengan kepentingan negara,keterangan yang sudah diberikan itu. dibacakan.Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabilaketerangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawahsumpah, keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita) acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 yangdiperbaiki dan dikuatkan Putusan BandingNo. 104/ Pid/ 2007/ PT.Smgitanggal 14 Mei 2007 dandikuatkan pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 2012K/Pid/2007 tanggal 10 Desember 2007, dalampertimbangan hukumnya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terpidana / Pemohon PeninjauanKembal iHal. 11 dari 19 hal. Put.

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 dalampertimbangan hukumnya yang mendasari terbuktin yakesal ahan Terpid ana / Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya adalah didasarkan pada keterangan saksiKUSWANTO dan keterangan saksi JUMANI, yaitu Saksi KUSWANO menerangkan:"saksi sewaktu berada di belakang rumah di sumurmau cuci tangankemudian medihat kearah kebun pisang, saksimeli hat MASROKAN yang sedang menbungkuk di pukuldari belakang oleh Terdakwa BUKORI denganpentungan hingga terdengar suara buk"."

sesuai Akta Jual BellNo. 206 / JB / BTR / XII / 2001 tanggal 10 Desember 2001 ataugabungan dari 2 Akta Jual Beli a quo dan telah bersertifikat atas namaTergugat UMI KALSUM;Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, in casumengetahui obyek sengketa telah bersertifikat hak milik atas namaTergugat UMI KALSUM, lalu Penggugat mencaritahu apa yangmendasari permohonan Tergugat kepada Tergugat II sehingga terbitsertifikat hak milik atas nama Tergugat UMI KALSUM, dan ternyatadasar atau alasan yang mendasari

Abdul Latif Hatma sebaiknyaditarik sebagai pihak untuk diberi kesempatan membela haknya;Namun anehnya Penggugat merasa lebih pandai hingga dalamperkara ini mengabaikan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriTinggi Kendari perkara nomor 9/PDT/2020/PT.KDI;Jawaban angka 14:Bahwa benar kalau yang mendasari permohonan penerbitan sertifikathak milik atas tanah Tergugat adalah surat pengalihan hak darialmarhum orang tuaTergugat yang bernama Abdul Latif Hatma;Halaman 12 dari 21 hal.Putusan Nomor 61/P DT/2020

TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian

Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari

sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

sebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dancalon suami anak para Pemohon serta keluarga dari calon suami anak paraPemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untukdinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dancalon suami anak para Pemohon serta keluarga dari calon suami anak paraPemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untukdinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara inimerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Hal. 3 dari 9hal. penetapan nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.PoMenimbang, bahwa alasan yang mendasari

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Akta Nikah tersebut karena ternyata dalamAkta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo, Nomor 539/27/I/1996, tertanggal 19 Januari 1996,biodata Pemohon dan suaminya terdapat kekeliruan sebagaimana diurakandi atas, sehingga tidak ada kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil